Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
345634
  • Bahwa Penggugat mendalilkan mempermasalahkan PengesahanPendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta NomorAHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 TentangPengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda UtamaJakarta, karena dianggap tumpang' tindin dengan Tanah danBangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2RT 006 RW 03 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, KotaAdministrasi Jakarta Barat, dan Tergugat II Intervensi menganggapi hatini dari Posita
Register : 28-07-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.H. SYAMSUDDIN AHMAD
2.DAHLAN BIN H. SYAMSUDDIN
3.RIFALDIN SETIAWAN BIN H. SYAMSUDDIN
4.H.SYAMSUDDIN
Tergugat:
1.M. AMIN
2.IRWAN M. AMIN
3.ISMAIL M. AMIN
4.YASIN M. AMIN
5.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
6.KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
9655
  • Amin yang diterbitkan padatanggal 14 Februari 2017, maka sebagaimana dengan Yurisprudensi terkaitdengan adanya sertifikat ganda atau tumpang tindin dalam satu bidang tanah,dengan kaidah hukum sebagai berikut:Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Dpua.
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
SUKAMTO
Tergugat:
PT. EVER AGE VALVES METALS
Turut Tergugat:
PT. BALADHIKA MAJAPAHIT
18835
  • dalammelaksanakan hubungan kerja, selama kedua produk hukum tersebutmasih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh institusi hukum yangberwenang, maka masih merupakan dasar hukum terkait hubungan kerjaantara Pengusaha ( Tergugat ) dan Pekerja ( Penggugat );Oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar padakedua produk hukum tersebut dalam hal ini lemah dan tidak mempunyaiFundamental Petendi yang kuat;Bahwa terkait Petitum Pengguga nomor 5 dan 7 jelas merupakan petitumyang tumpang tindin
Register : 03-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 180/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : PT. SULING CONSOLIDATED AGENCY Diwakili Oleh : MARTINUS HASIBUAN, SH., MH.
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
277242
  • Persoalan lahan belum selesai maka seluruh jin lokasi untuksementara dibekukan; Bahwa selain itu menurut saksi Rina Susianti dari Risalah Badan PertanahanNasional dan Tata Ruang terdapat tumpang tindin mengenai lahan, untukpenyelesaian masalahnya harus diselesaikan dulu antara PT Borneo Intan Pasificdan PT Suling Cosalidated Agency baru diserahkan ke Badan PertanahanNasional dan hal ini telan bersesuaian dengan keterangan saksi dariTerbanding/Penggugat yang bernama H.
    seluas 2.200 ha yang terletak di Pulau Rantau Tanah Grogot telahmemenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal1320 KUHPerdata dengan alasan disamping juga syarat subyektif Pembandingterlebin dahulu membebaskan tanah dengan mengganti rugi kepada Nasaruddin,dengan demikian perjanjian jual beli tanah / lahan atau pelepasan hak yang terjadisetelah adanya jual beli tanah/lahan antara Terbanding dengan Nasaruddin / Terguat IIyang terkait dengan tanah/lahan yang tumpang tindin
Register : 31-10-2019 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 784/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7915
  • kedudukantanahnya sangat berbeda satu sama lainnya.Bahwa bagaimana mungkin Penggugat nyatakan didalam Gugatannya padanomor 29 halaman 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/Kel Sei Agultertanggal 7 Oktober 2013 yaitu : mengandung cacat hukum dan olehkarena itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentukapapun melainkan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam Perkara aquo mengandung Cacat/Eror in Objecto.Bahwa Penggugat dalam dalildalilnya dalam perkara a quo bukanlah ObjekTanah yang tumpang tindin
Register : 07-05-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 53/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
Sahala. H.S. Marpaung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
MARTINUS SIKI, S.H.,M.H.
274183
  • Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat obyeksengketa denganSertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, tanggal 2911974,Gambar Situasi No. 331/1971, dengan luas 571.453 m2milik Penggugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, bahwa permasalahan a quo merupakanmasalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat denganpemilik obyeksengketa, sehinggalebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya kePengadilan Negeri yang dapat
Putus : 02-10-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
9658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Praktek pemerintahan yang dilakukan Tergugat/Terbanding semacam ini telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karenaseharusnya Tergugat/Terbanding pada saat menerbitkan keputusannyamengutamakan penerapan aturan hukum secara adil dan konsisten gunamenghindari adanya tumpang tindin kepentingan atas wilayahpertambangan bagi Tergugat ll intervensi/Terbanding denganPenggugat/Pembanding.
Register : 14-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 28/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
Damsi Asmara
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
IBNU YURIN, SE
238143
  • Sehinggadengan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, makamengakibatkan sebagian objek tanah dengan luas 400 M2 dari objeksengketa tumpang tindin dan berada di atas tanah Kavling nomor 8(Penggugat) dan sebagian tanah dengan luas 400 M2 masuk dalamKavling 7 yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:11516/Se.M Kelurahan Segala Mider Tanggal 11 Februari 2008dengan dengan Surat Ukur Nomor 04/Se.M/2008 tanggal 17 Januari2008 luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Amran
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 70/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
275864
  • Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 1 September 2016 — H. YULHAIZAR HAROEN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR UMAR, DKK
178109
  • data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
12764
  • Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
321192
  • tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin
Register : 08-04-2019 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 280/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat: HANDOYO SANTOSO Tergugat: PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2.PT. BANK CENTRAL ASIAN. TBK
339102
  • tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
Register : 16-04-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2518
  • Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
10648
  • Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — MARDI SISWOYO SUMARJO, DKK VS BUPATI KABUPATEN KULON PROGO;
275219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan
Register : 19-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN TUAL Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tul
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
UCU TAMHER
Tergugat:
1.SAFARUDIN AZABI
2.FATMAH AZABI
3.SAWAWI
4.ARYANI AZABI
5.HATTA AZABI
6.TANTI AZABI
7.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Maluku Tenggara
8.SEGENAP AHLI WARIS DARI (ALM) ZABI
9.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN MALUKU Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
19785
  • pekarangan dan rumah tinggal yang berasaldari orang tuanya yang dengan demikian jika objek dan rumah adalahberasal dari orang tuanya maka objek tersebut adalah merupakanobjek warisan bukan hak mmilik peribadi Penggugat, dilain Pihakpenggugat berdalil objek sengketa adalah merupakan pemberianorang tua kepada Penggugat sendiri dengan mengesampingkan hak hak waris dari saudara lainnya sehingga adalah sesuatu yang tidakmungkin dan tidak jelas uraiannya dan Dalil Gugatan penggugattersebut sangatlah tumpang tindin
Register : 15-03-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 1 April 2013 — LUNDJI DAMU NAMU Alias UMBU NAI KAHORA,CS
10243
  • atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
Putus : 30-07-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2015 — dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO Ir. SRI NURYANI,dkk
9214
  • kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUWAIBATUL ASMAMIYAH
2.MUHAMMAD TRI RAMDHANI
3.MUHAMMAD RAYA AKBAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
1.Ir. RIMBUN SITUMORANG
2.Hj. AILITA
3.SIARDANI
249156
  • Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Para Penggugat sehingga tumpang tindin dengan :a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat Il Palangka RayaNomor :KA.15/D.1.7/V1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan TanahNegara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudahdijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) padatanggal 28 Januari 2013.Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2b.