Ditemukan 7242 data
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
102 — 30
Membankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, ( limaribu rupiah ).Membaca Akta Permintaan Banding, masingmasing Nomor21/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang ditandatangi oleh MuhammadMakmun, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkanpada tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa Hj. NIA KURNIATI dan Dra. LELIPutusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PTBdg.
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
KOMANG AGUS PUTRA JAYA,SE.
206 — 209
Sekretaris/TU: Komang Agus Putrajaya, SE: Made SudarmaHalaman 60 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.Sus TPK/2020/PN Dps Kasir : Dayu Ketut Masmurni yang dibantu denganNyoman Milik (merangkap kolektor) Petugas karyawan: Kadek Suparsana (bagian kredit) almarhum Gede Gelgel (kolektor)Bahwa dasar hukum pembentukan organinsasi LPD Desa PakramanGerokgak hanya SK Kepengurusan yaitu Ketua LPD saya sendiri,Sekretaris atas nama Made Sudarma dan Bendahara atas nama DayuKetut Masmuni sebagaimana Berit Acara Pengukuhan nomor21
879 — 785
Bukti P1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015.2. Bukti P2 : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor: KEP252/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009.3.
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padeglang Nomor21/Pen.Pdt.G/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Hari Sidang;Hal 1 dari 106 halaman Putusan No.21/Pat.G/2015/PN Pal4.
191 — 46
ILI 21;22.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor21/Pdt/2016/PTBNA tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda bukti T. ILI 22;23. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.l Nomor 3027/K/Pdt/2016tanggal 26 November 2017, diberi tanda bukti T. LI, III 23;Menimbang, bahwa fotocopy buktibukti surat tersebut diatas, telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberimaterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalamperkara a quo, kecuali bukti T.
116 — 72
(fotokopi sesuai website);Putusan PTUN Samarinda Nomor21/G/2018/PTUNSMD, tanggal 5 Oktober 2018,antara Ir. Knhotaman melawan Bupati Nunukan.(fotokopi sesuai website);Putusan PTUN Banda Aceh Nomor13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 16 Agustus2018, antara Drs. Tio Achriyat melawan BupatiAceh Selatan. (fotokopi sesuai website);Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September2018 tentang Jumlah PNS Terpidana KorupsiYang Belum Diberhentikan Sejumlah 1.917Orang PNS.
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
247 — 153
Bahwa dengan membuat dalil nomor21 halamani6 S/d nomor 26halaman 19 guna menyatakan eksepsinya adalah keadaan yang tidakberdasar kepada ketentuan eksepsi sebagaimana tanpa disadarinyadengan jelas telah menguraikan keterkaitan Tergugat dengan Penggugatpada dalil error in persona seandainya maksudnya ketentuan hubunganhukum harus terjadi dalam seluruh rangkaian(1) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tgl 10082004 TentangPembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PTPembangunan
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
159 — 164
Hal itudilakukan karena banyaknya oknum masyarakat yang kembali menggaraptanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO
439 — 244
Sedangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ,dengandemikian maka obyek perkara adalah masuk kewenangan praperadilan ;Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara tentang penetapantersangka, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor21/PUUX1V/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukan penetapan tersangkamasuk kewenangan Praperadilan, dengan demikian maka Praperadilan telahbertambah meliputi menguji pula tentang sah tidaknya Penetapan tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan
265 — 342
Laba Bersih Bankbank milik Negara (PP No. 15 Tahun1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentangPengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bankbank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978).PP No. 15 Tahun 1976Pasal 2Hal3 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.selPenggunaan laba bersin Bank Pembangunan Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) UndangUndang Nomor21
SISWANTO, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUTRIYATNO bin alm BUANG SUHARDI
206 — 37
Surat011412080802083378.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083377.SKPD ( Surat011412080802083380.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083391.SKPD ( Surat011412080802083390.SKPD ( Surat011412080802083398.SKPD ( Surat011412080802083397.SKPD ( Surat011412080802083380.SKPD ( Surat011412080802083378.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083377.SKPD ( Surat8) Nomor9) Nomor10) Nomor11) Nomor12) Nomor13) Nomor14) Nomor15) Nomor16) Nomor17) Nomor18) Nomor19) Nomor20) Nomor21
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
228 — 311
dan memberikan laporan setiap transaksiperbankan termasuk juga perkreditan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada para Debiturnya, maka terhadap kredit yang macet/nonperforming loan harus ditindak lanjuti oleh TERGUGAT I, apabila tidakditindak lanjuti oleh TERGUGAT akan berdampak tersendiri bagiTERGUAT yang memungkinkan akan dikenakan sanksi oleh OtoritasJasa Keuangan (OJK); (vide undangundang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan Jo undangundang Nomor21
LEILA QADRIA PUSPITARINI M.,S.H
Terdakwa:
BUDIYONO Bin KARTO
174 — 194
. : PDS01/M.2.27/F.3.1/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas A Khusus Nomor21/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. tanggal 08 Maret 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgtanggal 08 Maret 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh PenuntutUmum di depan persidangan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknyamenuntut
163 — 439
2500menjadi 500 ekor sehingga kerugian yang diakibatkan tidakadanya pemasukan dari margin brutto sebesar ratarata 2 .000.000, s/d 2.500.000, per ekor atau Totalnya4.000.000.000, s/d 5.000.000.000, (empat miyar s/d limamilyar rupiah) Biaya advokasi Pelaporan ke Kepolisian sampaiPersidangan perkara no. 382 / Pid.B / 2018 /PN.Gns diPengadilan Negeri Gunung Sugih biaya Kuasa hukum baikLitigasi dan Non Litigasi untuk Perkara NomorReg.33/Pdt.G/2018/PN.Gns di Pengadilan Negeri GunungSugih dan perkara Nomor21
Terbanding/Penggugat I : PT GALATTA LESTARINDO
Terbanding/Penggugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG
Terbanding/Penggugat III : CV ANUGERAH JAYA
Terbanding/Penggugat IV : CV BERSAMA JAYA
Terbanding/Penggugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat VI : CV NUSA ABADI JAYA
Terbanding/Penggugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI
Terbanding/Penggugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA
Terbanding/Penggugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI
146 — 97
Penggugat justru melakukan perhitunganDenda Keterlambatan Pembayaran sejak pupuk diantar dari GudangPara Penggugat, bukan sejak Para Penggugat telah melakukanpenagihan secara layak bukan pada saat berkasberkas yangdigunakan sebagai persyaratan pengajuan tagihan dipenuhi;Hal lain yang yang menjadi permasalahan adalah, terkait dendaketerlambatan ini sudah pernah disengketakan sebelumnya padaperkara nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor21
63 — 73
TTS Survey Investigasi dan Desain (SID)Perluasan Sawah 10Salinan Peratuaran Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan SosialPada Kementrian Negara/Lembaga 11Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 12Foto Copy Foto Copy Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Program Penyediaan dan PengembanganPrasaraana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian daPerkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenTimor Tengah Selatan
70 — 46
MH. masing masingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Februari 2011 Nomor21/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh MHakimhakim Anggota, dan AIF SAIFUDAULLAH,SH.
130 — 53
dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaanPengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun2014; Bahwa Jabatan saya pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014adalah sebagai Bendahara Penerima ; Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saya sebagai Bendahara Penerimapada UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah Keputusan Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor21
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
156 — 104
pelaksanaan tugasnya Terdakwa selakuDirektur PDAM dalam melakukan pengelolaan keuangan PDAM dalam halini dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Kabupaten KapuasTahun 2016, 2017 dan 2018 dilakukan tidak secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis dan transparandan bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21
182 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak mau menerima Penggugat duduk bersamadalam ruang pertemuan, tidak mau membalas surat Penggugat, padahalkalau Tergugat mau berunding dalam suasana sangat kondusif;Bahwa dari Notulen Meeting tanggal 18 Desember 2012 terungkap bahwaTergugat hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja saja (yang dimaksudSP SPN PT Lucky Print Abadi), dengan demikian notulen meeting ini buktikuat yang melatarbelakangi Tergugat tidak mau berunding adalahdiskriminasi, yang ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor21
Bukti P6 atas namaPUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi; maka Penggugatberhak dan berkewajiban seperti diatur oleh UndangUndang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 danPasal 27;Bahwa Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat adalahtuntutan hak normatif, yang sungguhsungguh dilanggar Tergugat,Ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor Nota Pengawasan : 700/ 2105/ Was/V1I/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P34 yang menyatakan
Federasi SP RTMM SPI dengannama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memenuhiprosedur ketentuan perundangundanganPemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak oleh Tergugatmelanggar undangundang;Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Tergugat, denganmenyatakan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karenamangkir tidak terbukti karena Para Penggugat telan memberitahusecara tertulis rencana mogok kerja (tidak melakukan aktivitas);Bahwa dalam Pasal 28 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21