Ditemukan 244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manusia majusi mangsi masusi mansi manuri manisi manusu manasi manudi madnusi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-12-2017 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1100/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
188 — 125
  • PENGAWAS: Ketua : Anak Agung Gede Sayang Dwija;+ Bukti P6;Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusi RI Nomor AHU0003396.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal06 Maret 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanKeluarga Manuaba (Akta Pendirian Yayasan Keluarga Manuaba Nomor 02,Tanggal 05 Maret 2015);82* Bukti P7= T.L,II,III3 = T.1V6;Menimbang, bahwa bukti P7 = T.I,II,III3 = T.IV6, berupa Surat dariTergugat , Il dan Ill Konvensi selaku Pembina Yayasan Keluarga
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama
Register : 27-04-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 06-06-2023
Putusan PTA SEMARANG Nomor 143/Pdt.G/2023/PTA.Smg
Tanggal 17 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat : PARTINI binti WARNO SUKARTO
Terbanding/Penggugat : SUKIYAT bin WIRO MULYONO
52 — 0
  • Kiat Inovasi Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0020669.AH.01.02.TAHUN 2017 dengan seluruh aset di dalamnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dimana Pemohon adalah sebagai Direktur dan Termohon sebagai Komisaris;
  • 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan tersebut dalam sertifikat atas nama Dwi Hartono yang terletak di Perumahan Citrasun Garden Blok 03/03 Rt011 Rw02, Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
130 — 45
  • Hal ini juga melanggarhak asasi manusi Penggugat yaitu sebagaimana yang dilindungioleh konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undangundang Dasar1945 yang telah diamandemen keempat, yang menyebutkansebagai berikut :e Pasal 28D ayat (2) Undangundang Dasar 1945 yang telahdiamandemen keempat :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum.46lll.B.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
170 — 107
  • Undangundang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusi) No.26 tahun 2000(BAB VI) mengenaiKOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASIPasal 351) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahliwarisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rahabilitasi diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah.ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011
Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
376 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.28 PK/Pid.Sus/2011dan dinyatakan secara eksplisit oleh Komite Hak AsasiManusia bahwapelanggaran obat terlarang, termasuk peredaran obatterlarang tidak termasuk ke dalam kategori ini" ;Hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hakhidup seseorang, di mana hak hidup tersebut diaturdalam ketentuan Internasional Hak Asasi Manusi asebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 UniversalDeclaration of Human Rights, sebagai berikut"Everyone has the right to life , liberty and securityof person" ;Artinya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : KETUA YAYASAN PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Tergugat : KETUA YAYASAN NADZHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Sumedang
333 — 806
  • Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugianbagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas telah berdasarkan hukumYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untukmembatalkan Akita Perubahan anggaran dasar pendirian YayasanPangeran Sumedang/Para Tergugat Rekonvensi, Nomor 2 Tanggal 14September 2005 yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, S.H. yang telahmendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias E’EN alias KOMANG, DK
117 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.99 PK/Pid/2016(ix)Sebelum memberikan interpretasi terhadap arti dariKejahatan Yang Paling Serius (the Most Serious Crime).Komisi Hak Asasi Manusi PBB telah merujuk 18 (delapanbelas) orang ahli hukum dari berbagai negara untukmemberikan pendapatnya mengenai arti dari KejahatanYang Paling Serius (the Most Seriuos Crime). Para ahlitersebut kemudian memberikan laporan kepada DewanHak Asasi Manusia PBB.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
299 — 146
  • Undangundang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusi) No.26 tahun 2000 (BAB VI)mengenaiKOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASIPasal 351) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahliwarisnyadapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rahabilitasi diatur lebih lan jutdengan Peraturan Pemerintah.ll DUDUK
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
429 — 236
  • Tentang point kewajiban bagi ahli waris point ke 2,menyelesaikan kewajiban pewaris, disini ada kewajiban kepada Allahada kewajiban kepada manusi, kewajiban kepada Allah lihatkewajibannya apa saja yang belum dilaksanakan oleh pewaris,kewajiban manusia lihat kalau misalkan si pewaris tahu ada barangatau ada sesuatu hal yang memang bukan milik dari si pewaris ituwajib dikembalikan kepada yang berhak, karena cinta ahli wariskepada pewaris harus diwujudkan dengnan melaksanakan kewajibankewajibannya tersebut
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 20-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 86/Pid.B/2017/PN Kdl
Tanggal 7 Nopember 2017 — PURWANTI,SH BINTI SUPIYANTO
122 — 162
  • Bahwa Hukum waris Islam adalah serangkaian aturan yang mengaturtentang pembagian penghitungan harta warisan kepada para ahli warisyang berhak menerimanya sebagai akibat matinya seseorang; Bahwa Waris Islam bersumber kepada kepada ketentuan Alquran SuratAnisa ayat (1) (7) (11), (12), (13), (14) selanjutnya juga bersumberkankepada Hadist dan juga Pikiran Manusi (Royu).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 06-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 261/Pdt.BTH/2016/PN.Sby
