Ditemukan 7242 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor01 nomor11 nomor29 nomor12 nomor.c nomor24 nomor31
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hj. NIA KURNIATI
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
102 — 30
  • Membankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, ( limaribu rupiah ).Membaca Akta Permintaan Banding, masingmasing Nomor21/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang ditandatangi oleh MuhammadMakmun, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkanpada tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa Hj. NIA KURNIATI dan Dra. LELIPutusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PTBdg.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
KOMANG AGUS PUTRA JAYA,SE.
206 — 209
  • Sekretaris/TU: Komang Agus Putrajaya, SE: Made SudarmaHalaman 60 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.Sus TPK/2020/PN Dps Kasir : Dayu Ketut Masmurni yang dibantu denganNyoman Milik (merangkap kolektor) Petugas karyawan: Kadek Suparsana (bagian kredit) almarhum Gede Gelgel (kolektor)Bahwa dasar hukum pembentukan organinsasi LPD Desa PakramanGerokgak hanya SK Kepengurusan yaitu Ketua LPD saya sendiri,Sekretaris atas nama Made Sudarma dan Bendahara atas nama DayuKetut Masmuni sebagaimana Berit Acara Pengukuhan nomor21
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
879 — 785
  • Bukti P1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015.2. Bukti P2 : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor: KEP252/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009.3.
Pengadilan PN PANDEGLANG
Upload : 29-03-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 21/PDT.G/2015/PN.PDL
78 — 11
  • Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padeglang Nomor21/Pen.Pdt.G/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Hari Sidang;Hal 1 dari 106 halaman Putusan No.21/Pat.G/2015/PN Pal4.
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN SINGKEL Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Skl
Tanggal 5 Desember 2018 — - T.Zachlul Fuad - Cut Linda Yusnila - Cut Rita Yulizani - H.Songgak Pardosi - Abdurrahman - Anasri Sambo - Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam
191 — 46
  • ILI 21;22.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor21/Pdt/2016/PTBNA tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda bukti T. ILI 22;23. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.l Nomor 3027/K/Pdt/2016tanggal 26 November 2017, diberi tanda bukti T. LI, III 23;Menimbang, bahwa fotocopy buktibukti surat tersebut diatas, telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberimaterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalamperkara a quo, kecuali bukti T.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 72
  • (fotokopi sesuai website);Putusan PTUN Samarinda Nomor21/G/2018/PTUNSMD, tanggal 5 Oktober 2018,antara Ir. Knhotaman melawan Bupati Nunukan.(fotokopi sesuai website);Putusan PTUN Banda Aceh Nomor13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 16 Agustus2018, antara Drs. Tio Achriyat melawan BupatiAceh Selatan. (fotokopi sesuai website);Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September2018 tentang Jumlah PNS Terpidana KorupsiYang Belum Diberhentikan Sejumlah 1.917Orang PNS.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
247 — 153
  • Bahwa dengan membuat dalil nomor21 halamani6 S/d nomor 26halaman 19 guna menyatakan eksepsinya adalah keadaan yang tidakberdasar kepada ketentuan eksepsi sebagaimana tanpa disadarinyadengan jelas telah menguraikan keterkaitan Tergugat dengan Penggugatpada dalil error in persona seandainya maksudnya ketentuan hubunganhukum harus terjadi dalam seluruh rangkaian(1) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tgl 10082004 TentangPembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PTPembangunan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI ACEH BARAT
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
159 — 164
  • Hal itudilakukan karena banyaknya oknum masyarakat yang kembali menggaraptanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
439 — 244
  • Sedangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ,dengandemikian maka obyek perkara adalah masuk kewenangan praperadilan ;Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara tentang penetapantersangka, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor21/PUUX1V/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukan penetapan tersangkamasuk kewenangan Praperadilan, dengan demikian maka Praperadilan telahbertambah meliputi menguji pula tentang sah tidaknya Penetapan tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 779/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Agustus 2017 — YAYASAN SUPERSEMAR Lawan 1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2.Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia Turut Tergugat: 1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. 3.PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk 4.PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari 5.PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas 6.PT. Samuel International
265 — 342
  • Laba Bersih Bankbank milik Negara (PP No. 15 Tahun1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentangPengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bankbank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978).PP No. 15 Tahun 1976Pasal 2Hal3 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.selPenggunaan laba bersin Bank Pembangunan Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) UndangUndang Nomor21
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 837/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SISWANTO, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUTRIYATNO bin alm BUANG SUHARDI
206 — 37
  • Surat011412080802083378.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083377.SKPD ( Surat011412080802083380.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083391.SKPD ( Surat011412080802083390.SKPD ( Surat011412080802083398.SKPD ( Surat011412080802083397.SKPD ( Surat011412080802083380.SKPD ( Surat011412080802083378.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083377.SKPD ( Surat8) Nomor9) Nomor10) Nomor11) Nomor12) Nomor13) Nomor14) Nomor15) Nomor16) Nomor17) Nomor18) Nomor19) Nomor20) Nomor21
