Tergugat tidak perlu lagi memintaPenggugat dan Penggugat II untuk menandatangani Akta Notaris mengenaiPerjanjian penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang bukti T1,5,623dan Akta Notaris mengenai surat kuasa menjual bukti T1,5,62427 tertanggal6 Mei 2017 serta Akta Notaris mengenai Perjanjian Pengosongan bukti T1,5,628 juga tgl 6 Mei 2019, oleh karena apabila obyek sengketa sudah diikat olehhak tanggungan mempunyai kekhususan parate eksekusi atau eksekusilangsung, terlalu berlebihan dan tumpang tindin

Bahwa sesuai dengan dalil point 16 Posita Gugatan PenggugatKonpensi yang menyatakan sebagai berikut :Bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, serta Tergugat IV sampaidengan Tergugat XI/Ahli Waris (alm) Dadang Sjamsi mengajukangugatan kembali sebagaimana dalam Gugatannya di PTUN Serangdengan nomor 19/G/2013/PTUNSRG mengaku sebagai Pemilik tanahyang sama (tumpang tindin) dengan tanah milik Penggugat diatasSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 326/Gembor Udik, Seluas 25.564 m?

Ketenagakerjaan KabupatenLabuhanbatu ini tidak dapat dipakai dan dijadikan dasar dalam perkara aquo ;Bahwa oleh karena terdapatnya 2 (dua) Surat Anjuran yakni Surat DinasKetenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu) Selatan Nomor565/825/Naker/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang berjumlah 19(sembilan belas) orang dan Surat Dinas Ketenagakerjaan KabupatenLabuhanbatu) Selatan Nomor : 565/735/Naker/XI/2019 tanggal 13November 2019 yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, makasecara juridis telah terjadi tumpang tindin

Akil pernah berceritakepada saksi;Bahwa tanah saksi didapatkan dari Saudara Sulung, yang mana saudaraSulung adalah datuk saksi, Suaminya Dare, suratnya atas nama Daredan surat Dare ada sebelum sertifikat tahun 1983;Halaman 78 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2021/PN TbkBahwa yang saksi tahu tanah Dare tersebut dibeli dari Pon;Bahwa Tanah Saudara Hamidek ke bawah, bertumpang tindin dengantanah yang ditunjuk Penggugat pada saat pemeriksaan setempat;Bahwa setelah tanah saksi ada tanah

Jika sebabmusabab sengketa tumpang tindin kepemilikan atas objek sengketabermuara dari Surat Keterangan Lurah Kelurahan BP. Nauli , maka parapihak bersengketa lah yang berkewajiban membuktikan dalil dalilnya.Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 132/Pdt/2021/PT MDNBahwa Lurah Kelurahan BP.

No. 185/Desa Menten s/d M No. 308/DesaMenten)ternyata tidak tumpang tindin dengan sertipikat hak milik atasnama Effendy bin Sutopo, dkk /Para Penggugat (73 sertipikat : M.00740/Desa Menten s/d M. 00887/Desa Menten).Temuan di lapangan ternyata H. Arsalan Nasution, dkk (Tergugat s/d Tergugat LXXVI) menggarap di atas tanah milik Effendy binSutopo, dkk (Para Penggugat). Mengenai sengketa penggarapanagar diselesaikan secara musyawarah oleh masingmasing pihakdiluar BPN..

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang intinya bahwa berdasarkanKeppres No.26/2011 disebutkan bahwa koordinat CAT Watuputih, dianggaptumpang tindin dengan wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero)Tbk. adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :a. Bahwa Apabila koordinat lintang dan bujur CAT Watuputin berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 dituangkan dalam peta IUPPT.

Desember 2012;11) Berdasarkan KUHAP, Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pendapatahli, serta praktek peradilan di Indonesia sebagaimana telah diuraikandi atas, maka sudah seharusnya permohonan Praperadilan yangdiajukan Pemohon perkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatandinyatakan GUGUR oleh Hakim.12) Termohon berpendapat bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalahuntuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin

Pekayon Jaya atas nama Tergugat VI adalah perbuatanmelawan hukum (PMH).Posita Gugatan Penggugat tersebut adalah keliru, tidak jelas obyeknya dantumpang tindin argumentasi hukumnya, karena obyek gugatan dari GugatanPenggugat a quo seharusnya adalah perbuatan melawan hukum paraTergugat, bukanlah sertifikat sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN yangdianggap pula sebagai suatu perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;Bahwa petitum petitum dalam Gugatan Penggugat dalam pokok perkaraangka 6 (enam), angka

Sali Rajimin Putra, tumpang tindin dengantanah milik saksi Umar Suhaimi, sesuai dengan surat pernyataan/pengakuantertanggal 01 Maret 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh saksiSyamsir selaku Kepala Desa Petangguhan dimana dalam surat pernyataan/Hal. 81 dari 121 hal. Put. No. 878 K/PID.SUS/2014pengakuan tersebut, saksi Umar Suhaimi memiliki atau menguasai,menguasai tanah darat seluas + 7.628 M? ;Bahwa adapun sumber dana yang digunakan PT.

atas nama LA URA lokasi letak tanah diKelurahan Sempaja yang beralih menjadi atas nama HERMAWAN IMOEKdan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan pengukuran ulang/pengembalianbatas oleh Saudari MARISCA VALENCIA ternyata lokasi Sertipikat Hak MilikNomor : 1541 berubah lokasi letak tanah di Kelurahan Sempaja Selatan.Terjadikesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas, terjadi kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran tanah sehingga terjadi tumpang tindin

TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPATBahwa pada saat pemeriksaan setempat, Terbanding/Penggugat tidakmampu menunjukkan batasbatas tanahnya, dan tidak mampuHalaman 77 dari 154halaman putusan No. 122/PDT/2018/PT.PLGmenunjukkan tanah Terbanding/Penggugat yang mana yang suratnyatumpang tindin dengan Para Pembanding /Para Turut Terbanding,Terbanding/Penggugat hanya menunjukkan secara global bahwa batastanahnya diberi tanda Bendera Merah yang mana pada saat itu hanyadilihat dari kejauhan tanpa melihat langsung

201.412/2015 11/03/2015 23/03/2015x.700/19/201.412/2015 01/07/2015 08/07/2015x.700/20/201.412/2015 03/07/2015 14/07/2015700/350/201.412/2015 16/09/2015 30/09/2015700/351/201.412/2015 16/09/2015 30/09/2015700/349/201.412/2015 16/09/2015 30/09/2015x.700/29/201.412/2015 22/09/2015 30/09/2015Jumlah 5.151 Bahwa Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro denganAnggaran tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran2016 terdapat hari penugasan yang tumpang tindin

Namun memang setelahanggaran TA 2015 disetujui pada pelaksanaan terjadi tumpang tindin sehinggaterdakwa Syamsul Hadi melalui Surat Bupati meminta BPKP untuk melakukanpemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran ;Bahwa pemeriksaan BPKP dilakukan pada tahun 2016 dan hasilnya diterbitkanpada akhir tahun 2016 sehingga penyusunan anggaran biaya khususpemeriksaan / pengawasan untuk TA 2016 dan 2017 tetap disetujui karena menunggu hasil dari BPKP.Bahwa hasil pemeriksaan BPKP telah saksi sampaikan kepada Bupati

Saat ini, tanah tersebut tercatatpada bukti SPMHAT legalisasi No. 07/Pem/SS/III/2005 atas nama IrwanWijaya;Bahwa benar, dalil Para Pelawan pada angka 21 gugatan perlawanan.Turut Terlawan Il memang pernah menjual tanah kepada TerlawanTersita, Sesual dokumen SPMHAT legalisasi No. 08/Pem/SS/III/2005atas nama Fusanto Wijaya;Halaman 40 dari 140 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR10.11.Perlu Turut Terlawan II tegaskan, bahwa tanah Terlawan Tersita tersebut,tidaklah tumpang tindin dengan tanah Terlawan

Bahwa Gugatan Derden Verzet sebagaimana dalam perkara No.229/Pdt.Plw/2018/PN.BDG yang diajuakn dipengadilan Negeri Bandung,akan menimbulkan tumpang tindin dan kekacauan peradilan di Indonesia,hal ini dikarenakan akan terjadi ketidak jelasan terhadap kepastian hukum,dimana Pengadilan Negeri yang bukan merupakan pengadilan yangmemutus perkara sebelumnya tibatiba membatalkan putusan tersebut,padahal antara pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan IndustrialMerupakan suatu pengadilan yang sejajar ;10

Brian dan Saksi yang bunyinya bunyinya IUP tanggalbunyinya IUP tanggal 5 Februari 2015;Bahwa Saksi mengetahui sejak 2014 kerja di Real Kaltim tidak ada kegiatanpertambangan di area perkebunan;Bahwa Saksi pada tahun 2017 menyampaikan ke POLDA bahwa adanyatumpang tindin dengan lahan plasma dan kami minta kompensasi denganadanya 2 sampai 3 kali pertemuan dengan PT.

berpendapat : bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan lebihlanjut buktibukti dari TergugatTergugat/Terbanding, Karena : Jika seandainyapunHalaman 48 dari 20 halaman Put No. 66/PDT/2017/PT JMBSertifikatSertifikat milik TergugatTergugat/Terbanding tersebut yaitu nomor 1450sampai dengan nomor 1453 benar adanya dan tidak ditemukan adanya kesalahanprosedur dalam penerbitannya, mengingat sertifikat tersebut diterbitkan pada masazaman Orde Baru, dalam era mana banyak ditemukan surtasurat yangbertumpang tindin

KPK dibentuk sebagai"trigger mechanism" dari aparat penegak hukum lain yang sudah adasebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga kedudukan KPK disini bukan berarti tumpang tindin dan mengambil semua fungsi yang telahdimiliki oleh kedua aparat penegak hukum tersebut tetapi lebih kepada0fungsifungsi yang bersifat koordinatif.

Keberadaan lembaga negara ada yangtercantum dalam undangundang dasar, ada pula yang tidak tercantum dalamundangundang dasar tetapi dibentuk berdasarkan undangundang, sepertihalnya KPK yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 yang diamanatkan oleh Pasal 43 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.259tentang Pasal 6 huruf c UU KPK, yang oleh Pemohon dianggapmenimbulkan tumpang tindin dan tidak memberi kepastian hukum, KPKmenyatakan bahwa UU KPK adalah

Jumlah wargasaksi selaku Ketua RT 42 jumlah warga yang terkena pembebasan lahansekitar 73 warga, dari jumlah tsb yang pembebasannya bermasalah adabeberapa orang warga yaitu atas nama EDI SUCIPTO (tumpangtindih dengantanah siapa saksi tidak tahu) ,RIONO (tumpang tindin dengan tanah siapasaksi tidak tahu), MARGONO (tumpang tindih dengan tanah siapa saksi tidaktahu), HADI SUPRIADI, ANDI ROHENDI (tumpang tindih dengan tanah siapasaksi tidak tahu)., selain itu warga kami sampai saat ini terkesan tidak

Kav.257.A Tumpang tindih dengankav.217 atas nama Sudiarno/Girsang dan kav.105 tumpang tindihdengan Abonar Sirus Girsang seluas + 1.796 M2 + Bangunan,tanamtumbuh.c) Tanah atas nama Darman Embang SKT : 176/AGR/KGP/XII/1976Kav. 257.a tumpang tindin dengan Kav. 216 atas nama PitasminSidauruk seluas lebih kurang 605 M2 (Bangunan + Tanah Tumbuh)d) Tanah atas nama HUSNI Kv. 489.a dan Mukri Kav. 489.b tumpangtindih dengan Kav. 1104 atas nama Sabar Siagian seluas 1.124,31.Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm

.;19) Bahwa tanah yang dimohon tidak tumpang tindin dengansertipikat lain, baik perorangan, Badan Hukum maupunInstansi Pemerintah dan tidak ada sita jaminan atauPenetapan Penangguhan dari Pengadilan;20) Bahwa tanah yang dimohon belum pernah terbit hak diatasnyadan telah dikuasai pemohon sebagaimana sesuai ketentuanPasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan yang