Ditemukan 272 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2020 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA SELONG Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sel Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 82
110 — 82
Majelis Hakiim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM KONPENSIDalam Eksepsi* Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi Seluruhnya.* Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi Tidak Dapat Diterima(NO).DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan Mengabulkan ODuplik Tergugat KonpensiSeluruhnya.2. Menolak Replik Penggugat Konpensi Seluruhnya.3. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi Seluruhnya.4. Menghukum Penggugat Konpensi Membayar Biaya PerkaraSesuai Hukum.DALAM REKONPENSI1.
Register : 20-06-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 09-01-2013
Putusan PA BLITAR Nomor 1918/Pdt.G/2011/PA.BL Tanggal 7 Juni 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
54 — 16
54 — 16
Halaman 2 1dari 78Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi mohonkepada Bapak Majelis Hakiim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut:DALAM KONPENSI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi seluruhnya;2 Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat Konpensi denganTergugat Rekonpensi dengan jalan perceraian;3 Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yangtimbul karena perkara ini;DALAM REKONPENSI1 Menolak gugatan rekonpensi Penggugat
Register : 13-07-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN ATAMBUA Nomor 17/PDT.G/2012/PN.ATB Tanggal 26 Maret 2013 — - VINCENTIUS LIUSANTO LIU
lawan
- MAGDALENA TAN - DKK
104 — 51
104 — 51
Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;Oleh karena gugatan a quo dilakukan setelah melewati tenggang waktusebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut maka Penggugat telahkehilangan hak atau telah daluwarsa untuk mengajukan tuntutan hak ;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti eksepsi Tergugat adalajberalasan menurut hukum.Karenanya Tergugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakiim
Register : 04-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2014/PT BDG Tanggal 16 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Rohman, SH
Terbanding/Terdakwa : TEDDY JUMENA, ST
139 — 68
Terbanding/Terdakwa : TEDDY JUMENA, ST
139 — 68
Pertama, salinan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal1 Oktober 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BDG, dengan segalapertimbangan hukum yang menjadi alasanalasan hukum dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut, dikaitkan dengan alasanalasan hukum yang menjadi keberatan dalam memori banding dariJaksa Penuntut Umum dan dalam kontra memori banding dariTerdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapatbahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakiim
Putus : 19-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/PID.SUS/2012 Tanggal 19 Maret 2012 — Hi. SATONO, SH.SP. bin Hi. DARMO SUSISWO
159 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
) huruf d KUHAP, di mana Majelis Hakim dalam membuat pertimbanganyang disusun tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya sesuai dengan alatbukti di persidangan ;Bahwa Majelis Hakim telah membuat faktafakta yang termuat dalam salinanputusan halaman 199 sampai dengan 212 sama dengan fakta hukum yangtermuat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga faktafakta hukum tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;Bahwa Majelis Hakiim
Register : 25-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 25-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG Tanggal 8 Maret 2017 — - TERESIA INA ERA Vs. MIKEL PEHANG, Cs.
68 — 21
68 — 21
penggunaan tanah yang sedang dikuasaioleh warga masyarakat dengan cara melakukanpengukuran, pada tahun 1967 dilakukan pengukurankembali, pada hal jika dicermati kata pemberian dengankalimat membuka hutan sudah mengandung pengertianyang berbeda, sehingga Para Tergugat berpendapat bahwa,oleh karena telah terjadi perbedaan yang sangat menyolok,yang merupakan suatu) bentuk pembohongan danpemutarbalikan fakta atas riwayat perolehan tanah BoliMagun dalam perkara ini, maka Tergugat Il memohonkepada Majelis Hakiim
Register : 28-09-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PA BANTAENG Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Batg Tanggal 10 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 52
98 — 52
merupakan harta pewaris;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Il Penggugat yangmenyatakan Tergugat Rekonvensi awalnya sudah memiliki sawah di daerahJarang Tedong kemudian Tergugat menukar lagi sebuah objek tanah dengansawah di daerah tersebut;Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek poin 3 rekonvensiPenggugat Rekonvensi hanya 1 (satu) orang saksi yang menjelaska tentangobjek tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lain, kemudian setelahdilakukan pemeriksaan setempat (Descentee) oleh majelis hakiim
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
75 — 38
75 — 38
dapat diterima.Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidakmengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadikeberatannya terhadap putusan a quo.Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan teliti dan seksama berita acara PersidanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembuktian dari pihakpihak yangbersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 16 Juni 2016 No 466/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkanbanding, Majelis Hakiim
Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3214 K/Pdt/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM DK VS MULIADI CHANDRA DKK
82 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Pemohon Kasasi dan II/Para Tergugat dan Il/ParaPembanding dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tinkatperadilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakiim padahari Rabu tanggal 24 Februari 2016, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H.
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2018/PN Niaga Mdn. Tanggal 15 Oktober 2018 —
333 — 136
333 — 136
Selain itu, Turut Termohon II bahkan telah mengirimkan suratkeberatan kepada Hakiim yang pada pokoknya menyatakan:Halaman 49 daril44 Putusan Nomor: 3/Pdt.SusLainlain/2018/PN.Niaga.Mdnjo. Nomor: 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.Mdna.
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku 6598 — 3372
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
secaratertulis dan yurisprudensi diakui eksistensinyadalam hukum positif di Indonesia, yang salah satuketentuan yuridis normatif berkaitan dengankontrak standar atau kontrak baku diatur dalamUU Perlindungan Konsumen.Bahwa judex facti secara tersurat telahmempertimbangkan tentang kontrak standar ataukontrak baku, dimana Majelis Hakimmempertimbangkan klausula yang terdapat padakarcis yang menyatakan "Tergugat tidakbertanggung jawab atas hilangnya kendaraanbermotor dari pengguna parkir", menurut hematMajelis Hakiim
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup 5956 — 3251
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
secaratertulis dan yurisprudensi diakui eksistensinyadalam hukum positif di Indonesia, yang salah satuketentuan yuridis normatif berkaitan dengankontrak standar atau kontrak baku diatur dalamUU Perlindungan Konsumen.Bahwa judex facti secara tersurat telahmempertimbangkan tentang kontrak standar ataukontrak baku, dimana Majelis Hakimmempertimbangkan klausula yang terdapat padakarcis yang menyatakan "Tergugat tidakbertanggung jawab atas hilangnya kendaraanbermotor dari pengguna parkir", menurut hematMajelis Hakiim