PT.Loligo Brahma Bestariadalah Pembantah;Bahwa saksi mengetahui dan mengalami pada saat kepengurusan mengenaisegala perizinan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Pembantah tidakmendapat kendala apa pun oleh Kantor Perizinan;Bahwa setahu saksi PT.Loligo Brahma Bestari memperkerjakan banyakkaryawan yaitu lebih dari 30 orang;Bahwa setahu saksi dalam persidangan ini juga terkait dengan bantahan atasobyek kepemilikan Pembantah selaku Pemilik yang sah berupa Tanah yangberdiri Rumah Permanen dengan Sertipikah

Bapak Batong Haji Bibu dengantujuan Supaya atas bidang tanah obyek sengketa mendapatkan legalitaskepemilikan agar para pihak bisa mengurus Sertipikah Hak Milik;Sehingga pada tgl 24 12 2018 terjadi pertemuan keluarga bertempatdi rumah Bapak Muktar Mardani anak kandung dari alm. Bapak BatongHaji Bibu yang dihadiri oleh:1. Bapak ABDUL HAIDMARIA ALEKSIAYOSEPH YERIVAS bersama istri dan anak anaknyaRonaldi HendrikKristianus Magelendonga @ Pp6.

tanahtanah tersebutdalam penguasaan dan pengeiolaan dan dirawat secara baik oleh Turut Tergugat;Bahwa sampai dengan saat ini, baik Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak pernahmengenal ADE IRMA, dan tidak pernah Tergugat I maupun Tergugat II saat menjabatsebagai Ketua Umum dan Sekretanis Umum MPSGMIH maupun Turut Tergugattidak pernab memberikan tanah kepada ADE IRMA atau orang yang terkait denganADE IRMA, oleh karenanya patut dipertanyakan ADE IRMA mendapat tanah dansiapa, kemudian menerbitkan sertipikah

mengenai belum diperolehnyakesepakatan batas atau ketidak hadiran pemegang hak atas tanah yangbersangkutan.Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997Tanggal 1 Oktober 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Penerbitan Sertipikat a quo objeksengketa telah dilakukan oleh TERGUGAT/Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang dengan tidak mencermati dan meneliti keadaansebenarnya sesuai data di lapangan, dimana ternyata diatas bidang tanahdari Sertipikah

Hal ini jelasjelas bertentangan dengan prosedur penerbitan Sertipikah hakatas tanah ; Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1584 /Kelurahan Kalibata,tanggal 19 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 00069/Kalibata/2013 tanggal 05 Juni 2013, dengan luas 783 M2 atasnama KRMH JAPTO SULISTIO SOERJOSOEMARNO tidakmemenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997yang memuat data fisik diumumkan selama 30 hari, dalampendaftaran tanah secara sistematik sedangkan 60 hari dalampendaftaran tanah secara sporadik.

unit Water Treatment Plant yang berlokasi di desa Bukti Biru danDesa Sukarame Tenggarong, Kalimantan Timur;Cessie Tagihan atas Kontrak dari Pemerintah Daerah Kutai KartanegaraNo. 60004/SPP/PAB.PSJ/IV/2003.Selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembiayaan.16.Bahwa guna menjamin fasilitas pembiayaan dari Tergugat, JaminanPembiayaan Penggugat telah diikat dengan Hak Tanggungan,diantaranya:a)b)Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.2326/2007 tanggal 2 Mei 2007untuk jaminan berupa SHM No.102 (SHT 2326/2007);Sertipikah

Bina KualitaTeknik berkedudukan di Jakarta, sehingga tanah yang dimohon dapatdipertimbangkan untuk diberikan suatu hak sebagaimana diatur dalamPasal 26 Ayat (2) Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;Bahwa pada hal. 18 Nomor 12 dalam gugatannya Para Penggugatmendalilkan, yang pada intinya:Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.385 telah terjadi tumpengtindih dengan Sertipikah Hak Guna BAngunan No.333, dan Sertipikat HakGuna Bangunan No.334, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan No.385menunjuk

ROFEAH pada tanggal 12 Pebuari 2013, dan telahdibuatkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 593.21/9B/SKKT/IIIRAH/KRP/2013, pada tanggal 15 Maret 2013 atas nama Tergugat IlIntervensi , dan kemudian dilakukan permohonan kepada Tergugat, olehPenggugat dilakukan penelitian melalui kaidahkaidah dan prosedurserta berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama yang berkaitandengan pendaftaran tanah, sehingga terbitlah Sertipikah HakMilik No. 02594 atas nama WILLY TJIPTO RIMBA (Tergugat II Intervensi6.

Bahwa tanah point B. anggka 3 merupakan tanah SITIJULAEHA dengan SHM (Sertipikah Hak Milik) NO. 509 tahun 1985; Bahwa tanah Lokasi Tambakdahan yaitu B.II angka 1merupakan tanah Hak Milik No.834 /1989 atas nama KOYAS; Bahwa untuk tanah sebagaimana point B. II angka 2 inijuga merupakan tanah yang dapat membeli dari pihak WARNOsebagaimana akta jual belli 303/Binong/2002 tertanggal 9 Juli 2002yang dibuat oleh Drs.

belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah Ingkar Janji atau Wanpretasi terhadap Pengugat;
2. Membebaskan atau melepaskan Penggugat dari segala sanksi denda yang ditimbulkan akibat penundaan pelunasan pembayaran, dengan alasan karena Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membalik nama 3 (tiga) sertipikat Sertipikah

Kompetensi Absolut PTUNHalaman 35 dari 74 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN TteBahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karenamuatan materi yang dimuat dalam gugatan merupakan permohonanpelaksanaan Putusan pengadilan terhadap sertipikah eks Hak GunaBangunan Nomor 1/Sasa, yang mana Badan Pertanahan Nasionalsebagai Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam UndanhUndangPTUN.Il.

Bahwa hak kepemilikan terhadap tanah secara hukum dibuktikandengan adanya Sertipikat Hak Milik atau SHM yang berisikantentang datadata fisik terhadap tanah dengan mencantumkan luastanah, gambar situasi tanah dan nama pemilik dari atas tanahtersebut;Bahwa nama yang tercantum dan tertera pada Sertipikah Hak Miliktersebut adalah sah secara hukum sebagai pemilik dari tanah yangHalaman 62 dari 76 Putusan Nomor 169/Pdt/2018/PT DPS.dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik tersebut sepanjang tidak adapihak lain

Penggugat Konvensi dansertipikat hak guna bangunan nomor 03004 dijelaskan bahwa sejak tanggal24 September 2015 hak guna bangunan tersebut menjadi hak milikPenggugat Konvensi, dengan demikian diperoleh fakta bahwa harta tersebutdiperoleh pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaisuami isteri;Halaman 82 dari 98 putusan Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA.Bn.Menimbang, bahwa jika dilihat bukti T.1 (Surat Keterangan Hibah)dibuat atau disahkan pada tanggal 10 Desember 2014, sementara bukti P.4(Sertipikah

Adapun pernyataantanggungan pinjaman hutang dengan Jaminan Sertipikah/SHM yangdiakui Tergugat sebagaimana yang diuraikan 04.04.01, 04.05.02,04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.05.06, 04.05.07 senilai Rp.19.500.000.000, ( Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah ) adalahtidak benar dan di rekareka.

Bahwa penerbitan Sertipikah Hak Guna Bangunan No. 2372/BojongKoneng, Nomor 2374/Bojong Koneng, Nomor 2376/Bojong Koneng dan2383/Bojong Koneng tersebut merupakan produk cacat hukum dapatterlinat dari: Tidak pernah dilakukannya pengukuran fisik tanah sehingga apa yangtertuang dalam Surat Ukur No Surat Ukur Nomor: 542/BojongKoneng/2013 tanggal 18 November 2013, luas 71.253 M2., Surat UkurNomor : 543/Bojong Koneng/2013 tanggal 18 November 2013, luas91.519 M2., Surat Ukur Nomor: 547/Bojong Koneng/2013

Sentul City Tbk, sehingga seharusnya pihak Tergugat menolak untukmemberikan perpanjangan atas Sertipikah Hak Guna Bangunan No. 2/BojongKoneng kemudian memecahnya menjadi Sertipikat Hak Guna BangunanNo.1246/Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City Tbk. Ini membuktikan bahwaTergugat tidak profesional dalam mengeluarkan keputusan sehingga jelasbahwa Tergugat telah melanggar azas profesionalitas. Azas Keterbukaan: Bahwa apa yang tertulis dalam Surat Ukur tersebut di atas.

perjuangan, sedangkanbidang tanah yang diklain oleh TERGUGAT II berada di sebelah Utara jalanperjuangan.Untuk 2 (dua) bidang tanah yang terpisah letaknya, berbeda pihaknya,tidak dapat dilakukan kumulasi (penggabungan) gugatan.Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, kedua bidang tanahnyasebagaimana yang dijelaskan dalam Peta Pendaftaran Tanah tanggal 04Desember 2015 (terlampir), berada satu hamparan dengan tanah PENGGUGAT dan PENGGUGAT II.Bidang tanah PENGGUGAT III dan IV berada di tengahtengah tanah Sertipikah

Pada tanggal 6 Juli 1994 terbit Sertipikah Hak Pakai No.11 /Keluarahan Aneuk Lautatas nama Departemen Pertahahanan Keamanan RI seluas 50.603 m2.Berdasarkan fakta fakta tersebut bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tidakterbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kepemilikan dan penguasaantanahdi Jalan Raya Krueng Raya Kelurahan Aneuk Laut Kota Sabang yang oleh Kemhan cq., TNIAL adalah sah dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.Hal 30 dari 79

Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan adalah merupakanperbuatan yang sah secara hukum dan harus mendapat perlindunganhukum;16.Bahwa Sertipikah Hak Gunan Usaha NOmor 10/Desa Saentis, diterbitkanpada tanggal 14 Juni 1994, atas tanah seluas 319,6823 Ha, sesuai denganSurat Ukur Nomor : 749/05/1994 tanggal 7 Mei 1994, berasal daripemisahan Hak Guna Usaha No. 4 Desa Saentis dahulu Mabar, diterbitkanpada tangggal 15 Juli 1992, terdaftar atas nama Peseroan TerbatasPerkebunan IX Perkebuanan Santis II (Mabar

T.Vii 1: Foto copy Sertipikah Hak Milik No. 572/Pejaten atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA,Gambar Situasi No. 32/1227/1979 tanggal 18 Juli 1979seluas 4.945 M2 (sesuai dengan asli) ;. T.Vii 2): Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 573/Pejaten atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA,Gambar Situasi No. 33/1228/1979, tanggal 18 Juli 1979seluas 16.760 M2 (sesuai dengan asli) ;.