Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-05-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 2 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
Drs. H. EDY ZAKWAN, S.H., M.M.
48 — 41
  • ., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 28 Januari 2016 — - Drs. Abdul Latif, AH., M.Si (Terdakwa) - Alinaex Hasibuan, SH (Jaksa Penuntut Umum)
95 — 22
  • ABDUL LATIF, AH, M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.
    rupiah).Selisin uang Rp.22.646.000,00,(Dua puluh dua jutaenam ratus empat puluh enam ribu rupiah) tidakterbukti sudah dikembalikan Terdakwa keBendahara dan selisih ini menjadi temuan BPKPPerwakilan Propinsi Riau;e Bahwa Terdakwa menikmati dana Bansos yang diterimanya dariBendahara Pokja adalah sebesar Rp. 63.646.000,00,(Enampuluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yangbersifat alternatifsubsidaritas yaitu KESATU PRIMER melanggar Pasal
    2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Kesatu PRIMER melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 01-03-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi
Tanggal 1 Maret 2024 — Penuntut Umum:
MUSRIN AGE, S.H
Terdakwa:
ANTON IRADAT Bin LA ODE DJAINUDDIN
113 — 90

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ANTON IRADAD BIN LA ODE DJAINUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON IRADAD BIN LA ODE DJAINUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-09-2023 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 16 Januari 2024 — Penuntut Umum:
GARUDA CAKTI VIRA TAMA ,SH.
Terdakwa:
MOH. TAUFIQUR ROHMAN
218 — 191
  • TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 22 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ENDANG KUMORO Diwakili Oleh : Retno Sariati S Lukito., SH
Terbanding/Terdakwa II : AHMAD PURWANTO bin SAKIMAN
132 — 6409
  • strong>Terdakwa I Endang Kumoro dan Terdakwa II Ahmad Purwanto yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa I Endang Kumoro dan Terdakwa II AHMAD PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
DARWADI, S.H.
Terdakwa:
ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI
112 — 92

  • MENGADILI:

    1. terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 29 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUCHAMAD HABI HENDARSO, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHTAR HADI LASITO Bin SAMAN
161 — 36

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR HADI LASITO Bin SAMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
DARWADI, S.H.
Terdakwa:
ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI
103 — 107

  • MENGADILI:

    1. terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YUSUF, SH
Terdakwa:
IBRAHIM NASIR, S.Pd.,M.Si
43 — 23
  • tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
  • Membaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 9 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terdakwa:
SAHARUDDIN, A.Ma
90 — 31

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin, A.Ma, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus.Tipikor/2016/PN.Srg.
Tanggal 29 September 2016 — SAPA’AT Alias PAUL Bin MA’IN
67 — 18
  • Menyatakan Terdakwa SAPAAT Alias PAUL Bin MAIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair : melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yangdisusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahuluDakwaan Primair Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Secara Melawan Hukum;3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor : 23/Pid.Sus.
    Tpk/2016/PN.Srg.diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 22 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Retno Sariati S Lukito., SH
162 — 0
  • atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara dan pidana tambahan berupa lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Eksi Anggraeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 16-03-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 7/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ERIK ERIYADI,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : KAMISUR HADI Pgl MISUR
138 — 55
  • MISUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  • Membebaskan Terdakwa
    MISUR terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg2.
    TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 8 Februari 2018 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepadaTerdakwa tanggal 15 Februari 2018;Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2018 yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas APadang tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa adalahdakwaan Primair melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; Menurut Penuntut Umum uang pengganti yang semestinya dibayar oleh Terdakwaadalah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sebagai bentukpertanggungjawaban Terdakwa selaku Wali Nagari dalam penyaluran kredit mikroyang tidak tepat sasaran; Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana penjara selama 1
    MISUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr
Tanggal 29 Desember 2021 — Jaksa Penuntut Umum : JUMIEKO ANDRA, SH Terdakwa : Afrizal,ST Bin Baharudin
275 — 115
  • Menyatakan Terdakwa AFRIZAL, ST Bin BAHARUDIN (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2013 — Upload : 09-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 114/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 19 April 2013 — Drs. H. SUPARMAN Bin DONO SUDIRJO ; KEJAKSAAN NEGERI BLITAR ;
51 — 27
  • SUPARMAN bin DONO SUDIRJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2012 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 3 Maret 2012 — SUTRISNO Als. LEDE Bin SARKAM (alm);- Kejaksaan Negeri Blitar
188 — 51
  • LEDE Bin SARKAM sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan Primair pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2022 — Putus : 18-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR
Tanggal 18 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Afrizal Zein Als Rizal Bin Zainal Abidin Zein Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH., MH
233 — 97
  • Pbr tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM), sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

    1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm) telah terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo
    Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus
    Belanja 1 (Satu) unit printer tidak dibelanjakan sebesar Rp.2.250.000, Sehingga total kerugian negara menjadi sebesar Rp.1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enampuluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).n Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RIHal. 19 dari 55 hal.
    .3/PID.SUSTPK/2022/PT.PBRSetelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDINZEIN (ALM) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZALBIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM) dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwaberada
    Put.No.3/PID.SUSTPK/2022/PT.PBRMemperhatikan, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan
    Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINALABIDIN ZEIN (Alm) telah terbukti secara Sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangHal. 50 dari 55 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-05-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 2 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
VICTOR MARULI, S.Sos
71 — 58
  • ., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MARINDA PRAHANDI F,SH.,MH.
Terbanding/Terdakwa : DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI
131 — 81
  • April 2021 Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa DANANG PUJI ASMORO Bin SABAR HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 200.000.000
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK /2021/PT SBYBahwa terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selakuKepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
    Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah sesuai faktahukum tersebut yang mendasari alasanalasan dan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya yang menyatakan bahwa terdakwa DANANG PUJI ASMORO binSABAR HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaituyang diatur dan diancam pidana Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1)KUHP berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbanganhukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 TahunHalaman 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK /2021/PT SBY2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP danUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara pidana (KUHAP) serta Undangundang
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam DakwaanPrimair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun serta denda sejumlah Rp 200.000.000 (Dua ratus jutarupiah)
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 27 April 2016 — ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM
59 — 14
  • Menyatakan Terdakwa Eli Sunarya alias Naryo Bin (Alm) Abdul Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
    Tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UU Nomor 2001;2. Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, terlalu tinggidan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan;3.
    bantuan social;15.Sehingga akibat perbuatan terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin(Alm) ABDUL HALIM menimbulkan kerugian keuangan negara senilaiRp. 144.970.000,00 (Seratus empat puluh empat juta sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsesuai dengan Laporaan Hasil Audit dari ahli (Auditor) BPKPperwakilan BPKP Provinsi BantenNomor : LHPKKN397/PW30/5/2015tanggal 23 Nopember 2015; Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dandiancam pidana dalam pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDAIR :wo nnnnnnnne Bahwa terdakwa ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDULHALIM pada kurun waktu Bulan Januari 2013 sampai dengan BulanDesember tahun 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2013 sampai 2014, bertempat di Desa Datarcae Kecamatan
    (enam puluh tujuh juta dua ratus limapuluh riburupiah) yang membuktikan bahwa benar terdakwa menerimauang sebesar Rp. 144.970.000,00 (Seratus empat puluh empat jutasembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan iniberdasarkan Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatifsubsidaritas sebagai berikut :KESATUPRIMAIR:Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI.
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Undang undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaIndonesia dan Undangundang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangundangan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.