Ditemukan 501725 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1983 1980 1991 1281 1481
Penelusuran terkait : Penganiayaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981. Uu nomor 35 tahun 2009 Uu 8 tahun 1981 Penggelapan dalam jabatan undang-undang nomor 8 tahun 1981 Pasal 191 ayat (1) undang-undang no.8 tahun 1981 Korupsi Pasal 244 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 338 kuhpidana Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana 29/ pid.b/2011/ pn-lsm ; pasal 378 kuhp ; uu no. 8 tahun 1981 Penadahan Pasal 480 ke-1 kuhpidana
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 31-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 7 Februari 2022 — PUJI INDRIATNA Bin GIARTO
50 — 15
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 11-10-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 11 Oktober 2021 — DWI ARDHI SETYAWA bin YARJI
92 — 0
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 01-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 144/Pid.B/2021/PN Pti
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PURNOMO, SH.MH
2.FANDI ISNAN, S.H.
Terdakwa:
RONY DIRGANTARA SAPUTRA Bin SUCIPTO HADI SAPUTRO
164 — 50
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-11-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tul
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.WAIS ALQORNI, S.H.
2.SESCA TABERIMA,SH.,MH
3.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD RIFALDI TAHIR NOTANUBUN
35 — 15
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
3039 — 1864
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    Kewenangan Mahkamah KonstitusiKewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP (vide bukti P2) terhadap UUD 1945 adalah:1.
    Permohonan Pengujian Permohonan PengujianUndangUndang pada UndangUndang pada perkaraPerkara Nomor 16/PUU Nomor 34/PUUIX/2013VIII/2010 dan perkara Nomor64/PUUVIII/20101 Pasal yang diuji tidak hanya Pasal yang dimohonkan untukpasal 268 ayat (3) UU 8/1981 diuji hanya Pasal 268 ayat (3) UUsaja, tetapi juga pasalpasal 8/1981.
    Bukti P2 : Fotokopi UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana:3. Bukti P3 : Fotokopi Berita Suara Merdeka.Com, tanggal 7 Mei 2009,berjudul Polisi Kaji Motif Lain;4.
    PERTIMBANGAN HUKUM3.1 Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohonadalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang74Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP) yangmenyatakan, Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanyadapat dilakukan satu kali saja terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia
    Mengabulkan permohonan para Pemohon:1.1.Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2.Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
5012 — 3130
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
    tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) (selanjutnya disebut UU 8/1981), kKnususnya Pasal 1 angka 26dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) danayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a.
    Saksi dalamUU 8/1981, menurut Chudri Sitompul, dapat dikategorikan ke dalam tigajenis, yakni (1) saksi fakta atau saksi peristiwa; (b) saksi yangmenguntungkan; dan (c) saksi a de charge. Saksi menguntungkan diaturdalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981. Sedangkan saksi a decharge hanya disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (8)Termasuk ke dalam kategori saksi yang menguntungkan adalah saksi a decharge. Sementara apakah yang dimaksud dengan saksi?
    Demikian pula kepastian hukum menjadi lenyap, dan keadilan menjaditerabaikan akibat berlakunya kaidah undangundang yang mengatur definisitentang saksi dalam Pasal 1 angka 26 UU 8/1981.
    Nomor 76 dan TLN 1981 Nomor 3209)terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuanPasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) hurufa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN 1981 Nomor 3209) adalah sesuaidengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional
    Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3)dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 31-01-2022 — Putus : 07-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 7 Maret 2022 — 1.PUJI INDRIATNA Bin GIARTO 2.INDRO bin SUGIYANTO
57 — 16
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penipuan
Register : 31-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 12 Juli 2022 — AGUS SUMADI alias YARWI bin YARGO
104 — 30
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 19-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN LARANTUKA Nomor 49/Pid.B/2019/PN lrt
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
SREEJITH SREEDHARAN PILLAI als. SREEJITH
250 — 146
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pti
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
2.RUKIN, SH
Terdakwa:
1.CANDRA Alias CAN Bin BAKHTIAR alm.
2.ROZI GUNAWAN Alias PUJIK Bin MUHAMMAD YUSUF
97 — 8
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Pti
Tanggal 15 Januari 2020 — SUDARTO bin NGARNO
95 — 5
  • danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa pernah mengancam akan terus mengganggu keluarga Korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 17-03-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 14 April 2022 — EKO WARTONO alias KOPLAK bin KAMED
117 — 33
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 09-12-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti
Tanggal 28 Desember 2021 — 1.ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO 2.GESTIN Alias AMBON Binti SUTRISNO
88 — 33
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-02-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 13 April 2022 — SELAMET SUPRIYANTO bin SUWARNO
255 — 159
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penadahan
Register : 28-07-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pti
Tanggal 5 Oktober 2021 — 1.SULUHUL FITRA Alias JONO Bin SUKARNO 2.MUAMAR Alias JABLY Bin SARKAM 3.PONIMAN Alias BANYAK Bin KASNAWI 4.KHADROWI Bin SUKARNO 5.AHMAD NOFI Bin SUPRIYANTO
115 — 0
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 31-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 27 Juni 2022 — 1.PUJI INDRIATNA bin GIARTO 2.SURIKAN bin Alm. SAPIYO 3.AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN
78 — 28
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penganiayaan
Register : 28-03-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 19 Mei 2022 — 1.TOTOK HARYANTO Bin SUDADI 2.ALEX Bin SUDADI
124 — 46
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 08-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tul
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.WAIS ALQORNI, S.H.
2.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
3.DONY HARAPAN LIMBONG, S.H.
Terdakwa:
NELSON YONGKI MAKITAN
39 — 17
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-04-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pti
Tanggal 25 Mei 2022 — SUPRIYADI Alias BENDOL Bin SUPARDI
130 — 54
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penganiayaan
Register : 25-05-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN PATI Nomor FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ Alm.
Tanggal 5 Juli 2022 — FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ Alm.
85 — 21