Ditemukan 6754 data
285 — 175
., dengan Nomor45/WA//2006 tanggai 11 Mei 2006, yang menyatakan bahwa para AhliWaris tidak pernah menjual atau membuat peralihan hak atas GirikC.530atas ... /4848atas nama Moedjid bin H. Wahid yang terletak di Desa/KelurahanSenayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena tanahnyasudah tidak ada. Dan telah habis dibebaskan untuk Proyek Asian Gamesoleh Pemerintah pada tanggai 6 Agustus 1963 seluas 4.970 M2 dantanggai 18 Januari 1972 seluas 7.100 M2.
138 — 52
Tan Malaka Kota Payakumbuh Aroza Sakdes juga sebagai Konsultanpengawas dan berdasarkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarapada Point. b, huruf k, halaman 67 menyatakan n ; bahwa penyedia jasa perencanadapat merangkap sebagai penyedia jasa pengawasan untuk pekerjaan denganklasifikasi konsultan grade 2.Minimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli a de charge Riad Horemdipersidangan yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang
Terbanding/Penuntut Umum : Muji Achmad Muthaqin, SH
109 — 61
Pengadaan pakaian seragam dinas aparat desa yang dilaksanakan sebesarRp11.250.000,00sehingga jumlah kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwasebesar Rp347.589.576,08 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapanpuluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sen);Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/Pid.SusTPK/2019/PN Kpg tanggal 17 Desember 2019 besaran uangpengganti tertulis sebesar Rp 347.339.576,00 (tiga ratus empat puluh tujuh jutatiga
257 — 78
/Ris/2017/PN.BLB.Jo Nomor45/Pdt.Eks/HT/2016/PN.BLB permohonan eksekusi telah ditegursecara patut agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari segeramelaksanakan kewajiban menyerahkan tanah dan bangunan yangbukan haknya lagi karena telah dilelang berdasarkan risalah lelangnomor 953/2017 tanggal 2 Agustus 2017 kepada pemohon eksekusisecara baikbaik dan sukarela tanpa beban apapun.
190 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada halaman 34 surat gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwaHalaman 58 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014adapun Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum incasu melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1995tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yaitu dalam halTergugat IV selaku lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi danwewenang sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal diIndonesia dan sebagai lembaga yang memberikan izin bagi
1.FRANS RENFAAN
2.KORNELES RENFAAN
3.NIKODEMUS RENFAAN
4.SAMUEL RENFAAN
5.DANIEL RENFAAN
6.ALI RENFAAN
7.AHMAD RENFAAN,S.Sos
Tergugat:
1.NY.ROSDIANA RENWARIN
2.ISMAIL ABUUR
3.NURDIYANSYAH RENWARIN
4.EMILUIS OHOILULIN
5.NY.SITI BADMAS
6.DOMINIKUS TOKER
7.IMANUEL YAMLAAY
8.YUNUS ABUUR
9.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual
10.NURDIANSYAH RENWARIN
11.DOMINGGUS TOKER
12.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. WALIKORA TUAL
Intervensi:
ABDUL HALIQ RENNGUR
267 — 115
Umi Fadirubun tertanggal 2September 2020, yang diberi tanda T1.1,3,5,68;Asli dan fotocopy Silsilah Keturunan Ballmaswain tertanggal 20 Agustus2020, yang diberi tanda T1.1,3,5,69;10.Asli dan fotocopy Silsilan Keturunan Badmas dari Keturunan BalngiarDan Aflay (Penguasa Ohoiyuf) tertanggal 20 Agustus 2020, yang diberitanda TI.1,3,5,610;Halaman 59 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN Tul11.Fotocopy Surat Pencabutan Tanda Tangan Kepala Desa Ohoitel Nomor45/KDO/III/2017 tertanggal 15
168 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:a.1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00(tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)tanggal 30 April 1999;b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AUCurug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DlnasPengawasan Pembangunan Kota Jakarta;Hal. 51 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016c.1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor45
warna Biru bertuliskan Keterangan Rencana KotaPemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00(tujunh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)tanggal 30 April 1999;b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AUCurug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DlnasPengawasan Pembangunan Kota Jakarta;c.1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor45
warna biru bertuliskan Keterangan Rencana KotaPemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesarRp/709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluhempat rupiah) tanggal 30 April 1999;b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNIAU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DinasPengawasan Pembangunan Kota Jakarta;c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor45
839 — 918 — Berkekuatan Hukum Tetap
Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:a.1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00(tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)tanggal 30 April 1999;b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AUCurug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DlnasPengawasan Pembangunan Kota Jakarta;Hal. 51 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016c.1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor45
warna Biru bertuliskan Keterangan Rencana KotaPemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00(tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)tanggal 30 April 1999;b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AUCurug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DlnasPengawasan Pembangunan Kota Jakarta;c.1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor45
warna biru bertuliskan Keterangan Rencana KotaPemda Khusus lbukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 = sebesarRp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluhempat rupiah) tanggal 30 April 1999;b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNIAU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DinasPengawasan Pembangunan Kota Jakarta;c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor45
RIDWAN
78 — 24
(Mantan Kades Karangsari) dimana yang berkaitan denganAkte Jual Beli (AJB) Nomor 462/JB/IX/BTC/1993 terdapat dalamPutusan Perkara Pidana tersebut yaitu pada halaman 34 Nomor45 dan merupakan Barang Bukti pada PerkaraPidanaNomor144/PID.B/2000/PN.TNG yang telah diputus dantelah mempunyaiPutusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)/inckrachtvan gewijsde;.
