Unsur Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi;Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal inimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma

Dengan demikian memperkaya diri sendiri atauorang lain adalah menjadikan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, yangbelum kaya jadi bertambah banyak hartanya atau orang yang sudah kaya bertambahkekayaannya secara banyak (signifikan).

Perlu Tergugat tegaskan dalam jawaban ini bahwa PT EHPmerupakan perusahaan public (Perseroan Terbatas Terbuka) yangsahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia (Indonesian StockExchange), sehingga aksi koporasi (corporate action) yang mennyangkutperubahan pemegang saham di level PT EHP (bukan di level Tergugat)dimungkinkan terjadi setiap saat;Bahwa sekali lagi Para Pemohon uraikan perubahan kepemilikanperusahaan yang dalam hukum perseroan/hukum perusahaan biasa disebutdengan istilah pengambilalihan

Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/201739.koporasi (corporate action) yang menyangkut perubahan pemegangsaham di level PT EHP (bukan di level Tergugat) dimungkinkan terjadisetiap saat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lainmenyebutkan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/oburuh dalam hal terjadi perubahanstatus, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikanperusahaan dan pekerja/buruh tidak

peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa .Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri, atau oranglain atau suatu korporasi dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya unsurmemperkaya di sini bila telah dibuktikan salah satu saja, apakah kepada dirisendiri, atau untuk orang lain, atau suatu koporasi

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Suatukorporasi merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan Terdakwa dalam suatutindak pidana koupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatanyang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntunganlain bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koporasi ;4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5.

Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, maka MajelisHakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Unsur Melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi Unsur MerugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, Unsur Turut Melakukan,Menyuruh Lakukan, dan Melakukan, sebagaimana dalam dakwaan primair.Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraianuraianpertimbangan dari unsurunsur tindak pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

PemohonPeninjauan Kembali dahulu Terdakwa yang boleh atau dapat dinilaisebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aturan tertulisyang dijadikan parameter yuridis, yakni Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Bahwa 2 (dua) Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruandalam menafsirkan sebagaimana alasan ad. 4 pada halaman 134, yangmenyatakan:ee oleh karena perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiriatau orang lain atau koporasi

KdiBahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaberupa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dimaksudkan atau dengan tujuanuntuk menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi adalahbersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu ataukeduaduanya terpenuhi, maka unsur ini

dari prinsip pertanggunganJawab Perseorangan atau individu (liability pribadi) sebagai mana berlakusebagai prinsip dalam hukum Pidana;Menimbang,bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert yangterdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagai manadiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa unsur dari Melawan hukum tersebutmerupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau koporasi

selaku KepalaDinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.8221.2114 tahun 2006 tanggal 20Februari 2006, pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Mei2007 atau setidaktidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu atau setidaktidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi

prinsip pertanggungan jawabPerseorangan atau individu (liability pribadi) sebagai mana berlakusebagai prinsip dalam hukum PidanaMenimbang,bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepertiyang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa unsur dariMelawan hukumtersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau koporasi

/PN Bglatau kedudukanya berkaitan erat dengan tujuan untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau koporasi;Menimbang, bahwa Drs.

Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atauturut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koporasi, yaitu terdakwa JHONNY SIAHAAN, SE., M.Sidan Ir.

Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlulagi mempertimbangkan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koporasi Unsur Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, danMelakukan, sebagaimana dalam dakwaan primair.Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraianuraian pertimbangandari unsurunsur tindak pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlulagi mempertimbangkan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koporasi Unsur Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, danMelakukan, sebagaimana dalam dakwaan primair.Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraianuraian pertimbangandari unsurunsur tindak pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Dengan TujuanMenguntungkan Diri Sendiri AtauOrang LainAtau Suatu Korporasi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal yang harus dipertimbangkandalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ini adalah apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan olehPenuntut Umum di dalam dakwaan Subsidair tersebut dnegan tujuan untukmenguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau Suatu koporasi;Menimbang, bahwa frasa dengan tujuan dalam unsur dengan tujuanmenguntungkan

koperasi usaha mikro dan kecil untukmelindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko socialsedangkan peningkatan penataan pedangang kaki lima adalahmasuk dalam kriteria bantuan social karena pedangang kaki limasebagai anggota koperasi masih kriteria usaha mikro sebagaimanaHalaman 50 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdiatur dalam undangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usahamikro dan kecil;Bahwa saksi menerangkan mekanisme pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan oleh pengurus koporasi

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atautermasuk koporasi;Halaman 71 dari 146 halaman Put No 9/ Pid.TPK / 2020 / PT BBLMenimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta persidangan berupaketerangan

Ptsn Pkr No. 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk. bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah telah melakukan tindak pidanakorupsi Sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah sangat berlebihankarena dalam perkara int NEGARA TIDAK DIRUGIKAN apalagi PekerjaanPembangunan Pasar Tradisional di Desa Rasau Jaya I yang dilaksanakan

Setiap Orang ;Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 #427Tahun~= 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 menjelaskan, Setiap orang adalah orangperorangan atau termasuk koporasi ;Menimbang,setiap orang yang dimaksud oleh pasal 1 angka 3ini tentulah setiap orang yang dianggap mampu bertnggung jawabdalam lapangan hukum pidana dan bukan orang orang sebagaimanayang dimaksud oleh pasal 44 ayat (1) MKUHP ;Menimbang, dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukanterdakwa