n nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlahRP.68.638.518, ;0nnnnnnn nnn n nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanes6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlahRP.41.064.500, ;nnnnnnnn anna nn nnn nnn nnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu)dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesarRp.10.000.000,;8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak danretribusi daeran

BahwaTergugat menyadari bahwa dengan adanya objek gugatan tersebutmerupakan salah satu. langkah dalam rangka melakukanpengamanan barang milik daeran khususnya pengamananadministrasi dimana atas barang milik daerah tersebut merupakanbenda yang memiliki nilai ekonomis yang digunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran masyarakat.

. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYkabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembianaan kemasyarakatandan pemberdayaan masyarakat desaBahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperolehdari hasil bagi hasil pajak daeran dan bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desayang dibagikan secara proporsional.Bahwa penunjukan Pelaksana Kegiatan adalah kewenangan dari KepalaDesa dan pemilinan

Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.Bahwa dealer yang mentransfer dan menitipkan uang pajak kenderaanbaru yaitu dealer sepeda motor Honda Lion dan Dealer mobil Hino danuang pajak tersebut ada yang saksi setor dan ada yang saksi tidak setorke Kas Daerah;Bahwa pada tahun 2018 yang saksi tidak setor ke Kas daerah adalah beabalik nama kenderaan baru BBNBK1 roda 2 (dua) dan roda (empat) sekitar100 Juta lebih dari lembar surat ketapapan pajak daeran PKB/BBNKB danSWDKLLI;Bahwa saksi tidak menyetor ke

Fotocopy Surat dari Sekretariat Daeran Pemerintah Kota Bogor Togl.19 September 2017 perihal HGB diatas HPL, selanjutnya pada fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda TT 13 ;Halaman 90 dari 133 halaman. PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.14.

Perebuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara baik Pemerintah pusatmaupun Pemerintah daeran Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta masyarakat diKecamatan Paminggir, Kalimantan Selatan ;2. Kejahatan korupsi saat ini dipandang sebagai Ordinary Crime di Indonesiakhususnya dan Negaranegara lain umumnya yang telah menjadi perhatianBadanbadan dunia seperti Perserikatan BangsaBangsa (UN) ;Halhal yang meringankan1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;2.

YKperkantoran sebagaimana Objek Sengketa sehingga tidak sesuai denganfungsi dan tujuan kawasan Agropolitan;Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan IMB terkait kesesuaianantara peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, makaHakim Anggota akan merujuk pada ketentuan Peraturan Daeran KabupatenGunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Gunungkidul Tahun 20102030 yang menyatakan bahwa:Pasal 1Angka 51Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu

dengan menggunakan kartu ATM terhubung dengan rekening nasabahtanpa sepengetahuan nasabah; Bahwa kerugian keuangan negara/daerah pada PT Maluku Malut yang terjadisebagai akibat dari penyimpangan penyimpangan atas penerbitan kartu danpengambilan dana dengan menggunakan kartu ATM yang terhubung denganrekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah adalah sebesarRp.1.213.996.132,00; Terdakwa PRIDAYATNitelan mengembalikan sebesar Rp.120.220.550 kepada PTMaluku Malut sehingga kerugian keuangan negara/ daeran

modal pihak ketiga berdasarkan peyanyjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untukmenyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihanpihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran

161.123601 Tahun 2014 TentangPeresmian Pemberentian Anggota DPRD Provinsi SumateraUtara Masa Jabatan 2009 sampai dengan 2014:3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Menteri DalamNegeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19 Oktober2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD ProvinsiSumatera Utara:1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran,Badan Legislasi Daeran

jawab Terdakwa selaku PPK yaitu : Membuat perikatan ( kontrak ) dengan pihak penyedia barang / jasa ; Menyusun dan menetapkan HPS; Menyusun jadwal kegiatan; Membuat rancangan kontrak;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK yaitu: Mempersiapkan dokumen pencairan SPPLS / tagihan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Bahwa Terdakwa selaku PPK memiliki SK PPK Nomor : 912 / 148 / KPTSPPK / SETDATB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25November 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Selesainya pekerjaan 100% (seratuspersen) tanggal 05 Agustus 2013;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTSPAN/SETDATB/III/2013tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

