Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RENDI WINATA,SH
Terdakwa:
SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN
122 — 24
RENDI WINATA,SH
Terdakwa:
SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN
122 — 24
Hutama Karya Infrastruktur, dan ditambahadanya klausula keadaan memaksa (force majeur) dalam perjanjian antaraPT. Salam Makmur Indah dengan PT.
Register : 07-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
1.LINAWATI LIMAWIDJAJA
2.YOGA PRAYITNO
Tergugat:
1.PT BASF Indonesia berkedudukan di DBS Bank Tower
2.PAULUS PRAYITNO WIBOWO
92 — 40
1.LINAWATI LIMAWIDJAJA
2.YOGA PRAYITNO
Tergugat:
1.PT BASF Indonesia berkedudukan di DBS Bank Tower
2.PAULUS PRAYITNO WIBOWO
92 — 40
Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force).Mengenai bentukbentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannyamenjadi 3 kelompok, yaitu:1) Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg;2) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg;3) Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv).b.
Putus : 08-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI VS BAMBANG SUHENDAR, DKK
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat rentang bulan Januari Maret2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secarasepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi ataskeputusan managemen untuk mengurangi karyawan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
751 — 1106 — Berkekuatan Hukum Tetap
751 — 1106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termination:The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect, andthe rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidakHalaman 20 dari 43 hal. Put.
Register : 27-10-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 17 Juni 2015 — SUTINAH SUTIYANTO
Vs
SUTIYANTO 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK.CQ.KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., DKK
103 — 31
103 — 31
objek lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;f Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
Putus : 18-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Psr Tanggal 18 Juni 2015 — H.M. EDDY SOETANTO Alias TAN HAN LIANG
50 — 9
50 — 9
Pucang Indah Lestari danPerumahan Pulau Mas Regency tidak ada hubungannya dikarenakanPerumahan Pulau Mas Regency adalah milik pribadi SRI LESTI SUSANITEGUH dan terdakwa hanya sebagai Kontraktor yang pernah membangun 7(tujuh) buah rumah di lokasi perumahan tersebut ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan dalampledoinya bahwa tidak terrealisasinya KPR untuk WILYANTO adalah suatukeadaan memaksa/force majeur karena merupakan imbas dari adanya gugatanperdata Nomor. 10/Pdt.G/2009/PN Psr,
Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. TUSIYAN, DKK VS PT BATARASURA MULIA,
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Tergugat
Register : 27-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 251/Pid.B/2020/PN Tpg Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
janji atau imingiming kepada Saksi;Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi NurBudi Marastuti dan saksi Irma;Bahwa sikap perusahaan tetap meminta pertanggungjawaban atas perbuatanTerdakwa;Bahwa uang yang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangbelakangan ditransfer kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi Airlanggayang Saksi duluankan ;Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapatditanggung oleh asuransi kantor karena terjadi bukan karena force
Register : 10-06-2016 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 137/Pdt.G/2014/PN Skt Tanggal 27 Januari 2015 — BROTO SOECHIMAN vs DIREKTUR RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA, dk
110 — 39
110 — 39
gugatan Penggugat sudahjelas tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, karenaPenggugat sakit batu ginjal yang dioperasi terlebih dahulu prostat faktanyahingga hari ini tidak mampu beraktifitas secara normal untuk berjaian 10 jarakmeter saja tidak mampu ;Bahwa Penggugat juga mengajukan petitum subsidiair, maka Majelis Hakimberwenang dan sah untuk memberikan putusan dengan mengadili sendiri tidakmutlak terikat dengan Yurisprudensi karena Negara indonesia tidak menganutdoktrin the binding force
Register : 08-02-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
NANANG
TERGUGAT :
1.HJ.SARIAH
2.H.MUHAMAD HANAFIAH
162 — 23
162 — 23
Yani;Jelas apabila dua bidangbidang diatas merupakan bukti yang sah danauthentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (VolledigBewijskracht/Full Force Of Evidence) hal ini sejalan pula denganketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yangberbunyi: oembenan suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat Juncto Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
Register : 11-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 4 Desember 2017 — PT.NATIONAL SAGO PRIMA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI
543 — 332
543 — 332
NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan buktiT 116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalahsuatu kekeliruan dan kekhilapan yang nyata;7.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Force Motor Limited denganpersentase mark up adalah sebesar 6, 98%.Halaman 27 dari 51 halaman.
Register : 09-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 440/Pdt.G/2017/PA.Bjn Tanggal 20 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
25 — 2
25 — 2
Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudahmelupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidaksanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force)sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan ekseku sidengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya,akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dankemanfaatan (legal certanty), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruangkesengsaraan berkepanjangan
Register : 25-08-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 10/ Pdt. G/ 2015/ PN Jth Tanggal 3 Maret 2016 — MUHAMMAD THARIQ SAADAN
111 — 24
111 — 24
Adapun yang dimaksud dengan overmacht atau force majeur adalah suatukeadaan yang dapat menyebabkan seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinyakepada kreditur dimana keadaan tersebut timbul di luar kehendak si debitur (siberhutang) dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapatdiketahui pada waktu perjanjian dibuat;Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata, 1444 KUHPerdata menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatanatau melakukan
Register : 15-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BREBES Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bbs Tanggal 20 Juni 2017 — - ACHMAD FUAD MUDJAHID
- Direktur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Wilayah IX DKJN Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
79 — 8
79 — 8
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pdt/2014 Tanggal 22 Juni 2015 — LEONG JIN CORPORATION PTE. LTD. VS PT.GRIYA ARTHA LESTARI
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
sendiri,tanpa melihat sebab akibat kenapa terjadi permasalahan bisnis yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat khususnya barangbarangyang dipesan tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan bisnis/oemesanan barangbarangkepada Penggugat dengan purchase order (PO) sudah berjalan lamasejak tahun 2000 dan adanya tagihan yang belum selesai dibayarkantergugat atas PO yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, bukankarena wanprestasi, sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi karenakeadaan darurat (force
Register : 23-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.FERRY NONGKA
2.FREDIK KUDIMANG
3.YOPPI ROMPIS
4.CHRISTIA SANDY PALIT
5.JANE HARIBAE
Tergugat:
PT AGUNG UTARA SAKTI
129 — 25
1.FERRY NONGKA
2.FREDIK KUDIMANG
3.YOPPI ROMPIS
4.CHRISTIA SANDY PALIT
5.JANE HARIBAE
Tergugat:
PT AGUNG UTARA SAKTI
129 — 25
Bahwa menurut Pasal 164 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekera/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 B/PK/PJK/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa keputusan sebelumnyatersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan tidakmenganut asas the binding force of precedent (tidak terikatpada putusan sebelumnya);Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berkesimpulan bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi PajakPertambahan Nilai (PPN) Keluaran sebesar Rp19.070.109.584,00nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
425 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
425 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab yang berhak dan berwenang untukmenentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)Hal. 104 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12.
Sebab yang berhak dan berwenanguntuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan KesalahanHal. 180 dari 193 hal. Put.
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR Tanggal 4 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
278 — 133
278 — 133
denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalamhal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalamhal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force