No. 150 PK/TUN/2011partal politik atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partal yang bersangkutan;3. Bahwa jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Sadr.Amelia A. Yani (Penggugat) masih dianggap sebagai Ketua Umum DPPPPRN, maka Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak dapat mengatasnamakan DPP PPRN secara sepihak, tanpa dilakukan bersamasamaSekretaris Jenderal DPP PPRN. Sementara gugatan Penggugat hanyaditandatangani sendiri oleh sdr.

diri PENGGUGAToleh TERGUGAT 1 dan 2 telah melanggara Anggaran dasar dan AnggaranRumah Tangga PPP,sehingga jelas membuat kerugian nyata bagiPENGGUGAT;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan negeri Mamuju Cq Majelis hakim yang memeriksaperkara ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut :PRIMER :1.2.Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnyaMenyatakan bahwa PENGGUGAT tetap sah sebagai Anggota DPRD ProvnisiSulawesi Barat dari PARTAl

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau;d.

Negara, menyatakanPNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; wanna nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnnCc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud. DIpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 97 dari 105 hal. Putusan Pkr.

1945 yang ditetapkan padatanggal 18 Agustus 1945; 2) Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segalaaspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik,ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkancitacita nasional; 3) Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidupDENGS GE, sennssseesee nnn eseesenneicssenenernenseeeemeerenssenes4) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyatsebagai arah kebijakan politik partal

merupakan permohonan yangbersifat prematur dan juga terdapat larangan untuk menyita barang milikpihak ketiga yang tidak dilibatkan dan atau ditarik sebagai pihak dalamsuatu perkara, sehingga permohonan Penggugat ini sudah sepatutnya ditolak dengan alasan sebagai berikut :> Objek tanah garap perkara aquo secara yuridis formal adalah tanahhak garap milik Sri Wiwik Prihatin (pihak ketiga) sehinggapenyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugiankepada pihak ketiga sebagai prinsip kontrak partal

;e Asli 1 (Satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partal politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Kasim Nakul Als.Bapak Caci, Dkk.;4.

Nurmala merupakan staf dari salahsatu partal.11. Bahwa Terdakwa kemudian melemparhandphone Saksi dan pulang ke Manado serta tidakpernah memberi kabar lag.12. Bahwa Saksi selalu menghubungiTerdakwa tetapi tidak pernah diangkat.13. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksidatang ke Kota Manado menemui Terdakwa, tetapiTerdakwa tidak bersedia tidur dengan Saksi danmeminta Saksi pulang karena tidak membawaanak.14.

Medan tanggal 23 Maret 2011adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) danayat (4), sebagai berikutAyat (1), berbunyiPerselisihan partal politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur di dalamAD dan ART ;Ayat 2, berbunyiPenyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuatu. mahkamah

Menanggapi butir 8 dan butir 10 posita Gugatan, dapat TERGUGAT I dan TERGUGATII jelaskan, bahwa :e Bahwa Kepengurusan Partai Pelopor Propinsi Jawa Timur berdasarkan SK No. 255.K/SKDPP/W.VI.13/PP/IV08, bisa dibaca berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2008, namunpada klausul dimaksud tertulis............ atau diselenggarakannya konfercabsusPARTAI PELOPOR Propinsi Jawa Timur dan atau ada Keputusan lebih lanjutdari Dewan Pimpinan Pusat PARTAl PELOPOR, maka TERGUGAT IV (Heru1213Subiyantoro, ST) dan TERGUGAT

Bahwadengan status Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai tersangka, makatidak ada alasan pembenar DPP Partai Perindo mencabut danmemberhentikan dari keanggotaan partai maupun melakukanpenggantian antar waktu Saudara Deo Rajiman, S.Pd.K sebagai anggotaDPRD Kabupaten Bengkayang, karena dalam peraturan perundangundangan yang berlaku maupun dalam AD/ART Partai Perindo, tidakmengatur pencabutan dan pemberhentian kader/pengurus partal maupunmelakukan penggantian antar waktu pada saat seseorang menyandangstatus

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;55d.

dilaporkan selanjutnya dipanggil dan diproses, padahal sayamembantu pekerjaan dia, katanya menjanjikan pekerjaan padahal diaditipu sendiri oleh teman sesama korlap ; Bahwa pada saat di pelantikan pada saat klarifikasi sama dengan laporanyang saksi terima, tapi saksi tetap mengelak kalau tidak melakukan, yangkemudian dijatuhi sanksi untuk diberhentikan dari partai, Kemudian saksidipanggil dan diberitanu kalau surat dari DPC akan turun surat dari DPPyang selanjutnya akan keluar surat pemecatan dari partal

Merusak citra Partal;kedua syarat tersebut bukanlah bersifat opsional melainkan kumulatif,untuk itu setiap anggota yang tidak melakukan pelanggaran bersifatmencemarkan dan merusak citra Partai maka anggota tersebut tidakdapat diberhentikan secara langsung tanpa melalui tingkatan sanksi.Dalam perkara A quo bahwa faktanya pengurus dan sejumlah kaderPartai Berkarya tidak melakukan pelanggaran berat yang sifatnyamencemarkan dan merusak citra Partai, hal mana dibuktikan bahwatidak adanya surat pemberhentian

Makasebagai tindak lanjutnya akan dilakukan penyelamatan, jadipenyelamatan inilah yang merupakan dasar terbentuknyapresidium penyelamat partai dalam rangka menuju pileg 2024 ;Bahwa Saksi menyatakan P3B secara normative untuk melaksanakanpenataan ulang tentunya harus mengikuti AD ART, jadi AD ART itu untukmelakukan penataan ulang harus melaksanakan Munas karena Munasseyogyanya baru dilaksanakan Tahun 2022 makanya dipercepat, kalautidak partai ini akan jadi penonton, karena tidak akan sempatmemperbaiki partal

perselisihan partai politik"peraturan perundangundangan telah menyediakan forum khusus untukmenyelesaikannya, sehingga sengketa yang mengandung unsur perselisihanpartai politik harus diselesaikan terlebih dulu secara internal, jika tidak dapatdiselesaikan secara internal baru ke forum eksternal;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum yang telah diuraikan dalampertimbangan Majelis Hakim sebelumnya vide supra, terbukti bahwa antaraPenggugat dan Tergugat Il Intervensi telah terjadi sengketa internal partal

,M.Hum yang menyatakan jika terjadi dinamika di partai itu soal biasa dandinamika itu tidak dapat serta merta dikatakan sengketa (perselisinan partal),Halaman 184 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTlebih lanjut ahli menjelaskan bahwa sengketa internal/perselisihan partaipolitik itu harus memiliki bentuk/wujud, wujud yang paling clear dan reasonadalah penyelesaian di Mahkamah Partai;Menimbang, bahwa mencermati bukti P10 yaitu Akta PerubahanAD/ART partai Berkarya No. 02 tanggal

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Perkara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar pasal 87 ayat (2) dan ayat (4)huruf d, adalah tidak benar.

Pasal 1 dan 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.)tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukanPenggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti Surat tersebut dapat digolongkankepada akta di bawah tangan yang dibuat oleh dua pihak (partal), berbentuktertulis

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPCpartal, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua TimKampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRDKabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilutahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi danmisi partal;Bahwa yang pertama

Bahwa benar semula rumah tangga Trmohon dan Pemohon selaluharmonis, namun beberapa tahun terakhir ini selalu terjadi keributan,karena Pemohon selaku suami hanya duduk manis tidak mau membantupekerjaan Termohon selaku istrinya yang harus bekerja keras buka salon,buka kios sembako dan melayani orderanorderan atau psananpesanandalam partal besar, sementara Pemohon sering pergipergi mau entahkemana bersama temantemannya makanya Termohon merasa capeksendiri karena semua pekerjaan dikerjakan sendiri denganasisten

Independen Pemilihan (KIP) KaburAceh Barat Daya selaku Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil BAceh Barat Daya Tahun 2017;Bahwa sebagaimana diputuskan didalam kongres IV Partai KeadilanPersatuan Indonesia tahun 2015 yang dilaksanakan di Medan pada tar20 April 2015, serta berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VII tenOrganisasi, Susunan, Wewenang, Kewajiban, Koordinasi InternalSyarat Pimpinan Partai, didalam Pasal 12 Ayat 1 dan 2, disebutkan bah1) Dewan Pimpinan Nasional adalah badan eksekutif tertinggi partal

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud.