Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ; II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
582 — 171
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
116 — 31
  • Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
95 — 138
  • pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
1005 — 643 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
82 — 13
  • Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
143 — 63
  • Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 21 Oktober 2015 — Ir. Juni Hartawan bin Azhar
104 — 34
  • Mulya Agung mempunyai kekuasaanyang sama dengan Direktur dalam hal direktur berhalangan dan wakil direkturbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;Bahwa yang menanda tangani surat penawaran dan dokumen tekhnis sertakualifikasi saat proses pemilihan penyedia jasa Paket Pekerjaan PembangunanJalan Masuk Konsiruksi Rabat Beton dan Plat Duecker adalah saksi sendiriselaku wakil direktur CV.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
109 — 75
  • Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenangmaka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuriurusan tekhnis lagi ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Dani K Daulay, S.H
2.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
Hendrisin, ST
426 — 21
  • Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUPOperasi Produksi kepada Gubernur Kepulauan Riau dengantembusan kepada Menteri Energi dan Sumber DayaMineral;Menyampaikan proposal yang sekurangkurangnyamenggambarkan aspek tekhnis, Keuangan, produksi dan pemasaranserta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonanperpanjangan IUP Operasi Produksi;34. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dantegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;35.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
136 — 52
  • 2012 saya diangkat menjadi Kepalapada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan AgustusTahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan olehTerdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada,yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012,mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saatitu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten PulauMorotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikankepada staf menyangkut tugastugas yang bersifat tekhnis
    ; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADDPulau Morotai Tahun 2013 adalah :* Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ;* Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukankoordinasi dengan instansi tekhnis dalam rangka perumusankebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluranADD untuk masingmasing Desa ;* Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADDTahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :* Terlebih dahulu melakukan verifikasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-10-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 5 Oktober 2012 —
70 — 22
  • Perajang Porang, dengan harga Rp. 94.000.000, dengan spesifikasiKapasitas lton per bach, Perajang pisau rotary/ disk, Penggerak diesel 7 PK,Transmisi pulley sabuk karet V, Rangka mesin baja profil kotak, Hasil produksiketebalannya sama, Ada pengaturan pisaurotary ; Mesin pengering porang, dengan harga Rp. 55.000.000,, Kapasitas 500 kg perbach, Type rak, Bahan bakar kayu, 2 kipas aksial, Penggerak mesin diesel Eks.China 7 PK, Rangka mesin baja profil kotak, Hasil produksi 14 jam sudahkering, Ada uji tekhnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
142 — 37
  • 2012 saya diangkat menjadi Kepala pada BPMDKabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan Agustus Tahun 2013 posisi sayasebagai Kepala BPMD digantikan oleh Terdakwa, keterkaitan saya dengan ADDTahun 2013 memang ada, yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun2012, mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saat itu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalahmemimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikan kepada staf menyangkuttugastugas yang bersifat tekhnis
    ; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADD Pulau MorotaiTahun 2013 adalah : Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ; Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukan koordinasidengan instansi tekhnis dalam rangka perumusan kebijakan tentangpenetapan besaran mekanisme penyaluran ADD untuk masingmasing Desa ; Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADD Tahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2018 yaitu : Terlebin dahulu melakukan verifikasi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
359 — 339
  • Haji Muhammad Izzul Islam diberikanrisalah pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi diDesa Gegelang,Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat Nomor:43/2016 tanggal 22 April 2016 untuk dilakukan pemecahan secarasempurna;C. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013,luas 25.390 m2 An.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1319 — 239
  • sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
    Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
    terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
    Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
    Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
236 — 38
  • Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 28 Agustus 2015 — H. MAWARDI
163 — 92
  • Keuangan (PMK) RI Nomor 190/PMK.05/2012 TentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan No, 25 Tahun 2012 Tentang PelaksanaanSisa Pekerjaaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan PadaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Tahun Anggaran Berikutnya; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER37/PB/2012 TentangLangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2012; Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor : PER12/PB/2013 TentangPetunjuk Tekhnis
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
64 — 54
  • Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  • 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
  • 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
  • 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN Dps
Tanggal 22 Januari 2015 — I DEWA NYOMAN PUTRA, SH., dk.
104 — 65
  • untuk pelayanan masyarakat sekitarIstana Negara Tampaksiring pada tahun 2010.e Bahwa benar Pemerintah kabupaten Gianyartelah melakukan survey dan menemukanSumber air Geroh pada tahun 2005 dan sumberair Bayad sekitar awal tahun 2009 ;Bahwa benar berdasarkan sumber dan datainilah pihak PDAM mengusulkan ke PEMDA yangkemudian dilanjutkan ke Propinsi, dimana pihakPropinsi menyatakan bahwa telah ada dana daripusat (APBN) untuk kegiatan tersebut;Bahwa benar pihak PDAM Gianyar melaluibagian perencanaan tekhnis
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
242 — 313
  • menempatkan dana diKSP Multidana yang berkantor di Ruko Kaloka, Jalan Pattimura, Salatiga; Bahwa bunga sertifikat simpanan berjangka seingat saksi adayang 17 (tujuh belas) persen dan ada yang 16 (enambelas)persenpertahun; Bahwa suami saksi SAMBUDI SETYADI (Alm) menempatkandana di KSP Multidana, awalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan kemudian menempatkan dana lagi sejumlahRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah nominal tersebutsemuanya ditempatkan secara bertahap; Bahwa tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
144 — 22
  • tinggimakanya melawan hukum makanya tidak bisa. artinya benar dalamartian sepanjang dia melaksanakan kontrak itu masalah ;Bahwa benar yang menjadi masalah adalah tidak sesuai dengan kontrakakhirnya tidak selesai ;Bahwa mengenai kepanitian karena ada niat ada kemudian rangkaiankerjasama diwujudkan alam perbuatan pidana dalam hubungannya165dengan panitia dan bisaanya kalau sejauh pantia itu melibatkan pimpinan pimpinan daerah atau mungkin juga kepala dinas atau sekda sebagainyaitukan tugas tanggung jawabnya tekhnis