Ditemukan 903 data
97 — 81
SUDARISMAN, MM ;Bahwa saksi menjadi Kepala DPKAD Kabupaten Bekasi sejak Januari 2011sampai dengan akhir bulan Maret 2012, karena saksi pensiun ;Bahwa pada waktu saksi bedinas menjadi Kepala DPKAD Kabupaten Bekasi,saksi mengetahui ada dana hibah yang diberikan kepada Panitia PembanguanMesjid Roudlotul Jannah, yaitu pertama sebesar Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) dan kedua sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) ;70Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekasnisme penentuan jumlah
Terbanding/Penggugat : Eucharia Sastramidjaja
Terbanding/Turut Tergugat III : LURAH WATES
Terbanding/Turut Tergugat IV : LURAH PASAWAHAN
Terbanding/Turut Tergugat V : BPN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat III : yayan
36 — 9
Persil 51 S I Kohir C 548 seluas kurang lebih 4860 M2 terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng, alias Neneng Sastramidjaja sebagaimana Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandun tentang Hibah tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah daerah Kota Bandung Nomor : 593/45/BPD-593/2045-DPKAD
1.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
2.NYOMAN SUJI AGUSTINA ARYARTHA, S.H
3.GANES ADI KUSUMA, S.H.
4.SYA'BUN NA'IM, SH
5.GOMGOMAN H. SIMBOLON, SH
6.ENGGAR AHMADI SISTIAN, S.H.
7.FAUZAN EL AMIN, S.H.
Terdakwa:
BASLINDA DASANITA
165 — 76
sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);
- Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 45/Ses-Kab/Sukma-020435868/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Tanggapan terhadap Konsep TP tahap II;
- Uang sebanyak Rp.527.001.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Rupiah);
- Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/87/DPKAD
96 — 47
Lanny Jaya Nomor:900/220/DPKAD/2010 , tanggal 13 desember 2010, yang bertandatangan KepalaDPPKAD (Nico Rumbino, SE);1 lembar foto copy contoh tandatangan dan paraf mewakili Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lanny Jaya, tanggal 13 desember 2010,yang bertandatangan Kepala DPPKAD (Nico Rumbino, SE);1 lembar asli permintaan penerbitan nomor SPD yang ditujukan kepada Yth.
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
1.SUGIJONO Bin JAMIUN
2.ASMAR, S.IP.
410 — 372
ADD) Rp418.030.000,Proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap dan Tahap II Tahun2019 yaitu laporan pertanggungjawaban DD Tahap III dan ADD Tahap IV Tahun 2018yang dibuat oleh Saudara ASMAR Selaku Sekretaris Desa bersama dengan laporanpertanggungjawaban dan proposal pencairan DD dan ADD Tahap Tahun 2019 yangdibuat dan dilengkapi diserahkan kepada pada Kantor BPMD untuk dilakukanpengecekan dokumen dan penerbitan Surat Rekomendasi yang akan digunakan untukperlengkapan pencairan di Kantor DPKAD
Ketua adat, Honor hansip, KonsumsiMakan Minum Rapat dan Perawatan Motor Kendaraan Dinas;Setahu saksi ada beberapa pekerjaan yang hingga akhir tahun 2019 ini belum selesai;Adapun proses pencairan dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahap III Tahun 2019yaitu setelah laporan pertanggungjawaban dan proposal pencaran DD dan ADD dibuatdan dilengkapi diserahkan kepada pada Kantor BPMD untuk dilakukan pengecekandokumen dan penerbitan Surat Rekomendasi yang akan digunakan untukperlengkapan pencairan di Kantor DPKAD
59 — 24
Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b. Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.
Pembantu BendaharaPengeluaran Wakil Bupati Pulang Pisau adalah menyiapkan administrasi,melakukan proses dan mempertanggung jawabkan serta mengarsipkan dokumenpertanggung jawaban terhadap dana perjalanan dinas Wakil Bupati PulangPisau.Bahwa mekanisme pencairan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah untukKepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010 mengacu padaPermendagri No. 13 tahun 2006 dengan tahapan proses pencairan anggarannyaberupa :Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD
Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b.Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.
