Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siala sakala skplb salah suara suala sikala soala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
147 — 35
  • No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbypengelolaan pajak daerah ;3) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah ;4) pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota ; Bahwa yang dimaksud dengan SPPT adalah SuratPemberitahuan Pajak Terhutang yang berada di PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang PajakBumi dan Bangunan.
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama
Register : 02-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PTA BANTEN Nomor 0067/Pdt.G/2020/PTA.Btn
Tanggal 4 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Junedi Bin Halimi
Terbanding/Penggugat : Suyanti Binti Solichin
61 — 25
  • Jadi tidak mampu untuk menutupi kebutuhan rumah sepenuhnya, namun demikian Pembanding masih mampu membagi-bagi mana skala priority yang sangat mendesak karena memang kebutuhan di atas sifatnya bulanan.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
104 — 31
  • ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluhtujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu Koma enam rupiah);Halaman 191 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN BnaMenimbang, bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara initermasuk aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang palingsignifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;Menimbang bahwa, aspek dampak dari kesalahan Terdakwa termasukaspek dampak sedang karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampakatau kerugian dalam skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
233 — 121
  • dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tandatangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benarketerangan saksi;Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun saksi tidak memilikihubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan paraTerdakwa;Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Rico PutraSelatan;Bahwa Saksi sudah tidak ingat bawahan saksi, saksi kenal denganKetut Sujana sebagai kepala teknik dan merangkap sebagai direktur,Bahwa perusahaan saksi adalah perusahaan skala
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
92 — 24
  • kedudukannya diserahkan kewenangan selakukepala daerah pasal 156;e Bahwa terhadap kewenangan yang dilimpahkan tersebut, pertanggungjawabanmelekat pada jabatan;e Bahwa pengelolaan keuangan daerah ini Dilimpahkan sebagian pelaksanaannyatetap pada SKPD ;e Bahwa Pengadaan barang dan jasa tunduk PP No.58 Tahun 2005 ;e Bahwa SK yang dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi tersebut saja opsi A danopsi B;e Bahwa ada regulasi pengadaan barang dan jasa PP 54 Tahun 2000, PP No.80Tahun 2003 ;e Bahwa Ahli melihat untuk skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 25 Juli 2012 — IR. RENDRA FRISTOTO, MM
79 — 20
  • ;Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu masalah pengadaan, akantetapi saksi selalu mendapat petunjuk dari Terdakwa dalammelakukan sosialisasi, Survey lapangan, membuat skala prioritasdari survey, membuat/mengajukan permohonan pengusulan,membuat SKPL dan Apraisal.;Bahwa pada tahun 2010 telah dibentuk panitia pengadaan dalampengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Tapos, Cilodong danCipayung. Panitia Pengadaan yang diketahui oleh saksi adalahsaksi Drs. H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
229 — 132
  • Call 1, Call 2,atau SP 1 SP2 di Tubagus Group sudah bisa terjadi, dan sudah menjadi makananseharihari untuk kami team kasir keuangan, karena untuk unit usahayang sedang ada pendanaan leasing ataupun financecing, pasti akanada tinjauan dari bank atau leasing perihal SP 1, SP 2 atau call 1, Call2.Bahwa call 1, call 2 atau SP1, SP2 tersebut terjadi karena kami telahmembayar angsuranangsuran yang kami bayar yang seharusnyajatuh tempo, karena kami lebih banyak memprioritaskan, dan dalamTubagus Grup ada skala
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED
77 — 31
  • .> Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasangdi lapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuaikan dengan lapangan dalam ukuran skala tertentu.> BackUp data adalah data hasil pengukuran untuk mendukungyang dituangkan dalam bentuk gambar dan dapat dihitung jumlah(unit) dalam satuan tertentu, dalam ukuran jarak/panjang, ukuranluas dan ukuran volume/isi.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
154 — 55
  • Reni Kusumawardani, M.Psi.yang bergerak sebagai Psikolog di RSUDCilacap dan hubungan saksi dengannyadalam penanganan dan pembinaan yangdikerjakan di sini berkomunikasi baikdalam skala nasional maupun provinsi.Bahwa dalam pelaksanaan Bu Renimelakukan terapis tersebut, meliputiwawancara, konsultasi, diskusi kelompokdigabung dengan seluruh pelaksanaan dilapangan adalah baik ada 4 5 tahapandari awal sampai dengan tahapanpelaksanaan, apa yang telah dilakukansesuali dengan bekal yang telahdiberikan, namun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Nopember 2015 — AJI HENDRA GAUTAMA
93 — 56
  • didisposisi*penting/segera (dari Gubernur atau Sekda), maka padasesudah saya input kemudian saya melapor kepada PakSubari (Sekretaris) bahwa ada proposal yang urgen yangharus segera dibahas, kemudian sekretaris lapor ke KetuaTim lalu ditentukan waktu rapat Tim Pengkaji Bahwa cara penentuan Jumlah nominal bantuan bansostersebutdengan cara setelah Rekap proposal dibacakan dan ditentukan akandibantu maka anggota memberikan saran dan masukan mengenaijumlah nominal yang akan dibantu, dilihat jenis kegiatan, skala
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Drs. SAMUEL FREDERIK MIRA. - BHENEDIKTA KUSDIATI. - AGUSTINUS ANMUNI. - JOSE XIMENES, S.ST. - MARSELINUS LAKE.
