Ditemukan 5090 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembayaran pembakaran pembubaran penyiaran pembiayaan pembiayan pembinaan pemasaran pembyaran pembaran pembuatan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
93 — 73
  • Terhadap panitia lelang Saksi pernahmengingatkan dan meminta dipresentasikan hasil evaluasi proses lelang pekerjaantersebut di atas di hadapan Saksi sebab Saksi tidak ingin adanya tuduhan rekayasalelang maupun pembiaran. Hal ini Saksi lakukan dikarenakan umur dan masa dinaspara anggota panitia lelang masih muda sehingga belum pengalaman dan rentanadanya kelalaian atau kesalahan sekaligus menguji keprofesionalan dari panitialelang.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 13 Maret 2019 — - Drs. JOKO SISWANTO, M.SI.
185 — 54
  • ., (dalam perkara lain) serta pihakpihakyang melakukan pembiaran ataupun kesengajaan sehingga mendapatkankeuntungan ini.Halaman 207 dari 328 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN MndMenimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian sebagaimana dipertimbangkandiatas
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 September 2016 — perdata - pelawan I - pelawan II - pelawan III - terlawan I - terlawan II - terlawan III - terlawan IV - terlawan V - terlawan VI - terlawan VII - turut terlawan I - turut terlawan II - turut terlawan III - turut terlawan IV - turut terlawan V - turut terlawan VI - turut terlawan VII
103 — 64
  • S).Hal. 87 Putusan Nomor 161/Pat.G/2015/PA Mrs.Dengan demikian, sikap diam dan pembiaran = yangdilakukan Terlawan (Hj.dasma binti H.Bohari), dankeluarganya yang berhak (Ayah, Ibu dan Saudaranya),termasuk Terlawan Il s/d Terlawan VI, yang tidak melakukanupaya hukum pencegahan perkawinan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku tersebut, dan segalafakta hukum pada angka4.1 s/d angaka 4.4 di atas.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 13 September 2016 — -perdata
134 — 77
  • S).Hal. 87 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.Dengan demikian, sikap diam dan pembiaran yangdilakukan Terlawan (Hj.dasma binti H.Bohari), dankeluarganya yang berhak (Ayah, Ibu dan Saudaranya),termasuk Terlawan Il s/d Terlawan VI, yang tidak melakukanupaya hukum pencegahan perkawinan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku tersebut, dan segalafakta hukum pada angka4.1 s/d angaka 4.4 di atas.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
254 — 85
  • asasakuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3UndangUndangan nomor 28 tahun 1999 dan penjelasanPasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang nomor tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanadiubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004.Bahwa tindakan Bupati membiarkan fasilitas kantor dinasdipakai untuk komersial pihak ketiga tanopa ada suatuHal 411 dari 587 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2014/PN Smgperjanjian yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan termasuk bentuk pembiaran
    Negara;Bahwa dalam pasal 53 ayat (2) Undangundang nomor 9tahun 2004 tentang Peradilan tata usaha negera keputusanTUN dibuat berdasarkan perundangundangan dan asasumum pemerintahan yang baik (AUPB).Bahwa apabila keputusan TUN tidak sesuai hukum positifataupun AUPB maka keputusan TUN tersebut dapat digugat di PTUN;Bahwa apabila keputusan TUN mengakibatkan kerugiankeuangan Negara makan dapat dipidana,walaupun tidakharus tertulis ada ancaman pidana yang penting akibatnyatimbul pidana;Bahwa tindakan pembiaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
113 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembiaran laporan keuanganperusahaan tidak dilakukan pemeriksaan verifikasi oleh para Terdakwadkk. Sehingga kredit yang seharusnya tidak dicarikan/tidak disetujui,Hal. 242 dari 245 hal. Put. No. 145 PK/Pid.Sus/2014namun kenyataannya dicairkan oleh para Terdakwa sebagai sebagai salahsatu unsur penentu keputusan pemberian kredit. Secara normatif dankelayakan kredit tidak layak untuk dicairkan/diberikan kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — AGUS LASMONO DKK VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) Damri cq DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM Damri DKK
93 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehTergugat dan Tergugat II kepada Para Penggugat, maka terbukti bahwaTergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Telah Lalai DalamMelaksanakan Kewajiban Hukumnya Sebagai Fungsi Kontrol/Pengawasatas setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat dan Tergugat Il yangberakibat merugikan kepentingan/hak dari Para Penggugat;Bahwa banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan(abuse of power) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negaradalam bentuk by act (perlakuan) maupun by omission (pembiaran
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1088 — 1142
  • melakukan pencegahan, bahkan justru dengan sengajamemberikan peluang, kepada Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat V sehingga secara teruSs menerus melakukan perbuatan curangkepada Penggugat, yang masih dalam lingkup menjalankan usahanyayaitu penjualan emas Logam Mulia Antam yang tujuannya adalah untukmeningkatkan omset dan target penjualan emas batangan Tergugat yangdibebankan pada Turut Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat dapatdinilai telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.Bahwa pembiaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
558 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewajiban untuk melakukansesuatu, akan tetapi tidak melakukan apa yang diwajibkan dapat membuatsesuatu. tindakan dianggap sebagai melawan hukum pidana, tinggalmerumuskan apakah tindakan dari pelaku sesuai dengan tindakan seperti yangdimaksud dalam rumusan delik, akan tetapi kewajiban untuk melakukan suatutindakan tersebut tidak selalu timbul dari undangundang melainkan dapattimbul dari suatu jabatan atau pekerjaan sehingga disebut sebagai melawanhukum dari tindak pidana omisision (pengabaian atau pembiaran
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3149 — 1635
  • Tentang : Cipta Kerja
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 208 e. melakukan permufakatan untuk terjadinyapembalakan liar dan/atau penggunaan kawasanhutan secara tidak sah;f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutantanpa hak;g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugasdengan sengaja; dan/atauh. lalai dalam melaksanakan tugas.Pasal 53 dihapus.Pasal 54 dihapus.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 82(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:a. melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan yang
    kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liardan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidaksah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;melakukan permufakatan untuk terjadinyapembalakan liar dan/atau penggunaan kawasanhutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 huruf e;menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutantanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28huruf f; dan/ataudengan sengaja melakukan pembiaran
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MASHUDI, SE BIN ABDUL RONI
201 — 49
  • Namun intinya tetap kacau, karena kenyataannya terjadi pembiaran olehsaksi.Bahwa saksi perintahkan zainal fikri fik ini tolong dibantu tolong dimenangkan iniperintah pimpinan dan saksi tahu perintah pimpinan itu tidak benar, namun tetapsaksi lakukan.Bahwa uang saksi berikan sama bupati karena sesaat setelah saksi menerima uangdari mashudi dan terdakwa Intan Darmawan dalam bentuk amplop coklat yangisinya lebih dari Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) lalu saksi ditelepon olehpak Bupati dan pak
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
177 — 115
  • Sekalipun tujuan Terdakwa dilakukan untuk demi PTBumi Jambi tetap beroperasional, namun jika dikaitkan dengan Arrest HogeRaad tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa barang siapa dibawah suatutulisan membubuhkan tandatangan orang lain sekalipun atas perintah danpersetujuan orang tesebut telah memalsukan tulisan itu, maka surat tersebuttetap dipandang sebagai surat palsu sekalipun pemalsuan tersebut sudahberlangsung bertahuntahun dan dilakukan pembiaran oleh saksi Elliawati;Menimbang, bahwa berdasarak
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLAN. Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
295 — 151
  • butir2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/ 2011 Perihal :Penerapan Sitrategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan:Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakanpenyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untukmengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihaklain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan saranaBank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lainmenderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungankeuangan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 23 Februari 2018 — -. LEWI TANDI RURA, SE
119 — 74
  • pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPAdengan Berita Acara Penyerahan;h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapana anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dani. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.Bahwa oleh karena itu bukan kewenangan terdakwa sehingga tidakdapat dipersalahkan kepada terdakwa kecuali atas hal itu bisadibuktikan ada kolusi antara Terdakwa dengan saksi MELIANUSTUPAMAHU sehingga melakukan pembiaran
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
131 — 38
  • olehTERGUGAT dan TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT, maka terbuktibahwa TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VITELAH LALAIDALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYASEBAGAI FUNGSI KONTROL/PENGAWAS atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II yang berakibat merugikanKEPENTINGAN/HAK dari PARA PENGGUGAT;95.Bahwa banyak di jumpai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (abuse ofpower) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dalam bentuk by act(perlakuan) maupun by omission (pembiaran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
223 — 123
  • investmen grade berdasarkan keputusan ALCO,misainya peringkat BBB ke atas atau setaranya yang dikeluarkan olehlembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembagapemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik(reputable).Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 31 Desember2012 tentang BPP Strategi Anti Fraud, halaman 15 tentang KebijakanAnti Fraud, yang menyatakan bahwa Bank tidak mentolerir (zerotolerance) terhadap segala bentuk fraud, yaitu tindakan penyimpanganatau pembiaran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
102 — 42
  • Djuri, Mm periodeAgustus 2011 sd Mei 2012Seharusnya sesuai dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil PemeriksaanSatuan Pengawas Intern (SPI) Nomor Lap.246/SPI/XII/2010 tanggal 1Desember 2010, atas temuan tersebut harus ditindak lanjuti, akan tetapi faktaPinwil XI Perum Pegadaian melakukan pembiaran.
    Atas pembiaran ini tidakdiungkapkan oleh Auditor.3 ABDUL RASID.193e Bahwa saksi bersama TIM telah membuat Laporan keuangan PT.NusaNiaga Raya (NNR) pada tahun 2010 yang telah di Audit oleh kantorAkuntan Publik Achmad,Rasyd,Hisbullah & Jerry sebagaimana termuatdalam lLaporan Auditor Independen No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
339 — 77
  • Bahwa hal itu bertentangan dengan Perpres Nomor 54Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa sebagai Direktur CV Handytech II, terdakwa tidak melarangmelakukan pembiaran kepada Muhammad Iqbal, komisaris CV HandytechIl, dalam hal membuat, menandatangani dan memberikan Surat DukunganKeagenan kepada PT. Multi Persada Utama, CV Bonanza Naga Jaya, CV.Herdina Prima dan CV.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
275 — 193
  • investmen grade berdasarkan keputusan ALCO,misainya peringkat BBB ke atas atau setaranya yang dikeluarkan olehlembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembagapemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik(reputable).Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 31 Desember2012 tentang BPP Strategi Anti Fraud, halaman 15 tentang KebijakanAnti Fraud, yang menyatakan bahwa Bank tidak mentolerir (zerotolerance) terhadap segala bentuk fraud, yaitu tindakan penyimpanganatau pembiaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
59 — 13
  • BKK Pekalongan Utara membantumendapatkan kredit.Bahwa dengan melakukan pembiaran keluarnya kredit ,PD BKK Pekalongan Utara bisa di kotruksikan pasal 55,56 KUHP;Bahwa unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain,atau korporasi., yang dilakukan Terdakwa dalammemperoleh kekayaan melanggar hukum ;Bahwa yang bertambah kekayaannya adalah TerdakwaSarjanto, nasabah yang mengajukan kredit/ 88 orangBahwa yang dirugikan adalah PD.