(Mantan Kades Karangsari) dimana yang berkaitan denganAkte Jual Beli (AJB) Nomor 462/JB/IX/BTC/1993 terdapat dalamPutusan Perkara Pidana tersebut yaitu pada halaman 34 Nomor45 dan merupakan Barang Bukti pada PerkaraPidanaNomor144/PID.B/2000/PN.TNG yang telah diputus dantelah mempunyaiPutusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)/inckrachtvan gewijsde;Bahwa berdasarkan keterangan pihak Kepala Kantor PertanahanKota Tangerang, Akte Jual Beli AJB Nomor462/JB/IX/BTC/1993tertanggal 18 September 1993
Terbanding/Terdakwa : Ir. DUDY JOCOM, M.Si
245 — 474
Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor45/HK.IPDN.BT/DIV.G/SKR/XI/2011 tanggal 28 November 2011tentang Addendum Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor47/HK/IPDNSPPKAlat genset 140 KV A/XI/2011 dan Nomor48/HK/IPDNSPPKAlat genset 90 KV A/XI/2011 tentang Sewa Alat(Genset) Antara PT Hutama Karya pada Proyek IPDNBasoBukittinggi dengan Edy Yusuf;e.
55 — 10
Dengan demikian masih terdapat sisadana yang harus dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 395.107.700, (tiga ratussembilan puluh lima juta, seratus tujuh ribu, tujuh ratus rupiah) dan oleh karena itu176177kepada Terdakwa dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlahtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ; Urut nomor sampai dengan urut nomor45 sebagaimana
69 — 19
PN.Mdn. tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Hal 1 dari 143Putusan Pengadilan Tipikor No 45/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 13 Juni 2013 nomor 45/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tentangpenunjukan pergantian JONNY SITOHANG,SH,MH Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 02 April 2013 #nomor45
134 — 113
Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUUXV/2017 tanggal 26 Juni 2017 halaman 46 47 yang menyatakan:Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusansebelumnya, yaitu bahwa terhadap seorang Tersangka yang telah dibatalkanpenetapan Tersangkanya oleh Hakim Praperadilan masih dapat dilakukanpenyidikan kembali secara ideal dan benar.
191 — 72
Mendasari Keputusan BupatiTanah Bumbu tersebut berarti tidak sesuai dengan Kepmen LH Nomor45 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan(RKL), Pemantuan Lingkungan Hidup (RPL) jo.
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
275 — 181
141 m*(seratus empat puluh satu meter persegi) padatanggal 14 Juli 2021saat Penggugat menghadiri Undangan KlarifikasiGari TerQUQ alt ==+==2=eee pease eerie emeticBahwa Penggugat baru) mendapatkan kepastian mengenaikebenaran adanya objek sengketa yang merugikan Penggugattersebut setelah pada tanggal 14 Juli 2021mendapat penjelasanterhadap Surat Permohonan Klarifikasi dari Penggugat berkaitanobjek tanah yang dimaksud Penggugat dalam Surat PermohonanKlarifikasi dugaan terbitnya sertipikat tanpa hak Nomor45
104 — 84
bahwaPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah Aturan Administrasi Kepegawaian yangmengatur disiplin Pegawai Negeri dan menjadi kewenangan instansi terkait untukmelaksanakannya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 11K/AG/2001Tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan: Bahwa pemberian % bagian dari gajiTergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45
160 — 204
Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2017 Nomor45/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim ;4.
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun Anggaran2012 dan Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) dalam Pekerjaan/Kegiatan Konsultansi Perencanaan TahunAnggaran 2012 untuk Pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun Tahun2014 Kota Madiun, pada waktuwaktu tertentu antara tanggal 08 Oktober tahun2012 sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2014 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jalan Soekarno Hatta Nomor45
247 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
ribu lima ratussembilan rupiah) selaku Operator Seluler sedangkan sisanya sebesarRp17.558.227.494,00; (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh delapan jutadua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)menurut pengakuan Tergugat telah diserahkan oleh Tergugat kepadabeberapa operator seluler lainnya;Mengenai hal ini akan diajukan gugatan secara terpisah oleh Penggugat;Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Legal Standing berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor45
81 — 19
Dan untuk DED adalah menjadi tanggung jawabdari FADLI INSANI untuk membuatnya;Bahwa Engineer's Estimates (EE) sebagai acuan bagi Pengguna Barangatau PPK untuk menetapkan Owners Estimate (OE) atau Harga PerkiraanSendiri (HPS);Bahwa Total nilai EE adalah Rpo1.700.000.000,00 yaitu senilai denganpagu dana yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci ;Bahwa Acuan atau dasar dalam membuat perencanaan pekerjaantersebut adalah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor45/PrvM/2007, tentang