89 — 58
  • engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas II, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaan gording, itempekerjaan plat strip, item pekerjaan plat strip dan item pekerjaan kaki kusenjendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebar untuk melakukanpemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataan dilapangan ditemukanadanya perbedaan antara tinggi tiang nok pada gambar dan yang telahdikerjakan yaitu menurut barisan gording sebanyak 13 batang dan skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K / Pid.Sus / 2015
Tanggal 23 Maret 2016 — : JANIBA MOCHDAR, S.E.;
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara korupsi merupakan suatu extra ordinary crimes yang sangatmengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat danNegaradalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, olehkarena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola extraordinary;b. Bahwa delik Korupsi merupakan kejahatan struktural inilah yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yangbaik;c.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
124 — 39
  • WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya.2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanpengelolaan pajak daerah .3) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.4) pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 02-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/PID/2024/PT DKI
Tanggal 30 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAYMOND WIBISONO DJUKARDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
123 — 69
  • Skala Energi Persada 001/PKPB/INJ-SEP/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
  • 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Hutang antara Gunawan dengan Henry Suryadi dan Hendra Basoeki tanggal 16 Juni 2021 dengan jumlah yang dipinjamkan sebesar Rp. 9.862.000.000;
  • 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Hutang antara Gunawan dengan Henry Suryadi dan Hendra Basoeki tanggal 16 Juni 2021 dengan jumlah yang dipinjamkan sebesar 735.000 USD dan 594.000 CNY.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
132 — 44
  • dengan maksud agar setelah iaSiterpidana tersebut selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat hidupbermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara initermasuk aspek kesalahan tinggi karena Para Terdakwa memiliki peran yangpaling signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;Menimbang bahwa, aspek dampak dari kesalahan Para Terdakwatermasuk aspek dampak rendah karena perbuatan Para Terdakwamengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
160 — 69
  • Bahwa sekira bulan Januari 2018, Terdakwa yang sebelumnya pernahmendapatkan paket pekerjaan sebatas skala/nilainya kecil dari saksi BennyGustiawan, S.Ag., M.PD datang menemui saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD dirumahnya untuk meminta pekerjaan, lalu saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PDmenawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk membangun aula gedung Akademikcenter, dan saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD bersedia untuk mencarikanPemodalnya lalu Terdakwa menyanggupi dan bersedia mengerjakannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — ENDANG SURAHMAN bin H. CECE MUCHTAR
70 — 21
  • CECE MUCHTAR telah dilakukanpengecekan oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan KotaSukabumi yang mana saksi tidak mengetahui siapa yangmelakukan pengecekan tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan kelompok tani harapan kayapernah membuat pupuk organic namun pembuatan pupuk organictersebut berhasil dalam skala kecil pada saat uji coba APPO namunkelanjutannya saksi tidak mengetahui berhasil atau tidaknyapembuatan pupuk organic tersebut, akan tetapi pernah saksi kelokasi kandang sapi bahwa pembuatan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 26 Januari 2015 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M.THAIB, RH
81 — 32
  • bagi semua yang mengajukan permohonan.Bahwa Indonesia menganut hukum adat, bila Kwarda sudah menguasaiterus menerus, tetapi karena belum ada dimohonkan haknya, makamasih tanah Negara.Bahwa perusahaan ada yang mendapatkan SK Pencadangan yangdiproses menjadi HGU sepanjang syarat dipenuhi.Halaman 140 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.Bahwa tanah yang tidak memiliki HGU dikuasai oleh Negara.Bahwa Sporadik adalah surat pernyataan fisik bidang tanah untukperorangan, sedangkan untuk skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 24 Desember 2014 — dr. ENDANG KESUMA WARDANI
164 — 60
  • Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakatdan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya,oleh karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola"Extra Ordinary;b. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yangbaik;c.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
175 — 29
  • Penetapan lokasi, Tata carapengadaan tanah, pengadaan tanah selain bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum, pengurusan hak atas tanah,pelaksanaan pembangunan fisik, serta evaluasi dan supervise sampaidengan pembayaran ganti rugi Serta pelepasan ha katas tanah;Halaman 89 dari 201 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa dalam pengadaan tanah pemerintah berdasarkan peraturantersebut dapat dibedakan untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 Ha danuntuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha (Skala