Teknologi Kerakyatan Sumatera UtaraLembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEMSU)Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera UtaraForum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraGerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera UtaraGerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera UtaraGerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi SumateraBahwa 11 Lembaga Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ke Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial pada Sekretariat Daeran

Dari lokasi kami saat itu kamimelihat lampulampu perkampungan di bawahnya dan juga kamimendengar ada suara sirene ambulan atau mobil polisi danSANTOSO sempat berucap tidak mungkin aparat akan langsungnaik mengejar kami karena sudah malam sehingga kami istirahat dipondok tersebut.Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan sampai di daerahGantinadi di daeran Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan, dan saatitu Kami mendapatkan inbox dari DAENG KORO jika di Tamanjekadi Pondok milik JUMRIN kelompok kami

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYe melaksanakan pemungutan pajak daerah;e menetapkan SPD;e menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminanatas nama Pemerintah Daerah;e melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KeuanganDaerah;e menyajikan informasi keuangan daerah; dane melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan sertapenghapusan barang milik daerah;e. menyusun laporan keuangan daeran dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD; danf. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa

KotaSukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Jawa Baratyang berkedudukan di Bandung, berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri dan Pasal 3 ayat (8) Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februari 2011daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung meliputi daeran

Indra di daeran GudangPeluru; Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang dibuat saksi Lili Pudji Astuti adalah PT.Mandira yang merupakan pesanan saksi Hendrik Rohman sedangkan PT.Citra Ayu Multijaya dan PT. Batista adalah pesanan sdr. Indra; Bahwa pada saat memesan perusahaan (PT. Citra Multijaya) kepada saksiLili Pudji Astuti tersebut Terdakwa tidak mengarahkan sdr. Indra untuk bertemulangsung dengan saksi Lili Pudji Astuti karena Terdakwa ingin mendapatkankeuntungan; Bahwa PT.

oleh Asisten WedenaSamboja tertangal 10 Mei 1965, yang diberi tanda P21;Fotokopi Berita Acara pemasangan Patok Tanah Kosong yang ditandatanganioleh Kepala Kejaksaan Samboja tanggal 29 September 1965, yang dben tandaP22:Fotokopi Hukum Tanah di Daerah Keradjaan Koetai Menoeroet Sedjarah Koetai(Salasilah), yang diberi tanda P23;Fotokopi Rondschriven tentang Ketentuan Hak Tanah Oentoek perkebunantanaman tanaman yang bertahoen tanggal 16 september 1931, yang dibentanda P24;Cetakan Printer Peraturan Daeran

Toyota Velfire 2.5 G (A/T) 1 Unit Rp. 1.289.500.000,00Bahwa Pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat T.A2015 di bagian Sekretariat daeran Kabupaten Kutai Kartanegaratersebut masuk dalam proyek Tahun Anggaran 2015;Halaman 50 dari 158 Putusan Perkara Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padapekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat TahunAnggaran 2015 tersebut yakni Sdr. MOH.

2020 Terdakwa melalui BankMaluku Cabang Dobo sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Malukutanggal 21 Juli 2020 telah melakukan penyetoran sebesar Rp.27.379.000,00 kepadaKas Desa/Daerah dan sebagaimana Surat Tanda Setoran No.03 Desa Gomseytertanggal 21 Juli 2020 Terdakwa melalui Bank Maluku Cabang Dobo sebagaimanaAplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 telan melakukanpenyetoran sebesar Rp.289.550.000,00 kepada Kas Desa/Daerah, sehingga totalsetoran ke Kas Desa/Daeran

adalahkehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran

contoh kasus ketikarencana zonasi tersebut telah menetapkan bahwa wilayah tersebut dijadikanwilayah pariwisata tetapi yang terjadi wilayah tersebut dijadikan sebagaiekploitasi pertambangan nah ini telah terjadi perubahan fungsi ruang justruizin ini menjadi cacat formil oleh karena itu ada ruang bagi pemerintah untukmelakukan diskresi misalnya menunda kegiatan tersebut jangan dilakukankegiatan tersebut sebelum perda ini muncul, investor juga butuh kepastiandan butuh tanggapantanggapan; Bahwa kepala daeran