Ditemukan 2742 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hariyono Adi Wibowo, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
273144
  • Cukai.Menimbang bahwa terdapat ratusan Importir terdaftar yang aktifmelakukan kegiatan impor,dengan model suap seperti ini dapat disimpulkanatau dapat terjadi ratusan kontainer yang setiap hari keluar dari areapelabuhan Batam juga diperlakukan sama seperti uraian diatas.Menimbang bahwa pengawasan terhadap arus keluar barang sangatlemah,dimana dalam beberapa dekade ini baru terungkap satu perkara yangsampai kepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwaperkara penyuapan ini hanya merupakan fenomena
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
14745
  • waktu di lapangan;e Akibat dari kondisi 1, sampai dengan kondisi 5S tersebut diatas, makaterjadi halhal yang merugikan konstruksi bangunan (retak bangunan,penurunan bangunan (deformasi), penurunan lantai bangunan (settlement),ketidakjelasan capaian progress yang berakibat ketidakjelasanpembayaran, dan terakhir kerusakan bangunan yang terjadi mengakibatkanketidaknyamanan pemakai bangunan karena kondisi bangunan yang sudahmulai mengalami kerusakan, sehingga mengurangi nilai manfaat bangunan;e Berikut fenomena
    bangunan (Q Panel) sebagai dinding bangunanyang fungsinya sebagai partisi, tetapi ditempatkan sebagai penopangbeban karena tidak dipasangnya struktur kolom dibagian tengahbangunan;** Proses pemadatan tanah yang belum mencapai hasil optimum,mengingat di lapangan dijumpai penurunan lantai di beberapa bagianbangunan;+ Pembagian beban bangunan yang tidak merata, yang diakibatkanoleh tidak adanya struktur kolom ditengah bangunan, sehinggaberakibat penurunan balok (deformasi) di beberapa tempat;+ Akibat fenomena
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
ZULFAN LUBIS
339116
  • Bahwa selanjuinyaTerdakwa ZULFAN LUBIS, SE, AKMM menyetujuiHel 175 dvi 350 hal, putt No, 4/PEQ TPIC2OIZP TDA sae tale SEM Fenomena ates emai, = traneinnsartee aABUNTOK DIMAS pga PUN NE RIN SET ETI,perpanjangan tersebut dan menandatangam surat Konfirmasiperpanjangan, yang dikuti dengan penandatangananPerjanjian Perngualan dan Pembeiian Kembali Saham Antara PTJS dan PT Askrindo Nomor : 003/JS/REPO/VIINO8/RO2fanggal 25 Agustus 2009 oieh BENNY ANDREASSITUMORANG dan Terdakwa ZULFAN LUBIS, SE, AKMM,Nilai
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
25001590
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Bahwa fenomena Pejabat Publik di Papua sangat menarik karenamenjadi simbol Kepala Suku yang mengayomi semua masyarakat.Karena symbol tersebut maka Pejabat Publik mengurusi semuakepentingan masyarakat mulai dari kelahiran sampai kematian.3.
Register : 03-06-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt
Tanggal 26 Januari 2017 — Pidana - Munadhi Bin M. Nurdin
681316
  • Yang dimaksud Ph adalah derajat keasamantanah dan dapat Ahli tegaskan terkait Ph naik atau Ph turun tidak adamerusak lingkungan tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan konservasi adalah kegiatan upayaperlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam. konservasi itulebih pada aplikasinya lebih spesifik pada ekologi kuantitatif;Bahwa yang dimaksud dengan ekologi kuantitatif adalah Ilmu tentangpengukuran kuantitatif terhadap fenomena alam, dampak perubahan suhu,temperatur udara terhadap hewan;Bahwa
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
10161310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekerasan seksual telah menjadi fenomena gunung esyang selama ini kita abaikan dan begitu banyak kejadiankejadian yang belumterungkap karena tidak beraninya si korban untuk melaporkan peristiwa yangmenimpa dirinya, knususnya korban yang berstatus sebagai anak.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/ 2012
Tanggal 19 Februari 2014 — NASPI, SH., MM
139108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melanggar Pasal 2, padahal secara hakiki perbuatan Terdakwa akan lebih tepatapabila dikenakan Pasal 3, namun karena Pasal 2 ayat (1) yang bersifat multi interprestasitersebut, diposisikan sebagai dakwaan Primer yang harus lebih dahulu dipertimbangkan, maka mautidak mau walaupun perbuatan tersebut, lebih tepat dikenakan Pasal 3, yang akan dinyatakanterbukti adalah Pasal 2 ayat (1), karena jika terbukti Pasal 2 ayat (1), maka unsur dari Pasal 3tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa terhadap fenomena
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
448248
  • Indikatornya adalah dari jumlah bacaan,indonesia hanya mampu memproduksi 6000 buku pertahun sementaranegara malaysia saja menghasilkan 60.000 buku pertahun;Bahwa didalam video yang ada suara, dimana di reproduksi kembali dalambentuk tulisan yang mana tulisan yang bersumber dari suara tadi tidaksama dengan yang tertulis, fenomena itu disebut discrap function yangdisebabkan oleh dua hal yakni ; 1, error atau salah, 2 khilaf atau mistakesBahwa dalam hal ini yang menjadi penyebabnya eror atau khilaf,
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1036730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimaksudkanuntuk menyatakan bahwa seandainya ada price leadership yangmengakibatkan price parallelism, hal itu tidak ada hubungannya denganpenyalahgunaan kekuatan pasar karena price parallelism sematamatamerupakan fenomena wajar yang terjadi di pasar.
    Hal ini merupakan kesalahan yang fatal yangmenyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibel dan tidak dapatdijadikan pegangan.PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA PUTUSANTERMOHON KEBERATAN DIDASARKAN ATAS ANALISIS PRICE LEADERSHIP DANPRICE PARALLELISM YANG MENYESATKANHal. 285 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20091.Terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai
    fenomena yang antipersaingan.Ketidakmampuan Termohon Keberatan untuk menyertakan kondisi faktualpermintaan dan penawaran serta tidak adanya kajian struktur harga aktualoperator merupakan kesalahan yang sangat fatal.
    Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seandainyaada price leadership yang mengakibatkan price parallelism, hal itu tidakada hubungannya dengan penyalahgunaan kekuatan pasar karena priceparallelism sematamata merupakan fenomena wajar yang terjadi dipasar.
    Hal ini merupakan kesalahan yangfatal yang menyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibeldan tidak dapat dijadikan pegangan.KEBERATAN KEENAM BELASANALISIS PRICE LEADERSHIPDAN PRICE PARALLELISM TERMOHON KEBERATANSANGAT MENYESATKAN DAN KARENANYA HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM1.Bahwa terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai fenomena yang antipersaingan.Bahwa Ketidakmampuan
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
7854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemohon kasasi jelas pula masuk dalam katagori medebewind,dimana menurut pemohon kasasi pertimbangan yang sedemikian rupa justrumerupakan pertimbangan sebaliknya karena tidak manusiawi tidak pantas,tidak memadai bahkan menurut pemohon kasasi pertimbangan inisangat bertentangan dengan prinsipprinsip tujuan penghukuman apalagidengan sifatnya yang preventif korektif dan edukatif, walau dilihat dariektradiordinary crime;Selanjutnya pertimbangan ini juga sangat mencederai rasa keadilan bilamemperhatikan fenomena
Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Desember 2015 — I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, dkk. II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK VS I. 1. MOCHAMAD JOENOES, dkk. dan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, dkk.
255286 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibatnya banyak tanahtanah yang telahdiredistribusikan kepada petani, dipaksa untuk dikembalikan kepadapemiliknya semula (para tuan tanah) atau diambil alin oleh pemerintahsecara melawan hukum yang hampir sebagian besar telah dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia (Boedi Harsono, 1968 : 280);Bahwa fenomena pengambilan paksa tanahtanah obyek landreform yangtelah diredistribusikan kepada petani penggarap juga terjadi kepada ParaPenggugat Intervensi.
Putus : 03-10-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Oktober 2013 — MUHAMMAD FAJRIKA MIRZA, SH alias BOY BIN A. GANIE MUSTAFA
6041089
  • Itulah bidang sistem informasi;Bahwa benar seorang ahli sistim informasi ketika mengembangkan sistiminformasi maka dia harus melihat dokumen dokumen manual, mempelajari,mambandingkan satu dan yang lainnya, lalu melihat apa fenomena, apakekurangan, apa kelemahan maka itulah Ahli.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
314160
  • Tentang : PENERBANGAN
  • melalui perambatan gelombangradio untuk menentukan posisi, arah, kecepatan, dankarakteristik suatu benda untuk kepentingan navigasi.Pasal 283Cukup jelas.Pasal 284Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah waktu penyampaianinformasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pasal 285...RESIDENREPUBLIK INDONESIA 84 Pasal 285Cukup jelas.Pasal 286Cukup jelas.Pasal 287Yang dimaksud dengan informasi cuaca, antara lain, meliputi:a. angin atas (upper winds) dan suhu udara atas (upper airtemperature);b. fenomena
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
11121141
  • Fenomena lahan gambut yang terbakar selama ini terjadikarena turunnya permukaan air gambut sehingga mengganggukelembabannya disebabkan karena buruknya/tidak adanyamanajemen pengaturan air (water management system) yanglayak.Saat musim panas, gambut yang sudah mengering tersebutakan mudah terbakar dan meluas;9.6. Bahwa apakah suatu usaha dan/atau kegiatan dianggapmemiliki ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dapat dinilaidari apakah ia diwajibkan memiliki AMDAL atau tidak.
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1221985
  • Kelompok yangberpendapat bahwa Strict Liability adalah lex spesialis dariPerbuatan Melawan Hukum hanya spesialnya adalah kesalahantidak dipandang sebagai unsur;Bahwa scientific evidence kaitannya dengan keterangan abili,merupakan hasil kajian, analisa dari ahli dibidangnya tentang kejadianmengenai fenomena alam dengan dibantu teknologi yang canggih, yangdibuat dengan metodologis yang terukur dan cara yang canggih. Dimanadalam memperoleh melalui Kajian yang mendalam.
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
66543372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Friedman, Law in Changing Society, Hamendsworth,1972, hal 130.58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum PerlindunganKonsumen, Op. cit, hal 112.59 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.43sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuatperjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.Menurut Adrian Sutedi , "Fenomena yangdemikian (klausula baku penulis) tidak selamanyaberkonotasi negatif.
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
60163251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Friedman, Law in Changing Society, Hamendsworth,1972, hal 130.58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum PerlindunganKonsumen, Op. cit, hal 112.59 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.43sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuatperjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.Menurut Adrian Sutedi , "Fenomena yangdemikian (klausula baku penulis) tidak selamanyaberkonotasi negatif.
Register : 05-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
EGI FERATAMA alias EGI alias ALGIFARI Bin EFFENDI
13790
  • 1 (satu) buah buku Berjudul TAUHIDULLAH DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN.
  • 1 (satu) buah potongan pipa besi panjang 30 cm.
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14367
  • menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkansecara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalammenjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam mengujisecara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hinggamenemukan kebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
15250
  • Dengan demikian Penasehat Hukum selaku PenasehatHukum tidak akan menganalisa lebih lanjut mengenai unsurunsur yangtertuang didalam dakwaan primair dimaksud.PERMOHONANSejak pemerintah menggulirkan program anggaran dana desa melalui APBN,khususnya untuk desadesa yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta,pada implementasinya, telah terjadi berbagai penyimpangan atas penggunaandari dana desa tersebut, dengan melalui berbagai modus operandinya,sehingga fenomena ini tentunya sangat memprihatinkan, dan