Ditemukan 7068 data
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
147 — 35
No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbypengelolaan pajak daerah ;3) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah ;4) pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota ; Bahwa yang dimaksud dengan SPPT adalah SuratPemberitahuan Pajak Terhutang yang berada di PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang PajakBumi dan Bangunan.
Terbanding/Penggugat : Suyanti Binti Solichin
61 — 25
Jadi tidak mampu untuk menutupi kebutuhan rumah sepenuhnya, namun demikian Pembanding masih mampu membagi-bagi mana skala priority yang sangat mendesak karena memang kebutuhan di atas sifatnya bulanan.
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
104 — 31
ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluhtujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu Koma enam rupiah);Halaman 191 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN BnaMenimbang, bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara initermasuk aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang palingsignifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;Menimbang bahwa, aspek dampak dari kesalahan Terdakwa termasukaspek dampak sedang karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampakatau kerugian dalam skala
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
233 — 121
dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tandatangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benarketerangan saksi;Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun saksi tidak memilikihubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan paraTerdakwa;Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Rico PutraSelatan;Bahwa Saksi sudah tidak ingat bawahan saksi, saksi kenal denganKetut Sujana sebagai kepala teknik dan merangkap sebagai direktur,Bahwa perusahaan saksi adalah perusahaan skala
92 — 24
kedudukannya diserahkan kewenangan selakukepala daerah pasal 156;e Bahwa terhadap kewenangan yang dilimpahkan tersebut, pertanggungjawabanmelekat pada jabatan;e Bahwa pengelolaan keuangan daerah ini Dilimpahkan sebagian pelaksanaannyatetap pada SKPD ;e Bahwa Pengadaan barang dan jasa tunduk PP No.58 Tahun 2005 ;e Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi tersebut saja opsi A danopsi B;e Bahwa ada regulasi pengadaan barang dan jasa PP 54 Tahun 2000, PP No.80Tahun 2003 ;e Bahwa Ahli melihat untuk skala
79 — 20
;Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu masalah pengadaan, akantetapi saksi selalu mendapat petunjuk dari Terdakwa dalammelakukan sosialisasi, Survey lapangan, membuat skala prioritasdari survey, membuat/mengajukan permohonan pengusulan,membuat SKPL dan Apraisal.;Bahwa pada tahun 2010 telah dibentuk panitia pengadaan dalampengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Tapos, Cilodong danCipayung. Panitia Pengadaan yang diketahui oleh saksi adalahsaksi Drs. H.
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
229 — 132
Call 1, Call 2,atau SP 1 SP2 di Tubagus Group sudah bisa terjadi, dan sudah menjadi makananseharihari untuk kami team kasir keuangan, karena untuk unit usahayang sedang ada pendanaan leasing ataupun financecing, pasti akanada tinjauan dari bank atau leasing perihal SP 1, SP 2 atau call 1, Call2.Bahwa call 1, call 2 atau SP1, SP2 tersebut terjadi karena kami telahmembayar angsuranangsuran yang kami bayar yang seharusnyajatuh tempo, karena kami lebih banyak memprioritaskan, dan dalamTubagus Grup ada skala
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED
77 — 31
.> Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasangdi lapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuaikan dengan lapangan dalam ukuran skala tertentu.> BackUp data adalah data hasil pengukuran untuk mendukungyang dituangkan dalam bentuk gambar dan dapat dihitung jumlah(unit) dalam satuan tertentu, dalam ukuran jarak/panjang, ukuranluas dan ukuran volume/isi.
154 — 55
Reni Kusumawardani, M.Psi.yang bergerak sebagai Psikolog di RSUDCilacap dan hubungan saksi dengannyadalam penanganan dan pembinaan yangdikerjakan di sini berkomunikasi baikdalam skala nasional maupun provinsi.Bahwa dalam pelaksanaan Bu Renimelakukan terapis tersebut, meliputiwawancara, konsultasi, diskusi kelompokdigabung dengan seluruh pelaksanaan dilapangan adalah baik ada 4 5 tahapandari awal sampai dengan tahapanpelaksanaan, apa yang telah dilakukansesuali dengan bekal yang telahdiberikan, namun
93 — 56
didisposisi*penting/segera (dari Gubernur atau Sekda), maka padasesudah saya input kemudian saya melapor kepada PakSubari (Sekretaris) bahwa ada proposal yang urgen yangharus segera dibahas, kemudian sekretaris lapor ke KetuaTim lalu ditentukan waktu rapat Tim Pengkaji Bahwa cara penentuan Jumlah nominal bantuan bansostersebutdengan cara setelah Rekap proposal dibacakan dan ditentukan akandibantu maka anggota memberikan saran dan masukan mengenaijumlah nominal yang akan dibantu, dilihat jenis kegiatan, skala
89 — 58
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas II, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaan gording, itempekerjaan plat strip, item pekerjaan plat strip dan item pekerjaan kaki kusenjendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebar untuk melakukanpemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataan dilapangan ditemukanadanya perbedaan antara tinggi tiang nok pada gambar dan yang telahdikerjakan yaitu menurut barisan gording sebanyak 13 batang dan skala
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara korupsi merupakan suatu extra ordinary crimes yang sangatmengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat danNegaradalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, olehkarena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola extraordinary;b. Bahwa delik Korupsi merupakan kejahatan struktural inilah yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yangbaik;c.
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
124 — 39
WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya.2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanpengelolaan pajak daerah .3) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.4) pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
123 — 69
Skala Energi Persada 001/PKPB/INJ-SEP/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Hutang antara Gunawan dengan Henry Suryadi dan Hendra Basoeki tanggal 16 Juni 2021 dengan jumlah yang dipinjamkan sebesar Rp. 9.862.000.000;
- 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Hutang antara Gunawan dengan Henry Suryadi dan Hendra Basoeki tanggal 16 Juni 2021 dengan jumlah yang dipinjamkan sebesar 735.000 USD dan 594.000 CNY.
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
132 — 44
dengan maksud agar setelah iaSiterpidana tersebut selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat hidupbermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara initermasuk aspek kesalahan tinggi karena Para Terdakwa memiliki peran yangpaling signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;Menimbang bahwa, aspek dampak dari kesalahan Para Terdakwatermasuk aspek dampak rendah karena perbuatan Para Terdakwamengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
160 — 69
Bahwa sekira bulan Januari 2018, Terdakwa yang sebelumnya pernahmendapatkan paket pekerjaan sebatas skala/nilainya kecil dari saksi BennyGustiawan, S.Ag., M.PD datang menemui saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD dirumahnya untuk meminta pekerjaan, lalu saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PDmenawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk membangun aula gedung Akademikcenter, dan saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD bersedia untuk mencarikanPemodalnya lalu Terdakwa menyanggupi dan bersedia mengerjakannya
70 — 21
CECE MUCHTAR telah dilakukanpengecekan oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan KotaSukabumi yang mana saksi tidak mengetahui siapa yangmelakukan pengecekan tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan kelompok tani harapan kayapernah membuat pupuk organic namun pembuatan pupuk organictersebut berhasil dalam skala kecil pada saat uji coba APPO namunkelanjutannya saksi tidak mengetahui berhasil atau tidaknyapembuatan pupuk organic tersebut, akan tetapi pernah saksi kelokasi kandang sapi bahwa pembuatan
81 — 32
bagi semua yang mengajukan permohonan.Bahwa Indonesia menganut hukum adat, bila Kwarda sudah menguasaiterus menerus, tetapi karena belum ada dimohonkan haknya, makamasih tanah Negara.Bahwa perusahaan ada yang mendapatkan SK Pencadangan yangdiproses menjadi HGU sepanjang syarat dipenuhi.Halaman 140 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.Bahwa tanah yang tidak memiliki HGU dikuasai oleh Negara.Bahwa Sporadik adalah surat pernyataan fisik bidang tanah untukperorangan, sedangkan untuk skala
164 — 60
Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakatdan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya,oleh karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola"Extra Ordinary;b. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yangbaik;c.
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
175 — 29
Penetapan lokasi, Tata carapengadaan tanah, pengadaan tanah selain bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum, pengurusan hak atas tanah,pelaksanaan pembangunan fisik, serta evaluasi dan supervise sampaidengan pembayaran ganti rugi Serta pelepasan ha katas tanah;Halaman 89 dari 201 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa dalam pengadaan tanah pemerintah berdasarkan peraturantersebut dapat dibedakan untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 Ha danuntuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha (Skala