Ditemukan 6225 data
103 — 41
Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
622 — 547
RAUF;2) Bahwa terkait dengan Proses Penanganan Perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diaturdalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalamPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJAO39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,yang mana sehubungan dengan Proses Penanganan Perkara TindakPidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri secara khususdiatur dalam
118 — 82
Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.e Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.e Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
68 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rosatal padaBank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda denganNomor Rekening : 0011528474 ;Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaantersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan darispesifikasi tekhnis yang sebenarnya adalah sebagaiberikutPekerjaan Rumah Tangga dan Jamban KeluargaHal. 49 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011A.
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 105 PK/PidSus/2015Nomor 010.K/GM PIKITRING JBN/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, (BuktiSurat PK1).Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksidimana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terpidana IrSLAMET HARIYANTO, M.M. ikut serta melakukan tawar menawar hargatanah, ikut menentukan harga tanah dengan para pemilik tanah, karenasemua kegiatan termasuk kegiatan tekhnis pembebasan tanah semuanyadilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah.Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat
125 — 126
sesuai dengan kebutuhannya;Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2yang ditunjukan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yangdipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jeniskemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;Bahwa setelahpendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksibersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PUKabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selakuKetua Tim Tekhnis
90 — 32
Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
61 — 9
SUTARNO, ST BIN RIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi selaku team verifikasi ;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis Kegiatanyaitu monitoring ADD danBantuan Keuangan ;Bahwa untuk monitoring 3 bulan sekali dan membawahi 6 desa ;Bahwa yang dimonitoring termasuk desa Batulawang;Bahwa
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
142 — 74
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.
98 — 12
Saksi UJANG SUHERMAN : Bahwa saksi Sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern)sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab secara langsungkepada Direktur ; Bahwa sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) saksimembawahi Kepala Bidang Administrasi Umum dan KepalaBidang Tekhnis ; Bahwa saksi mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilankarena ada penyalah gunaan wewenang sehinggamengakibatkan kerugian keuangan perusahaan Bahwa sebetulnya saksi sebagai kepala SPI tidak tahuterlalu banyak tentang permasalahan
84 — 0
ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006. Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/ Pengawas. Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas. SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
110 — 15
Hariberikutnya panitia melakukan evaluasi administrasibaik administrasi perusahaan tekhnis dan penyesuaiankoreksi aritmatik, setelah dibuat Berita AcaraEvaluasi Penawaran Nomor : 640/ 06.05/PAN PBJ PEMBINFR/PU/VII 2008 tanggal 17) Juli 2008 = diusulkancalon pemenang ke PPTK yakni terdakwa ARMENSIS, B.E.yaituCALON PEMENANG :Nama Perusahaan : PT. ARGA CITRA BUANAHarga Penawaran : Rp 1.175.510.000, Harga Terkoreksi : Rp 1.175.000.000, Alamat : Jalan M.
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
493 — 279
Jadi disitulahkemudian akan diatur secara tekhnis tentang keberadaan BUMNPersero tadi ; Bahwa jika ada satu instruksi lisan misalnya dari Presiden untukmembentuk saru BUMN Persero tanpa ditindak lanjuti denganmekanisme hukum apakah berdasarkan satu Peraturan Pemerintahdan tidak ada alokasi anggaran yang Jjelas dari Keuangan negara tadi,maka tentunya instruksi Presiden itu serta merta membentuk BUMNHal 73 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
75 — 17
Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011; 52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011; 53.
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ARIS MUNANDAR, S.T., Bin BUYUNG RUBAIS
146 — 82
Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakankedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara tekhnis untukkedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima. Galian Tanah Untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsitidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanyadengan kedalaman 20 sampai 46 cm.
110 — 10
RITA;Bahwa untuk pembuatan Laporan Akhir kegiatan BSPS ProvinsiSumatera selatan tahun 2013 tersebut dibuat pada bulan Desember2013 dan diserahkan ke PPK kapan lupa sekitar mendekati tanggalberakhir masa pekerjaan diserahkan kepada Staf tekhnis PPK an.RITA dan pada saat itu ada tanda terimanya berupa surat tanda terimanamun sekarang sudah tidak ada, untuk isi dari Laporan akhir yangsaksi buat tersebut terkait dengan Laporan kemajuan realisasihalaman 71 dari 130 putusan no.25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Plgkeuangan
181 — 50
Sedangkan biaya materai dan patok tandabatas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilandari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuanperpajakan menjadi beban kewajiban peserta program ; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwapada angka 3 di atas, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menjadi Ketua Pokmasyang paling pokok adalah yang faham dengan ketentuan ketentuan pelaksanaanProna, khususnya tentang Petunjuk Tekhnis
1.SUWITNO LUMBAN BATU
2.MARUBA LUMBAN RAJA
3.BONGSU SITUMEANG
4.MARDELINA SIAGIAN
5.Drs. JUNTER PANDIANGAN
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULLAH FITRIANTORO REKAN
6.CAMAT KANDIS
113 — 63
PEMERINTAH DAERAH KABUPATENSIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihakmaka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) ;DALAMPOKOK PERKARABahwa Tergugat menyangkal dalildalil yang telah dikemukakanPenggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegastegas;Bahwa benar Terggugat VIterlibat selaku panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol PekanbaruKandisDumai hanya sebatas Kepala Wilayah dan bersifat administrative belaka,sedangkan secara tekhnis
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
JUBAIR T. Bin TOHADRA
158 — 89
selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubunganpekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masihmenjabat.Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desamerumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkanfungsi jabatan saksi yakni :1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahanDesa.2) Pemberian petunjuk tekhnis
83 — 21
Rekening 010 01.05.5804738 CV.DYORBIT.119 Asli 1 (satu) buku catatan lapangan Mulyadi Bin Ahmad Bahar selakuPengelola Tekhnis Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSelatan.120 Asli 1 (satu) lembar Nota Kredit PT. Bank BPD Aceh untuk rekening nomor :01.02.1200034 An. Gubernur Provinsi NAD, telah diterima uang sejumlah Rp.14.625.050, dengan keterangan Setoran Itemitem Yang Kurang PadaPembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 di KabupatenGayo Lues (CV.
Rekening 010 01.05.5804738 CV.DYORBIT.119 Asli (satu) buku catatan lapangan Mulyadi Bin Ahmad Bahar selakuPengelola Tekhnis Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSelatan.120 Asli 1 (satu) lembar Nota Kredit PT. Bank BPD Aceh untuk rekeningnomor : 01.02.1200034 An. Gubernur Provinsi NAD, telah diterima uangsejumlah Rp. 14.625.050, dengan keterangan Setoran Itemitem Yang KurangPada Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 diKabupaten Gayo Lues (CV.
DYORBIT.119 Asli 1 (satu) buku catatan lapangan Mulyadi Bin Ahmad Bahar selakuPengelola Tekhnis Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSelatan.120 Asli 1 (satu) lembar Nota Kredit PT. Bank BPD Aceh untuk rekeningnomor : 01.02.1200034 An. Gubernur Provinsi NAD, telah diterima uangsejumlah Rp. 14.625.050, dengan keterangan Setoran Itemitem Yang KurangPada Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 diKabupaten Gayo Lues (CV.