93 — 39
Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid Pembiayaan Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Balangan.Putusan No.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 111 Bahwa BNK Balangan adalah sebuah SKPD yang mempunyai anggarantersendiri dan ada di buku APBD Kabupaten Balangan. Bahwa yang berhak dan bertanggung jawab untuk menandatangi SPMdalam rangka pencairan yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupaiti.
melunasihutang tahun 2009 dan 2010 sedangkan LPu fiktif tersebut dibuat olehsaudara ALI RAHMAN selaku bendahara dan saudara ALI RAHMANmengetahui bahwa LPJ untuk kegiatan tanggal 22 dan 23 November 2010adalah LP4J fiktif yang diperuntukan syarat pencairan.e Bahwamengenaikerugian Negara sekitar Rp. 55.000.000, (lima puluh limajuta rupiah) kemudian dana sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)saksi perintahkan kepada Ali Rahman disetor ke Pemda yaitu ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD
54 — 19
Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b. Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.
1.HENDRIANSYAH, SH
2.Pintar Simbolon, SH
3.BUDI SULISTYO, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BRURIYANTO SUKAHAR SH
6.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
SELWINOTO
51 — 18
Kotim Nomor : 900/I.49/DPKAD/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Laporan Realisasi Penyaluran Dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim Nomor : 900/I.21/DPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab.
204 — 68
Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor : 900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala Dinas PPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor : 900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Dinas PPKAD Kab.
PT.Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor :900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor :900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari KepalaDinas PPKAD Kab.
Rajawali MitraPersada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atasPembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor:900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17)4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor:900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala DinasPPKAD Kab.
PT.Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor :900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari KepalaDinas PPKAD Kab.
96 — 51
Fhotocopy Surat Izin Bupati Purwakarta No. 503/2238/DPKAD tentang Pembongkaran bangunan dan saranaprasarana terminal pasar Simpang Kabupaten Purwakartatanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi14. Fhotocopy Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep.194BPMPTSP/2010 tentang pemberian ijin lokasi untukkeperluan pembangunan pasar Simpang seluas + 14.295 M2yang tata bangunannya berkarakter Purwakarta terletak diKelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, KabupatenPurwakarta kepada PT.
525 — 294
No. 107 tahun 2010 nama yang seharusnya tercantum dalamSP2D adalah nama orang yang mengajukan bantuan yang tertera dalam proposal;Bahwa proses yang benar mengenai penyaluran Dana Bantuan Sosial dengantahapan antara lain: Proposal bantuan yang sudah lengkap dengan persyaratan KTP, rekomendasi Camatdan Lurah dan adanya rekening Bank (untuk bantuan diatas 5 juta) ;Setelah lengkap dibuat SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; Selanjutnya diajukan ke DPKAD
Pengelola Keuangan dan Asset Daerahbidang Perbendaharaan; Bahwa kronologis nama saksi mahkota tercantum dalam SP2D adalah pertama saksimahkota mendapat perintah lisan dari pimpinan (Bendahara Pengeluaranberdasarkan usulan dari pimpinan untuk mengajukan Bantuan Sosial), kemudiansaksi mahkota disuruh menandatangani kuitansi atas nama saksi mahkota disertaiSPP dan SPM yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Asda II)dan Bendahara ; Bahwa pencairan dananya yaitu saksi mahkota mengajukan ke DPKAD
202 — 128
Kemajuan Pekerjaan;(3) Dokumentasi;(4) BAP Pengajuan Pembayaran 100 %;(5) PHO;(6) FHO;(7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa sebelum permohanan pencairan masuk Kepada Kuasa BUD terlebihdahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untukmengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yangdiajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha(TU) untuk diregistrasi penerbitan disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMARALI selaku Kepala Dinas DPKAD
Kemajuan Pekerjaan;(3) Dokumentasi;(4) BAP Pengajuan Pembayaran 100%;(5) PHO;(6) FHO;(7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa sebelum permohanan pencairan MC3 masuk kepada Kuasa BUDterlebin dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEHS.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persaratanyang diajukan, setelah dipenksa berkas tersebut masuk pada bagian TataUsaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan di disposisi oleh saudaraMUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD
SINAR CAROLINDO PERKASA, untukdokumen tersebut dibuat oleh saksi sendiri kemudian barulahdiserahkan kepada pihak yang menandatangani di atas melaluisaksi JALAL ABDUL KARIM dengan maksud untuk pembuatanBerita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan akan digunakansebagai dasar diajukan ke Dinas DPKAD Kab.