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
228 — 311
  • dan memberikan laporan setiap transaksiperbankan termasuk juga perkreditan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada para Debiturnya, maka terhadap kredit yang macet/nonperforming loan harus ditindak lanjuti oleh TERGUGAT I, apabila tidakditindak lanjuti oleh TERGUGAT akan berdampak tersendiri bagiTERGUAT yang memungkinkan akan dikenakan sanksi oleh OtoritasJasa Keuangan (OJK); (vide undangundang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan Jo undangundang Nomor21
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
LEILA QADRIA PUSPITARINI M.,S.H
Terdakwa:
BUDIYONO Bin KARTO
174 — 194
  • . : PDS01/M.2.27/F.3.1/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas A Khusus Nomor21/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. tanggal 08 Maret 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgtanggal 08 Maret 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh PenuntutUmum di depan persidangan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknyamenuntut
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 439
  • 2500menjadi 500 ekor sehingga kerugian yang diakibatkan tidakadanya pemasukan dari margin brutto sebesar ratarata 2 .000.000, s/d 2.500.000, per ekor atau Totalnya4.000.000.000, s/d 5.000.000.000, (empat miyar s/d limamilyar rupiah) Biaya advokasi Pelaporan ke Kepolisian sampaiPersidangan perkara no. 382 / Pid.B / 2018 /PN.Gns diPengadilan Negeri Gunung Sugih biaya Kuasa hukum baikLitigasi dan Non Litigasi untuk Perkara NomorReg.33/Pdt.G/2018/PN.Gns di Pengadilan Negeri GunungSugih dan perkara Nomor21
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 48/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Perkebunan Nusantara I Diwakili Oleh : Binsar Simbolon, sh
Terbanding/Penggugat I : PT GALATTA LESTARINDO
Terbanding/Penggugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG
Terbanding/Penggugat III : CV ANUGERAH JAYA
Terbanding/Penggugat IV : CV BERSAMA JAYA
Terbanding/Penggugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat VI : CV NUSA ABADI JAYA
Terbanding/Penggugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI
Terbanding/Penggugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA
Terbanding/Penggugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI
146 — 97
  • Penggugat justru melakukan perhitunganDenda Keterlambatan Pembayaran sejak pupuk diantar dari GudangPara Penggugat, bukan sejak Para Penggugat telah melakukanpenagihan secara layak bukan pada saat berkasberkas yangdigunakan sebagai persyaratan pengajuan tagihan dipenuhi;Hal lain yang yang menjadi permasalahan adalah, terkait dendaketerlambatan ini sudah pernah disengketakan sebelumnya padaperkara nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor21
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — SYAMSUDIN BABA
63 — 73
  • TTS Survey Investigasi dan Desain (SID)Perluasan Sawah 10Salinan Peratuaran Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan SosialPada Kementrian Negara/Lembaga 11Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 12Foto Copy Foto Copy Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Program Penyediaan dan PengembanganPrasaraana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian daPerkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenTimor Tengah Selatan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2011 — Upload : 01-07-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 21/PID/2011/PT.BTN
Tanggal 23 Mei 2011 — Drs. ARIFIN PARDEDE. M.Pd
70 — 46
  • MH. masing masingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Februari 2011 Nomor21/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh MHakimhakim Anggota, dan AIF SAIFUDAULLAH,SH.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 5 April 2018 — A. RAZAK ARILAHA, SH
130 — 53
  • dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaanPengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun2014; Bahwa Jabatan saya pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014adalah sebagai Bendahara Penerima ; Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saya sebagai Bendahara Penerimapada UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah Keputusan Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor21
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
156 — 104
  • pelaksanaan tugasnya Terdakwa selakuDirektur PDAM dalam melakukan pengelolaan keuangan PDAM dalam halini dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Kabupaten KapuasTahun 2016, 2017 dan 2018 dilakukan tidak secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis dan transparandan bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
182 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak mau menerima Penggugat duduk bersamadalam ruang pertemuan, tidak mau membalas surat Penggugat, padahalkalau Tergugat mau berunding dalam suasana sangat kondusif;Bahwa dari Notulen Meeting tanggal 18 Desember 2012 terungkap bahwaTergugat hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja saja (yang dimaksudSP SPN PT Lucky Print Abadi), dengan demikian notulen meeting ini buktikuat yang melatarbelakangi Tergugat tidak mau berunding adalahdiskriminasi, yang ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor21
    Bukti P6 atas namaPUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi; maka Penggugatberhak dan berkewajiban seperti diatur oleh UndangUndang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 danPasal 27;Bahwa Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat adalahtuntutan hak normatif, yang sungguhsungguh dilanggar Tergugat,Ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor Nota Pengawasan : 700/ 2105/ Was/V1I/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P34 yang menyatakan
    Federasi SP RTMM SPI dengannama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memenuhiprosedur ketentuan perundangundanganPemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak oleh Tergugatmelanggar undangundang;Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Tergugat, denganmenyatakan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karenamangkir tidak terbukti karena Para Penggugat telan memberitahusecara tertulis rencana mogok kerja (tidak melakukan aktivitas);Bahwa dalam Pasal 28 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21