Penggugat tidak dapat diterima (nietontvakelijke veklaard)" danputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.222/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2015 sudah memperolehkekuatan hukum tetap, karena tidak ada upaya hukum lagi yang diambilbaik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukumtetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali kepengadilan.Pasal 1917

Yang mengacupada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dantanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harusHalaman 34 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid. SusAnak/2019/PN Grtdipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizinpemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanyaataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil bendatersebut .

, tanggal 19 Oktober 1998;e Kemudian terhadap putusan tersebut juga telah ada putusan peninjauankembali sebagaimana putusan PK Nomor 628 PK/Pdt/1998 tanggal 19Maret 2002 dan dinyatakan ditolak, serta terhadap putusan kasasiNomor 3306 K/Padt/1992 tanggal 16 September 1997;Bertentangan dengan asas nebis in idem, dimana dalam objek yang sama dantelah diperiksa dan diadili serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap,namun ternyata diperiksa dan diadili dalam perkara yang objeknya sama pula(vide Pasal 1917

Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu KekuatanSuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.

Penerbit: Sinar Grafika pada halam 42 menyebutkan:sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkanpengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap maka dalam putusan melekat Nebis en Idem.

Putusan Nomor 115/G/2016/PTUNJKT.dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan,Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Hal mana tentang obyek sengketa yang sama tersebut diatastelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan terkait dengan Hakdan Kepentingan Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensidalam hal WARIS ;Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, yang dijadikandasar untuk persoalan ne bis in idem, berbunyi : Kekuatan suatuputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum

dem (Pasal 1917 ayat (2) KUHPer) antara lain soalyang dituntut (digugat) adalah sama dan tuntutan (gugatan) tersebutdidasarkan atas alasan yang sama, serta pihakpihak yang berpekara,dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan)sebelumnya;Eksepsi Turut Tergugat II:1.

SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan R 1917 EA tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan KH 8928 GC tujuan PT. SSS tertanggal 26112011, Slip Timbang kendaraan DA 1892 E tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan K 1435 VB tujuan PT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan KH 9134 GX tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan GCMDT1007 tujuan PT.

SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan R 1917 EA tujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan KH 9149 GC tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan Slip Timbang kendaraan DA 1492 E tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan KH 8783 Gtujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan H 1924 DD tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan KH 9414 GH tujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan G 1837 BD tujuanPT.

SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan F 1917 EA tujuanPT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbangkendaraan H 1924 DD tujuan PT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan KH 9149 GC tujuanPT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbangkendaraan R 1821 DD tujuan PT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan H 1852 BW tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan H 1796 FP tujuan PT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan H 1857 BW tujuanPT.

Nebis in idem.a.Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata mengatur mengenai Nebis InIdem sebagai berikut:Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; danharus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihakyang sama dalam hubungan yang sama pula.

Berdasarkan uraian dari huruf a sampai dengan huruf i maka jelasperkara a quo merupakan Nebis in Idem sebagaimana ketentuanPasal 1917 KUH Perdata.3. Legal Standing Para Penggugat.Para .../112Para Pengqugat tidak memiliki legal standinga. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Para AhliWaris dari Karyorejo Paidi, Sopawiro Parman, Atmo Jamat, Witorejo danNy.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dalamgugatan sekarang secara formil terkandung unsur asas ne bis in idem,sehingga gugatan tidak dapat diterimac) Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 Aprild)1969Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasarioleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namunkarena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta statushukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudahinkracht, maka terhadap

mengajukan perlawanan terhadap obyek harta yangdituangkan dalam putusan perdamaian No. 809/Pdt.G/2020/PA.GM. dan berdasarkanhasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyeksengketa tanah seluas 2.080 Ha atau 20.800 m*, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, makaperkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanyadapat diperiksa dan diputuskan;Menimbang, bahwa dalam perkara yang mengandung ne bis in idem Majelishakim berpegang pada ketentuan pasal 1917

GMMenimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1917 KUHPerdata tersebut dapatdisimpulkan bahwa nebis in idem harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut :a. Gugatan yang diajukan pernah diperkarakan sebelumnyab. Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetapc. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positiv berupamenolakgugatan seluruhnyaatau mengabulkan sebagian/ seluruhnyad. Subyek yang menjadi pihak samae.

Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.

Nomor 152 K/AG/2008bertanggal 15 Agustus 2008;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugatdiatas, Hakim Majelis akan mendeskripsikan aspekaspek mengenai asasNebis in Idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupunpendapat para sarjana;Menimbang, bahwa asas Nebis in Idem dalam bidang perdata, diaturdalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan, Kekuatansesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebihluas dari pada sekedar mengenai

Sugiartha (Penggugat IV);Bahwa berdasarkan AKTA KEMATIAN No. 22/ 1993, Kematian menurutStbld. 1917, No. 130 di Kabupaten Badung, bahwa di Mengwitani padatanggal 9 Maret, 1993, telah meninggal dunia seorang lakilakibernama MADE MINARSA; dengan meninggalkan 1 satu orang Istriyang bernama ARIYAMA (Penggugat ), dan 3 (tiga) orang anak yaituPenggugat Il, Ill, dan IV;Bahwa oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia, makaberdasarkan hukum adat Bali, Penggugat , ll, Ill dan IV adalah sebagaiparaAhli

tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara perdataNomor: 91/Pdt.G/2020/PN Skt. mengandung unsur Nebis In Idem denganperkara Perdata gugatan Nomor: 109/Pdt.G/2017/PN Skt. tanggal 5 September2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 494/PDT/2017/PT.SMGtanggal 10 Januari 2018 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1941K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917

) IIPerkara Nomor: 193/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 13 Juni 2017, gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) III yang telah dicabut oleh Para Penggugatdimana gugatangugatan tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukumtetap (Inkraht van gewijsde)yang kesemuanya dimenangkan oleh Tergugat I;Bahwa dikarenakan gugatan a guo yang diajukan oleh Penggugat adalahperkara yang sama, pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yangsama (tempus dan locus delictinya sama), maka sesuai dengan ketentuanPasal 1917

Bahwa Kriteria ne bis in idem secara jelas diatur di dalam Pasal1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2012, sebagai berikut:Pasal 1917 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukanoleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama

Sehinggadalam perkara a quo berlakulan Asas Nebis in Idem sebagaimanadalam ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusanHalaman 55 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olmmelekat Nebis in Idem.

3Agustus 1995 yang mana hasil dari Putusan Pengadilan tinggi tersebutmenguatkan Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dilakukan upaya hukumkasasi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Nomor32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 telah berkekuatan hokumtetap;Menimbang bahwa apakah Perkara saat ini nebis in idem atau tidakMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1917

Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon inidengan nomor Perkara No. 1256 / Pdt.G / 2020 / PA.Dpk adalahPermohonan yang masuk dalam kategori Ne bis in idem sehingga sudahseharusnya Permohonan tersebut ditolak karena telah diputus dan telahberkekuatan Hukum Tetap tanpa upaya hukum lanjutan dari Pemohon artinyaPemohon telah menerima isi Putusan tersebut.Him. 23 dari 210 him. Put.

DanPasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bahwa suatuputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebihluas daripada sekadar soalnya putusan. Tanpa mempertimbangkan hasilRakernas MA RI tahun 2007, yang menyatakan perkara sengketaHim. 52 dari 210 him. Put.

Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerda (KUHPerdata) Permohonan Cerai Talak yang diajukan olehPemohon ini dengan nomor Perkara No. 1256 / Pdt.G / 2020 /PA.Dpk adalah Permohonan yang masuk dalam kategori Ne bis inidem sehingga sudah seharusnya Permohonan tersebut ditolak karenatelah diputus dan telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa upaya hukumlanjutan dari Pemohon artinya Pemohon telah menerima isi PutusanHim. 54 dari 210 him. Put.

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan atas gugatanyang diajukan dimuka Pengadilan telah memperoleh putusan kemudianputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian haridalam putusan tersebut melekat nebis in idem (perkara dengan materi yangsama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidakdapat/dilarang untuk diadili lebin dari satu kali). Oleh karena itu, terhadapHal. 21 dari 122 Hal.

materi gugatanKonvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karenanya dengan sendirinya menuruthukum gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dalamKonvensi tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijkverklaard, maka pihak PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 1917

in idem, sehingga gugatan baru tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterimaPUTUSAN HUKUMNYA NO.619 K/Pdt/1983 TERTANGGAL 15 JANUARI1985, yang kaedahnya berbunyi :apa yang diugat dan diperkarakan, sama dengan apa yangdipersengketakan dalam perkara No.50/1977 dan ternyata putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek (pihak)maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang,sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977.Oleh karena ituberdasar Pasal 1917

SudiknoMertekusumo, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataIndonesia, Edisi Ke Tujuh, Penerbit Liberty Yogyakarta, CetakanPertama Edisi Kelima 1998, Halaman 21621, sebagai berikut : Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi , bahwa kekuatan mengikat daripadaputusan itu terbatas pada pokok putusan (inderwerp van het vonnis)Olehsiapak dan terhadap siapakah kekauatan mengikat dari putusan itu dapatdiajukan?

Telah diketengahkan dimuka bahwa pada asasnya putusanhakim hanyalah mengikat para pihak (pasal 1917 BW).Yangdimaksudkan dengan para pihak bukanlah hanya penggugat dantergugat saja, tetapi juka pihak ketiga yang ikut serta dalam suatusengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan interventiemaupun pembebasan (vrijwaring) atau mereka yang diwakili dalamproses.Jadi yang dapat mengajukan atau menggunakan kekuatan mengikat dariputusan adalah para pihak.Terhadap pihak ketiga putusan tidak mempunyai

Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa Eksepsi tersebut adalah tidak berdasarhukum acara karena Perkara No 511/Pdt.G/2019 telah dicabut oleh ParaPenggugat sebelum perkara tersebut disidangkan dan pencabutan tersebut telahpula dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No.511/Pdt.G/2019 tanggal 18 Oktober 2019 ;Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa atas adanya Eksepsi Tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917

dan dariReplik Para Penggugat bahwa perkara perdata No.511/Pdt.G /2019 dinyatakandicabut dengan suatu Penetapan, sehingga Penetapan tersebut bukan putusanyang berkekuatan tetap dan juga penetapan tersebut bukan putusan yangbersifat positif, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalamPasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan karenanya eksepsitersebut dinyatakan tidak dapat diterima;2.