Ditemukan 5693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN
61 — 13
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa Dasar penugasan melakukan penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas perkara tersebut adalah adanya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
90 — 12
  • menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
166 — 45
  • Investigasi yang diterbitkan oleh BPKPberdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, danatau kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
    majeure ).Berdasarkan makna keuangan negara sebagaimana penjelasan/ jawaban di atas,kerugian keuangan negara adalah: e Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajibannegara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menjadihak negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dariketentuan atau seharusnya tidak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
239 — 84
  • Kewajiban PPK/Pemilik Pekerjaan tersebut tidak perlumenunggu audit BPK;Bahwa ketentuan mengenai addendum boleh dilaksanakan jika dalamkeadaan force majeur dan tidak merubah lingkup pekerjaan. Tapi jikapenambahan seenaknya sendiri, maka hal itu tidak diperbolehkan;Bahwa mekanisme addendum harus didahului dengan rapat dannegosiasi, dan setelah dirasakan perlu addendum, maka ditandatanganikontrak addendum.
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Waris Islam
Register : 24-03-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 11-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 82/Pdt.P/2011/MS-BNA
Tanggal 12 April 2011 — - DIREKTUR UTAMA BANK ACEH Kantor Pusat Operasional
155 — 24
  • TGK DILHONG II NO.7 TELP. 28553 TELP. 28553 86,012452 010 02030417932 T.DARWIN,SE JL.KRUENG RAYA COMPLEK CADEK PERMAI 87,796453 010 02030299196 T.SOFYAN, SE AK MM/TASK FORCE JL.PEMANCAR DALAM I NO.5 LAMTEMEN TIMUR LAMTEMEN T 1,942,729454 010 02030332115 TAJUDDIN DESA MNS KRUNG KEC. INGIN JAYA ACEH BESAR ACEH BES 193,162455 010 02030521449 TANTAWI A KADIR JL.PLAMBOYAN NO.2 DSN.MALAHAYATI KEL.LAMPULO 439,941456 010 02030380404 TARMIZI DESA DEAH MAMPLAM LEUPUNG A..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
335 — 76
  • PstBahwa ahli bekerja sebagai Asisten Ahli Unit Kerja Presiden bidangPengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) dansebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi;Bahwa yang mendasari adanya UU TPPU adalahFortyRecommendation dan Financial Action Task Force and MoneyLaundering (FATF) tentang Pencegahan dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa point terpenting UU TPPU adalah adanya beberapa kelemahansehingga menghambat efektifitas penegakan hukum itu sendiri,kelemahankelemahan dimaksud
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
123 — 308
  • Tentang Jangka waktu.Tentang Force Mejeure.Tentang Penyelesaian perselisihan.Tentang Perubahan.Halaman 109 dari 517 Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpga.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
338 — 286
  • kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
98 — 129
  • ketika itubelum di tanda tangani oleh BupatiNatuna dan baru Saudara EDDYSAHPUTRA, S.Pd saja yangmenandatangani NPHD ; Bahwa setelah pencairan danayang saksi tidak ingat tanggalberapa, saksi dipanggil olehSaudara DARMANTO, AK untukkembali membuat NPHD bantuankepada Organisasi segar bugar,yang diganti yaitu :a Nama pihak pertama, yang tadinya yaitu Bupati Natuna SaudaraILYAS SABLI diganti menjadi Saudara DARMANTO, AK.b Ada beberapa isi pasal yang di kurangi, yaitu :1 Tentang Jangka waktu.2 Tentang Force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 07-12-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1477/Pid.B/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.YUDHA P.S., SH., MH.
2.LUMUMBA TAMBUNAN, SH.
3.ENDANG RAHMAWATI, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH
5.SANTOSO, SH.
6.Moh. Januar Ferdian, SH
7.ANAK AGUNG GEDE H., SH.
Terdakwa:
KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS
357 — 150
  • Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
  • 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
  • 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;
  • 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;
  • 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
252 — 359
  • hukum perdata.Bahwa menurut ahli obyek dan subyek yang dibawa ke KPPU berbedadengan Tindak pidana Korupsi.Bahwa apabila seseorang bersekongkol tetapi orang tersebut tidakdihadirkan dipersidangan, tetapi Berita Acaranya dibacakanHalaman 228 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN Tpgdipersidangan tanpa adanya Berita Acara Sumpah, maka terhadapkasus tersebut yang berhak dan menilai adalah Majelis Hakim.Bahwa terhadap keterlambatan suatu barang dalam pengadaan itudiperbolehkan dalam keadaan force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
255 — 198
  • Dibahas tentang Bentuk Peluang Tindak PidanaKorupsi Dana bergulir antara lain:a Perencanaan penganggaran yang tidak jelas ;b Proposal dan Pertanggungjawaban fiktif; c Pemotongan/penggelapan dana oleh panitia;d Realisasi yang tidak sesuai peruntukan; e Penerima dana yang sama (double);f Force major sabagai alasan tidak bisa membayar;g Penyuapan/pemerasan dalam penanganan kasus dana bergulir ; Oleh karena itu diharapkan LPDBKUMKM dan Mitra bisa taat asas hukum dan tidakmelakukan tindakan penyalahgunaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
240 — 111
  • Prinsip tersebut termuatdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan padaperintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harusdidukungBahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai, ataupun karena force majour.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
171 — 47
  • negara adalah BPK RI dan BPKP bukan Penuntut Umum;Bahwa Menurut pendapat saksi ada batasan kesalahan terdakwa jika dilihatdari tupoksinya dan dilihat dari Fungsinya jika terdakwa menjalankantugasnya sesuai Tupoksinya maka yang bersangkutan benar jika tidak sesuaidengan Tupoksinya maka yang bersangkutan salah;Kemudian ahli akan menambahkan keterangan dipersidangan yang menerangkanbahwa:Bahwa hukum pidana berbicara secara teori hukum pidana;Bahwa seseorang tidak bisa dihukum pidana dikarenakan :Ada Force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
319 — 48
  • Condition of economy (kondisi ekonomi)Bahwa yang diperhatikan adalah kondisi diluar KOHIPPI yang manaterlihat tidak ada keadaan force majeur yang akan menghambatKOHIPPI untuk membayar jika diberikan kredit Bahwa benar tahapantahapan terkait pemberian kredit modalkerja dari BJB kepada KOHIPPI senilai Rp.17.500.000.000,(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2012adalah:1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3947 — 6343
  • sehinggamenghambat fungsi sosialnya.Suatu perlakuan yangmembedakan, pengucilan, pembatasan yangbertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangipengakuan, perolehan atau pelaksanaan hakhakasasi manusia dan kebebasan mendasar;e Bahwa dalam diskriminasi yang jelas bila satu, apabilaada 3 anak dimana 2 anak saat orang tuanya lengkapmempunyai kendaraan lengkap sedangkan 1 anakhanya ibu saja sehingga tidak mempunyai kendaraan,tidak ada pembantusehingga bantu orang tua, maka disini tidak ada diskriminasitetapi force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
203 — 303
  • informasi, sehingga dengandokumen tersebut dapat diindikasikan kerugian NegaraBahwa Ahli menerangkan Kerugian Negara merupakan akibat dariperbuatan melawan hukum, jadi kalau ada Kerugian yang ditimbulkan olehNegara tetapi tidak merupakan perbuatan melawan hukum, bukanlahmerupakan Kerugian Negara, misalnya pada saat Tsunami banyak assetasset Negara yang hancur dan pasti Negara mendapatkan Kerugian tetapiitu bukanlah merupakan Kerugian Negara karena itu bukanlah perbuatanmelawan hukum itu adalah force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 10-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.RUDY IRMAWAN, SH., MH
3.SUGENG HARIADI, SH., MH
4.FADJAR, SH., MH
Terdakwa:
PUTRI CANDRAWATHI
1590 — 430
  • SERI D77656696 BERIKUT 1 (SATU) BUAH ADAPTOR DVR
26. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA MERAH MERK SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB NO. SERI BN210957014Z SDCZ71-064G
27. 1 (SATU) BUAH DVR MODEL 8708 HV NOMOR SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
28. 1 (SATU) BUAH HARD DISK WARNA MERAH MERK ADATA KAPASITAS 2TB NO. SERI AHV300-2TU31-CRD;
29.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
ZAINAL FIKRI, S.KM., M.SC.
81 — 61

  • 2 (dua) Unit Phantom Pertolongan Persalinan, Merk Gaumard, Type S554.100 dengan perangkat pendukung:

    • 2 (dua) Unit Boneka bayi/manikin Newborn dan kelengkapannya;
    • 2 (dua) Unit Computer Merk Dell, Inspiron 15 3000 Series (laptop);
    • 2 (dua) Unit Virtual Monitor Merk Dell, Ispiron 24 5459 Series (komputer) dan perangkat/dudukan;
    • 2 (dua) Unit Wifi Router D-Link N 300;
    • 2 (dua) Unit Ear Force Z11 PC
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1010 — 3277
  • Sandipala (Paulus Tannos)tanggal 2 November 2011. 15232 (dua) lembar hasil cetakan, bertuliskan Spesifikasi FisikBlangko EKTP. 15241 (satu) bundel dokumen Mekanisme Pendistribusian danPenyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 15251 (Satu) lembar fotokopi Data Realisasi Pekerjaan PenerapaneKTP (dengan coretan tangan tinta warna hitam) 1526 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PerumPercetakan Negara RI Nomor 12/KEPB/I/9/2013 tentangPembentukan Tim Percepatan (Fast Force) PenataanDokumen Pekerjaan
    Pura Barutama dan tindak lanjutnya, StrukturOrganisasi, dan lainlain yang bersifat strategis tanggal 26Agustus 2013. 48931 (satu) bundel Notulen Rapat Tim Percepatan (Fast Force)Penataan Dokumen Pekerjaan Penerapan Kartu) TandaPenduduk Elektronik tanggal 23 September 2013. 48941 (Satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Hasil RapatKoordinasi Perum Percetakan Negara RI tahun 2013 tanggal2730 September 2013 48951 ( satu) lembar copy Pointers Bahan Rapat Intern DewanPengawas tanggal 01 Oktober 2013
    Sandipala (Paulus Tannos)tanggal 2 November 2011. 15232 (dua) lembar hasil cetakan, bertuliskan Spesifikasi FisikBlangko EKTP. 15241 (satu) bundel dokumen Mekanisme Pendistribusian danPenyerahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 15251 (Satu) lembar fotokopi Data Realisasi Pekerjaan PenerapaneKTP (dengan coretan tangan tinta warna hitam) 15261 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PerumPercetakan Negara RI Nomor 12/KEPB/I/9/2013 tentangPembentukan Tim Percepatan (Fast Force) PenataanDokumen Pekerjaan
    Pura Barutama dan tindak lanjutnya, StrukturOrganisasi, dan lainlain yang bersifat strategis tanggal 26Agustus 2013. 48931 (satu) bundel Notulen Rapat Tim Percepatan (Fast Force)Penataan Dokumen Pekerjaan Penerapan Kartu) TandaPenduduk Elektronik tanggal 23 September 2013. 4894 1 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Hasil Rapat Halaman 1064 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.