Ditemukan 3384 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mendes meares mentos mendez mensen menkeu mentes menjes menyes
Penelusuran terkait : Surat keputusan no. 1450/menkes/x/2003 Tanggal 7 oktober 2003 tentang penunjukkan langsung pengadaan barang dana abt tahun 2003 jo. surat keputusan no. 1576/menkes/xi/2003 Tanggal 12 nopember 2003 tentang penetapan penyedia barang dan jasa pengadaan ala
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/PID.SUS/2012/PN-BNA
Tanggal 4 Juni 2013 — SYARIFAH UMI KALSUM, SE BINTI SAID USMAN
49 — 21
  • Zuheini, M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi menjadi Direktur RSUD Aceh Tamiang sejak 02 Maret 2011sampai dengan sekarang ;Bahwa setelah menjadi Direktur RSUD Aceh Tamiang tahun 2011 saksi tidakpernah memeriksa administrasi tahuntahun sebelumnya;Bahwa uang jamkesmas tersebut berasal dari dana APBN disalurkan melaluiDepartemen Kesahatan RI ;Bahwa Pembagian dana jamkesmas tersebut berdasarkan peraturan MenteriKesehatan RI yang disebut dengan Manlak Menkes ;Bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
93 — 25
  • Kabupaten Bekasi TA. 2013;Bahwa pada hari int memberikan Keterangan sebagai AHLI berdasarkan SuratTugas dari Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana KesehatanDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RITU.01.01/V.4/3108/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Bantuan Ahli dalamrangka memberikan keterangan sebagai ahli;Bahwa dasar hukum tentang pengaturan mesin incinerator di Rumah sakit danPuskesmas sebelum tahun 2013 adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 1204/MENKES
    Sumber dari Pranala (link):Incinerator adalah suatu alat yg digunakan untuk membakar sampah domestik, sampahB3 medis dgn menggunakan suhu/ temperatur tinggiBahwa didalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga diatur suhu minimalmesin Incinerator untuk Puskesmas yaitu di dalam Keputusan Menteri KesehatanNo. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan LingkunganRumah Sakit pada hal 2930, dielaskan untuk Pengolahan, Pemusnahan danPembuangan Akhir Limbah Padat:1) Limbah Infeksius dan Benda
    sertakelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, bentuknya antara lain:a. limbah infeksius : kapas, perban/kasa, sarung tangan dan kain dll yangterkena darah atau muntah;b. limbah benda tajam : jarum suntik bekas dan botol ampul bekas;Cc. limbah farmasi : obat kadaluarsa/ sisasisa obat ;d. limbah sitotoksis : vaksin kadaluarsaBahwa Penanganan limbah medis B3 Puskesmas diperlakukan sama denganpenanganan limbah medis B3 di Rumah Sakit, yaitu SesuaiSurat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor: 1204/MENKES
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
73 — 31
  • Kabupaten Bekasi TA. 2013;Bahwa pada hari int memberikan Keterangan sebagai AHLI berdasarkan SuratTugas dari Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana KesehatanDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RITU.01.01/V.4/3108/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Bantuan Ahli dalamrangka memberikan keterangan sebagai ahli;Bahwa dasar hukum tentang pengaturan mesin incinerator di Rumah sakit danPuskesmas sebelum tahun 2013 adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 1204/MENKES
    Incinerator adalah suatu alat yg digunakan untuk membakar sampah domestik,sampah B3 medis dgn menggunakan suhu/ temperatur tinggiBahwa didalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga diatur suhu minimalmesin Incinerator untuk Puskesmas yaitu di dalam Keputusan Menteri KesehatanNo. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan LingkunganHIm 219 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.
    sertakelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, bentuknya antara lain:a. limbah infeksius : kapas, perban/kasa, sarung tangan dan kain dll yangterkena darah atau muntah;b. limbah benda tajam : jarum suntik bekas dan botol ampul bekas;C. limbah farmasi : obat kadaluarsa/ sisasisa obat ;d. limbah sitotoksis : vaksin kadaluarsaBahwa Penanganan limbah medis B3 Puskesmas diperlakukan sama denganpenanganan limbah medis B3 di Rumah Sakit, yaitu SesuaiSurat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor: 1204/MENKES
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Qiran Harahap
97 — 25
  • dan hasil dari pemeriksaan urineTerdakwa dengan hasil positif didalam persidangan diakui olehTerdakwa dan Para Saksi dan saling bersesuaian dengan barangbukti dan keterangan Para Saksi oleh karenanya dapatmemperkuat pembuktian atas perbuatanperbuatan Terdakwasehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebutdi atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes
99 — 59
  • 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
  • 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
  • 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
  • 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
  • 1 (satu) lembar surat PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-03-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
SITI JUNAIDAH,SH.
Terdakwa:
ARIS SURYANTO S,SiT,M.Kes Bin ZAKIDI
559 — 303
  • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD Wonosari.
  • 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/1983/37/RS/VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015.

    1. Nomor 6
      1. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 tentang Laboratorium Klinik.
      2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 115/KPTS/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYUKUR, SE. M.Kes
151 — 93
  • 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
  • 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
  • 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
  • 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
  • 1 (satu) lembar surat PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. WIRATNO, Apt bin YADI MULYONO
98 — 29
  • ArioWirawan Salatiga tahun 2009 belum mengetahui berkaitan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1197/MENKES/SK/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentangStandar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit dalam penerimaan obat, setelah ditunjukkanoleh Penyidik kepada saksi, sehingga saksi baru tahu bahwa obat yang dapat diterimadalam pengadaan mempunyai expire date minimal 2 tahun.Bahwa benar dalam penerimaan obatobatan yang diadakan dalam pengadaan obatobatanpada Rumah Sakit Paru Dr.
    disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentangPerbendaharaan Negara pasal 16 (4) Penerimaan berupa komisi, potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barangdan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.3) Penerimaan obat yang kadaluwarsanya kurang dari 24 bulan sejak barangditerima tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1197/MENKES
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6516 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Berikut disajikan mekanismedan tata cara perampasan aset, hasil atau sarana dari tindak pidana melalui tuntutan pidanadalam bagan 2.1 dan melalui jalur gugatan perdata di bagan 2.2.Bagan 2.1Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset, Hasil, atau Sarana dariTindak Pidana Melalui Tuntutan Pidana' Penyidik: Mencari dan menemukantersangka dan barang bukti: alatkejahatan dan hasil kejahatan Vv Barang rampasannarkotika, diatur JaksaAgung dan Menkes Pasal11 KEPJA RINo. 105/JA/1988 A Vv Jaksa Agung dapat menetapkanbarang
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Aguslan, S.H.
3.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
4.Syahrianto Subuki, SH
5.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
1.Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
2.Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
3.Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
4.Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
5.Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
6.Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
7.Irpan Alias Irpan Bin Yunus
8.Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
9.La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
145 — 73
  • Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa MorosiKecamatan Morosi Kabupaten Konawe;Menimbang, bahwa telah diketahui secara umum bahwa sejak awaltahun 2020 warga dunia termasuk warga Negara Kesatuan Republik Indonesiatelah banyak yang terpapar virus Covid19, sehingga Pemerintah dengansegala daya upaya terus berusaha menekan laju penyebaran virus Covid19tersebut dengan salah satunya mengeluarkan peraturan berupa KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020Tentang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
Ir.WURYAN IRIANTO
107 — 0
  • .02.03/I/0046/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : KP.03.01/Menkes
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
REZA VAHLEFI, SH
Terdakwa:
Drg. R. SATRIYO NUGROHO, MM
90 — 39
  • Sitanala; (fotocopy)
  • 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
  • 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
TAUFIQURRAHMAN, S.E.
96 — 56
  • 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
  • 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
  • 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
  • 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
  • 1 (satu) lembar surat PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.REZA VAHLEFI, SH
2.MEFFY OLIVIA, SH.
Terdakwa:
NASRON AZIZAN
119 — 11
  • Sitanala; (fotocopy)
  • 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
  • 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
429 — 289
  • asli)Fotokopisurat keterangan Nomor : 848/1544/Kp.DKS tanggal 20Juni 1989 jabatan sebgai Dokter Puskesmas Sambas an drHeri Yulistio (Fotokopi sesuai asli )Fotokopi petikan Surat Keputusan Menteri kesehatan RlNomor : KP.725a/Men.KES/SK/VIII/1993 tentang PenetapanDokter dan paramedis teladan di Puskesmas tahun 1993tanggal 16 Agustus 1993 (Fotokopi sesuai asli )Fotokopi Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan R.1,Menteri Dalam Negeri R. dan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara R.I No. 725a/MENKES
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
176 — 88
  • Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa peraturanterkait penerbitan izin edar alat kesehatan yang berlaku pada saat izinedar atas nama Tergugat Ill dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2013adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/MENKES/PER/VIIV/2010tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga ("Permenkes 1190").Pasal 10 ayat (1) Permenkes 1190 menyebutkan:"Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepadaDirektur Jenderal dengan mengisi formulir
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 27-09-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 7/PID.SUS- TPK/2023/PT YYK
Tanggal 27 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIS SURYANTO S,SiT,M.Kes Bin ZAKIDI Diwakili Oleh : TEGUH SRI RAHARDJO SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SITI JUNAIDAH,SH.
213 — 116
  • Gunungkidul;

    h) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/2175.A/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Konsultasi;

    i) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas RSUD Wonosari;

    j) 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/1983/37/RS/VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015;

    k) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten

    Nomor 6

    a) 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 tentang Laboratorium Klinik;

    b) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 115/KPTS/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

    c) 2 (dua) lembar Surat Ketua Satuan Pemeriksa Internal Nomor 700/

Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus ITE
Putus : 19-11-2020 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 19 Nopember 2020 — I Gede Aryastina Alias Jerinx
1445 — 1294
  • Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 NOMOR:HK.01.07/MENKES/247/2020 Pedoman Pencegahan DanPengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19);Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps2.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-02-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
REZA VAHLEFI, SH
Terdakwa:
SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP
346 — 72
  • Sitanala; (fotocopy)
  • 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
  • 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
REZA VAHLEFI, SH
Terdakwa:
Dr. ALI MUCHTAR
110 — 60
  • Sitanala; (fotocopy);
  • 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI);
  • 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan