.- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;

9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;

10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;

11) 1 (satu) bundel buku

Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.e Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force mayeure).Hal tersebut mengacu pada:e Undangundang Nomor Tahun

lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force

lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia(force

.- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;

9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;

10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;

11) 1 (satu) bundel

bebek;Bahwa, saksi menyatakan kuningkuning di UD STRING di klem, artinya karatdan sudah dipisahkan.Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu merkmerk apa saja pada saat dipakai,karena tulisannya BKKBN saja.Bahwa, saksi menyatakan efek dari alat berkarat tidak langsung;Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mengadakan alat sendiri karenasemua alat dari BKKBN;Bahwa, saksi menyatakan tahun 2012 dan 2013 ada safari setiap 1 bulansekali di kota bandung dan diperbantukan untuk safari KB;Bahwa, saksi menyatakan Force

Pbrpermintaan permohonan perpanjangan waktu dan seterusnya, walaupunada konsultan pengawas tetap wakilnya PPK dibantu dalam menelitipermohonan tersebut oleh P3k;Bahwa tugas P3K memberikan saran pendapat terkait permohonanperubahan tersebut kepada PPK;Bahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK

Bahwa sebenarnya konsultan perencana itu harus tetap bekerja ketikapekerjaan konstruksi berjalan, namun dalam prakteknya ada kontrakkonsultan perencanaannya selesai hanya Sampai membuat gambar saja, itutergantung kontraknya, namun yang benar menurut UndangUndang JasaKonstruksi yaitu Sampai pekerjaan konstruksi berakhir karena apabila terjadiperubahan kondisi di lapangan maka Konsultan Perencana yang akandipanggIl;Bahwa dalam konteks pekerjaan jasa konstruksi, hambatanhambatan yangdapat dikatakan force

Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.

Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksiHalaman

Pbrsebelumnya maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Bahwa terkait tenaga kerja lokal, di Perpres sudah diatur, dalam rangkamendorong perekonomian di daerah, kontraktorkontraktor besar tersebutharuSs menggandeng kontraktor daerah atau kontraktor kecil,

Ruang lingkup pekerjaan, termasuk Rencana Penggunaan Dana(RPD) dan paket keahlian yang dikembangkan.Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JmbKetentuan pelaksanaan pekerjaan.Jumlah dana bantuan, tahapan dan proses penyaluran dana dan= &Sumber dana bantuan.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.Kewajiban para pihak (pihak pertama dan pihak kedua).Ketentuan tentang Force Majeure.Ketentuan tentang sanksi apabila pihak kedua tidak memenuhiCOND oTkewajibannya.Bahwa maksud dari keterangan

Indonesia bagi Agen dankreditur, mengenai aspek Hukum Indonesia yang memiliki relevansiterhadap perjanjian ini, sebagaimana dimintakan oleh Agen;47.Opini dari Penasehat Hukum Indonesia Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8Oktober 1996 (vide bukti T119), sebagaimana dirujuk diatas menyebutkansebagai berikut:all corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the Creditagreement have been taken and are in full force

dikeluarkan oleh salah satu kantorhukum Indonesia, yaitu Firma Hukum Wiriadinata & Widyawan (PendapatHukum Wiriadinata & Widyawan) (vide bukti T211A juncto bukti T211B).Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan daripendapat hukum tersebut (vide Butir 4, huruf (6), kalimat terakhir):All corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the creditagreement have been taken and are in full force

adalah kepalaSatker selaku penanggung jawab satuan kerjayang melaksanakan dan berkewajibanmemujudkan suatu visi dan misi kementrianuntuk itulah instansi tersebut memperolehanggaran ;Bahwa dalam Pengeluran uang Negara harusAdanya kesepakatan ; Dalam pengeluaranuang harus dipertimbangkan barang/jasadengan kualitas yang baik ; Pembayarandilakukan setelah barang diterima ;Bahwa Yang dimaksud dengan kerugianNegara Berkurangnya asset Negara karenasuatu perbuatan melawan/melanggar hukum ,lalai ataupun force

N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STSOODMO02, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force

Z2A00XAQ, P/N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 1 (Satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 1 (Satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force

: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis

kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force

pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

MenurutSurat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola

Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis

kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force

pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis

kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force

pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.Bahwa setahu Saksi ada Tim Task Force yang melibatkan Kantor Cabang,Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu : Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKAFATRISIA dan Saksi IRWANDI untuk melakukan penagihan danmelengkapi dokumendokumen yang belum lengkap.Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Tim menerangkan hasil audit danmeminta keterangan dari Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKA FATRISIA danSaksi IRWAND, masingmasing menerangkan :Saksi DIDI MUSPIADI menerangkan

kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).Hal 121 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

kreditrestrukturisasi (Sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.Hal 131 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force

pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force

menurut Surat Edaran Oeputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/06/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/06/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force

KPP bukan disebabkan karenakeadaan memaksa atau darurat/force majeur, misalnya terjadi krisisekonomi dan sebagainya, melainkan adanya keinginan PT. KPP untukmembobol dana Bank Mandiri ;6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa seharusnyamencegah terjadinya pengucuran kredit yang tidak sesuai aturan sehinggaharus dipertanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana Bank Mandirioleh PT.