Ditemukan 5693 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
573 — 239
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
573 — 239
Maksudnya, apakah mengacu pada good governmentgovernance atau good corporate governance.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadiantara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yangseharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
480 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sistem Hukum Pembuktian Negara Indonesia tidak menganut asas"binding force of precedent" atau "stare decisis" yang mengharuskanhakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, walaupun putusan tersebut sudah menjadi jurisprudensi tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutmajelis hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai adanyaHal. 1107 dari 1111 hal. Put.
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
100 — 122
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
100 — 122
peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat
Menimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum penyalahgunaan wewenangkesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia force
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
183 — 24
183 — 24
pastijumlahnya sebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ( force
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
120 — 25
120 — 25
pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ( force
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
150 — 11
150 — 11
PN.Pdgjumlahnya sebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ( force
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka setiap persoalanbaik itu timbul perselisihan atau dispute terhadap halhal yang diatur dalamperjanjian kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masatransisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa(force majeur), pengakhiran, perpajakan, masa berlakunya perjanjian dan lainlain yang diperlukan telah tertuang/dituangkan dengan jelas pasal demi pasaldalam perjanjian kerjasama incasu.Bahwa dalam persidangan tidak satu orangpun saksi yang menerangkanbahwa Terdakwa
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
295 — 94
pribadi Manteritersebut, karena kata kunci dari dana operasional manteri tersebutadalah dukungan terhadap tugastugas pokok dan fungsi sebagaiseorang menteri.Ahli menerangkan terhadap keuangan negara seorang Manterimempunyai diskresi tersendiri, namun diskresi tersebut terjadi dalamhal terjadi keadaan yang luar biasa yang biasa di kenal juga denganforce majeur, jadi prinsipnya setiap kegiatan pemerintah mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari rakyat itu hanya bisa di langgar ketikaterjadi kondisi force
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana
- Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
290 — 126
pribadi Manteritersebut, karena kata kunci dari dana operasional manteri tersebutadalah dukungan terhadap tugastugas pokok dan fungsi sebagaiseorang menteri.Ahli menerangkan terhadap keuangan negara seorang Manterimempunyai diskresi tersendiri, namun diskresi tersebut terjadi dalamhal terjadi keadaan yang luar biasa yang biasa di kenal juga denganforce majeur, jadi prinsipnya setiap kegiatan pemerintah mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari rakyat itu hanya bisa di langgar ketikaterjadi kondisi force
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
629 — 273
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
629 — 273
File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R Verbatim warna putih, nomor kode: MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang betuliskan dan bertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019
1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive Serial Number 4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kode tulisan B1151124730D SDCZ71-008G MADE IN CHINA D33724