70 — 49
SUSANTO);Bahwa uang itu harus diberikan kepada yang berhak menerima tanpa syarat;Bahwa apabila sampai tahun akhir anggaran 2014 uang tersebut tidak dicairkan,maka harus dikembalikan ke Kas Daerah;Bahwa dalam Laporan Rekapan LPJ Tata Pemerintahan ke DPKAD, dalam halDesa Angkatan Lor belum membuat SPJ dalam laporan tidak ada keterangan apaapa, hanya tertulis di laporan saksi bunyinya belum ada LPJ;Bahwa wewenang bidang saksi hanya menegur saja dan meminta SPJ tersebut,untuk kewenangan pemeriksaan Adminstrasi
71 — 49
Halsel;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011sampai dengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksisudah lupa;e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;e Bahwa saksi menerangkan rekanan yang ditunjuk oleh DinasNekrtrans Kab. Halsel untuk melaksanakan kegitan pengadaanpeningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec. Gane Timur dariSp3 ke Sp6 TA. 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah,ST. selaku direktur CV.
Halsel TA. 2012untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,,dimana nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.1.933.400.000,;e Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tenderuntuk pekerjaan tersebut;e Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabatselaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksiadalah melakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp.500.000.000.
102 — 22
No. 107 tahun 2010 nama yang seharusnya tercantum dalamSP2D adalah nama orang yang mengajukan bantuan yang tertera dalam proposal;Bahwa proses yang benar mengenai penyaluran Dana Bantuan Sosial dengantahapan antara lain: Proposal bantuan yang sudah lengkap dengan persyaratan KTP, rekomendasi Camatdan Lurah dan adanya rekening Bank (untuk bantuan diatas 5 juta) ;Setelah lengkap dibuat SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; Selanjutnya diajukan ke DPKAD
Pengelola Keuangan dan Asset Daerahbidang Perbendaharaan; Bahwa kronologis nama saksi mahkota tercantum dalam SP2D adalah pertama saksimahkota mendapat perintah lisan dari pimpinan (Bendahara Pengeluaranberdasarkan usulan dari pimpinan untuk mengajukan Bantuan Sosial), kemudiansaksi mahkota disuruh menandatangani kuitansi atas nama saksi mahkota disertaiSPP dan SPM yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Asda II)dan Bendahara; Bahwa pencairan dananya yaitu saksi mahkota mengajukan ke DPKAD
170 — 36
SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalaniCangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulanJumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan TunjanganPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwadisesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam DokumenPelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD
, SIP.MM(almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yangmendapatkan Tunjangan PenghasilanBerdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yangtercantum dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD
SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalaniCangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulanJumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan TunjanganPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwadisesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam DokumenPelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada wakitu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD
Margono (Alm) untuk menyampaikankan uang kepada orang dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;Bahwa setiap usulan yang Terdakwa buat, beberapa kali tidak prosesoleh DPKAD, dikarenakan Belum adanya laporan keuangan (Rekon)pada bulan pengajuan (Terdakwa tidak ingat bulan apa saja), Terdakwamelaporkan penundaan proses oleh DPKAD kepada Bpk. H.
46 — 23
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN Cq Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Km 2, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;Untuk selanjutnya disebut TERBANDING V / semula TERGUGAT V ;-----6.
115 — 19
Aceh Utara yang kemudian laporan pertanggungjawabantersebut diteruskan kepada DPKAD Kab.
58 — 12
DinasPendidikan Kab.Gunung Mas pada tanggal 26 Maret 2012 berdasarkanSK.Bupati Gunung Mas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DinasPendidikan Kab.Gunung Mas ;e Bahwa saksi baru menerima laporan keadaan guru an.Sugeng Wijana dariTerdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 pada saat Terdakwa dimutasimenjadi Pengawas Kecamatan Rungan Hulu ;e Bahwa mekanisme pembayaran gaji guru, diterima berdasarkan absensi yangdikirim ke Dinas Pendidikan untuk direkap dan dibuat daftar tunjangan danlauk pauk dan diusulkan ke DPKAD