Dimana6.10Pada Umumnya Pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit TipeC,Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidak mampu memberikan Pelayanan makabaru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B. dalam hal ini Karena Rumah Sakit SariMutiara Medan merupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebutmenjadi sangat berdampak. Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampak denganKebijakan tersebut.

Saksi Elin Fapirasari, menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah satu tempat kerjadengan di Rumah Sakit Sari Mutiara Medan ;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Rumah Sakit Sari Mutiara Medan ditutup dengan resmi sejaktanggal 1 Maret 2019;Bahwa Rumah Sakit Sari Mutiara Medan kesulitan uang pada tahun 2018Bahwa sebelum tutupnya rumah Sakit Sari Mutiara Medan, Ketua Yaya san telah mengeluarkan kebijakan memutasi sebagian karyawan

DimanaPada Umumnya Pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit TipeC,Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidak mampu memberikan Pelayanan makabaru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B. dalam hal ini Karena Rumah Sakit SariMutiara Medan merupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebutmenjadi sangat berdampak. Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampak denganKebijakan tersebut.

Hal tersebut Menunjukkan bahwa Tergugat memiliki itikat baikdan Peduli akan Nasip Para Pekerjanya Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah KetenagakerjaanMulaiNovember 2017 sampai dengan Maret 2019 Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraiakan dalam Pointdiatas, Tergugat melihat Perlu langkahlangkah Konkret dalam MenyehatkanPerusahaan.Khususnya terkait Manajemen Ketenagakerjaan.Karena itulahdalam Kurun waktu November tahun 2017 sampai Awal tahun 2019 YayasanSari Mutiara melakukan

Tergugat melihat Jumlah 393 orang Pekerja saat itu sudah tidak ideal lagi atautidak sebanding lagi dengan Jumlah ratarata Pemasukan Perusahaan setiapbulan Karena itulah Kebijakan Mutasi Pegawai Mutlak harus dilakukan.Rincian Jumlah Pekerja yang dimutasi dalam Kurun Waktu. November Tahun2017 sampai dengan Maret tahun 2019 adalah sebagai berikut:e Mutasi ke Universitas Sari Mutiara Medan 13 Orang.Mutasi ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam 52 orang.e Diperbantukan di Yayasan 3 Orang.

untuk memeriksa danmengadili, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Supaya memberi hutang, yang dilakukan dengan cara :e Awalnya saksi Sumarni mendapat informasi dari saksi Sri Mulyanah bahwaada pendaftaran CPNS melalui jalur khusus/jalur kebijakan

di BKN (BadanKepegawaian Negara) Pusat Jakarta dimana berkas persyaratannya harusdikirim secara langsung ke BKN Jakarta, dan atas informasi tersebut saksiSumarni tertarik dan bermaksud turut mendaftarkan anaknya yang bernamaAgustina Dwi Kusumaningrum.Bahwa saksi Sri Mulyanah sendiri mendapatkan informasi adanya pendaftaranCPNS tersebut dari teman suaminya bernama Kiswanto yang juga ikutmendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.e Selanjutnya saksi Sumarni dan anaknya saksi

Pada tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksiSumarni dan mengatakan kalau untuk floting formasi CPNS masihkurang Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah), kKemudian saksi Sumarnimemberikan uang sebesar Rp. 8.000.000, kepada Terdakwa.10.11.12.13.14.Pada bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarnidan mengatakan kalau semua diterima CPNS dan anak saksi Sumarnibernama Agustina dibarengkan sekalian melalui jalur kebijakan, semuaada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa butuh uang

;Bahwa formasi jalur kebijakan adalah jalur CPNS yang tidak melalui jalur test ;Bahwa kuota formasi jalur kebijakan diambul bila ada peserta test calon CPNSyang diterima ternyata mengundurkan diri atau tidak jadi melengkapi data dataverifikasi ;Bahwa Terdakwa menjadi calo CPNS sudah sejak tahun 2013 ;Bahwa benar yang diurus Terdakwa sudah ada yang berhasil masuk sebagaiCPNS ;Bahwa Terdakwa memang pernah mengirimkan NIP dan SK kepada korbanmelalui email Terdakwa tetapi data tersebut Terdakwa dapatkan

Perbuatan Secara Berlanjut;Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2014 di Rumah makan ayam goreng Suharti: cabang Dewi Sartika Jakarta Timur,Terdakwa bertemu dengan saksiSumarni dan anak saksi Sumarni Terdakwa janjikan bisa masuk sebagai calonCPNS melalui jalur knusus atau jalur kebijakan;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa datang kerumah saksi Sumarni dan meyakinkan saksi Sumarni kalau ia bisamemasukkan anaknya sebagai CPNS jalur kebijakan ;Menimbang, bahwa uang yang saksi Sumarni berikan

Dalam menerimasuatu jabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harusbertanggung jawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepadahukum, Kode Etik ini, kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yangdimiliki unit usaha dan badan hukum kita masingmasing...DANBagian Pendahuluan Konflik KepentinganKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam KodeEtik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlakudi unit usaha dan badan hukum Anda dapat mengarah padaTINDAKAN

etikaciticorps yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus1995 , secara fakta diketahui bahwa Tergugat selaku karyawan telahmenerima kode etik dan kebijakan etika citicoros dan wajib untukmematuhinya, dan berdasarkan bukti P11C, P11B, P11A dan P11Dsecara fakta diketahui bahwa Tergugat telah berhasil menyelesaikanpembelajaran Kode Etik untuk Karyawan pada tahun 2008, 2010 dan2012, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudahHalaman 39 dari 44 hal.

Putusan PHI No. 114/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.memahami benar Kode Etik dan kebijakan etika yang diberlakukan olehCitibank terhadap karyawannya yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh karyawan; Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti P8A)pada bagian Konflik Kepentingan pada alinea keempat disebutkanbahwa Kita sebagai karyawan citi atau perwakilannya, diharapkan untukbertindak sesuai standar integritas personal dan profesional tertinggiserta mematuhi semua perundangundangan yang berlaku

, peraturandan kebijakan, standar dan panduan Citi.

Dalam menerima suatu jabatan ataupenugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggung jawabterhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini,kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha danbadan hukum kita masingmasing, dan dalam alinea selanjutnyadisebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkandalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat mengarah padatindakan

strong>MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LALU RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Penguasaan Tanah, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas dilepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

• Fotocopy Berita acara kebijakan

penguasaan Kepala Desa Bilebante;Bahwa sejak itu tanah tersebut mulai dikuasai oleh Terdakwa dengan caramenggarap dan bercocok tanam sampai dengan saat ini;Bahwa Terdakwa mengusai tanah tersebut karena merasa tanah tersebutwarisan dari Lalu Putranom dengan menunjukkan Pipil Garuda atas nama LaluPutranom;Bahwa Terdakwa telah mengajukan surat kepada Desa Bilebantememberitahukan untuk mengambil tanah tersebut;Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa mengajukan bukti surat sebagaiberikut:Fotocopy Berita acara kebijakan

Menetapkan barang bukti berupa: Fotocopy Berita acara kebijakan kepala desa Bilebante dalam penyelesaiansengketa tanah pecatu desa tertanda T1; Fotocopy Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (Pipil garuda)atas nama Lalu Putranom, tertanda T2; Fotocopi Salinan Akta Notaris nomor 5 pernyataan ahli waris, Tertanda T3;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Sus/2008berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll PamekasanNomor 188/SK/07/441.014/2000 tanggal 29 Pebruari 2000, mempunyai tugasantara lain : Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekeningperusahaan air dari pelanggan dan sumber pendapatan lain, yangberhubungan dengan jabatan tetapi Terdakwa, tanpa mengindahkanketentuan tersebut telah mengambil kebijakan sendiri dengan cara Terdakwatidak meminta kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan untuk melakukanpengusulan penutupan

terhadap 348 (tiga ratus empat puluh delapan)pelanggan PDAM, yang telah menunggak membayar melebihi waktu tigabulan dengan nilai uang sejumlah Rp. 66.237.830, (enam puluh enam jutadua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya dengan jumlah sekitar itu, untuk selanjutnya diteruskan untukmendapatkan persetujuan penutupan kepada Direktur Utama melalui DirekturUmum dan kebijakan tersebut diambil oleh Terdakwa sematamata untukmenjaga kesehatan perusahaan dan tidak

sebagai berikut :Bahwa Terdakwa AGOES BACHTIAR, Bsc. sebagai Kepala BagianKeuangan pada Kantor PDAM Kabupaten Pamekasan, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il PamekasanNomor 188/SK/07/441.014/2000 tanggal 29 Pebruari 2000, mempunyai tugasantara lain : Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekeningperusahaan air dari pelanggan dan sumber pendapatan lain, yangberhubungan dengan jabatan tetapi Terdakwa, tanopa mengindahkanketentuan tersebut telah mengambil kebijakan

Terdakwatidak meminta kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan untuk melakukanpengusulan penutupan terhadap 348 (tiga ratus empat puluh delapan)pelanggan PDAM, yang telah menunggak membayar melebihi waktu tigabulan dengan nilai uang sejumlah Rp. 66.237.830, (enam puluh enam jutadua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya dengan jumlah sekitar itu, untuk selanjutnya diteruskan untukmendapatkan persetujuan penutupan kepada Direktur Utama melalui DirekturUmum dan kebijakan

Terdakwa tidak meminta kepada Kepala BagianHubungan Langganan untuk melakukan pengusulan penutupan terhadap348 (tiga ratus empat puluh delapan) pelanggan PDAM, yang telahmenunggak membayar melebihi waktu tiga bulan dengan nilai uangsejumlah Rp. 66.237.830, (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluhtujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya denganjumlah sekitar itu, untuk selanjutnya diteruskan untuk mendapatkanpersetujuan penutupan kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum,dan kebijakan

Menurut pengamatan Kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA (AsosiasiPedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), Peraturan Menteri PerdaganganRI No. 04/MDAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan BahanBerbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, tidak memiliki payung hukum yangjelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atauperaturan perundangundangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggiyaitu :a.

Dengan memperhatikan point 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa PeraturanMenteri Perdagangan RI No. 04/MDAG/Per/2/2006 tentang Distribusi danPengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006 :a.Telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundangundangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi dan peraturan inidirasakan sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum yangberlaku..

Dalam Pasal 43 dan 44 mengaturmengenai Tugas dan Fungsi dari Departemen Perdagangan, dimanaPasal 44 menyatakan: dalam melaksanakan tugas, DepartemenPerdagangan menyelenggarakan Fungsi perumusan kebijakan nasional,kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan(Bukti 110). Dengan demikian pengaturan mengenai pengawasanBahan Berbahaya, pengaturan tentang barang serta distribusinyamerupakan kebijakan dan kewenangan Termohon.g.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentangUnit dan Tugas Eselon Kementerian Negara Republik Indonesia padaBagian Kedelapan yang mengatur tentang Departemen Perdagangandisebutkan bahwa Departemen Perdagangan terdiri dari unitunit eselon1 yang tugas dan fungsinya melakukan kebijakan pelaksanaan dankebijakan teknis di bidang perdagangan (Bukti T11).

No. 30 P/HUM/2006.umum Pemerintah yang telah ditetapbkan serta memperhatikanwewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan daninstansiinstansi lainnya berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku(Bukti T12), diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang produksidalam negeri dan/atau produk impor bahan berbahaya.i.

