Ditemukan 7047 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ;
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
116 — 12
116 — 12
setiap tahun anggaran berjalan untukmenampung usulanusulan program pembangunan yang diperlukan dilingkungannya untuk dimasukkan dalam lembar usulan program danditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDEs) ; Bahwa usulan program yang ditetapbkan dalam RKPDes dibahas antaraLPKMD dengan Pemerintahan Desa guna menentukan skalaprioritasprogram pembangunan yang akan disampaikan dalam musrenbangdes yangdihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW bersama 2 (dua) orangperwakilan warga ; Bahwa skala
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO
kejaksaan negeri Ponorogo
66 — 15
66 — 15
+@ 3,7 cm, plastik bening warna kuning Lembar Lingkaran, +@ 3,7 cm, plastik bening warna merahManik manik 2 oe eeeMangkok Neraca Tuas/Neraca dengan penyeimbang Jepit Tuas /Dudukan Neraca63646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596o7Penggantung Mangkok Neraca Bak Plastik Cakram 2 warna @ 5 cmCakram 2 warna @ 3 cmCakram 6 warna @ 5 cmCakram 6 warna @ 3 cmCakram 2 warna (elektrik)Cakram 6 warna (elektrik)Pemukul Balingbaling Batang Bayangbayang I Batang Bayangbayang IIPapan Skala
Register : 28-06-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.ENDO PRABOWO, SH
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTON EPENDI Bin RAWI
112 — 52
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.ENDO PRABOWO, SH
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTON EPENDI Bin RAWI
112 — 52
90. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;
91. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr.
Register : 25-08-2022 — Putus : 27-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Tanggal 27 Januari 2023 — Penuntut Umum:
HENDRAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SLAMET Bin H. SARIP
142 — 36
HENDRAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SLAMET Bin H. SARIP
142 — 36
1 (satu) Peta Nilai Tanah Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Skala 1 : 5000;
1 (satu) bendel Kasbuk Desa Baru Tahun 1977 Petapan;
1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
369 — 55Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
177 — 84Peraturan BupatiTangerang Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2012 tentang petunjuk teknisPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala kecilPemerintah Kabupaten Tangerang;Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 menyatakan:1) Dalam
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — TURINO, ST Bin NURBAIDIN (TERDAKWA)
82 — 42Kroya Kab Cilacap yang tugas dan tanggungjawabnya adalah menyusun daftar skala prioritas usulan bantuan SD yang rusak ketingkat Disdikpora Kab Cilacap;Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Disdikpora Kab Cilacap yangdisampaikan oleh Kasi Sarpras ( SUPINO ) Kabid Dikdas (SARWONDO ) dan paraKepala Sekolah calon penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak beratTahun 2012;Bahwa yang mendapatkan bantuan rehab ruang kelas rusak berat dengan sumberdana APBN Tahun 2012 sebanyak 15 SDN yaitu
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL
Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
164 — 89Umum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutannya telah menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA TanaToraja No. 23 tahun 2001 dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa khususnyadalam proses penyusunan APBD yang pada intinya menekankan bahwa dalamrangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRDmenyusun arah dan kebijakan Umum APBD.Berdasarkan arah dan kebijakanAPBD dimaksud Pemerintah Daerah menyusun Strategi Prioritas APBD; Bahwaatas dasar faktafakta tersebut diatas wujud nyata atau skala
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
332 — 46Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014Putusan PN MEMPAWAH Nomor 300/PID.B/2013/PN.MPW
Tanggal 30 April 2014 — terdakwa I. HERI Bin ZAKARIA terdakwa II. PARDAN Bin SAMAN
195 — 284hidup kembali sampai dengansekarang ;Bahwa pergerakan nomor Handphone Terdakwa I berada di daerahdaerah yang Ahlisebutkan terjadi pada tanggal 19 Desember 2012 ke Sungai Batang jam 09.00 wib,Sungai Pinyuh jam 07.00 wib, ke Galang jam 15.00 wib, di Kuala Mempawah 09.59 wibdan banyak waktu tentang Terdakwa I berada di daerah tempat Kuala Mempawah; Bahwa data yang Ahli dapatkan dalam bentuk angka dan dimensi yaitu sampai 3 dimensisehingga jika bicara digital tidak bisa muncul jarak dengan menggunakan skala
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
670 — 992Setelahdilakukan pengukuran maka akan dibuat namanya peta bidang, makanya tadisaya katakan peta bidang itu hasil dari pemetaan, bisa satu bidang atau lebihterhadap tanah yang sudah ditetapkan yang ada didalam gambarnya padasuatu kertas dengan suatu skala tertentu;Bahwa NIB adalah kelanjutan dari peta bidang, jadi kalau sudah dilakukan petabidang maka akan diterbitkan namanya NIB (Nomor Identifikasi Bidang).
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-11-2019Putusan PN TARAKAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — NOVEL OEMAR MACHTOEB Tergugat 1. SUKMAWATI BINTI (ALM) KAMIRUDDIN MANOPO 2. LENNY Alias TIONG TJAI LIANG 3. ADRIAN HARTANTO WIJAYA 4. IRENE FEBERIAN WIJAYA 5. HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG 6. CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN 7. SUSILAWATI 8. ISKANDAR 9. MUHAMMAD ALI 10. MARDIANA 11. JAINAL AHDIANSAH 12. Hj KASNIWATI Binti ILYAS 13. SUPIAH Binti ILYAS 14. JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum 15. DJALEHA Binti ILYAS 16. DJAMHARI Bin ILYAS 17. LINDA Binti ILYAS 18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BUlungan 19. Kepala Kantor Pertanahan KOta Tarakan 20. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah HUkum Kalimantan Timur
225 — 113T9 yaitu Putusan perkara denganNomor: 275PK/Pdt/2016 sama dengan P25, T10 yaitu Putusan Nomor. 105Halaman 224 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN TarPK/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 sama dengan P44, P11 yaitu SuratGambar Lampiran Gambar Pengukuran Pengecekan Batas, SKALA 1 : 850, P12 yaitu Surat keterangan susunan Ahli Waris Tanggal 08 April 2017 SebagaiAhli Waris dan Ahli Waris pengganti Alm.
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
794 — 1487Selanjutnya dilakukan pembahasan yang kemudian disyahkanmenjadi APBD Perubahan maupun APBD Provinsi Tahun Anggarandimaksud ; Bahwa saksi ikut membahas anggaran dari Dinas PU Provinsi Bengkulukarena dalam APBD anggaran semua dinas dibahas ; Bahwa anggaran Dinas PU provinsi mendapat skala prioritas karenasudah dipaparkan di RPJUMP dan RPJMP sendiri adalah berdasarkan visimisi Gubernur dimana infrastruktur menjadi prioritas ; Bahwa Yang dimaksud infrastruktur adalah jembatan, jalan dan yangmenjadi prioritas
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
958 — 438 — Berkekuatan Hukum TetapPutusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016terhadap hutan/lanan dengan kategori gambutsehingga setiap anggota/petugas pemadam kebakaranmengetahui cara mendeteksi secara dini potensipotensi kebakaran dan mengerti teknik mengendalikanapi dalam skala luas maupun kecil secara profesional.
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
87 — 81Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu :Pasal 50 ayat 1 :Dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yangdialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.Pasal 50 ayat 2 :Dana perimbangan terdiri dari :a Dana Bagi Hasil bersumber dari SDA seperti ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);b Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) untuk menghindari adanya gapfiskal yang skala
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
95 — 26gantirugi pembebasan lahan setelah mendengar dari masyarakat tempat lokasikami ada membuat harga sesuai usulan terlampir perihal permohonanpembebasan lahan tanggal 15 Mei 2006 serta lokasi tanah dengan ukuran1,5 Ha, dengan harga sekitar Rp.50.000, permeter persegi, selain suratNo. 050/2003/DISHUBPPROG/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembebasan lahan terminal tipe cdi Muara Komam dan Longkali tahun 2006 yang diajukan ke Bupati Pasirhanya ada dua lokasi, sesuai dengan skala
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
85 — 12BanggaiTahun 2015 semua pekerjaannya hampir sama, karena yang menentukanbesarnya anggaran /asistensi adalah Bidang Teknis, tetapi idealnya dariMusrembang kemudian dicatat selanjutnya dilakukan Survai Teknik olehbidang Teknik dan dilakukan asistensi ke Bapeda;Bahwa skala prioritas /tolak ukur penentuan Musrembang dapat menjadi suatukegiatan yaitu Kegiatan itu muncul setelah adanya pembahasan antaraBAPEDA dan Legislatif yang mana dari masingmasing instasi mempunyaiskala prioritas sendiri, misalnya
Register : 11-03-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 31-10-2014Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 18 Juli 2013 — SUDIRMAN,SE alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH DAWAMI
102 — 20; Bahwa betul Barang bukti (B.101109) tentang pengembalian uang ke kasNe Qara; 222 $2 nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nen n nee n eeBahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi susulan pasca gempa bumi2007 khususnya untuk Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidakdibenarkan untuk kepentingan yang lain selain untuk rumah tinggal; Bahwa dengan kearifan lokal dalam kaitannya dengan Rehabilitasi danRekonstruksi; Dalam hal ini kearifan lokal intinya adalah kewenangan Pokmasuntuk menetapkan skala
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
69 — 25sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;129Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai Ketua GOW Kota Palangkaraya sejaktahun 2006 sampai sekarang:Bahwa GOW adalah wadah organisasi perempuan diKota Palangkaraya; Bahwa saksi terpilih menjadi Ketua dan Sekretaris Painem,BendaharaBahwa bantuan tidak sama setiap tahun dan sesuai dengan proposal yang diajukanGOW disetujui oleh Pemerintah daerah;Bahwa proposal merupakan uraian kegiatan dan rencana kegiatan dan harus sesuaitarget Pemda dan skala
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
144 — 43HARIADI (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauHalaman 33 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai