Ditemukan 2851 data
81 — 123
NYIMASSUKAESIH.Kemudian pada bulan Agustus 2008, BOP Raskin untuk Sub Divisi RegionalBandung berubah menjadi sebesar Rp.perkilogram) berdasarkan Faksimili Nomor112,/Kg. (seratus dua belas rupiah: F540/10010/0508/2008/JBR, tentangTarif BOP Raskin Tahun 2008, tanggal 5 Agustus 2008, atas dasar faksimili tersebut,Drs. MUCHLIS, selaku Ketua Tim Raskin membuat Nota Intern No: NI041/KT/08/2008 tanggal 19 Agustus 2008, perihal pengajuan perubahan struktur BOPRaskin Tahun 2008 dan disetujui oleh H.
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
378 — 153
(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentangPemberhentian dan Pengangkatan KepalaKepala BiroDilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.200. 1 (Satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir PetikanKeputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4Juni 2009 berisikan pengangkatan Prof. Dr.dr.
dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor: 66072/C/3/1982 tertanggal 7September 1982 tentang Pengangkatan MADE MAREGAWABA. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.Halaman 391Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst(e) Keputusan Rektor Universitas Udayana tanggal 30 April 1983(f)BBdengan nomor yang terbaca SE.504/PT.17/6.3/1983 sertaterbaca Diperbaiki tanggal 8 Nopember 1983 menetapkanpengangkatan MADE MAREGAWA BA sebagai PegawalNegeri Sipil pada Universitas Udayana.Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI
950 — 1141
(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentangPemberhentian dan Pengangkatan KepalaKepala BiroDilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan KeputusanPresiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikanpengangkatan Prof. Dr.dr.
(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentangPemberhentian dan Pengangkatan KepalaKepala BiroDilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.1 (Satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan KeputusanPresiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikanpengangkatan Prof. Dr.dr.
145 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor112/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatanganiHal. 161 dari 205 hal. Putusan No. 142 PK/PID.SUS/2016839.840.841842.843.844.oleh Drs.Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 112/SPPD/PKPRNTT/V1/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor113/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs.
121 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor112/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatanganioleh Drs.Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Gabriel Suni, Amd., beserta lampirannya Nomor 112/SPPD/PkKPRNTT/VI/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Ir. Marthen L. Obeng Nomor113/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat PerintahPerjalanan Dinas a.n. Ir. Marthen L.
505 — 156
(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentangPemberhentian dan Pengangkatan KepalaKepala BiroDilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.Hal. 60. Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI200.201.202.203.204.205.206.207.208.1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan KeputusanPresiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikanpengangkatan Prof. Dr.dr.
(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentangPemberhentian dan Pengangkatan KepalaKepala BiroDilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan KeputusanPresiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikanpengangkatan Prof. Dr.dr.
96 — 39
Surat Ukur Ulang Nomor 00044/JINENGDALEM/2010Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas7.700 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang: Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukurtanggal 18 Pebruari 1999, Nomor112/Jinengdalem/1999 tidak berlaku lagi; Surat Ukur Ulang Nomor 00046/JINENGDALEM/2010Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas7.300 m2), dengan keterangan pada surat ukur ulang:Diterbitkan Surat Ukur Pengganti karena Surat Ukurtanggal 18 Pebruari 1999, Nomor113/Jinengdalem/1999
204 — 57
Fransiskus Dhetan, beserta lampirannyaNomor :111/SPPD/PKPRNT T/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si Halaman 277 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 838 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor112/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor:112/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi,
Fransiskus Dhetan, beserta lampirannyaNomor :111/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 838 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Gabriel Suni, Amd Nomor112/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di tandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Gabriel Suni, Amd, beserta lampirannya Nomor:112/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si. 839 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Ir.
63 — 15
U004/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005.36) Foto copy Surat Addendum Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk antara puskudMetaram dengan pengecer pupuk KUD Banguntapan Nomor 111/Puskud/D/2004tanggal 2 Januari 2004. 37) Foto copy Surat Addendum Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk antara PuskudMetaram dengan pengecer pupuk KUD Banguntapan Nomor112/Puskud/D/2004 tanggal 2 Januari 2004. 38) Foto copy Surat Addendum Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk antara puskudMetaram dengan pengecer pupuk
189 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBBBB916917918919920921922SAEFUDDIN dan USMAN ALI.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor112/S.ph/Nus.03.1.2.2/VII/2006 Perihal SuratPenawaran Harga dari PT Rajawali Nusindo tanggal17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Suwanto.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Berita AcaraPembukaan Dokumen Penawaran HargaPengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan RumahSakit Penanganan Wabah Flu Burung AvianInfluenza) dengan penunjukan langsung Nomor035/PantPen.Lgsg/VII/2006
Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBB916917918919920921Rumah Sakit Penanganan Wabah Flu Burung(Avian Influenza) tahun 2006 untuk 44 Rumah SakitDirektorat Bina Pelayanan Medik Dasar DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik DepartemenKesehatan RI yang di tandatangani oleh TATANSAEFUDDIN dan USMAN ALI.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor112/S.ph/Nus.03.1.2.2/VII/2006 Perihal SuratPenawaran Harga dari PT Rajawali Nusindo tanggal17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Suwanto.1 (satu) bendel
dengan Metode Penunjukan LangsungNomor 033/PantPen.Lgsg/VII/2006, tanggal 7 Juli2006.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir DokumenNomor 021/PantPen.Lgsg/VI/2006 tanggal 20 Juni2006 Pengadaan Alat Kesehatan dan PerbekalanRumah Sakit Penanganan Wabah Flu Burung(Avian Influenza) tahun 2006 untuk 44 Rumah SakitDirektorat Bina Pelayanan Medik Dasar DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik DepartemenKesehatan RI yang di tandatangani oleh TATANSAEFUDDIN dan USMAN ALI.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor112
86 — 34
, kewenangan dan kedudukan tertentu maka penerapan ketentuan pidanakepada terdakwa haruslah dilakukan dengan mendahulukan ketentuan yang bersifat khusus.Bilamana ketentuan khusus ini ternyata tidak dipenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa, barulahdikaji apakah diri dan perbuatannya memenuhi ketentuan pasal 2 yang bersifat umum tersebut;Menimbang, bahwa langkah seperti yang Majelis kemukakan tersebut tidaklah menyalahiaturan, bahkan selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid/1984 dan Nomor112
66 — 26
kewenangan dan kedudukan tertentu maka penerapan ketentuan pidanakepada terdakwa haruslah dilakukan dengan mendahulukan ketentuan yang bersifat khusus.Bilamana ketentuan khusus ini ternyata tidak dipenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa, barulahdikaji apakah diri dan perbuatannya memenuhi ketentuan pasal 2 yang bersifat umum tersebut ;Menimbang, bahwa langkah seperti yang Majelis kemukakan tersebut tidaklah menyalahiaturan, bahkan selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid/1984 dan Nomor112
320 — 89
Arga CitraKharisma ;Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014 dalam perkaraantara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melawan PT.Arga Citra Kharisma ;Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor112/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 27 Mei 2014 dalam perkaraantara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melawan PT.Arga Citra Kharisma ;Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Medan Kota MedanNomor : 600.1219 tanggal 2 Nopember 2004, Perihal MohonPenjelasan ;Fotocopy Surat
109 — 53
tahun 1989 danperubahannya UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentangPengadilan Agama,maka telah nyataterbukti bahwa OS111adalah hartapeninggalan Pewaris H.Abdul Salam yangbelum dibagi waris dan3.1.belum dialinkan kepadasiapapun;Dalam surat gugatan Penggugatdisebutkan Satu unit truck coltdiesel No.Pol.N7099 GU 120 pstahunpembuatan 2001 milikH.Abdul Salam;Menimbang, bahwadalam dalil gugatannyaPenggugat menyatakanobyek sengketa bendabergerak tersebutditandai dengan nomor112
101 — 41
barutanggal 22 November 2010;Surat Ukur Ulang Nomor 00045/JINENGDALEM/2010Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 3.900 m2),dengan keterangan pada surat ukur ulang :Diterbitkan Surat UkurPengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor111/Jinengdalem/1999 tidak berlaku lagi.Surat Ukur Ulang Nomor 00044/JINENGDALEM/2010Tanggal 14 Desember 2010 (untuk tanah seluas 7.700 m2),dengan keterangan pada surat ukur ulang : Diterbitkan Surat UkurPengganti karena Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999, Nomor112
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
171 — 56
Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn(1) Surat Permohonan dari rekanan (PT.ANDRY KARYA CIPTA)dengan Surat Nomor : 044/SP/PTAKC/V/2014 tanggal 25Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ketigasebesar Rp. 2.441.380.714 dengan lampiran LaporanKemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 2 Desember2014, dengan persentase pekerjaan 100 %;(2) Setelan PPK meneliti Permohonan pembayaran darirekanan, selanjutnya PPK membuat Permohonanpembayaran uang muka kepada PA sebesar Rp.2.441.380.714 dengan Surat Nomor112
144 — 101
2016/PNMdn, dan Permintaan Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017 ;Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkaratertanggal 19 Juni 2017 Nomor : W2.U1/10.942/HK.01.TPK/VI/2017, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yangmenerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 23 Juni2017 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor112
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
149 — 47
Pembayaran Termyn Ketiga :(1) Surat Permohonan dari rekanan (PT.ANDRY KARYA CIPTA)dengan Surat Nomor : 044/SP/PTAKC/V/2014 tanggal 25Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Termyn Ketigasebesar Rp. 2.441.380.714 dengan lampiran LaporanKemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 2 Desember2014, dengan persentase pekerjaan 100 %;(2) Setelan PPK meneliti Permohonan pembayaran darirekanan, selanjutnya PPK membuat Permohonanpembayaran uang muka kepada PA sebesar Rp.2.441.380.714 dengan Surat Nomor112/PPK
282 — 161
Surat Permohonan Kredit Investasi (KI)Nomor112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 PT. Sarana BahteraIria (PT.
2721 — 5659
Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentangPemberhentian dan Pengangkatan KepalaKepala BiroDilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya;200. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir PetikanKeputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni2009 berisikan pengangkatan Prof. Dr.dr.