Lembaga hukum yang dimaksuddalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan DirektoratJendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, danmelalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa, sehinggadengan demikian gugatan Bantahan / Keberatan Pembantah harusdikabulkan;28.Bahwa dengan di tariknya Piahak yaitu KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah Il /Terlawan Il) karenatetap berkaitan dan ada hubungan hukum antara Pembantah dengan

Tanpa Hak atau Melawan hukumMenimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan Melawan hukumadalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari piahak yangberwenang untuk itu dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum formil.Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa yangdiajukan pada persidangan ini, Terdakwa I.

Dan sejak dibeli dari Abida Bin Nai, tanahtersebut dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat sepenuhnya.Apabaila dicermati, sudah seharusnyalah Abida Bin Nai selaku pemilik awal tanahtersebut, ditarik sebagai salah satu piahak yang memiliki kepentingan denganHalaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkbtanah tersebut. Namun dalam gugatan Penggugat, Abida Bin Nai tidak ikut digugatatau ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.

antara laindengan putusannya No. 534.K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwadalam hal perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan,akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu sendiri masih bisadipertahankan atau tidak, dan Majelis Hakim yang bersidang berpendapat bahwarumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah sulit untukdipertahankan, karena Majelis Hakim yang bersidang, dan juga Medeiator PengadilanAgama Medan, begitupun piahak

undang bagi para pihak yang membuainyapasal 1338 KUHPerdata, Jo Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat syarat sahnya perjanjian (PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOLAM telahterpenuhi syarat syarat sah nya sebuah perjanjian).15.Bahwa, dalam teori hukum perjanjian di kenai asas pacta sunservanda,yang maksudnya dalam perjanjian yang dibuat secara sah parapihak, maka mengikat sebagai undang undang bagi pihak pihak yangmembuatnya, dan perjanjian harus ditepati sehingga akanmendapatkankepastian hukum bagi para piahak

yang sifatnya bertentangan ataumembantah/berlawanan dengan bukti dimaksud; sehinggapertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mengabaikan bukti suratpara Tergugat tersebut adalah pertimbangan yang sangat kelirudan tidak cermat; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamapada halam 49 alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakanmenimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas perkara aquo,maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan pertanyaan yangperlu dijawab di dalam pembuktian masingmasing piahak

ketentuan Pasal 45ayat 1 (satu) dan 2 (dua) UndangUndang No. 8 tahun 1999 jo. ketentuanPasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara KeberatanTerhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama No. 060311200077yang sudah terlebih dahulu di buat secara khusus oleh Pelaku Usahatanpa ada pemberitahuan oleh Konsumen pada poin 7 tentangpenyelesaian perkara terhadap kedua belah piahak

Bahwa dalil perlawanan pelawan pada posita 10, 11 dan 12 adalahdalil yang mengadaada atau tidak benar karena dalam yurisprudensi MARItersebut bermaksud pihak pelawan adalah pihak ketiga sehinggapenetapannya dianggap cacat hukum, dan jika dibandingkan dengan perkaratersebut dengan perkara 155/Pdt.G/2020/PA.Sel. sangat berbeda oleh sebabitu Penetapan pengadilan Agama Selong tentang eksekusi telah tepat danbenar berdasarkan hukum, bahwa pihak pelawan dalam perkara ini adalahpihak yang tidak benar atau piahak

tanggal 14 Januari2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh ParaPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONVENSI :A.DalamEksepsi:Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi , menurut hukum harus dinyatakantidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) , oleh karena gugatanKurang Piahak

Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Piahak (plurium litisconsortium)Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 86/Pdt/2018/PT.MDNBahwa dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan para Penggugatseharusnya menarik saudara kandung para Tergugat yang lainsebagai pihak dalam perkara aquo karena sesama ahli waris dariorangtua para Tergugat yang bernama ELIASA GULO alias AMAURUSA adalah tidak berdasar dan tidak relevan karena yang nyatanyata yang mengklaim dan mau menguasai tanah para Penggugatsecara

tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam point gugatannyaPenggugat menghitung nilai kerugian karena tidak dapat dikontrakkan olehPenggugat mulai dari tahun 1980 sampai dengan gugatan diajukan Penggugatdengan nilai kontrak yang bervariasi;Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa Penggugat mengajukankeberatan atas dikuasainya tanah obyek sengketa tersebut adalah sejak tahun2013, yang dilanjutkan dengan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yangdibantu oleh piahak

TATAYUSTISNA, MM, maka terbukti ketika Ir.TATA YUSTISNA, MM. bertemu denganTergugat tidak tahu dan atau tidak kenalkepada Tergugat , apa dasarnya orang yangtidak dilibatkan menyetujui suatu PerbuatanHukum di mintakan pertanggungjawaban.Bahwa suatu Perjanjian Mengikat kepada Para Piahak yangmembuatnya, sebagaimana diatur Pada 1338 KUH Perdata yangdikenal dengan asas pacta sun servanda bahwa kesepakatan yangdibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian secara sahdipersamakan sebagai undangundang

Tanpa Hak atau Melawan hukum;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan Melawan hukumadalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari piahak yangberwenang untuk itu dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum formil.Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa yangdiajukan pada persidangan ini, Terdakwa FAHRUDIN Alias UDIN BinFADELIANSYAH (Alm) dan Terdakwa II MULYANTO Alias YANTO BinKARTOREJO (Alm), dalam menyalahguna narkotika golongan bukan

SAID untuk dibuatkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa adanya daftar penerima pembayaranpengadaan tanah;Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut selesai dibuat denganNomor : 000 003 tanggal 26 Januari 2008, Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) tersebut oleh Kuasa Bendahara Umum (BUD) disampaikan kepada BankPembangunan Daerah Malili selanjutnya piahak Bank Pembangunan DaerahMalili mentransfer dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebutke rekening bendahara Sekretariat

hal.Putusan 0222/Pdt.G/2016/PA.Kis Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagaitetangga dan mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dahulu Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi pada tahun2007 jika Tergugat telah memberikan uang Rp. 150.000.000, dariuang Rp. 300.000.0000 sebagai penyelesaian dari Hartabersamanya ; Bahwa saksi tidak pernah melihat isi perjanjian keduanya danhanya pernah melihat tanda tangannya ;Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat membenarkannya ;Bahwa piahak

perselisinan dan pertengkaran, disebabkan orang tuaPemohon selalu mencampuri usaha Pemohon dan Termohon, yang berakibatterjadinya pisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih, terhitung sejakbulan Nopember 2019 sampai sekarang, namun demikian antara Pemohondengan Termohon masih dapat dirukunkan karena keduanya mempunyai anakdan baru berpisah selamah delapan bulan lebih, akan tetapi tidak mengetahulsecara langsung tentang kejadian yang sebenarnya yang memungkinkan dapatdirukunkan kedua belah piahak

;Menimbang, bahwa dalam proses pelelangan yang telah dilakukan olehTergugat dengan Turut Tergugat mempersoalkan tentang nilai hargapelelangan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pedahal hargapasaran atas asset jaminan jauh diatas harga pelelangan dan Penggugat telahberkali kali mengajukan permintaan secara lisan kepada Tergugat karanaHalaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN BdgPenggugat akan mmengajukan dan menawarkan sendiri kepada piahak lain,atas dalil Penggugat

gugatan atas pelanggaran pelakuusaha dapat dijukan LPKSM pada Peradilan Umum, dengan catatanharus memenuhi syarat sebagai berikut :1 Berbentuk badan hukum atau Yayasan;2 Di dalam anggaran dasarnya disebutkansecara tega tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentigan perlindungankonsumen;3 Telah melaksanakan kegiatan sesuaianggaran dasarnya;LPKSM tersebut diwajibkan untuk didaftarkan dan diakui olehPemerintah, tanpa pendaftaran dan pengakuan tersebut ia tidakdapat menyandang hal sebagai para piahak

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.ATAU :Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (Ex Aequeo et Bono).Bahwa pada persidangan yang ditetapbkan, Penggugat dan Tergugat hadirsecara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusahamendamaikan pihakpihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;Putusan Harta Bersama, nomor 2723/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 4 dari 48Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian maka para piahak

TENTANG ALAT BUKTI DAN SAKSI PARA PENGGUGAT DAN PARATERGUGAT SERTA TURUT TERGUGAT Bahwa Majelis Hakim telah salah menilai tentang alat bukti P1 berupaSurat keterangan tertanggal 12 Juli 1989 dan Surat Keterangansebelumnya tertanggal 23 Juli 1978 yang dihubungkan dengan Buktisaksi yang diajukan kedua belah piahak, lalu bagaimana mungkin pihakBPN menerbitkan SHM No.32 dan 33 /2007 tanpa melakukanpengukuran dan penelitian lebin dahulu termasuk batasbatasnya, danjika ada perubahan ukuran dan batasbatasnya