ditransfer dari kas daerahPemda Soppeng ke rekening Kas Desa Pattojo mulaitanggal 19 Agustus 2016, dengan sebelumnya mengajukanpermohonanan pencairan dana ke Dinas DPMD (DinasPemberdayaan masyarakat dan Desa) dengan 2 (dua)tahap pencairan, dari jumlah tersebut digunakan untukoperasional perkantoran Rp. 277.868.805, kemudian untukpemberdayaan (fisik dan pemberdayaan lain sepertiBimTek) Rp. 564.500.546, sedangkan untuk total dana DDRp. 655.062.000, masuk ke kas desa mulai tanggal 22 Juli2016 dari Dinas DPKAD

kegiatan sudah dirasionalisasikemudian menunggu undangan dari DPRD bersama dengan PemerintahDaerah untuk dibahas dokumen dalam bentuk Rancangan APBD.Setelah dari DPRD kemudian diberikan waktu untuk menyelesaikan dokumenyang sudah ditetapkan dan selanjutnya diasistensi lagi oleh TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) apakah data yang diusulkan dan ditetapkansudah diperbaiki atau belum, kalau sudah diperbaiki kemudian menginput dataterkait penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan atau disahkan ke DPKAD

Bahwa pembayaran terhadap ketiga pekerjaan di Pusuk, BuwunSejati dan Sesaot dibayarkan pertama Uang Muka , termijnpertama, termijn kedua dan termijn ketiga ;" Bahwa pekerjaan diketiga tempat tersebut sudah selesai ;Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr Bahwa peran terdakwa terhadap ketiga proyek tersebut adalahsebagai penandatangan SPM ;" Bahwa saksi tidak mengetahui SPP yang terbit untuk panjarkarena ada yang expayed dan harus diganti ;" Bahwa SP2D yang mengeluarkan adalah DPKAD

dapat memperoleh penghasilan(income) untuk membayar terutama gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lainlain bagi karyawan ; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Layanan PengadaanBarang dan Jasa Kabupaten Cianjur No. 810/K.16BLT/2016 tanggal09 September 2016, telah diadakan proses pelelangan pengadaan barangdan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran2016, dengan nama paket Peningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto, Sumberdana dari Dana Alokasi Umum (DAU), No.DIPA 900/Kep.998/DPKAD

/PN.BglIBahwa saksi bekerja sebagai staf anggaran dikantor BPKAD kabupatenBS;Bahwa yang menjadi atasan saksi dikantor BPKAD kabupaten BS kasianggaran dan kabid anggaran;Bahwa selain menjadi staf anggaran apakah saksi ditunjuk menjadi PPTKoleh kepala dinas;Bahwa tugas saksi sebagai PPTK bertanggung jawab dengan atasan saksidi bagian anggaran;Bahwa saksi tidak kalau menjadi PPTK saya langsung bertanggung jawabkepada kepala dinas;Bahwa sebagai PPTK apa saksi ditunjuk sebagai PPTK penyaluran pemkab(Dpkad

);Bahwa saksi menjadi PPTK di dinas DPKAD BS sejak tahun 2015 sampaidengan tahun 2019 tahun, sedangkan tahun 2017 saksi tidak menjabatPPTK;Bahwa PPTK termasuk dalam pejabat teknis;Bahwa tugas saksi sebagai PPTK Penyaluran mempunyai tugasmenyalurkan dana rekening desa dan melaporkan hasil kegiatan kepusatmelalui aplikasi;Bahwa hanya berbentuk non fisik saja;Bahwa alur kegiatan dalam proses penerimaan dana desa awalnya adapermohonan dari calon penerima dana desa yaitu Pemohon kades lalu adapengantar

Saksi NURAPIAH, SE.Bahwa saksi bekerja pada Dinas DPKAD, pada Januari tahun 2014menjadi bendahara bantuan keuangan sampai dengan sekarang. Tugasdan tanggungjawab saya yaitu membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) pada setiap untuk pencairan bantuan keuangan;Bahwa kelompok Jaringan HP. Batu Paesa pernah mengajukan proposalbantuan dana untuk pembangunan Pabrik beras senilai Rp. 50.000.000,Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan proposalKelompok Hp.

KencanaJaya yang mengerjakan proyek itu, juga mengurus pencairan uang di SekretariatDaerah, DPKAD dan Bank Jambi;Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar 51,11%sebagaimana laporan dari Pengawas Lapangan yakni saksi Marwanto alias Gatotyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani olehsaksi Andreas Mado Penirewod selaku Direktur CV.

Terdakwa; Bahwa saksi bekerja sebagai staf anggaran dikantor BPKAD kabupatenBS; Bahwa yang menjadi atasan saksi dikantor BPKAD kabupaten BS kasianggaran dan kabid anggaran; Bahwa selain menjadi staf anggaran apakah saksi ditunjuk menjadi PPTKoleh kepala dinas; Bahwa tugas saksi sebagai PPTK bertanggung jawab dengan atasan saksidi bagian anggaran; Bahwa saksi tidak kalau menjadi PPTK saya langsung bertanggung jawabkepada kepala dinas; Bahwa sebagai PPTK apa saksi ditunjuk sebagai PPTK penyaluran pemkab(Dpkad

); Bahwa saksi menjadi PPTK di dinas DPKAD BS sejak tahun 2015 sampaidengan tahun 2019 tahun, sedangkan tahun 2017 saksi tidak menjabatPPTK; Bahwa PPTK termasuk dalam pejabat teknis; Bahwa tugas saksi sebagai PPTK Penyaluran mempunyai tugasmenyalurkan dana rekening desa dan melaporkan hasil kegiatan kepusatmelalui aplikasi;Halaman 127 dari 232 Putusan Nomor: 14 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIBahwa hanya berbentuk non fisik saja;Bahwa alur kegiatan dalam proses penerimaan dana desa awalnya adapermohonan

Bandara MOA pada SKPDDinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten MalukuBarat Daya Tahun Anggaran 2012;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkaradugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunanHalaman 115115115 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Suskonstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD KabupatenMaluku Barat Daya Tahun 2012;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan BupatiMaluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi sertakewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentangPerbendaharaan adalah :Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;1.

denganreses antara lain : saksi berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) untuk melakukankegiatan dengan masyarakat dalam rangka mendengar aspirasi; Bahwa sebagai anggota DPRD Provinpi Maluku saksi pernah berkunjung kedaerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat masa reses (tiga kali dalamsetahun) dan melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pada tahun 2011 danunsur SKPD yang menjadi mitra saksi selaku Anggota DPRD Provinsi MalukuKomisi C yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas PU,Dinas DPKAD

Untuk yang bersifat rutin dipersiapkan dokumennya laludiajukan ke DPKAD sedangkan yang bersifat program kami merencanakanproses pengadaan (misalnya pengadaan obat) kemudian kalau sudah clearproses pengadaannya baru bisa mengajukan anggaran itu ke DPKAD.Bedanya kalau yang sifatnya rutin, hanya dilampirkan dokumen pendukungbersama surat permintaan pencairan ke DPKAD sedangkan untuk programharus didahului proposal perencanaan, mempersiapkan pengadaannya baru terakhir usulan penganggaran; Bahwa uang

mengembalikannya;Bahwa pencairan dana pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam 2 tahapyakni :Tahap uang muka sebesar 20% dengan syarat ada kemajuan pekerjaan10%, Pajak, Jaminan keuangan, dan permohonan;Tahap Il sebesar 100% dengan syarat, adanya permohonan dari rekanan,Berita acara hasil pekerjaan 100%, serah terima pekerjaan, jaminanpekerjaan, pajak dan sebagainya;Semua dokumen permohonan pencairan dana tersebut dan syaratsyaratnya terdakwa terima dari Anthony dan Stubi, kemudian setelah disetujui DPKAD

yang ada dalamberiata acara dimaksud benar tanda tangan Murianto, karenapenandatanganannya tidak berhadaphadapan, bahkan semua berkasberkas semuanya ditandatangani Murianto tapi yang mengurusnya keDinas adalah Anthony dan Stubi;Bahwa proses pencairan dana adalah adanya permohonan dari rekanankepada PA melalui PPTK, kemudian oleh PPTK disampaikan kepadaPejabat Penatausahaan keuangan untuk diverifikasi kemudian baru kepadaPengguna Anggaran (PA) selanjutnya kepada Bendahara Pengeluarankemudian ke DPKAD

JUNAIDI, S.Sos Nomor : 900/92/CPR/IV/2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala BPMD Kab.

JUNAIDI,S.Sos Nomor : 900/92/CPR/IV/2016, tanggal 04 Mei 2016 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatanperihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).Putusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 6 dari 197 1 (satu) lembar asli Surat Kepala BPMD Kab. Bengkulu Selatanan.

JUNAIDI,S.Sos Nomor : 900/92/CPR/IV/2016, tanggal 04 Mei 2016 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu SelatanPutusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 185 dari 197perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala BPMD Kab. Bengkulu Selatanan.

dan perlu prioritas.Bahwa rapat dipimpin oleh Walikota Tangerang SelatanAIRIN RACHMY DIANI, dan sebagai sekretaris adalahsekda, dan dinas masingmasing mencatat, namun tidakdibuat notulen resmi.Bahwa seingat saksi rapat 2 kali di The East lantai 12/Kantor PT.Bali Pasific Pragama dan 1 kali di Rizt CharltonHotel Mega Kuningan Jakarta.Bahwa proyekproyek fisik di Dinas Tata Kota PemkotTangerang Selatan tahun 2011 dan tahun 2012, antaralain : kantorkantor dinas di lingkungan Pemkot TangerangSelatan (DPKAD

Bahwa benar saksi pernah mengkoordinasikan denganmengundang melalui telpon maupun sms untuk rapat diTHE EAST KUNINGAN, dan untuk di Riz Carlton saksilupa, saksi mengundang kepada SKPD yaitu : SEKDA,Wakil Walikota, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, DinasTata Kota, Dinas Kesehatan, BAPEDA, DPKAD, DinasKebersihan, dan dinas lainnya saksi lupa, mengundanguntuk kegiatan pembahasan progress kegiatan / evaluasikegiatan SKPD masingmasing tersebut, dan diadakan diTHE EAST karena rapat tidak selesai di kantor

TerdakwaHadirman Situmorang yang ditujukan Kepada Camat yang dibuat olehbendahara a.n Fidelia Marbun dan saksi menjadi Plt hanyaHalaman 33 dari 92 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdnmengusulkan Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Gunung RanteTahap Il dan melakukan pengusulan Pencairan Dana Desa T.A 2019pengusulannya yaitu Camat meneruskan usulan tersebut kepadaBupati Batu Bara c/q Ka Dinas PMD Kab Batu Bara selanjutnya pihakPMD Kab Batu Bara meneruskan kepada DPKAD Kab Batu Bara gunaproses pencairan