Modal PemerintahDaerah Kabupaten Kapuas kepada PDAM Kabupaten Kapuas untukkegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR), ada permintaan bantuan dana dari Bupati Kapuas dengan bahasauntuk kepentingan ujung murung, sehingga untuk memenuhi permintaantersebut Saksi AGUS CAHYONO selaku Kasi Perencenaan dan TerdakwaWIDODO, SE selaku Direktur membuat kagiatankagiatan dengan carameminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan Fiktip, membuatharga Penawaran diatas harga yang sebenarnya (dimark

Engineering Estimateyang telah dimark up tersebut, oleh Panita Pengadaan danHal. 12 dari 2.256 hal.

Nilai kontrak tersebut atas permintaan Terdakwatelah digelembungkan (dimark up) dengan cara menambahkan biaya transportasi sebesar Rp516.857.650,00 (limaratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribuenam ratus lima puluh rupiah);Pekerjaan BlastingCoating Coaltar Epory 450 Micron,Coating Black Vernish dan Cutting Splashing NINDYASEJATI JO dengan Kontrak Nomor 153.A/SBP/KPC/XI/2007 tanggal 21 November 2007 senilaiRp1.356.156.300,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enamjuta seratus lima

Nilaikontrak tersebut atas permintaan Terdakwa sebenarnyatelah digelembungkan (dimark up) dengan cara hargasatuan pekerjaan BlastingCoating senilai Rp54.000,00/M2atau total nilai sebesar Rp548.333.795,00 (lima ratus empatpuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rubu tujuh ratussembilan puluh lima rupiah);Hal. 15 dari 2.256 hal.

Engineering Estimateyang telah dimark up tersebut, oleh Panita Pengadaan danPPK tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) KeppresNomor 80 Tahun 2003 dijadikan HPS agar pengadaan seolaholah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.Engineering Estimate tersebut di samping dijadikan HPS olehPanitia Pengadaan dan PPK juga diberikan kepada Terdakwaagar dalam penyusunan penawaran NINDYA SEJATI JOnilainya disesuaikan dengan EE tersebut;Hal. 64 dari 2.256 hal.

BKKPemalang Cabang Belik, pengajuan kredit para nasabah tersebut diMark Up terdakwa dengan menambah jumlah plafond pengajuan kreditdimana kelebihan nominal kredit tersebut oleh terdakwa IWANSETIANTO Bin ASRORI dipergunakan untuk kepentingan pribadi danada juga yang digunakan oleh terdakwa IWAN SETIANTO Bin ASRORIuntuk menalangi kredit fiktif maupun kredit domplengan yang dibuat olehterdakwa tersebutBahwa benar terdakwa IWAN SETIANTO Bin ASRORI telah membuat danmengajukan kredit fiktif menggunakan

Bank PermataTok. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenarandikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor Kontrak, Nilaikontrak (dimark up), dan progress pekerjaan sebagaimanapenjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak PemberiPekerjaan. Pekerjaan RelokasiDPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System;3 NO ITEMVERSI PT. MJPLVERS! PT. PERTAMINA(PERSERO) 1.

Engineering Estimateyang telah dimark up tersebut, olen Panita Pengadaan danPPK secara bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) KeppresNomor 80 Tahun 2003 dijadikan HPS agar pengadaan seolaholah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.

Nilaikontrak tersebut atas permintaan terdakwa telahdigelembungkan (dimark up) dengan cara menambahkanbiaya transportasi sebesar Rp516.857.650,00 (lima ratusenam belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enamratus lima puluh rupiah);Pekerjaan BlastingCoating Coaltar Epory 450 Micron,Coating Black Vernish dan Cutting Splashing NINDYASEJATI JO dengan Kontrak Nomor 153.A/SBP/KPC/XI/2007tanggal 21 Nopember 2007 senilai Rp1.356.156.300,00(satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus limapuluh

Nilai kontrak tersebutatas permintaan terdakwa sebenarnya telahdigelembungkan (dimark up) dengan cara harga satuanpekerjaan BlastingCoating senilai Rp54.000,00/m2 atautotal nilai sebesar Rp548.333.795,00 (lima ratus empatHalaman 15 dari 1698 halaman Putusan No. 11/PID/TPK/2015/FT.DKLpuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rubu tujuh ratussembilan puluh lima rupiah);Bahwa pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada bulanOktober 2007 terjadi perubahan terhadap gambar perencanaandermaga yang berlokasi

Engineering Estimateyang telah dimark up tersebut, oleh Panita Pengadaan danPPK tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) KeppresNomor 80 Tahun 2003 dijadikan HPS agar pengadaan seolaholah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.

MAXI MANDIRI TOURS & TRAVEL pernahmenerbitkan tiket penerbangan' tersebut, dengan hargasebagaimana tertulis didalam tiket.Bahwa saksi berawal menerima telepon dari Sdri Novi untukpemesanan tiket pesawat deangan tujuan Batam, kmudian saksimenjawab dipersilahkan telepon ke bagian tiketing kantor CV.MAXI MANDIRI TOURS & TRAVEL, dan tidak lama Novimenyampaikan minta dibuatkan tiket pesawat dengan harga diMark Up kemudian saksi tidak mengiayakan permintaan novi,karena saksi perlu menayakan ke orang kantor.Bahwa

pertanggungjawaban sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak menerima sama sekali dan nyatakan bahwakegiatan tersebut fiktif;Bahwa tidak tahu dari mana sumber dana yang digunakan memperbaiki pintutersebut hanya menerima uang tersebut dari TerdakwaRAHMAN LAUJAI, S.Pd;Halaman 130 dari 349 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPkK/2021/PN AmbBahwa Saksi keberatan karena bukan tandatangannya dan telah dipalsukan dankegiatan yang terlampir didalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai denganyang seharusnya atau telah dimark

anggaranpengadaan alat fitness tersebut dalam RAPBD Tahun 2014 oleh pihakeksekutif yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekda, Kepala Bappeda,dan Kepala BPKAD) dan Gubernur DKI Jakarta tersebut patut didugadilakukan bekerja sama dengan pihak legislatif yaitu Ketua Komisi E DPRDDKI Jakarta;Bahwa penyimpangan dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Penyusunan HPS oleh PPK Sudin Dikmen Jakbar dilakukan tanpa melaluiSurvei harga, akan tetapi menggunakan spesifikasi teknis barang dandaftar harga yang telah dimark

SYAIFULACHMAD meminta ANANTA SOFWAN selaku tenaga ahli tidak tetappada PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT untuk membuatEngineering Estimate (EE) yang nilainya telah dimahalkan (mark up).Engineering Estimate yang telah dimark up tersebut, oleh PanitaPengadaan dan PPK secara bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1)Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan HPS agar pengadaan seolaholah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.

Nilaikontrak tersebut atas permintaan Terdakwa sebenarnya telahdigelembungkan (dimark up) dengan cara harga satuan pekerjaanBlastingCoating senilai Rp54.000,00/m2 atau total nilai sebesarRp548.333.795,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratustiga puluh tiga rubu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);Bahwa pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada bulan Oktober2007 terjadi perubahan terhadap gambar perencanaan dermagayang berlokasi di Pasiran Sabang (CT3) yang semula kedalamankolam 12 M menjadi

Nilaikontrak tersebut atas permintaan Terdakwa sebenarnya telahdigelembungkan (dimark up) dengan cara harga satuan pekerjaanBlastingCoating senilai Rp54.000,00/m2 atau total nilai sebesarRp548.333.795,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratustiga puluh tiga rubu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);Hal.425 dari 1603 hal.

Kerugian Negara itu terdiri dari 2 hal, pertama yang nyata dan keduatidak nyata, sekarang saya berikan satu contoh, satu pembiayaan yangdigunakan untuk departemen kesehatan, ditarok uang 1 Milya untukpenanggulangan mers, kemudian 400 milyar digunakan untuk pengadaanbarang dan jasa, dibalik, dalam artian tidak obat, tapi dibelikan alat, misalnyaalat roncen, katakanlah total dibelikan alat roncen, alat roncen itu kemudian dimark up, yang terjadi apa, pada waktu orang sakit bukanya diobati tapidironcen

Uang diambil oleh staf BOBYZULHAIDIR di rumah Saksi; Bahwa ada kemungkinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimark upagar rekanan dapat memberikan fee; Bahwa pada tahun 2018 pemberian komitmen fee setelah lelangdisampaikan oleh SYAHRONI kepada para rekanan; Bahwa Saksi membenarkan telah menerima dari pihak rekanan terplotingatas paket pekerjaan di Dinas PUPR TA 2018 yang telah menyetorkankomitmen fee dana operasional untuk keperluan Bupati sebesar Rp. 8Miliar (BAP Saksi No. 39) yaitu : ISKANDAR Als KANDAR

Laporan Pertanggungjawaban, ternyata tidakpernah melampirkan buktibukti pembayaran yang benar / riil akan tetapimembuat buktibukti pembayaran yang tidak benar, atau tidak sesuai denganHalaman 736 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ambbukti pembayaran yang sebenarnya / di mark up, dan ternyata oleh saksiAbdullah juga tidak meneliti ulang akan kebenaran buktibukti dimaksud lansungmenandatanganinya saja;Menimbang, bahwa oleh karena buktibukti yang dibuat oleh Terdakwadimaksud tidak benar/dimark

SA), MELCESH.Kemudian harga peralatan kesehatan dari YAMA, TYPRO (Telstar Project.Hal.493 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.SA), MELCESH tersebut dimark up oleh AMPHI IT dan kemudian AMPHI ITsuply/jual kepada PT Anugerah atau PT Exartech dengan harga yang sudahdi mark up tersebut. Harusnya PT Anugerah langsung berkontrak/ membelibarang atau peralatan kesehatan tersebut dengan pihak YAMA, TYPRO(Telstar Project.

tidak bisa dipertanggungjawabkan' seperti contohnyamenteri/terdakwa suka refleksi, dan seperti itu. ngak bisadipertanggungjawabkan, juga terdakwa inikan sakit suka manggilpetugas LAB kekantor , untuk biayabiaya taksi, untuk biayalembur pegawai, uang taksi pegawai dan staf, jadi kegiatanseperti itu tidak bisa digunakan sebagai pertanggungjawabanDOM sehingga sesuai dengan koordinasi Kasubag TU Siti Alfiahdengan biro keuangan dibuatkan kan pertanggungjawaban fiktifdan di mark up seperti membeli bunga dimark

tersebut menurut saksi dariDOM karena PPK yang mengatur tentang DOM.Aturan terkaitdengan DOM menurut saksi diatur dalam permenkeu tahun 2006yang didalamnya ada kegiatan representasi dan keamanan.Bahwa Terhadap dana DOM yang dipergunakan untuk potongrambut, pijat repleksi, bayar kartu kredit ANZ atas nama terdakwatidak termasuk kedalam sebagaimana yang diatur dalampermenkeu tahun 2006 karena tu kegiatannya sangat pribadi, jadidalam pertanggungjawabannya dicari jalan lain jadi ada beberapakegiatan yang dimark

tidak bisa dipertanggungjawabkan' seperti contohnyamenteri/terdakwa suka refleksi, dan seperti itu. ngak bisadipertanggungjawabkan, juga terdakwa inikan sakit suka manggilpetugas LAB kekantor , untuk biayabiaya taksi, untuk biayalembur pegawai, uang taksi pegawai dan staf, jadi kegiatanseperti itu tidak bisa digunakan sebagai pertanggungjawabanDOM sehingga sesuai dengan koordinasi Kasubag TU Siti Alfiahdengan biro keuangan dibuatkan kan pertanggungjawaban fiktifdan di mark up seperti membeli bunga dimark

tersebut menurut saksi dariDOM karena PPK yang mengatur tentang DOM.Aturan terkaitdengan DOM menurut saksi diatur dalam permenkeu tahun 2006yang didalamnya ada kegiatan representasi dan keamanan.Bahwa Terhadap dana DOM yang dipergunakan untuk potongrambut, pijat repleksi, bayar kartu kredit ANZ atas nama terdakwatidak termasuk kedalam sebagaimana yang diatur dalampermenkeu tahun 2006 karena tu kegiatannya sangat pribadi, jadidalam pertanggungjawabannya dicari jalan lain jadi ada beberapakegiatan yang dimark

Langkat, ada kegiatan kegiatan anggota dewan yangtidak didukung oleh buktibukti contohnya untuk biaya peningkatan SDM yanganggarannya ada dalam Pos Sekretariat Dewan, seingat saksi ada sekitar 5orang yang kuliah tetapi ternyata anggaran biaya kuliah diberikan kepadaseluruh anggota DPRD sehingga akhirnya yang 5 orang tersebut tidak adabiayanya lagi untuk kuliah;Bahwa benar saksi mengetahui tentang anggaran DPRD yang dimark up dananggaran fiktif yang tidak diajukan oleh Setwan tetapi Kemudian masuk