Tanggal 6 Desember 2016 — PT SUGAR LABINTA melawan PT BANK BUKOPIN TBK Cs
158 — 67
  • Bahwa sebagaimana Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RIKantor Wilayah Jawa Timur No. W15.UM.01.0133 tanggal 26 Desember 2015Hal 10 Putusan No.261/Pdt.BTH/2016/PN.Sby.kepada PELAWAN melalui kami selaku Kuasa Hukumnya pada butir c suratdimaksud yaitu bahwa setelah dilakukan penelusuran pada database fidusiaonline Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum denganmenggunakan keywords nama Pemberi Fidusia atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
PT. WIRA MANDIRI MAKMUR
Tergugat:
PT. GUNAPLASINDO PRIMA ABADI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HKI cq DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
214 — 61
  • T02 Sertifikat Desain Industri dengan NomorPendaftaran : IDD0000042265 tertanggal 28 Mei2015 yang diterbitkan oleh Direktur JenderalKekayaan Intelektual u.b Direktur Hak cipta danDesain Industri pada Kementrian hukum dan HakAsasi Manusi, berikut dengan lampirannya,menerangkan :Nama dan : PT GUNAPLASINDO PRIMAAlamat ABADIPemegangDesainIndustriNama : Edi RiyadiPendesainJudul Desain : CANGKANG KEMASANIndustri TELURPerlindungan : Bentuk dan KonfigurasidiberikanuntukNomor : IDD0000042265PendaftaranT03
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
372 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, hakimtidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukumyang melanggar hak asasi manusi hanya dengan alasan karena tidakada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturanperundangundangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peranhakim dalam menemukan hukum yang diberi tempat seluasluasnyaoleh peraturan perundangundangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
173 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FIG tanggal28 Februari 2008.513 1 (satu) lembar bermeterai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Februari 2002.514 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun KelurahanAUR berikut bermeterai KTP atas nama Hansen.515 1 (satu) lembar bermeterai SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan
    FIG tanggal28 Februari 2008.512 1 (satu) lembar bermeterai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Februari 2002.513 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan MaimunKelurahan AUR berikut bermeterai KTP atas nama Hansen.514 1 (satu) lembar bermeterai SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2014 — R. BASUKI WISMANTORO
113 — 85
  • FIG tanggal 28Pebruari 2008.318 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman danHak Asasi Manusi RI tentang Akta Pendirian Perseroanterbatas First International Gloves tanggal 28 Pebruari 2002.319 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah KotaMedan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikutfoto copy KTP atas nama Hansen.320 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas namaperusahaan PT.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
KEBA MOTO
Tergugat:
1.Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto
2.Toda Lero alias Ama Sabba
3.Keba Moto alias Ama Laka
4.Marten Bili alias Ama Laskar
5.Ir. Amos Dida
6.Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba
7.Dangi Gallu alias Ama Ngongo
8.Stefanus Laka alias Bapa Charli
9.Yuliana L. Tara alias Mama Dilan
10.Paulus Sobu Wada alias Bapa Angel
11.Alex Rangga Holo
12.Buni Lero
13.Ridwan Repi alias Bapa Alan
Intervensi:
1.SANGA DJAGA
2.VICTOR LEDE MESAWOLE
155 — 42
  • jalan melalui kiri dan mereka tidak boleh ada dalam satulingkaran / beda jalur, namun tujuannya tetap sama yakni Pencipta.Sejarahnya saat pembagian jalan terbagi dalam blokblok karena saatdahulu kala saat membangun rumah adat, korban dari ritual adat tersebutyakni hewan kerbau tidak dibagi Secara merata, ada beberapa Kabisu yangtidak mendapat bagian yang akirnya berkumpul dan membuka jalan sendiri;Bahwa Marapu itu sendiri dalam kepercayaan kami adalah salah satujembatan yang menghubungkan antara manusi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
594 — 119
  • FIG tanggal 28Pebruari 2008.513. 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusi RI tentang Akta Pendirian Perseroanterbatas First International Gloves tanggal 28 Pebruari2002.514. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah KotaMedan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikutfoto copy KTP atas nama Hansen.515. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor :140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atasnama perusahaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1048 — 864
  • Oleh karena itu,hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegakhukum yang melanggar hak asasi manusi hanya dengan alasankarena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur olehperaturan perundangundangan secara tegas. Keadaan ini sesuaidengan peran hakim dalam menemukan hukum yang diberi tempatseluasluasnya oleh peraturan perundangundangan.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. WARIDJAN lawan SUGIHARTOYO, S.H, dkk
556 — 306
  • kredibilitas dan nama baik Penggugat danPerkumpulan yang dipimpin Penggugat yang tidak dapat dinilai harganya,Halaman 14 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi20.21.22,namun jika dinilai dengan uang, kerugian yang diderita tidak kurang dari Rp.25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah).Bahwa Penggugat memiliki prasangka Para Tergugat mempergunakan Akta Nomor :09 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat XIll untuk mendapatkanpengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2014 — HANSEN
236 — 108
  • FIGtanggal 28 Pebruari 2008.512 1 (satu) lembar foto copy Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Pebruari 2002.513 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun KelurahanAUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen.514 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal3 September 2008 atas nama perusahaan