Ditemukan 5678 data
118 — 74
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 68 dari 98i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
113 — 26
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
89 — 13
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
326 — 1678 — Berkekuatan Hukum Tetap
malapetaka, saking tidak tahunya, hasil kejahatanPidana/KKN tinggalan suaminya mencuri barang bukti hasil curiannya sudah dibalik nama dan terlanjur dipecah pecahseolah dijual beli, hibah, wakaf dan lainnya agar Pemohon Kasasi seolah dikeroyok/ puluhan/ratusan orang SHMpecahan Aspal/palsu menghalalkan segala cara mati matian akan memaksakan menegakkan barang salah yang sudahterlanjur dibagi bagi, dikawal oknum Preman atau puluhan orang yang merasa "ikut memiliki berbondong bondong,terakhir *show of force
238 — 165
Hasymi Hanafiah, Sp.S tanggal 26 Agustus 2020);Menimbang, bahwa menurut buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syarafPusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan epilepsy secara koseptual sebagaikejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebih di otak.Selanjutnya ada tahun 2013 Task Force ILAE merekomendasikan definisi klinikoperasional untuk epilepsy yaitu suatu penyakit otak yang ditentukan oleh adanyakondisi a. sedikitnya dua kali kejadian kejang yang tidak ada
79 — 12
berupa sangkalan yangdiajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannyagugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
284 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; orHalaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2017(b)were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
103 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Intermasa, halaman 5558tentang Keadaan Memaksa (overmacht atau force majeur), exceptio nonadimpleti contractus dan Pelepasan Hak (rechtsverwerking);Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dalam memutus menerima gugatan wanprestasiyang diajukan Termohon Kasasi dalam bentuk rekonvensi pada tanggal 29Januari 2009 dan menyatakan Pemohon Kasasi telah berada dalam keadaan lalai(wanprestasi) kepada Termohon Kasasi, karena secara yuridis Termohon Kasasisendiri
64 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
/201 1(3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, ditambah dengan berdasar Pasal 155 ayat (2) joPasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 untukmembayar upah biasa yang diterima para Penggugat/Termohon Kasasiterhitung sejak bulan Maret 2008 s/d Desember 2009, adalah putusanyang Pemohon Kasasi anggap salah dan keliru serta sangat tergesagesadalam pertimbangannya, oleh karena kenyataan perusahaan PemohonKasasi bisa dikatakan dalam keadaan Force
125 — 52
antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukanberdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi ; Pasal 10B ; 2 22 $$ 222222 oonPenyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf edilaksanakan dalam hal : a.76terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upayahukum lainnya; dan/atau , terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina : 1) tidak diketemukan , 2) hilang/musnah akibat bencana alam (force
1541 — 1715 — Berkekuatan Hukum Tetap
with notice orlapse of time or both, would constitute such a defaultin the due performance or observance of any term,covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is aparty or by which it is bound or to which any of itsproperty or assets is subject, (iii) has not violated inany material respect any law, ordinance,governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) hasnot failed to obtain and maintain in full force
1.Herwin Setyawan, S.H.
2.Dwi Endah Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Ngadiman Alias Joko Bin Anam
60 — 22
l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force No. Pol. : H 4167 HI, warna Putih, tahun 2015.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
255 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
- Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
Putusan tersebutmemutus tentang kondisi force majeuryang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajibanpembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalamperjanjian murabahah.
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :
Bahwa dalil gugatanPemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karenaterjadi force majeur dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkanadanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangmengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS,sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan
, tidak dapatdibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsungmenyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagipula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintahtentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usahaPemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PemohonKasasi/Penggugat tentang force majeur harus ditolak;
Bahwa sebaliknyaTermohon
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
237 — 77
Ketentuan Pasal 31 PMK No. 27/2016 menyatakan :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a. keadaan memaksa (force majeur atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Halaman 121 dari 221 halaman Putusan nomor 586/PD T/2020/PT BDG160.
dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, Ssuami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang(i) Keadaan memaksa (Force
dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang(i) Keadaan memaksa (Force
90 — 35
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atau. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.10. Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTER!
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
SUNARTO S. Sos alias ABU ARSAL bin SAKAT
240 — 134
Bahwa pada Januari, kelompok saksi bertemudengan ABU AHMAD (AHMAD FAIZAL) (pedagang pupuk)mengenalnya dari kaum perempuan yakni DIFANSAH (anak pertamaFAUZAH KATRI/ istri kedua IMAN SANTOSA) dan NURSADRINA (anakkedua DWI JOKO) mereka kenal dari pasar ketika mereka pergi belanja,kemudian bernegosiasi dengan ABU AHMAD untuk menyeberangkan kewilayah SDF (Syrian Democratic Force), kemudian setelahbernegosiasi, sekitar tanggal 10 Juni 2017, saksi dan kelompoknyapergi ke rumah ABU AHMAD di desa Hawija Sawafi
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
125 — 14
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, makadasar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Rekonvensi ini denganalasan pengurangan tenaga kerja (efisensi), karena kelebihan tenagasecurity, maka merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganut asas stare decisisatau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragamanputusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) bahwa alasanlain untuk mengikuti putusanputusan Mahkamah Agung yang sebelumnyatersebut, karena putusanputusan a quo merupakan "*pedoman dalammemeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakanpula sumber hukum dan pembentukan hukum ; Menimbang, bahwapendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk