Ditemukan 11181 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uppa uspa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 91 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel
Tanggal 13 Januari 2021 — - PARIDATUL RAMDANI melawan - H. MAHSUN, dkk
87 — 57
  • Kemudian biladikaitkan dengan tata cara peralinan Hak secara undangundang sepertiketentuan UUPA, Ketentuan MAHKAMAH AGUNG RI mengenai iktikadbaik, Insya Allah sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak (Pihak Penjualdan Pihak Pembeli). JUPA (PP 10/1961) menyatakan sebagai berikut :1. Jual Beli tanah sesudah berlakunya PP Nomor 10/1961 harusdilakukan dimuka PPAT. Apabila jual beli tanah tidak dilakukanmenurut prosedur Hukum yang diatur dalam PP No. 10/1961 adalahtidak sah;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
167 — 178
  • Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Usia Hukumbangunan maksimal 30 tahun, sedangkan usia bangunanrumah rumah tersebut telah melampaui 30 tahun(dibangun pada tahun 50an).Halaman 28 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2016/PN Mks2. SKB SKB Menteri PU RI dan Menteri Keuangan RI No.44 / SKPTS/1984 dan No. = 215/PUK01/1984,menentukan : Bangunan permanen usia 40 tahun keatas, berstatussebagai rumah tidak layak huni.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
JAINAB BINTI H. MANSYUR
Tergugat:
1.1. SITI MARYAM Binti H. MANSYUR
2.2. SRI MULYATI BINTI IBRAHIM
123 — 59
  • Selanjutnya Pasal 19ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal iniHalaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Dpumeliputi: pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
79 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Putusan PengadilanTinggi Banten hanya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantensendiri tanpa dasar hukum ;Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon Kasasisemula Terbanding I/Penggugat telah terlebih dahulu mengadakanpendaftaran tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 (1)UndangUndang No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) menyatakan :untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah seluruh wilayah
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 22 Februari 2017 — Drs. H. ISWAN
169 — 43
  • PP Nomor. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanahHalaman 41 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.Bahwa pada Pasal 41 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), definisi atas Hak Pakaiadalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yangdikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberiwewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannyaoleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjiandengan
    Pasal 2 Ayat (4) UUPA no. 5 thn 1960c. Konversi PMA Nomorf. 9 Tahun 1965d. PMDN Nomor. 1 tahun 1977 (Pasal 5 tidak putus/berhubungan dgHak Baru)e. PMDA nomor. 6 tahun 1972f. PMDN Nomor. 5 Tahun 1974Bisa, beralin kepadaa. HMb. HGBc. HP, kepada pihak ktiga sepanjang dimungkinkan oleh peraturanPendaftaran berdasartkan padaa. PMDN Nomor. 1 tahun 1977 (Pasal 5 berhubungan dg hakSesudahnya)b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 12-10-2011 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Oktober 2012 — PURWANTO RAHARDJO, MULJO HARDJO RAHARDJO, JUNIUS P RAHARDJO, M E L A W A N TIM LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL CQ PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, IRAWAN SALIM, LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO,
111 — 53
  • sehingga berdasarkan Undangundang Pokok Agraria, sudah jelas terbukti bahwa Tanahtanah termaksud adalah merupakan milik dariTURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, BUKAN merupakan milik dari PARAPENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam GugatannyaBahwa selain itu Pasal 1 (satu) butir (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut :Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) UUPA
    untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan Pasal ini, maka sudah sangat jelas bahwa satusatunya SuratTanda Bukti Hak Kepemilikan yang diatur di dalam UUPA adalah SERTIPIKAT, hal ini berarti bahwa nama yang tercantum di dalam Sertipikat adalah merupakanNama yang Sah sebagai Pemilik nahtanah yang dimak. i dalam Sertipik.tersebut, dan apabila Nama Pemilik
Pengadilan PN JOMBANG
Register : 20-05-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Jbg
Tanggal 12 Januari 2015 —
117 — 57
  • W SUMARDJONO di dalam bukunya Aspek teoritis, peralinan hak atastanah menurut UUPA, majalah Mimbar hukum, Universitas Gadjah Mada, No.18/X/93, Yogyakarta, 1993, hal 11 bahwa sifat jual beli menurut hukum adat adalah:a. Tunai, artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah(penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harga olehpihak lain (pembeli).b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 309/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 13 Juni 2017 — TEGUH SURYADI BIN AGUNG NUROHO
64 — 59
  • Ill / 2017 / JTG/ Restabes Smg,tanggal 16 Pebruari 2017, sesuai dengan surat Kapolrestabes perkaratersebut terkait dengan pada beberapa sertipikat yaitu Sertipikat HM No.2457 atas nama DENNI YUSMANA, Sertipikat HM No. 2456 atas namaMASHADI, dan SHM No. 2452 atas nama ALI MUSTAHAR yangkesemuanya terletak di kelurahan Gondoriyo.Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP No. 24Tahun 1997, Sertipikat Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 20-02-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Cbd
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
WIJAYA LAWRENCE
Tergugat:
1.YUSUF HERMAWAN JATIKUSUMO
2.Nurul srikandi
3.ASRI HUTANTI
Turut Tergugat:
1.Ny. Lauw Lanny Farida
2.NOTARIS AMRI RINUS, SH
3.NOTARIS BLIAMTO SILITONGA, SH
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
88 — 15
  • bahwa sahnya hak milik atas suatu bidang tanah menuruthukum hanya dapat dilakukan karena adanya pengalihan yang sah, baik karenaSuatu perbuatan hukum maupun karena adanya suatu putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa hak atas tanah objek sengketa baru dapatdinyatakan beralin apabila terhadap tanah yang telah bersertifikat telahdilakukan proses balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Nasional danterhadap tanah adat yang dibeli Turut Tergugat dari para Terguat dilakukanproses sebagaiamana dimaksud dalam UUPA
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Mpw
Tanggal 23 Maret 2015 — MARSUDI ADAM LAWAN DIREKTUR PERUSAHAAN PT. MITRA ANEKA REZEKI, Dkk
83 — 13
  • Karena peristiwa hukum jual belitanah tersebut juga telah disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat;Bahwa peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas merupakan peralihan hakatas tanah yang sudah sesuai menurut sistem hukum Nasional yang berlaku diIndonesia, yakni berdasarkan Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum agrarian yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Tanah
Register : 23-03-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr
Tanggal 18 Oktober 2011 — PERDATA R E N A MELAWAN SARIFUDDIN alias ALIB, DKK
84 — 34
  • dengan dalihmemberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus suratkapling No.37 seterusnya terjadi hibah dan pelepasan hak ;e Bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2000s/d 2010 untuk tanah sengketa seharusnya masih atas namaNanang Hardi bukan atas nama RENA (Penggugat) sebagai pihakyang diberikan kuasa untuk mengurus surat kapling No.37tersebut,Bahwa menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 30-03-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — REZKY ARDHA SUPRIADI VS HARRY SUGANDA , DKK
264 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat padahalaman 10 angka 4;Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa dasar/inti gugatan dariPenggugat adalah menginginkan pembatalan terhadap sertifikat in casu(objek sengketa) yang telah dilakukan balik nama oleh Tergugat 1;Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnyadisebut PP tentang pendaftaran tanah) menyebutkan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 23-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2014 — EDDIE ZIEN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT DRA. DAMIANA MARIA. D
106 — 37
  • PMNA/KBPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo.PMNA/KBPNNomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara Bahwa secara yuridis, Sertifikat hak atas tanahyang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat buktikepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin olehundangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2huruf (c) UUPA jo.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 162 /PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 10 Januari 2017 — HARIMAN WIBISONO Sebagai PENGGUGAT Lawan SUNARTI, DKK Sebagai TERGUGAT
59 — 26
  • . 162/PDT/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KHPerdata :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau gunameneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukpada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebut, dan sebaliknya terhadap Tergugat/Para Tergugat dibebani pula untukmembuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 11
  • ketika permasalahantersebut belum selesai karena sebelumnya masih diupayakan perdamaian ataupertemuan di tingkat desa untuk penyelesaian masalah atas objek sengketatersebut hingga saat ini belum ditemukan jalan keluar nya, dengan demikianTurut Tergugat sebagai yang menerbitkan sertifikat atas alas hak atas tanahtidak ditangguhkan terlebih dahulu mengingat tanah yang dimohonkan tersebutmasih dalam sengketa, mengingat dalil yang di sampaikan oleh Penggugatberdasar dan telah diatur dalam Pasal 19 UUPA
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
Pembanding/Tergugat III : MAX MILIAN SITANALA
Pembanding/Tergugat VII : FRANS BUSU PATTIRANE
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS PATTIRANE
Terbanding/Penggugat I : MAIMUNA LESTALUHU
Terbanding/Penggugat II : ADAM KOTTA
Terbanding/Penggugat III : UMAR LESTALUHU
Terbanding/Penggugat IV : KOTTA HARRIS
Terbanding/Penggugat V : RUSMAN LATUNANY
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL KADIR KOTTA
Terbanding/Penggugat VII : SAMSUL BAHRI M. KOTTA
Terbanding/Penggugat VIII : HAIS AMAJAI LESTALUHU
Terbanding/Penggugat IX : H. ABDULLAH TEHUPELASURY
Terbanding/Penggugat X : IDRIS TUASALAMONY
Terbanding/Penggugat XI : M. SULAIMAN KOTTA
Terbanding/Penggugat XII : SALIM OHORELLA
Terbanding/Penggugat XIII : JUBAIDAH OHORELLA
Terbanding/Penggugat XIV : SULAIMAN TUASALAMONY
Terbanding/Penggugat XV : HALIMA POLANUNU
Terbanding/Penggugat XVI : ABDUL HAMING TUASAMU
Terbanding/Penggugat XVII : NURHAYA TUASAMU<br
117 — 71
  • Tinggi Ambon yang memeriksa perkara ini bahwa terhadappermasalahan hukum adat termasuk didalamnya tanah dati yang berlakudi Maluku, dimana Negara telah mengakui masyarakat hukum adattersebut, Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakathukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.Pasal 3 UUPA
    Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenangdan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungandengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.Menurut Kurnia Warman dalam buku Hukum Agraria Dalam MasyarakatMajemuk (hal. 40) persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayatmenurut Pasal 3 UUPA adalah:1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.3.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 20/PDT.G/2016/PN Sgl
Tanggal 14 Desember 2016 — Syahrial Ridho, SH.MH lawan Ir. H. IWANSYAH, dkk
83 — 6
  • Hal ini juga sesuai amanat dariPasal 19 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) ayat (1) menyebutkan Untuk menjamin kepastian hukum olehPemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wlayahRepublik Indonesia menurut yang diatur dengan PeraturanPemenntah.
    Ayat (2) menjelaskan lebih lanjutPendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(1) UUPA meliputi :(a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah(b) Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut(c) Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Namun demikian harus dipahami, bahwa di dalam sistempendaftaran tanah di Indonesia dikenal sistempendaftaran negatif yang mengandung unsur positif,artinya negara masih membuka ruang pembatalansertifikat
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
  • Ketentuan UndangUndang No. 56 Prp tahun 1960 tentang PenetapanLuas Tanah Pertanian, LNRI tahun 1960 No. 174TLNRI No. 2117 yangpada pokoknya berisi melaksanakan ketentuan Pasal 17 UUPA yangmengatur luas maksimum dan minimum tanah pertanian.5.
    selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat telahmendalilkan bahwa "Hak eigendom (milik) dapat diperoleh ......dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwaperdata, untuk pemindahan hak eigendom dilakukan oleh orangyang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. ( Vide Pasal 584KUH Perdata).Bahwa terhadap dalildalil yang dikemukakan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan tanggapan bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
125 — 68
  • Dengan demikian, pernyataan kepemilikan yang bukandalam Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda J. s/d T.VI20,T.ls/d T.VI23, T.ls/d T.VI25, T.l s/d T.VI27, T.79, T.710, T.711,T.713, 1.715, 1.716 tidak bisa diidentifikasikan sama dengan HakMilik sebagaimana diatur UUPA (UU No. 5 Th. 1960), melainkandiidentifikasikan sebagai MENGUASAI, bukan MEMILIKI.
    Tapi sebagaimana yangsudah diketengahkan sebelumnya dimuka, dengan ketiadaan Hak Miliksebagaimana UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) untuk Obyek Sengketa,tentulah sekalipun Tergugat Il, Ill, V dan VI menguasai tanah sengketakarena merasa keturunan dari Ambe Ramma dan Sanda Lele, tidakserta merta menjadikan Tergugat Il, Ill, V dan VI memiliki hubunganhukum dengan tanah sengketa atau tanah yang dikuasainya sesuai PN. Makale Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl 110 Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 17/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : S A H B A N Diwakili Oleh : MULIADI SH
Terbanding/Tergugat I : RONALD FREDERICK BATLEY
Terbanding/Tergugat II : I GEDE SUKARMO, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : NI LUH SUARNI
Terbanding/Tergugat IV : NINING HERLINA, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah RI Cq. Menteri ATR BPN Kakanwil BPN NTB Cq. Kepala BPN Kab. Lobar
65 — 37
  • Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baiksekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orangyang tidak berhak (obyek jual beli tanah).Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugikepada Penjual yang tidak berhak.Pada prakteknya, putusanputusan Mahkamah Agung sejak tahun1950an (Ssebelum berlakunya UUPA) juga telah memberikanpenafsiran atas pengertian pembeli beritikad baik.
    Sesudah berlakunya UUPA, Mahkamah Agung sebenarnya masih5.4.mengartikan pembeli beritikad baik sebagai pembeli yang tidakmengetahui adanya kekeliruan dalam proses jual beli (peralihanhak), seperti misalnya telah dicabutnya surat kuasa penjual olehpemilik asal tanahnya (Vide Yurisprudensi Putusan MA RI No.1230 K/Sip/1980);Namun, itikad baik juga mulai memperoleh makna lain, yaitubahwa pembeli telah dianggap beritikad baik, apabila jual bellitelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang