Ditemukan 902 data
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
186 — 53
APBD Perubahan Tahun 2018.Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :e Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.e Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.e Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD
Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KASIM alias KASIM
96 — 69
ULPterkait pengangkatan saksi sebagai sekretaris Pokja pada paket lelangpembangunan peningkatan puskesmas non perawatan menjadi puskesmasperawatan Bobolio TA. 2016 lalu diserahkanlah dokumen lelang kepadapanitia Pokja dari ULP untuk selanjutnya dilakukan pembukaan pendaftaranpelelangan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kab.Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai pada bulanAgustus tahun 2016, bertempat di Langara menggunakan media internetjaringan wifi pada kantor DPKAD
138 — 27
Banggai.Selaku Pengguna Anggaran, jika dari PPK (Pejabat Verifikasi Keuangan)sudah memberikan persetujuan untuk pencairan uang dalam bentuk parafkemudian selaku Pengguna Anggaran menyetujui untuk permintaanproses pembayaran ke DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan AsetDaerah). Setelah ada persetujuan dalam bentuk SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) kemudian uang itu diterima oleh Bendahara Pengeluarandi Setda Kab. Banggai.
proses administrasi melalui panitia itu berdasar SuratHalaman 130 dari 261 Putusan No 5/Pid.SusTPK/2017/PN PalKuasa dari IMRAN USMAN yang kemudian diperkuat dengan akta notaris.Bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apakah uang yang diserahkansaudara ISNAENI LAREKENG, SH, M.Hum selaku PPTK sewaktumelakukan pembayaran atas ganti rugi tanah kepada TerdakwaHASANUDIN DATU ADAM sebesar Rp.973.000.000,(Sembilan ratustujuh puluh tiga juta rupiah), karena setelah selesai proses permintaanpembayaran kepada DPKAD
92 — 13
Bahwa mengenai kerugian Negara sekitar Rp. 55.000.000, (lima puluh limajuta) kemudian dana sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saksiperintahkan kepada Ali Rahman disetor ke Pemda yaitu ke Dinas PengelolaanPutusan Nomor 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 118 dari 183Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk penetapan anggaran danpenetapan APBD tersebut bukan rahasia umum lagi, sedangkan terhadap sisadana Rp.25.000.000, Terdakwa tidak mengetahuinya karena bendahara tidakmenyebutkan dikemanakan
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
148 — 87
bertanya kepada terdakwa tentangdana yang tidak saksi terima karena saksi takut ;Bahwa saksi membuat laporan rangkap 4 (empat) yangdikirim ke Camat, Inspektorat, Pemerintah Kabupaten danarsip ;Bahwa BPD tidak diberi laporan ;Bahwa yang merancang APBDes adalah saksi ;Bahwa tugas saksi sebagai koordinator PTPKD adalahmengawasi tetapi tidak pernah difungsikan dan hanyadikantor Saja ;Bahwa mekanisme pencairan dan ADD dan DD adalahmembuat rancangan penggunaan anggaran yang diajukan keDPKAD yang selanjutnya DPKAD
Bahwa pekerjaan rabat gang dikerjakan oleh CV TamboraJaya ;Bahwa tidak ada lelang karena di Desa Doropeti hanya adasatu rekanan yaitu CV Tambora Jaya ;Bahwa perencanaan AD/ADD melibatkan elemen masyarakatBahwa tidak benar terdakwa tidak membagi tugas kepadaaparat dan tidak benar kalau aparat desa tidak dilibatkandalam kegiatan ;Bahwa pencairan dana melibatkan Kepala Desa, bendaharadan Sekretaris;Bahwa pekerjaan tahun 2015 sudah diselesaikan ;Bahwa mekanisme pelaporan dokumen dilaporkan keCamat, DPKAD
55 — 45
;Bahwa yang menandatangani pengajuan pembayaran CV.ViefarMediatama adalah Terdakwa ;Bahwa pengajuan pembayaran diajukan kepada saksi Dr.Toha ,M.Pdselaku PPK, kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPTK untukdiperiksa kelengkapannya ,apabila lengkap diserahkan kepadaBendahara ;Bahwa kemudian Bendahara mengeluarkan SPP,kemudian diterbitkanSPM untuk ditandatangani saksi Dr.Toha ,M.Pd selaku PPK kemudianke DPKAD untuk diterbitkan SP2D kerekening CV.Viefar Mediatama ;Bahwa seingat saksi ada 22 (dua puluh
ANDHI GINANJAR, SH., MH.
Terdakwa:
Albert Zefanya Nompetus
84 — 52
Daerah Kabupaten Kupang memproseshasil pajak dan retribusi daerah) Tahap Tahun 2016, denganmenerbitkan surat: PenandatangananJabatan Uraian Nomor NilaiNama SPPpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPP0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016 644.942.220,00 Marselinus Kehik, SE Bendahara Pos Bantuan SPMpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPM0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016644.942.220,00Krispinianus PatmawanPenggunaAnggaran/Kadis DPKAD
116 — 135
SPM : 0055/SPMLS/DPKAD/2009 tanggal 04 September 2009, 3 (tiga) Lembar (Asli) ;Satu set Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karo Nomor :900/4222/DPPKAD/2009 tanggal 04 September 2009 (asli) ;Satu set Surat Keterangan Pengajuan SPPLS Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.
143 — 47
Bone Bolango untukmenyusun RKASKPD yang tidak di bahas terlebin dahulu oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) serta dalam pembuatan RKA Bantuan Sosial padaSKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten BoneBolango tahun 2011 tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosialyang seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 45 ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Bantuan
Bahwa dalampembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkankepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkan olehKeputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2)Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang berbunyi : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan
Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidakberdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkanoleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2)Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang berbunyi: Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
115 — 38
puluh enam juta tigaratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yangmerupakan kompilasi bunga deposito dari beberapa bulan sebelumnya, tapisetelah itu tidk ada lagi;Bahwa ada 3 lembar bilyet deposito itu dipegang oleh terdakwa dengan nilaimasingmasing 2 (dua) lembar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah)dan 1 (satu) lembar Rp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah)kemudian saksi minta kepada terdakwa dan selanjutnya saksi yangmemegangnya, tapi sekarang yang saksi (DPKAD
Daerah yang ada di Bank Kalimantan Tengah ke rekening giroyang ada di BTN, tapi berapa kali transfernya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa pembukaan rekening giro di BTN oleh terdakwa atas nama PemdaKabupaten Katingan adalah saran dari BTN, Katanya buka dulu giro barumasuk ke deposito, sehingga pembukaan rekening giro itu. dimaksudkanuntuk menampung transfer dana dari rekening Pemda Katingan di BankKalimantan Tengah, tapi kemudian beberapa kali ditarik oleh PT.ZanasfarMandiri; Bahwa saksi selaku DPKAD
120 — 41
Persetujuan Dewan.Setelah diteliti lengkap, kemudian dibuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) kepada Pengguna Anggara (PA/Sekda) melalui PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan/Kasubag Keuangan Sekda), untukselanjutnya dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) ke DPKAD(Bendahara Umum Daerah/BUD), kemudian dibuatkan SP2D ditujukankepada Bank BJB.
SITI PURWATI, SH.
Terdakwa:
HERI WIDODO, S.Pd
111 — 16
- Surat Pengembalian SPM (Penolakan) Nomor: 900/138/DPKAD/2014 Tanggal 23 Desember 2014 (Asli).
- Faktur Pajak (Asli).
- SP2D Nomor: 08910/LS/2014 Tanggal 29 Desember 2014 (Asli).
- SK. Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor:189 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur (Photo Copy).
- Fotocopy DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab.
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT
128 — 54
;Bahwa proses pencairan Dana bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3Pada Tahun 2018 Sub Bidang Belanja Daerah Bidang PerbendaharaanBadan Keuangan dan Aset Daerah di DPKAD Kab. Majalengka khususnyauntuk Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagaiberikut :a.
238 — 155
dugaan tindakpidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPDDinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten MalukuBarat Daya Tahun Anggaran 2012;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkaradugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunankonstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD KabupatenMaluku Barat Daya Tahun 2012;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD
SusMaluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi sertakewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentangPerbendaharaan adalah :Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;1. Menyiapkan kebijakan dan pedomanpedoman pelaksanaan APBD;2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;3. Melakukan pengendalian pelaksaan APBD;4.
61 — 56
milyar dua ratus empatpuluh lima juta delapan ratus empat puluh dua riburupiah ) ;Yang menunjuk panitia pengadaan barang adalahPPK (Pejabat Pembuat Komitmen ;Setahu saksi anggaran yang sudah dicairkan yaituuang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.373.752.600. dan termin Il yaitu 70 % dari nilaikontrak sebesar Rp. 498.336.800,Bahwa syaratsyarat administrasi dalam pencairandana/anggaran dan lengkap baru dilakukanpengajuan surat perintah pembayaran (SPP) keDinas pendapatan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
383 — 674
persidangan di bawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SANADJIHITU SANGADJI, SUNARTISETYANINGSIH, dan JUDI TETRAHASTOTO.Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SANADJIHITUSANGADJI, SUNARTI SETYANINGSIH, dan JUDI TETRAHASTOTO.Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa SANADJIHITU SANGADJI membawa tas.Bahwa Pada tahun 2019 Saksi bertugas sebagai ajudan Bupati SAIFUL ILAH.Bahwa Bahwa Saksi sebagai ajudan sejak tahun 2011 sampai dengan SKterakhir DPKAD
Hal itu Saksiketahui dari hasil evaluasi secara periodik Bagian Pengadaan dan DPKAD saatekspose pengadaan.Bahwa Perkembangan lelang di ekspose periodik juga ke Bupati Sidoarjo danSaksi selaku Sekda sehingga Saksi pun mengetahui perkembangan lelang dilingkungan Pemkab Sidoarjo.
212 — 66
Kali Anget No. 158 Tanjung Perak Surabaya ) jenis bahan tambang, biji mangan, biji timbal ; Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kab Lumajang sejak Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ; Bahwa tugas saksisebagai Kepala DPKAD antara lain : e Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; e Melaksanakan fungsi BUD ; e Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ;Bahwa DPKAD mendapat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umumKab.
32 — 7
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah berkasberkas sudahlengkap dibuatkan SPP tersebut dengan ditandatangani oleh PPTK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara pengeluaran setelah SPP terbitdibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) setelah SPP dan SPM terbit kemudian rekanananmengantar SPP dan SPM ke Dinas PKAD (Pendapatan Pengelolaan keuangandan Asset Daerah) Pemkab Banjar kemudian SPP dan SPM diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPKAD
60 — 18
Saksi NYAMEI TUMBAI : dibawah janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;" Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2014 2015,sekarang saksi Kadis Dukcapil ; Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala DPKAD adalah melakukanintensifikasi dan eksistensi pendapatan dan membantu KepalaDaerah dalam bidang pendapatan daerah ; Bahwa wewenang saksi adalah
204 — 58
KKK/VII/2009 Penawaranatas paket Pengadaan Barang Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan RSUDSekarwangi Kabupaten Sukabumi APBD Tahun Anggaran 2009 ;(satu) lembar Fotocopy surat dari Direktur Rumah Sakit Nomor 900/323/PP Tanggal29 Mei 2009 perihal Pergeseran DPA yang ditujukan kepada kepala DPKAD KabupatenSukaburni berikut lampirannya berupa !