,Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Litbang dan Itjen, Bagian Advokasi Hukum Il, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta SelatanHarianto ST., MSP.Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJSA WS, PaluLariang WS.PaluPoso, WS. KalukuKarama, Provinsi SulawesiTengah;Jl. Abdurahman Saleh No. 230, Palu, SulawesiTengah.Ednasari, SH.

,Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Litbang dan Itjen, Bagian Advokasi Hukum Il, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta SelatanMichael Ario, SH., MH.,Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air,Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta SelatanMuhammad Yusuf Gazali, SH.

Adapun penyebabpemecatan tersebut adalah karena suami Penggugat melakukantindakan penyelewengan dana proyek dan biaya perjalanan dinas.Bahwa penyelewengan dana proyek yang dilakukan suami Penggugatditemukan oleh Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan TimInspektorat Jenderal, sebagaimana tertuang dalam Berkas TemuanTim Itjen No.

MAYA LAKSMINITempat Lahir : Jakarta;Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 15 April 1957;Jenis Kelamin : Perempuan,;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Tebet Timur Dalam III/22 RT.06 RW. 03Tebet Timur, Jakarta Selatan;Agama : Islam ;Pekerjaan PNS Departemen Kesehatan RI (MantanKepala Bagian Umum / Pejabat PembuatKomitmen pada Itjen Departemen Kesehatan RI) sekarang sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Litbang diKementerian Kesehatan RI.

No.918 K/Pid.Sus/201410.11.12.13.14.15.16.17.18.Te.20.21.22.Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 00067/01.TPS.09.00.214.06.779a;Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai InspektoratJenderal Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 MAK : 0012524111;Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juli 2006Nomor : 836418C/139/116 Tahun Anggaran 2006;Fotokopi SPM tanggal 17 Juli 2006 Nomor : O00070/01T.PS.0100.214.06.814:;Fotokopi Surat

Biaya provisi, adm bank = USD 291,915.41.Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 karenadalam kurun waktu 20102013 Terdakwa selaku Bendahara KhususBialugri Pusku Kementrian Pertahanan telah memberikan pinjaman kepadapara mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainyaPDTT Itjen Kementrian Pertahanan pinjaman tersebut belum dikembalikanoleh para rekanan.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau secarabersama sama dengan Sdr.

Biaya provisi, adm bank = USD 291,915.41.Dengan demikian terjadi saldo minus sebesar USD 12,682,487.59 karenadalam kurun waktu 20102013 Terdakwa selaku Bendahara KhususBialugri Pusku Kementrian Pertahanan telah memberikan pinjaman kepadapara mitra sebesar USD 8,676,452.05 yang sampai dengan selesainyaPDTT Itjen Kementrian Pertahanan pinjaman tersebut belum dikembalikanoleh para mitra.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugiankeuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan

transaksi 24 Maretsampai dengan 21 Maret 2014.105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untukpembukaan & /ncrease L/C tanggal 7 April 2014sebesar Rp1.394.945.699,00 equivalen USD.123,226.42.106) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran JaminanLC Bialugri BNI Menteng Jakarta Nomor rekening0205767704 mata uang dolar Amerika (USD)transaksi mutasi kredit sebesar USD. 123,226.42.107)1 (satu) lembar foto copy surat BNI NomorHLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasilresume konfirmasi tim PDTT Itjen

Ditjen Srahan, DitjenPatahan dan lain sebagainya, sehingga akibat dari perbuatanTerdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara(Kementrian Pertahanan Republik Indonesia) sebesar USD11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratusdelapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen) ;Hal. 145 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017Keberatan Terdakwa mengenai pejabat penghitung keuangan negarayang dilakukan oleh Tim PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)Itjen

Demikian pula TimPemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Itjen KementrianPertahanan Republik Indonesia yang melaksanakan pemeriksaanterhadap pengelolaan keuangan Bidang Pelaksana PembiayaanPusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia adalah legal,karena sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa kerugian negaradapat dibuktikan berdasarkan temuan dari Inspektorat Jenderal ataulembaga dalam fungsi yang sama dalam masingmasing instansipemerintah

Ranaspi Aryanori ; 1 (satu) lembar fotocopy surat kesanggupan menindaklanjutitemuan Itjen Deptan tanggal 1 (september 2007 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SatkerDinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.

tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus limapuluh tujuh rupiah) ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)sejumlah Rp. 41.391.157, (empat puluh satu juta tiga ratussembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal30 Desember 2006 yang disetor tanggal 25 Januari 2008; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor28/Re.250/B14/1/08 tanggal 22 Januari 2008 perihal TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Itjen

tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus limapuluh tujuh rupiah) ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)sejumlah Rp. 41.391.157, (empat puluh satu juta tiga ratussembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)tanggal 30 Desember 2006 yang disetor tanggal 25 Januari 20081 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor28/Rc.250/B14/1/08 tanggal 22 Januari 2008 perihal TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Itjen

Pada tanggal 4 Agustus 2010 dijabat oleh Drs.H.Rusbandi.Bahwaberdasarkan temuan Itjen Kementrian Agama RI di Kab.Hulu Sungai Tengah (HST) yang melakukan pungutan adalahSdr. H. ABDUL HADI, S.Ag, sedangkan di Kab. Tapin dilakukanoleh H.

Syamsul Bahri.Bahwa =yang ~menjatuhkan hukuman adalah Sekjen yangdirekomendasikan Itjen untuk membebas tugaskan saksi H.Syafruddin dari jabatan sebagai Kasubag Ortala danKepegawaian, namun untuk sanksi terhadap terdakwa H.ABDUL HADI, S.Ag saksi lupa apakah ada dalam rekomendasi.Untuk aturan apa yang telah dilanggar saksi lupa juga.23Bahwasaksi tidak tahu mekanisme penerimaan CPNS dari JalurHonorer berdasarkan data base Wilayah Kab.Hulu SungaiTengah dan Kab.Tapin tahun 2009, karena saksi baru menjabatsebagai

Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasilkesepakatan karena Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut keHalaman 12 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT11.12.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut.Pada tanggal 31 Desember 2019 Inspektorat Jenderal melalui InspekturWilayah 1 ( Itwil 1 ) membuat laporan hasil audit yang ditujukan keBapak Menteri PUPR yang berisikan terkait dengan hasil auditinvestigative itjen Kementerian

Bukti P 24Klarifikasi atas Disposisi Bapak Itjen. (fotokopi darifotokopi);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PekerjaanPembangunan Rumah Khusus Dan PSU ProvinsiBabel Nomor : 01/SPTJM/SNVTPnP/XI/2019,tanggal 6 November 2019 oleh Kepala Satuan KerjaPenyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung.

Namun dalam pemeriksaannya , atasanlangsung Penggugat dan unsur' pengawasan internalKemenakertrans (Itjen) tidak dilibatkan dalam tim pemeriksa.Dengan demikian BAP terhadap Penggugat cacat demi hukumdan tidak sah karena dibuat menyalahi prosedur dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya asas kepastian hukum, Asas Kecermatan / ketelitiandan Larangan bertindak sewenangwenang (Willekeur).Bahwa foto copy BAP tidak

BuktiP41 :Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari InspektoratJenderal Kementerian Pertahanan RI, NomorB/263/III/2010/ ITJEN, tanggal 9 Maret 2010, Perihal :Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Penghapusan Asetseluas 3.500 M2 Kodan VIl/Wirabuana , yang ditujukankepada Menteri Pertahanan RI;Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak MilikNomor : 20563/Pampang, tanggal 01022013, luas3.272 M* sesuai Surat Ukur Nomor : 00734/2012tanggal 30112012 atas nama Haji Muhammad SalehNisar (H.M.Saleh Nisar)

Bank Jabar 7,5%, 3.000.00013 Mei 2004 20.000.000 Itjen Diknas 15% 3.000.00013 Mei 2004 40.000.000PT. Barata Wahana Mining 7,5% 3.000.00024 Mei 2004 5.400.000 IPP PKT Bontang Kaltim 7,5% 405.00025 Mei 2004 39.846.640 PT. Krakatau Steel 7,5% 2.988.49825 Mei 2004 65.000.000 Bappeda Kab. Inhu 15% 9.750.00001 Juni 2004 97.000.000 PT. KAI 7,5% 7.275.00002 Juni 2004 13.161.975 Pertamina Jasa Teknik 7,5% 987.14807 Juni 2004 82.070.000 PT. PLN 7,5%, 6.155.250Hal. 25 dari 40 hal. Put.

S.Sos.Tempat lahir : Jakarta.Umur/Tgl.Lahir : 52 Tahun /16 April 1960 .Jenis kelamin : Lakilaki,Agama : Islam.Kebangsaan : Indonesia.Pekerjaan : PNS pada Itjen Kemenkes RI (mantan Bendahara Pengeluaran).Pendidikan : S 222 22222222 2 nen nn n+Alamat Jl. Gandaria II No.8 RT. 006/02 Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Terdakwa tidak dilakukan penahanan.Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Yulius L.

Objek sengketa a quo merupakan landasan hukum yang mendasariterbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi IBI Itjen Kemenkeu.Seharusnya landasan hukum tersebut didasari oleh Surat Tugas yangdikeluarkan oleh Inspektur Jenderal, bukan oleh Tergugat sesuaiPedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi padaInspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007;Ill.

haridilaksanakan pada pukul 07.00 WIB dan apel siang setiap hari Senin sampaidengan Kamis dilaksanakan pukul 15.30 WIB sedangkan hari Jumatdilaksanakan pukul 16.00 WIB, protap pelaksanaan apel pagi maupun apelsiang diikuti oleh seluruh anggota Brigif 6/2 Kostrad tetapi masingmasingKompi pelaksanaannya apel sendirisendiri di Kompi.3 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Saksi bersama Kapten InfAnggun Wuriyanto berada di Ma Kostrad dalam acara mengikuti rapat untukmenyiapkan data atas kedatangan tim Wasrik dari Itjen

BangkaBarat Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 Nomor :RHS.489/lJ/AHP/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani olehSekretaris Itjen Dra.

Bangka BaratProvinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 NomorRHS.489/lJ/AHP/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani olehSekretaris Itjen Dra.

Papera dari satuanterakhir atau Papera lain yang ditunjuk khusus oleh Kasaddengan surat perintah.Bahwa Buktibukti Surat Keputusan Presiden, suratKeputusan Panglima TNI dan Kasad yang dipakai dasar OditurMiliter dan Majelis Hakim merupakan fakta yang tidakterbantahkan dan dengan tegas menyatakan bahwa PemohonBanding telah mengakhiri Dinas Keprajuritan TNI dari kesatuanterakhir Itjen TN dengan Papera terakhir Panglima TNI.Bahwa apabila dihadapkan kepada Peraturan PanglimaTNI dan Kasad diatas, yang

Terhadap alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakimtentang Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/168321/X/2005tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pemberhentian Pensiun.Bahwa Surat Keputusan Pensiun Terdakwa ditandatangani oleh Dirajenad atas nama Kasad Nomor Skep/168321/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 dengan Jabatan terakhir dankesatuan terakhir Itjen TNI, sehingga sejak bulanNopember s/d Desember 2005 Terdakwa tidak lagi mendudukijabatan selaku Inspektur Jenderal TNI dan Kesatuan terakhir diMabes TNI.Adalah

,M.M, Letjen TNI, Tanggal lahir 11Desember 1949, Kesatuan terahir Itjen TNI. PemberhentianPensiun Terdakwa dari Jabatan Irjen TNI, diberikan pensiunpokok setiap bulan sebesar Rp. 1.390.600, menurut PPNomor 36 tahun 2003 dan tentang Penyesuaian mutasimantan Prajurit Angkatan Darat tersebut diatas dilaksanakanoleh PT.

karena dalamsurat keputusan tersebut tidak ada satu kalimatpunyang menyatakan bahwa sejak bulan Nopember s/d58Desember 2005 Terdakwa tidak lagi menduduki jabatan selakuInspektur Jenderal TNI dan Kesatuan terahir di Mabes TNI.Padahal faktanya tertulis menetapkan jabatan terakhirPemohon Banding pada jabatan Itjen TNId.

UPTD LingkupDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;e Mengawasi Bendahara Penerima dalam hal pengambilan PADdi Bandara, penyetoran dan pembukuan atau administrasikeuangan;Bahwa jumlah retribusi per penumpang adalah Rp 24.000, dandiatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2012;Bahwa kepada saksi ada diperlihatkan oleh Bendahara Dinas buktipenyetoran ke Bank;Bahwa adapun mekanisme penyetoran dana retribusi adalahBendahara Dinas Perhubungan HARTATI RISO mengambillangsung uang retribusi kepada Bendahara Itjen

melaluiBank BPD Sultra;Bahwa mekanisme penagihan/penjualan Karcis Retribusi padaBandara Haluoleo Kendari tahun 2013 adalah :e Dinas Perhubungan melakukan pemesanan cetak stikerretribusi di UD Percetakan Sultra, dan setelah dicetak dilakukanporporasi;e Setelah diporporasi diserahkan ke UPTD Bandara dengan buktitanda terima;e Hasil penjualan stiker tersebut diambil olen Bendahara DinasPerhubungan dan disetor ke BPD Sultra;e Pengambilan dana retribusi oleh Bendahara Dinas HARTATIRISO ke Bendahara Itjen

;Dan setoran tanggal 29 sampai tanggal 31 Desember 2013, saksiada menerima dari Bendahara Itjen Kementerian (lbu ELVIRYANI)sebesar Rp 60.136.000, dan saksi setor pada bulan Januari tahun2014;Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah diaudit BPKP Provinsi Sultra,tetapi mengenai jumlah kerugian negara saksi tidak tahu;Bahwa tanda bukti penyetoran yang saksi buat ada sebanyak 5(lima) rangkap yang diserahkan ke :e BKADe DISPENDAe ARSIPBahwa mengenai permasalahan stiker saksi tidak tahu;Bahwa atasan saksi sebagai

UM.002/1/3/STPI2013 tanggal03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukankepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sar.ArwanAruchyat, M.Si.;1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 243/HK.502/STPI2012 tangga07 Maret 2012 perihal Permohonan PeRpanjangan PersetujuanPengadaan 18 (delapanbelas ) Unit Pesawat Udara Piper PA 28 161Warrior Ill, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PerhubunganUdara;1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No.

UM.002/1/3/STPI2013tanggal 03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yangdutujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan MultiyearsSdr. ArwanAruchyat, M.Si.;17.1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 243/HK.502/STPI2012tanggal 07 Maret 2012 perihal Permohonan PeRpanjangan PersetujuanPengadaan 18 (delapanbelas ) Unit Pesawat Udara Piper PA 28 161Warrior Ill, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PerhubunganUdara;18.1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No.

Dirawat dalam lingkungan keluarga yang AlhamDulillah, orang tua kami masih lengkap, walaupun pensiunan ITJEN DEPKEU tapi ada penghasilan yang tetap, ditambah dari perusahaan keluarga,yaitu CV. Indra Pratama, yang beralamat di rumah Tergugat lantai dua,yang bergerak dibidang Pengadaan Barang Dan Jasa di lingkungan KantorPemerintah.

Direktorat Reserse Krimunal Umum Kepada TeddyAbdul Rochim Soediro ( sesuai dengan aslinya) ;17.Bukti P17 Surat Pernyataan atas nama Tb.A.Nor Annas tertanggal 18Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;18.Bukti P18 Surat Pernyataan atas nama Hadidjah tertanggal 30 Januari2012 (sesuai dengan aslinya) ;19.Bukti P19 Surat Pernyataan atas nama Teddy Abdul Rochim tertanggal30 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;20.Bukti P20 Surat Pernyataan atas nama Djoko Supriadi Brigjen TNI Mar(Pur) Mantan IRSUS pada Itjen

., sebesar Rp. 27.000.000,Oknum pegawai KPKN Bitung untuk pengurusan pencairan danadi KPKN BitungOknum Itjen Depnakertrans RI yang pernah melakukanpemeriksaan terhadap proyek iniSisa dana pada Terdakwa Hi.

SUAWA, SEsebesar Rp. 27.000.000,Oknum pegawai KPKN Bitung untuk pengurusan pencairan dana diKPKN BitungOknum Itjen Depnakertrans RI yang pernah melakukan pemeriksaanterhadap proyek iniSisa dana pada Terdakwa Hi. MAHMUD LIHAWA, SHi yang diakuisebagai keuntungan, tanpa diimbangi dengan penyerahan prestasipekerjaan kepada negara/ masyarakat Rp.55.540.0(Rp.50.750.0(Rp.20.000.0(Rp.66.000.0(Rp.1.500.006Rp.5.000.00(Rp.108.319.