Ditemukan 37865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : minimal minibus minum minasum minimex minalum minumam minakum
Penelusuran terkait : Pidana minimum khusus Pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum Pidana minimum khusus; pengaturan pidana pelaku anak Pengaturan pidana minimum; penjatuhan pidana dalam hal kerugian negara kecil.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Sengketa Upah Minimum Regional (UMR)
Kata Kunci : Upah; Sengketa Upah Minimum; Upah Minimum Regional; UMR;
TATA USAHA NEGARA/B.2/SEMA 1 2017
1124 — 0
  • Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah ... [Selengkapnya]

  • Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :

    a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan(beleidsregel/pseudo wetgeving), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.

    b.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181K/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2008 — GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ; PT. BUANA KARYA BHAKTI ; PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA ; PT. TAPIAN NADENGGAN ; PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY.Tbk ; PT. SAJANG HEULANG ; PT. LANGGENG MUARAMAKMUR ; PT. SWADAYA ANDIKA ; PT. SWADAYA ANDIKA ; PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI ; PT. LAGUNA MANDIRI ; PT. CANDl ARTHA
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-11-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 13-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 18 Maret 2014 — MULYA SETIAWAN
240 — 85
  • Menyatakan perbuatan Terdakwa MULYA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum.2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan 2 (dua) tahun;4.
    Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upahpokok termasuk tunjangan tetap.
    (satu juta seratus delapanbelas ribu rupiah). maka pengusaha tersebut dinyatakan membayar upah dibawahketentuan UMP.Hal 7 putusan Pid No. 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.PstBahwa benar ketentuan upah minimum wajib dilaksanakan oleh semua perusahaanyang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan apabila pengusaha tidakmampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.
    Keputusan Gubernur Nomor : 167 tahun 2009tentang Upah Minimum tahun 2010, dengan unsurunsur sebagai berikut :1 Unsur Barang siapa :Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa MULYASETIAWAN pengusaha yang menjalankan suatu perusahaan PT.
    (satu juta seratus delapanbelas ribu rupiah). maka pengusaha tersebut dinyatakan membayar upah dibawahketentuan UMP.Bahwa ketentuan upah minimum wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yangberdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan apabila pengusaha tidak mampumembayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.
    Keputusan Gubernur Nomor : 167tahun 2009 tentang Upah Minimum tahun 2010.MENGADILI1 Menyatakan perbuatan Terdakwa MULYA SETIAWAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembayaran upah lebihrendah dari upah minimum.2 Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) tahun.3 Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masapercobaan 2 (dua) tahun;4 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar slip gaji karyawanPT.BALTICINDO JAYA FOOD Nomor: NIK
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pidana Minimum Khusus
Kata Kunci : Pidana minimum khusus; Pengaturan pidana pelaku anak
PIDANA UMUM/A.5.a/SEMA 1 2017
1379 — 0
  • Apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — Drs. PUTRAMA ALKHAIRI;
473 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Ketenagakerjaan juncto SK Gubernur Sumut Nomor561/5492/k/2009 tanggal 29 Desember 2013 tentang Upah Minimum KotaMedan Tahun 2010 juncto SK Gubernur Nomor 188.44/740/KPTS/2010tanggal 27 Desember 2010 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2010 juncto SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.
    13Desember 2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012:Surat keterangan dari Kepala Cabang PT.
    tanggal 27 Desember 2010 TentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2010 juncto SK Gubernur Sumut NomorHal. 12 dari 35 hal.
    Kota Medan tahun 2010:SK Gubernur Sumut No: 188.44/740/KPTS/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011;SK Gubernur Sumut No: 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal 13 Desember2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012;Surat keterangan dari Kepala Cabang PT.
    No. 828 K/Pid Sus/2017gaji atau upah minimum sesuai ketentuan kepada para karyawan/pekerjaPerusda Rumah Potong tidak boleh dilanjutkan oleh Terdakwa.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Permasalahan Seputar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Diskresi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 2 atas Nilai Kerugian Negara yang Kecil
Kata Kunci : Pengaturan pidana minimum; Penjatuhan pidana dalam hal kerugian negara kecil.
PIDANA KHUSUS/C.13/SEMA 7 2012
1743 — 0
  • Ketentuan pidana minimum UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapisebagaimana dalam jawaban no. 5 di atas (SEMANo. 7 Tahun 2012 - Rumusan Kamar Pidana - C.5. - ed), dapatdicarikan solusi sebagaimana dalam ... [Selengkapnya]

  • Ketentuan pidana minimum UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapisebagaimana dalam jawaban no. 5 di atas (SEMANo. 7 Tahun 2012 - Rumusan Kamar Pidana - C.5. - ed), dapatdicarikan solusi sebagaimana dalam jawaban no. 5 tersebut.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pidana Minimum Khusus
Kata Kunci : Pidana minimum khusus; Pengaturan pidana jika pelaku dewasa dan korban anak
PIDANA UMUM/A.5.b/SEMA 1 2017
1618 — 0
  • Apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkankorbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkanpidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:1) Ada perdamaian danterciptanya kembali harmonisasi hubungan ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-11-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529K/PID/2006
Tanggal 14 Nopember 2006 — Sappak alias P. Nursidi; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan
160 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PTA SEMARANG Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Tanggal 30 Agustus 2016 — PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hariyadi Usman Jaka Sutapa, SH.,MH. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kertonatan RT.01, RW.01, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2015, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding; M e l a w a n TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumingan AP. Utomo, SH., MH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;
125 — 22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-10-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — JEFFRI S. alias ERIK
498 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekalipun kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur pidanaminimum sekurangkurangnya 4 (empat) tahun pidana penjara, mengingatjumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa in casu relatif sedikit yaituberat bersih 0,02 (nol Koma nol dua) gram dan tidak terdapat fakta hukumbahwa Terdakwa terlihat sebagai sindikat Narkotika, maka dipandang adildan manusiawi bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa in casu adalahmenyimpangi pidana minimum
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 04-03-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 9/G/2022/PTUN.BL
Tanggal 4 Juli 2022 — Penggugat:
WIWIN HEFRIANTO
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
347 — 90
  • Lampung Nomor G/655/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Metro Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/657/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/658/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G
    /659/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/660/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/661/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/662/V.08/HK/2021 tanggal 30
    November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022;

3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/654/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/655/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Metro Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/657/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/658/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/659/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2022;
  • Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/660/V.08/HK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022
    • Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
    Register : 23-09-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 12-06-2015
    Putusan PN BANDUNG Nomor 158/PDT.SUS-PHI/2014/PHI/PN.BDG
    Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL AZIS; ABDULLAH KURNIAWAN; ABUD BUDIMAN; ADI TRIYONO; AGUNG SRIYON;DKK; LAWAN; PT. CIKARANG PRESISI
    55 — 21
    • Cikarang Presisi;3.Menyatakan Upah Minimum Sektoral yang berlaku di perusahaan Tergugat (PT. Cikarang Presisi) termasuk dalam Kelompok I yang berlaku di wilayah Kabupaten Bekasi ;4.Menyatakan Upah Minimum Kelompok I berlaku kepada pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun ; 5.
      Menyatakan Pembayaran upah para Penggugat Konpensi yang dilakukan Tergugat Konpensi tidak melanggar ketentuan Keputusan Gubernur No.561/Kep.1405-Bangsos/2012 tanggal 21 November 2012 yaitu Upah Minimum Kabupten Bekasi Tahun 2013 untuk Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp.2.402.400,- (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan Tergugat Konpensi tidak melanggar ketentuan Keputusan Gubernur No.561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 21 November 2013 yaitu Upah Minimum Kabupaten Bekasi
      Tahun 2014 untuk Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp.2.814.562,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);6.
    Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
    Register : 13-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 22-06-2017
    Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG
    Tanggal 21 Juni 2017 — ADI SATRIA LIA, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
    179 — 103
    • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Gubernur Banten, tertanggal 23 November 2016 mengenai Upah Minimum Kota Serang sebesar Rp. 2.866.595,31,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh satu rupiah);3.
      Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Gubernur Banten, tertanggal 23 November 2016 mengenai Upah Minimum Kota Serang sebesar Rp. 2.866.595,31,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh satu rupiah);4.
      Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Serang yang baru berupa Surat Keputusan Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Serang dengan besaran nilainya sejumlah Rp.3.108.470,31 (tiga juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh koma tiga satu rupiah);5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 404.000,- (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);
      NOMOR 561/Kep.553Huk/2016TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTADIPROVINS!
      Semakin tinggi peningkatan upah minimum rill,semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalamperiode krisis tahun 1996 sampai dengan 1999, upah minimum telahmenjalankan fungsinya untuk melindungi buruh pada tingkat kemiskinanyang lebih parah;5 Bahwa upah minimum kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layakseorang lajang. Upah ini tentu saja tidak cukup untuk buruh yang sudahberkeluarga, apalagi jika sudah memiliki anak.
      Halaman 18 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRG Pasal 89 UU Ketenagakerjaan:ayat (1)Upah minimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdiri atas:huruf a.Upah minimum berdasarkanwilayah provinsi ataukabupaten/kota;huruf b.Upah minimum berdasarkansektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota.. Tidak .
      Penyesuaiannya secara langsungterkoreksi melalui perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkatinflasi nasional tahun berjalan.
      RekomendasiPenetapan Upah Minimum Kota Serang (vide bukti surat T12a) jelas merupakantindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
    Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
    Register : 30-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
    Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
    Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
    PT. STARCH SOLUTION INTERNASIONAL
    Tergugat:
    PUK SPAI FSPMI PT STARCH SOLUTION INTERNASIONAL
    156 — 53

    • MENGADILI:

      DALAM KONPENSI;

      1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
      2. Menyatakan sah dan berdasar hukum jenis usaha Perusahaan Penggugat Konpensi adalah jenis usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL dengan kode KBLI 20299;
      3. Menyatakan upah minimum yang berlaku di Perusahaan Penggugat Konpensi adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Karawang;
      4. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayarkan
      upah minimum di Perusahaan Penggugat Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 3.919.291,19,- ;
    • Menolak gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya;

      • DALAM REKONVENSI;

      • Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

      DALAM KONPENSI DAN

      Menyatakan upah minimum yang berlaku di perusahaan Penggugat adalahUpah Minimum Kota/Kabupaten (UMk);4.
      Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2018 yaitumembayar upah para Tergugat sebesar masingmasing Rp. 4.524.748,10, ;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan : Pasal 89(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat(3) huruf a dapat terdiri atas :a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi ataukabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsiatau kabupaten/kota.
      sebagaimana dimaksud dalamPasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsiatau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayahprovinsi atau kabupaten/kota.
      , baik upah minimum kota/kabupaten, upah minimum provinsimaupun upah minimum sektoral dan kalaupun aturan normatif mengenai upahminimum disimpangi tentunya ada alur proses yang harus dilakukan sesuaidengan perundang undangan yaitu berupa penangguhan;Menimbang, bahwa upah minimum merupakan salah satu upayapemerintah sebagai jaring pengaman yang paling dasar dan bukan objek untukdirundingkan dengan pekerjanya, melainkan wajid dilaksanakan olehpengusaha, sehinggga merupakan tindak pidana bagi pengusaha
      Menyatakan upah minimum yang berlaku di Perusahaan PenggugatKonpensi adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Karawang;4. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayarkan upah minimum diPerusahaan Penggugat Tahun 2018, berdasarkan Keputusan GubernurJawa Barat Nomor 561/Kep.1065Yanbangsos/2017, tentang Upah MinimumKabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebesar Rp.3:919,291,19,;5.
    Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
    Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-02-2019
    Putusan PN SURABAYA Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby
    Tanggal 29 Oktober 2018 — SUGIANTO,Dkk { 3 Orang } Melawan PT. KAPASARI
    287 — 74
    • Menyatakan Penggugat Rekonpesi tidak berkewajiban untuk membayar upah Para Tergugat Rekonpensi Upah Minimum Sektoral tahun 2016 dan 2017, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor. 6 Tahun 2017, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten
    Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
    Register : 25-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 08-10-2019
    Putusan PN PADANG Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg
    Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
    WAHYUDI
    Tergugat:
    Pimpinan TOKO KARYA PRIMA
    115 — 9

