MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Chandra Purnama, S.ST Als Candra Purnama Bin Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa ChandraPurnama,S.St als Candra Purnama Bin Mahyudin telah terbukti memenuhisemua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1), (2), (8) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat duaalat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubunganyang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelishakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuksebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana KorupsiSecara Bersamasama yang diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18(1), (2), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 197 ayat (1) huruf f KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP jo Pasal 28ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yangsedang giatgiatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi,Nepotisme); Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaanMasyarakat Terhadap Pemerintah;Halhal yang meringankan ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga;Mengingat, akan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo.

., tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

ROCE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaan Primer, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI ROCE alias H.R. ROCE dengan pidana penjara selama 5 (lima)Tahun.3.

. 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusisebagaimana diubah dan ditambah dengan undang undang Nomor20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaanyang bersifat subsidaritas , maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitumelanggar Pasal. 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 jo.

UU No.20 Tahun 2001 Pasal. 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaanyang bersifat subsidaritas , maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu136melanggar Pasal. 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Pasal. 55 ayat (1) ke1KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:1.De.

Roce, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo.

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku~ danundang undang yang bersangkutan khususnya Pasal. 2 ayat(1) Jo. Pasal. 18, UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20149Tahun 2001 Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal UUNo. 8 tahun 1981, Undang Undang 48 tahun 2004, Undangundang 2 tahun 1986 jo. UU No. 8 tahun 2004 jo. UU No. 49Tahun 2009 dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini:MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa HERI ROCE alias H.R.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dewiyanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang

Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 13 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki amar putusan mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Maha Als Bahagia Serimanto Sembiring tersebut, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAH,S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

FAJAR SIDIQ R tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

NAWAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999;- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut

SUHAEL, M.Si bin (alm) H.NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahoemelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. koorporasi yang dapat merugikan keuanganm negaraatau. perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufa,b ayat (2) dan (3) Undang Undang R.I Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999.SUBS IDIATIRwee eee eee Bahwa ia Terdakwa Drs. H. SUHAELI, M.Si Bin (alm)H.

dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti yang adadalam perkara ini, pengadilan akan mempertimbangkan apakahdakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti atau tidak,dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah semua unsur daripasal yang didakwakan terpenuhi atau tidak oleh perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumkepada terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan subsidiairitas,maka pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanprimair melanggar pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)72huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. pasal 4 Undang Undang RINomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang UndangRI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, yang mengandung unsur unsursebagai berikut1.

2 ayat (1)jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo.pasal 4 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 danmembebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akanmempertimbangkan dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo.

SH, MBA. bin MULYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ;2. Membebaskan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO. SH, MBA bin MULYONO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;3. Menyatakan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO.

SH, MBA bin MULYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20/2001 ;Membebaskan terdakwa Drs. H.

Wonogiri dalampengelolaan Dana Hibah KONI Tahun 2014 telah merugikan keuangan Negarasebesar Rp. 227.920.500, (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus duapuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian DaerahNomor : 111/R/LHP/ XVIII.SMG/09/2015 tanggal 11 September 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Wonogiri dalam pengelolaan Dana HibahKONI Tahun 2014 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.227.920.500..Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:Primair : Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001Subsidiair :Pasal 3 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001Menimbang, bahwa sesuai tertio hukum acara pidana, maka MajelisHakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diaturdalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999

SH, MBA. bin MULYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 ;. Membebaskan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO. SH, MBA bin MULYONOoleh karena itu dari dakwaan Primairtersebut diatas ;. Menyatakan terdakwa Drs. H. MARUF IRANTO.

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaiman diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafartelah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1),(2),(3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhnkan Pidana terhadap terdakwa Ir.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO BIN SUHARDI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

IBRAHIM (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asman Maidolan Bin Syuarfi (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) undang undang omor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang emberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

bersalah Melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I:

• Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa in absensia NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor

Pinalti tdk dibayar (Data Somasi III tgl. 619.348.998,2312/7/2014)Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A 24.804.178.121,85B+C+C) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancampidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NURHADI selaku

Bank Syariah Mandiri Cabang Gajah Mada Medan dengan Drs.Khaidar Aswan selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS Medan dapatterlaksana dengan demikian unsur turut serta melakukanperbuatan pidana telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atasbahwa semua unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa in absensia NURHADI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana