Ditemukan 9692 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin dokking damrin doris doren dakrin dokris doirin dorin dekrin dikrin
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
ANDERIAS ATIUPBESI
126 — 49
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituTerdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-08-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 200/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. Syahgiman Siregar
58 — 17
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang;Di mana unsur Dengan sengaja dimaksud disini memberikesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukankejatahan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkandalam unsur kedua seperti tersebut di atas;Dari
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS
155 — 123
  • 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
193 — 110
  • tersendiri oleh Tergugat 8 adalahHal 10 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 1292/Pdt G/2019/PN Dps19.20.21,perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian, karenadibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimanaditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan syarat sahnya suatuperjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
609 — 540
  • Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin/pendapat ahli hukummaupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yang ditentukandalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat subyektif karena berkaitandengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektif tersebut tidakterpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar),sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikan sebagai syaratobyektif, yang mana jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itubatal demi hukum
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 06-09-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 09/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 30 Agustus 2012 — Suawa J. Daniel
101 — 22
  • Subsidair telahterpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadaTerdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu danharus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secarasah dan meyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsisecara bersamasama;Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya mohonhukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa dalam dokrin
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidair atasdiri Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap keberatan yangdisampaikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya ,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa dalam dokrin Hukum Pidana dan didalamPerundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada Pidana tanpa kesalahan ( geen straf zonder schuld)) ;Menimbang, bahwa dari ketentuan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
122 — 50
  • Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN BnaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mayjelis Hakimberpendapat keterangan Ahli tersebut tidak jelas sepanjang mengenai apakahuang yang telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp200.605.000,00 (duaratus juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah uang Negara atau bukan bukanuang negara, sehingga keterangan Ahli tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pendapat Jaksa PenuntutUmum yang mengambil pendapat beberapa ahli hukum (dokrin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
237 — 311
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan tersebut di atas,maka jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalahtidak berdasarkan hukum (onrechtmatig of ongeground) yang manasesuai dengan Dokrin yang dikemukakan oleh PROF.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — JHON MANUEL MANOPPO, S.H. Bin BERNAD MANOPPO
110 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti Petunjuk yang cacat hukumpula, sehingga pada akhirnya dihasilkan kesimpulan bahwa unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telahterpenuhi (tentunya secara spekulatif dan kontroversial pula) ;Semestinya bilamana Judex Facti raguragu terkait penilaiannyaterhadap suatu alat pembuktian, sudah seharusnya Judex Facti mengambilsikap untuk lebih memberikan keuntungan bagi Terdakwa sesuai dengan azashukum yang berlaku universal Jn dublio pro reo sebagai wujud penjabaranatas dokrin
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
APLONIA NABUASA
110 — 55
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituTerdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — WAHYU HIDAYAT, SE
76 — 19
  • Yk.Y Pasal 3 unsurnya setiap orang, dengan tujuan, memperkaya diri sendiri atauorang lain, cara mempergunakan kesempatan dan dapat merugikan keuanganNegara; Dalam kedua Pasal tersebut tidak dise butkan unsur sengaja atau la lai; Dokrin tidak mengajarkan bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesenga jaan; Untuk membuktikan unsur kesengajaaan tersebut bebannya ada di Penuntut Umum;Dalam Pasal 2 tidak menyebutkan adanya kesalahan sedangkan Pasal 3 ada katadengan tujuan yang artinya maksud dari pelaku
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
YUSUF MANU
129 — 61
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu :Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-07-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 201/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 24 Juli 2012 — Harry Jusman
70 — 19
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang;Dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dan didasarkan pada faktafaktahukum selama berlangsungnya persidangan perkara ini sertadihubungkan dengan unsur pasal ini,
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
429 — 1406
  • DOKRIN MULIADY, S.H., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah,beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor. 10 PalangkaRaya;10. SAMSURI, S.H., Jaksa Pengacara NegaraKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi Nomor : SK06/0.2/Gtn/02/2020tertanggal 03 Februari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
155 — 62
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu: Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahnwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN RANAI Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran
Tanggal 3 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
MAZLAN ALIAS LAN BIN H USMAN
341 — 369
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua) yaitu kesengajaanberupa kehendak (maksud) dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul);Menimbang, bahwa dari 2 (dua) istilah inilan dokrin mengenaikesengajaan ini berasal sehingga terdapat 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
69 — 58
  • Artinyatelah jelas dan tegas secara formil tanah aquo bukan tanah milik PARAPENGGUGAT.Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunyaHukum Acara Perdata Indonesia, halaman 111, Penerbit Leberty, Yogyakarta,1997, menyatakan:bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalahkebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana dimana hakimmencari kebenaran materil .Oleh karena dalam hukum
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
388 — 234
  • Pada tataran dokrin yang berkembang dinegara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teoriyang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyakdiadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut Undangundang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamataberdasarkan bunyi Undangundang.
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018
Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
613 — 1459
  • Sedemikian pentingnya arti Logistik ini,sehingga dibuatlah berbagai macam aturan yang berkaitan denganLogistik dalam bentuk prosedur dan prinsipprinsip logistik yang tertuangdalam berbagai buku petunjuk sebagai landasan dokrin seperti: NaskahDinas Staf 4 Logistik, Bujukbin tentang Bekang TNI AD, Bujukmintentang Pendistribusian Materiil/Bekal TNI AD dan lainlain.Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksidan Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta yang jelas bahwa ransumdukungan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -ZULAIHA DAI alias EHA
84 — 40
  • Andi Hamzah, SH, dalam bukuya Pemberantasan Korupsi melaui Hukum PidanaNasional dan Internasional, halaman 149150); w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji apakah perbuatan Terdakwatersebut bisa dipersalahkan berdasarkan norma dan dokrin hukum pidana sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, yaituberdasarkan keterangan para saksi, terutama saksisaksi : Niko Djaini, Beny Rasyid, Nuraida, Jafrin Lintang, Suryati Ahmad, Semuel Massie, Muzna