    • MENGADILI

      1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
      2. MenyatakanhubungankerjaantaraPenggugatdanTergugatputusdansahsecarahukumsejakPenggugatmembuatsuratpengundurandiritanggal 29 Maret 2019;
      3. MenghukumTergugatmembayarkekuranganupah minimum provinsi (UMP) Penggugatsebesar Rp17.488.620,91 (tujuhbelasjutaempatratusdelapanpuluhdelapanribuenamratusduapuluhkomasembilanpuluhsatu rupiah); denganrinciansebagaiberikut:
        1. Kekuranganupah minimum
      tahun 2017 sebesar = Rp7.692.132,91
    • Kekuranganupah minimum tahun 2018 sebesar = Rp8.028.804,-
    • Kekuranganupah minimum tahun 2019 sebesar = Rp1.767.684,00,- +

      • Total kekurangankeseluruhan (a+b+c)

    Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
    Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
    Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
    Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
    125 — 84
    • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Gubernur Banten, tanggal 23 November 2016 yang berkenaan besaran upah minimum Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.270.936,13 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah);3.
      Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Gubernur Banten, tanggal 23 November 2016 yang berkenaan besaran upah minimum Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.270.936,13,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah); 4.
      Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Surat Keputusan Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang dengan besaran nilainya tetap sejumlah Rp.3.270.936,13 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah); 5. Menolak tuntutan (petitum) gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;6.
      B.175/Men/PHIJSK.UPAH/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.500/3859/SJ TentangHasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 danPersiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017;Surat Gubernur Banten No. 561/4791DIKT/2016 perihalRekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2017;3.
      Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upahminimum.2.
      Upah Minimum;Bahwa sebelum dilakukan penetapan objek sengketa,TERGUGAT terlebih dahulu berkirim surat dengan nomor :561/4791DIKT/2016 tanggal 25 Oktober 2016 PerihalRekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun2017 yang ditujukan kepada 1.
      ;Surat Bupati Tangerang Nomor : 561/2948Disnakertrans/2016 tanggal 14 November 2016 perihalRekomendasi Upah Minimum Kab.
      Nomor: 561/3637Disnakertrans/2015, tanggal 19 November 2015, perihal:Rekomendasi Upah Minimum Kab.
    Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
    Register : 03-04-2013 — Putus : 05-07-2013 — Upload : 09-09-2013
    Putusan PTUN SERANG Nomor 09/G/2013/PTUN-SRG
    Tanggal 5 Juli 2013 — SUHERI, dkk MELAWAN GUBERNUR BANTEN
    103 — 55
    • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten Serang Nomor Urut 17 yaitu PT. Yooshin Indonesia Jl.
      Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, pada lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.15-Huk/2013 tanggal 30 Januari 2013 Daftar Perusahaan Yang Mendapatkan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Pada Wilayah Kabupaten Serang Nomor Urut 17 yaitu PT. Yooshin Indonesia Jl. Pengampelan RT 06/03 Kp.
      Bahwa dalam obyek sengketa, yang bertujuan untuk penangguhanpelaksanaan upah minimum di PT. YooshinIndonesia; 3. Bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa, telah dikeluarkan SuratKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.904Huk/2012Tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA SEPROVINSI BANTEN TAHUN 2013 Tanggal 27 Nopember 2012,dimana besaran upah minimum untuk Kabupaten Serang Tahun2013 yaitu Rp.2.080.000, ; 22 on nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn4.
      Bahwa perusahaan dalam mengajukan permohonan penangguhanpelaksanaan upah minimum tidak lengkap melampirkan dokumendokumen seperti yang dimaksud pada poin11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur BantenNomor : 561/Kep.904Huk/2012 Tentang Penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2013 Tanggal27 Nopember 2012, dimana besaran upah minimum untukKabupaten Serang Tahun 2013 yaitu Rp. 2.080.000 . dan mulaidiberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013.
      Telanh merugikan kepentingan Para Penggugat dengan tidakterlaksananya ketetapan nilai Upah Minimum Kabupaten SerangTahun 2013 sebesar Rp. 2.080.000, sesuai dengan KeputusanGubernur' Banten Nomor : 561/Kep.904Huk/2012 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota seProvinsi BantenTahun 2013 5 22222202222 neon ee nnn n eeii.
      Yooshin Indonesia yang mohonpenangguhan pembayaran upah minimum berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013, tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013,tersebut ;Bahwa jika benar Quod non, PT Yooshin Indonesia tidakmampu membayar upah minimum tersebut, maka yang harusdigugat adalah perusahaan PT Yooshin Indonesia;Dan atau, Gugatan ini harus mengikutsertakan Direktur/Pimpinan PT Yooshin Indonesia sebagai Tergugat II, gugatanperkara
      IKRLIE g~m nnn nna) Pada tanggal 10 Desember 2012, PT YooshinIndonesia menyampaikan surat permohonan kepadaGubernur Banten dengan Nomor 005/YI/X1I/2012,Perihal Permohonan Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum, yang isinya mengemukakan alasanberupa biaya operasional usaha, pihak perusahaantidak mampu memberikan nilai kompetitif terhadapprodukproduk yang dihasilkan, baik di pasaran lokal,nasional maupun internasional dan menyatakankesanggupan membayar upah minimum lebih tinggidari upah minimum lama
    Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
    Register : 14-07-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 11-06-2015
    Putusan PN BANDUNG Nomor 124/G/2014/PHI/PN.BDG
    Tanggal 9 Desember 2014 — PT. CIKARANG PRESISI; LAWAN; PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. CIKARANG PRESISI (PUK SPL FSPMI)
    94 — 25
    • Cikarang Presisi yang dilakukan Penggugat Konpensi tidak melanggar ketentuan Keputusan Gubernur No.561/Kep.1405-Bangsos/2012 tanggal 21 November 2012 yaitu Upah Minimum Kabupten Bekasi Tahun 2013 untuk Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp.2.402.400,- (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan Penggugat Konpensi tidak melanggar ketentuan Keputusan Gubernur No.561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 21 November 2013 yaitu Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2014 untuk Upah Minimum
      Upah Minimum tahun 2013 untuk PT. Cikarang Presisi adalahUpah Minimum Kelompok sebesar Rp. 2.402.400, (dua jutaempat ratus dua ribu empat ratus rupiah), terhitung mulaitanggal 1 Januari 2013.2.
      Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.Demikian agar maklum.Dan perkara ini telah diberikan risalah penyelesaian hubunganindustrial pada tingkat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi padatanggal 26 September 2013.Bahwa Penggugat berpendapat dalam pemberian upah kepadapekerja Penggugat tidak melanggar ketentuan upah minimumKabupaten Bekasia.Upah Minimum pada tahun 2013 berdasarkan KeputusanGubernur No. 561/Kep.1405Bangsos/
      2012 tanggal 21Nopember 2012 sebesar Rp. 2.402.400,Upah Minimum pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1636Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.814.562,Bahwa upah minimum per Januari 2013 sebesar Rp. 2.402.400,Penggugat memberikan upah kepada seluruh pekerjaPenggugat periode Januari s.d Desember 2013 sebagai berikut :
    Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
    Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
    Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 2/G/2021/PTUN.TPI
    Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
    1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
    2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
    Tergugat:
    Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
    393 — 239

    • MENGADILI

      DALAM EKSEPSI:

      - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

      DALAM POKOK PERKARA:

      1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
      2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
      3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345
      Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
    • Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);