Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah suara suala sikala soala
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs, ENOS YANSEN AKASIAN;
153 — 47
  • pengadaanMebeulair yang berakibat munculnya 2 harapan keuntungan antara 56(Lima puluh Enam) Rekanan dalam 3 pekerjaan dan harapankeuntungan oleh Vincent menimbulkan potensi bahwa Negara tidakmemperoleh manfaat yang setara dengan Uang yang telah dibayarkandalam proyek termaksud, sehingga ada Neraca KetidakSeimbanganantara Laba dan Rugi dari segi manfaatnya ; Menimbang, bahwa dengan adanya potensi Neraca Keuangan yangtidak seimbang tersebut, maka berpotensi merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara dalam skala
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penipuan
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
282 — 194
  • IndraBudiman (DPO) juga telah menjelaskan hal tersebut kepada saksi ANTIGANTIRA karena pembelian Condotel tersebut dalam skala besarsebanyak 150 Unit, dengan berbagai penawaran keuntungan ataspembelian condotel kepada pihak ketiga dengan harapan akan mendapatkeuntungan yang besar atas penjualan Condotel tersebut;Bahwa saksi sebagai Direktur Proyek PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
RIDWAN SETIAWAN, SH Bin ZARKASIH
168 — 117
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
MUSTAPA
177 — 136
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2 ;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 26-05-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 329/Pid.B/2023/PN Btm
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
2.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
3.NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Budi Sudarmawan
211 — 0
  • JUNAEDI dengan luas +- 43,66 Hektar dengan Skala 1:15.000
  • Salinan Surat Klarifikasi Lahan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 September 2018
  • Salinan Permohonan Pemutihan Kawasan Hutan di Kelurahan Sambau Kec.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
524 — 460
  • Klungkung.Bahwa pada waktu itu belum dibuatkan perjanjian/kesepakatan tertulis antara pemilik tanah dengan pihakPemda Klungkung, waktu itu saksi memberikanmasukan agar dibuat Risalah hasil Rapat ditambah fotofoto, pen nhar:pemili/wakil pemilik dengan Panitia Pembebasan Tanah,SK Pembayaran Ganti Rugi dan sampai saat ini belumdibuat karena saksi selakupemilik tanah belum pernahmenandatanganidokumensepertiyang diberitahukantersebut;Bahwa luas keseluruhannya awalnya adalah 10 Ha,tetapi setelah dihitung dari skala
    lalu saksilangsung diminta oleh Klian Subak Gunaksa I WAYANMARDIKA untuk membantu menentukan batasbatastanah di lokasi tersebut;Bahwa kemudian Klian Subak Gunaksa I WayanMardika memberikan saksi data berupa gambar/peta danDaftar Nama Pemilik Tanah yang tanahnya kena rencanapembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermagaGunaksa lengkap dengan nomor persil dan nomorbloknya;Bahwa selanjutnya berpedoman dari gambar dan datayang diberikan tersebut, lalu saksi bekerja dengan caragambar tersebut saksi skala
    kemudian saksi cocokangambar dengan luas masingmasing kepemilikan, jadikalau dalam dokumen kepemilikannya luasnya misalnya2500 m2 maka dibuat gambar sesuai dengan bentuktanahnya dengan skala yang disesuaikan dengandokumen tersebut, setelah itu barulah dihitung luas yangkena sesuai gambar rencana jalan dan dermaga;Bahwa hasil pekerjaan saksi buat tertulis berupa Petarekontruksi penunjukan batas tanah Yang Terkena Jalandan Dermaga Gunaksa, kemudian saksi serahkan kepadaKlian Subak I WAYAN MARDIKA
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 25 Mei 2016 — Ir. MUHAMMAD ZUHRI, MM Bin SAMSURI
106 — 24
  • pengajuan bantuan kePropinsi Jateng untuk pembangunan gedung perawatan, pada tanggal 7Oktober 2011 pihak RSUD Rembang membuat surat proposal pengajuanbantuan ke Kemenkes melalui Dinkes Propinsi Jateng untuk pembangunangedung IBS ( Instalasi Bedah Sentral ) Pada sekitar bulan Oktober 2011pihak RSUD Rembang koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkestentang perubahan pengajuan proposal bantuan yang awalnya untukpembangunan gedung IBS menjadi gedung perawatan karena kebutuhanyang lebih mendesak dan skala
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
344 — 365
  • Selanjutnya usulan saksibawa ke Musyawarah Desa untuk dibahas dan disetujui dimana tidak semuausulan disetujui karena dilihat skala prioritas dan anggaran yang tersedia;Bahwa tujuan Musdes untuk memusyawarahkan kegiatan yang akandilakukan oleh pemerintah desa;Bahwa melalui penyerapan aspirasi masyarakat dan pengusulan kegiatantersebutlah peran saksi dalam penyusunan APB Desa;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pendamping desa dalam halpengelolaan dana desa;Bahwa awalnya saksi ke kantor seminggu
    kebutuhan yang akan digunakan bersama Kepala Desamencairkan uang dengan slip penarikan yang ditandatangani Kepala Desa;Bahwa apabila penarikan nilai kurang dari RP.24.000.000, pernah 2 (dua)kali kuranglebihnya tapi sudah ditndatangani Kepala Desa diantar oleh staffpembantu;Bahwa uang keluar yang membawa uang adalah terdakwa kemudianterdakwa memanggil Kasi/Kaur sesuai perintah Kepala Desa;Bahwa ada yang Kepala desa untuk ditipkan Bumdes penyerahan di ruangKepala Desa dengan Kasi Pembangunan yang skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
59 — 16
  • Bahwa benar Terkait dengan dana BOS sesuai singkatannya merupakan danaBantuan Operasional Sekolah dalam skala Nasional yang diterima Madrasahlotidaiyah (MI) Al Hidayah, sepengetahuan saksi dipergunakan untuk 10 %untuk perpustakaan, 90 % membayar gaji guru & karyawan dibagi menjadi 13bulan, 12 bulan gaji reguler dan gaji ke 13 untuk hari raya, karena Terdakwa Drs.H.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
175 — 64
  • kegiatanBidang Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 8 Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2016 yang berbunyi prioritas penggunaan penggunaan DanaDesa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa,dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitaswarga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatanpendapatan, serta perluasan skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
100 — 37
  • Pino Raya berikut harga satuan masingmasingbarang dituliskan pada kolom Harga pada Lembar Formulir PenawaranPengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No NamaBarang/ Spesifikasi Volume Satuan HargaSatuan Jumlah HargaJasa TeknisMinimal1 Mesin jahit 30 Buah Rp.1.400.000) Rp.42.000.000Butterfly2 Mesin Obras 6 buah Rp.1.350.000 Rp.8.100.000Butterfly3 Kertas skala 40 buah Rp.4.000 Rp.160.000bolak balik4 Buku Polal 40 Buah Rp.15.000 Rp.600.000Kostum5 Karbon jahit 300 Lbr Rp.6.000 Rp.1.800.000warna6 Meteran
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2301 — 659
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Mengingat tugas KPK sebagaimanaditentukan oleh undangundang meliputi suatu skala yang sangat luas, danbukan hanya berhubungan dengan tugas penegakan hukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
154 — 272
  • Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakatdan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya,oleh karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola"Extra Ordinary,Halaman 309 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgb. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yangbaik;c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
746 — 1746
  • hubunganperdata.Bahwa frekuensi 2,1 GHz dilelang dikarenakan pada saat itu sudah adapenyelenggara sebelumnya, dan nilainya di bawah yang semestinya,sehingga penerimaan negara lebih kecil, maka dilakukan lelang agarpendapatan negara lebih optimal.Bahwa dilelangnya frekuensi 2,1 GHz karena kelangkaannya.Bahwa kelebihan frekeunsi 2,1 GHz dapat memberikan layanan yanglebih bagus, misalkan 2G hanya bisa memberikan service SMS danVoice, sedangkan 3G bisa dilakukan dengan data dalam bentuk visualatau dalam skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI
269 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASLI YAKIN, M.Si.. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;Hal. 87 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid. Sus/20183 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
    ASLI YAKIN, M.Si. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1235/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1192 — 1200
  • Abu Tour dan juga adayang dibayar tunai.Faktur yang telah lunas distempel lunas, sedang yang belum lunas tidakdistempel.Bahwa Abu Tour memberi paket murah karena membeli dalam skala besar.Bahwa ketika ada maklumat diwajibkan untuk menambah bayaran sebesarRp1 5.000.000.Saksi sebagai membership telah mengalami kerugian sebesar Rp.12.810.070.000.Bahwa dari 400 jemaah yang belum berangkat sudah membayar lunas.Saksi.112Bahwa untuk membayar uang jemaah saksi menstranfer kerekening AbuTour.Bahwa jemaah
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
93 — 26
  • Narkotika.Bahwa komisi dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaludiskusi mengenai pendidikan, dalam proses pembahasan dengan mitradiawali dengan nota pengantar KUA PPAS dari Gubernur yang didalamnyatelah terdapat Pagu Indikatif, nota pengantar disampaikan di paripurnaDPRD, DPRD kemudian menyusun jadwal pembahasan internal knususKUA PPAS, kemudian dilakukan pembahasan antara Badan Anggarandengan TAPD, membahas berapa kirakira uang yang akan digunakan,dilakukan perubahan plafon sesuai skala
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
167 — 50
  • melakukan sosialisasi secara maksimal kepada terdakwa danmasyarakat penerima serta tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinyasehingga Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya kurang memahamimengenai dampak dari perbuatannya dan juga terdakwa saat melakukanperbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Majelis Hakimberpendapat perbuatan terdakwa memiliki aspek dampak rendah karenaperbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 4 Mei 2016 — I WAYAN SUARSA,SE
136 — 83
  • kelebihan sisa targetnya yaitu:Realisasi pendapatan () Realisasi Belanja = SisaPNBPRp.29.722.596.000 () Rp.20.876.052.030 = Rp. 8.855.390.030,artinya bahwa di tahun anggaran 2009 ada asumsi sisa PNBP sebesarRp. 8.855.390.030.Dari sisa PNBP tersebut kemudian berdasarkan hasil diskusidengan pimpinan universitas dan Tim Sistem PerencanaanPenyusunan Program dan Penganggaran (SP4) saksi susunrencana penggunaannya dengan metode yaitu:Berdasarkan asumsi kelebihan target PNBP 2009 sebesarRp.8.855.390.000Dibuat skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
385 — 483 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Yakin, M.Si. selakuCamat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincianbiaya sempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaansebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal a.n.HAMIDAH, yang ditandatangani oleh Drs.