Hal tersebut bukanlan sesuatu hal yang terjadi begitusaja,melainkan ada rangkaian Waktu atau dinamika Perusahaan Yangmengakibatkan RSU Sari Mutiara Medan sangat Kesulitan Keuangan,haltersebut utamanya disebabkan oleh Regulasi atau Kebijakan Yang berubah dariBPJS Kesehatan yang mengakibatkan Pasien RSU Sari Mutiara Medan drastisMenurun.Terkait hal tersebut,Tergugat ingin menjelaskan secara objektifkendala apa yang menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi,seperti tersebutdibawah ini:Pertama Pada bulan

Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah KetenagakerjaanNovember 2017 sampai dengan Maret 2019Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraiakan dalam Pointdiatas, Tergugat melihat Perlu langkahlangkah Konkret dalam MenyehatkanKembali Perusahaan.Khususnya terkait Manajemen Ketenagakerjaan.Karenaitulah dalam Kurun waktu November tahun 2017 sampai Awal tahun 2019Yayasan Sari Mutiara melakukan Langkahlangkah Penyeimbangan JumlahTenaga Kerja di RSU Sari Mutiara Medan.Hal. 10 dari 30 Hal.

SusPHI/2020/PN MdnPenyeimbangan Jumlah Tenaga Kerja harus dilakukan Pada untukmengantisipasi Dampak Masalahn Keuangan supaya tidak semakinMemberatkan Perusahaan, Yayasan, khususnya Pekerja sendiri.Tergugat melihat Jumlah 393 orang Pekerja saat itu Sudah tidak ideal lagi atautidak sebanding lagi dengan Jumlah ratarata Pemasukan Perusahaan setiapbulan Karena itulah Kebijakan Mutasi Pegawai Mutlak harus dilakukan.Rincian Jumlah Pekerja yang dimutasi dalam Kurun Waktu November Tahun2017 sampai dengan

Sari MutiaraIndonesia.Penolakan ini Khususnya dilakukan Oleh Unit Cleaning Service danUnit Security dengan berbagai alasan.Menurut Tergugat,Dalam Konteks Menghindari Pemutusan Hubungan Kerjasepihak, Tergugat telah Menunjukkan Niat baik dan sudah berusaha sangatMaksimal dalam Mengelola Manajemen Ketenagakerjaan sekalipun dalamSituasi Perusahaan yang sangat sulit Khususnya dalam AspekKeuangan,tetapi Niat baik dan Kebijakan yang dikeluarkan tidak nyambungdengan sebahagian kecil Pekerja,bahkan malah

Kebijakan tersebut berbuntutPanjang,dimana sebahagian Kecil Pekerja Melaporkan Tergugat Ke DinasKetenagakerjaan Kota Medan,Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bahkan sampai KePengadilan.Tergugat juga Perlu menjelaskan dalam Kurun waktu tersebut RSU SariMutiara Medan dan Yayasan Sari Mutiara Medan juga selalu Proaktifmenginformasikan dan mendiskusikan situasi Perusahaan dengan ParaPekerja.

Karena Tergugat menuntut bahwa kebijakan Penggugat dalam menentukanupah dan tunjangantunjangan kepada seluruh pekerjanya harus selaluididasarkan pada kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat ;Hal. 9 dari 43 hal. Put.

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hakburuh, maka pengusaha wajib merundingkan terlebih dahulu kebijakantersebut dengan Serikat Buruh dalam waktu sekurangkurangnya 3 (tiga)bulan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 5 ayat (2)) ;Jika kebijakan tersebut akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan, makapengusaha wajib merundingkannya dengan Serikat Buruh dalam waktusekurangkurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum kebijakan tersebutdilaksanakan ;(Rancangan PKB 2008

No. 153 K/PDT.SUS/2010termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 1 ayat (15)) ;Jika dalam pengelolaan perusahaan, pihak pengusaha bermaksuduntuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan danhak buruh, maka pengusaha wajib merundingkan terlebih dahulukebijakan tersebut dengan Serikat Buruh dalam waktu sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan ;(Rancangan

Menyatakan bahwa kebijakan Penggugat dalam menaikkan besaranupah dan tunjangantunjangan yang telah ditawarkan Penggugatdalamperundingan PKB 2008 2009 ;d. Memerintahkan Tergugat untuk menerima kenaikan besaran upah dantunjangantunjangan yang telah ditawarkan Penggugat dalamperundingan PKB 2008 2009 ;e.

Amar putusan tersebut bunyinyasebagai berikut, "Menyatakan bahwa kebijakan Penggugat dalammenaikkan besaran upah dan tunjangantunjangan yang telahditawarkan Penggugat dalam perundingan PKB 2008 2009" ;Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 153 K/PDT.SUS/2010Bahwa, amar putusan "Menyatakan bahwa kebijakan Penggugat dalammenaikkan besaran upah dan tunjangantunjangan yang telahditawarkan Penggugat dalam perundingan PKB 2008 2009",merupakan kalimat yang tidak lengkap.

Bahwa dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 5 April2004, Penggugat adalah salah satu Calon Anggota Legislatif yang diajukan olehDPD PAN Kota Payakumbuh dengan Nomor Urut 3 untuk daerah pemilihanPayakumbuh Ill (Kecamatan Payakumbuh Barat) berdasarkan hasil RapatPleno DPD PAN Kota Payakumbuh tanggal 26 Desember 2003 setelah melaluibeberapa tahapan seleksi yang cukup demokratis ;Bahwa selama dalam proses pencalonan sampai dengan terpilinnyaAnggota DPRD~ kota Payakumbuh Tergugat membuat kebijakan

oleh Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannyaPenggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Terpilin yangditetapbkan dalam Rapat Pleno KPUD Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 2004dengan tetap berpedoman pada sistem Pemilu Legislatif dengan menggunakanNomor Urut Daftar Calon ;Bahwa atas sikap tegas KPUD Kota Payakumbuh tersebut membuatTergugat menjadi panik dan gusar dan dilain pihak orangorang yangberkepentingan terhadap penggantian Penggugat menjadi penasaran, makadiambillah suatu kebijakan

No. 2261 K/Pdt/2007$/073/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 yang berisi Usulan PengesahanPemberhentian Penggugat dari Partai Amanat Nasional yang ditujukan padaTergugat II dengan alasan bahwa Penggugat tidak patuh pada Kebijakan PartaiAmanat Nasional.

nyatanyata telah melanggar ketentuanketentuanorganisasi dan kebijakan dasar Pimpinan PAN ; Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra namabaik organisasi PAN ;Dari semua kronologis tersebut diatas sangat jelas sekali gugatan Penggugatselurunnya menyangkut permasalahan di internal Partai, sehinggapenyelesaiannya pun haruslah diselesaikan oleh internal Partai itupun sendiri,oleh karena itu sepatutnyalan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakantidak berwenang mengadili perkara ini

internalpartai yang merujuk kepada AD/ART Partai Amanat Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut dapat dibenarkankarena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa kebijakan internal suatu Partai adalah berbeda denganperundangundangan Pemilu) untuk pencalonan anggotaLegislatif, karenanya kebijakan internal Partai tidak dapatdicampur adukan dengan perundangundangan Pemilu ; Bahwa in casu~ Termohon Kasasi telah melakukantindakan/perbuatan yang

khususdan tambahan tahun 2013 dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .Adapun syaratnya adalah menyerahkan berkasberkas yang dibutuhkandan administrasi berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah).

khusus dantambahan tahun 2013 dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .Adapun syaratnya adalah menyerahkan berkasberkas yang dibutuhkandan administrasi berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus duaHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Stbpuluh juta rupiah).

Penyerahan uang tersebut dapatdibuktikan dengan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dari ayah saksi korban kepada Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa berjanji dapat memasukkan saksi korbanmenjadi PNS di Puskesmas Pangkalan Brandan melalui jalur penyisipandan wajib lulus sSesuai program pemerintah penerimaan CPNS TA 2013dengan kebijakan tanpa ujian diseluruh Indonesia .

khusus dan tambahan tahun 2013dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .

No.2909 K/Pid/2006RSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

No.2909 K/Pid/2006ruang dan gudang farmasi ; Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

EMI SUKAEMI, Apt. selaku Kepala InstalasiFarmasi RSUD/BRSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon yangikut serta dalam mengambil penerapan kebijakan yang dibuat olehdr. H. HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., tidak dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehinggamemperkaya : Terdakwa Dra.

H.HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., pada saat menjadi KepalaRSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

Pengawasan kegiatan pelayanan dan penggunaan fasilitasruang dan gudang farmasi ;Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

bertentangan dengan peraturan per undangundanganyang berlaku yaitu Undangundang No. 28 Tahun 1999, TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,Dan Nepotisme, Undangundang No. 30 Tahun 2014, TentangAdministrasi Pemerintah serta Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah, No. 18 Tahun 2014, TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah ;5Bahwa, keputusan objek sengketa tidak memenuhi apa yang diatur dalamPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pencantuman / pemasukan dalam daftar hitam nasional ;Bahwa kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No. 18Tahun 2014, Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang pada pokoknya menyebutkan:Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan

Melampaui Wewenang,mencampur adukkan Wewenang dan bertindak sewenangwenang tanpadasar kewenangan (Pasal 17 dan 18 Undangundang AdministrasiPemerintahan) dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah, sebagaimana bukti surat yang ada pada Penggugat yaituNota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen No. 027/025BKKM, tanggal 12Januari 2016, yang ditujukan kepada Tergugat, mengenai

Bahwa, dalam klausul Menimbang huruf c objek sengketa yang isinyaBerita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 027/2924/PK/F/BKKMtertanggal 22 DesemberBahwa dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 12, point 4 sudah diaturformat yang benar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanKepala tersebut, dalam klausul Menimbang tentang Surat PemutusanKontrak dalam hal Surat Keputusan

Adapun alasan Penggugat mendalilkanhal tersebut adalah sebagai berikute Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan per undangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; Bahwa, objek sengketa diterbitkan dengan pertimbangan yang didasariNota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ternyata cacat hukumkarena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan olehPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Selama bersekolah berdasarkan dari seksi keamanan Pondok Pesantren HM Lirboyo Pemohon diwajibkan untuk mengubah nama menjadi MUHAMMAD karena kebijakan Pondok harus menggunakan nama yang bernuansa Islam;

Air Mas Dunia KencanaPemangkat memberikan kebijakan 1 (satu) kali Pesangon, PenghargaanMasa Kerja, Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kerugianlainnya, dengan perincian sebagai berikut:a. Uang Pesangon 9 x Rp1.650.000,00 = Rp14.850.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00= Rp24.750.000,00c.

Arifin, Yumiarti, Anastasia dan Ferdi Olin, yang padapokoknya mengetahui semua karyawan akan dilakukan mutasi dariPemangkat (Kabupaten Sambas) ke Pontianak (lbukota Provinsi Kalbar),dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat, namun tidak ada saksi yangmenyatakan mutasi dilakukan melalui via telepon;UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (UUK)memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalahkarena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan;Kebijakan mutasi merupakan

hak mutlak dari perusahaan dan merupakansebagai bagian dari syarat perjanjian kerja, namun kebijakan mutasi yangdilakukan bukan dilakukan tanpa pertimbangan hokum.

dilaksanakan berdasarkan asasterbuka,bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi;(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum;(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuaidengan kebutuhan program Nasional dan Daerah;Selain itu kebijakan

Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangantenaga kerja tanpa merekrut dari luar;Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan;Agar tidak terjadi kejenuhan;Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, berkat tantangan dansituasi baru yang dihadapi;Halhal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan pendapat Simamora(2000:66) terhadap kebijakan pelaksanaan mutasi oleh perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan

.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------3. Nama M.

.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------4. Nama TATY H.

.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------5. Nama M.

.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------6.

.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; -----------------------------------------------------------Selanjutnya

.; NIP : 19840923 201001 1 011 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.,; NIP > 19790523 221001 2 014 ; Halaman 1 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABNPekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama TATY H.

.; NIP 19811107 200701 2 012; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama M.

.; NIP 19901115 201903 1 016 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama CANDRO AITONAM, S.H.; NIP 19950525 201903 1 012 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan HairunNomor 1, Ambon, Provinsi

ABN40.41.pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harusmemberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagaiseorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat KeputusanWalikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 yang menjadi ObjekSengketa dalam perkara ini nyatanyata telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Bahwa Kebijakan Fraksi yang di dukung oleh Tergugat Il, dengan tidakmenempatkan para Penggugat di masingmasing Komisi di DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah tidak sah danmerupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan Pasal 48ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 TentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun2010 tentang

Bahwasenyatanya dalam Provisi Gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat pada pokoknya : Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il agar kebijakan dan Keputusan DPRD KotaYogyakarta Nomor : 48/K/DPRD 2013 untuk ditangguhkanpelaksanaannya sampai ada keputusan pengadilan hukum tetapdan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan ParaPenggugat dalam kedudukan seperti semula adalah bentukperlawanan/ gugatan terhadap suatu Keputusan Tata UsahaNegara (beschiking).

Bahwa Tergugat tidakdapat mengambil secara sepihak kebijakan dan keputusanterhadap kegiatan ataupun langkahlangkah partai politik dimanaTergugat bernaung.

Bahwa dasar kebijakan dan keputusan yangdiambil oleh Tergugat berdasarkan sistem dan mekanismekepartaian dimana Tergugat bernaung, sehingga adalah suatukesesatan pikir yang mendasar pada diri Para Penggugat yangkemudian mendudukkan Tergugat sebagai Tergugat dalamperkara aquo dan justru tidak menggugat Partai Politik dimanaTergugat bernaung ;5. Bahwa Sikap dan Keputusan Tergugat !

yangmengelurakan surat Fraksi Partai Demokrat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 11 januari 2013,perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat17Daerah Kota Yogyakarta adalah suatu kebijakan dan keputusanyang diambil oleh PartaiDemokrat .........::0::ceeDemokrat melalui suatu mekanisme dan sistem yang berlaku diPartai Demokrat, yang mana pelaksanaannya dilakukan olehDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta ;6.

Namun MenteriPerdagangan RI bukannya mematuhi amanat dari Undangundang No. 5Tahun 1997 tentang Psikotropika, tetapi malahan membuat peraturanhukum/kebijakan hukum lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No.05/MDAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal22 Januari 2007. Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu pertentanganhukum dengan Undangundang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM2007.3.

Oleh karena ituDepartemen Perdagangan seharusnya mendukung dan mendorongpenyusunan dan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud agar dapatsegera diterapbkan, dan bukan malahan membuat kebijakan hukumsendiri.

Telah bertentangan dan melangkahi kebijakan hukum atauperaturan perundangundangan yang ada, yangkedudukannya lebih tinggi dan peraturan ini dirasakanHal. 12 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM2007.sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum yangberlaku.c. Telah mengambil kewenangan instansi' lain yaituDepartemen Kesehatan RI.d.

Sedangkan 8 (delapan) jenis Prekursor lainnya(Aseton, Asam Antranilat, Asam Chlorida, Asam Sulfat, EtilEter, Piperidin,Metil Etil Keton) belum diatur tata niaga ekspornya, dan oleh karena ituberdasarkan hasil Kajian Analisa Kebijakan Tata Niaga Ekspor KimiaBerbahaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri Departemen Perdagangan yang bekerjasama dengan PT.

No. 13 P/HUM2007.dimanatkan dalam Pasal 44 Undangundang No. 5 Tahun1997 tentang Psikotropika, tidak berartiDepartemen/Kementerian Teknis yang mempunyai kewenangandi bidang pengawasan/pemantauan serta ekspor suatukomoditi tertentu tidak dapat membuat kebijakan teknis yangdimilikinya.