• Saksi tidak mencari peta skala lain dan data fisik lainnyakecuali hanya peta skala 1:2.000 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui untuk Transmigrasi biasanya ada 2 peta yaitu : petaskala 2.000, dan peta skala 5.000 atau peta skala 10.000. Perbedaannya adapada legalitasnya. Peta skala 2.000 digunakan untuk memetakan tanah yangsudah bersertifikat. Peta skala 5.000 itu adalah peta rancang kavling yang dibuatberdasarkan permintaan Kantor Departemen Transmigrasi.

  Peta skala 2.000dibuat berdasarkan peta skala 5.000;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian hak atas tanah kepada pesertaTransmigrasi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN. Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.

  ;Bahwa saksi mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap peta skala 5.000dan menurut saksi ada indikasi sengketa batas tanah, tetapi menurut saksi bukanHal 28 dari 48 Hal.

  1:2.000 (buktiTL5) dan ternyata bentuk tanah milik Tergugat Il sama dengan dalam peta skala 1:2.000(bukti TI.5) ;Menimbang, bahwa menurut saksi Sudrajat A.R.

  S.ST terdapat perbedaan antarapeta skala 2000 dan peta skala 5000 dimana peta skala 2000 adalah merupakan petauntuk tanah yang telah bersertifikat sedangkan peta skala 5000 adalah peta untuk tanahyang belum bersertifikat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lopo diperoleh fakta bahwa saksipernah menggarap tanah/lahan milik saudara Giran namun pada saat itu para Penggugatbelum menempati lahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan selama para Penggugat menempatitanah objek sengketa

• ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

  /penelitiasingprediksiindo...Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..PERBANYAK DOA...TETAP WASPADA...Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya diPulau Jawa beberapa waktu ke depan.

  Ingatkan Potensi GempaOo * LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar5 khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

  Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

• Lumajang Provinsi Jawa Timur luas :1.052,18 HA ; panjang : 27,37 KM ; Skala: 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Hydrologi arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas:1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Geologi, arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab.

  Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas :1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta kawasan Hutan,areal penggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian,Kec. Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas> 1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Halaman 80 dari 99 halaman perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY.26. Bukti P 2627. Bukti P 2728. Bukti P 2829. Bukti P 2930. Bukti P 3031. Bukti P 3132.

  Lumajang Provinsi Jawa TimurLuas : 1.052,18 HA ; Panjang : 27,37 KM Skala : 1:Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian KARELHENDRIKUS KREMERALIAS KAREL SUDARSONO,No.470/03/429/560.410/2003.

  Bukti P 37Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Arahan OrientasiLapangan areal penggunaan lain di Kecamatan Candipuro Kecamatan Pasirin dan Kecamatan TempursariKabupaten Lumajang Luas : 1.052,18 HA ; Panjang :27,37 KM: Skala : 1:25.000 ; Foto kopi dari foto kopi Peta KPH PROBOLINGGO bagianHutan Pasirian BKPH Pasirian ;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari GerakanRakyat Tolak Rekayasa Lahan GERTAK RELA DesaGOndoruso, Kec. Pasirian, Kab.

• Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu;b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan;c.

  Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usahaperkebunan; Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 hektar.b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha Bahwa bentuk pemeliharaan lingkungan

  Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

  Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I SAHARUDIN BinMAPPIARE (Alm) dan Terdakwa Il SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)merupakan individu atau perorangan warga negara Indonesia yang mengelolatanah garapan yang luasnya 5 (lima) hektar atau kurang dari 25 (dua puluh lima)hektar

• Putusan Nomor 05 P/HUM/2017Pasal 30(1)(2)Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder,c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran.Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

  dariPeraturan Pemerintah ini.Pasal 37(1)(2)(3)(4)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun.Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

  pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayananHalaman 20 dari 77 halaman.

  fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;:pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder:pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana

  sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier, danpengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier.Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan

• MUHAMMADBAKRI melanggar Undangundang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Bahwa ahli menerangan Peta menurut Peraturan Direktur Jenderal Planologi KehutananNomor : P.3/VIIIPSDH/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan PenyajianPeta Kehutanan adalah suatu gambar dari unsur unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatubidang datar dengan skala

  tertentu.Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan isinya peta dibedakan menjadi Peta Umum, contoh: Peta Atlas , Peta Dunia dan Peta Tematik, co : Peta Geologi, Peta Kawasan Hutan.Berdasarkan Skalanya peta dibedakan menjadi : Peta Kadaster (skala 1:1000 s.d 1:5000),Peta Skala Besar (skala 1:5000 s.d 12250.000), Peta skala sedang (skala 1:250.000 s.d12500.000), Peta Skala Kecil (skala 1:500.000 s.d 121.000.000), Peta Geografi (Lebihkecil dari skala 1:1000.000).Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pemetaan adalah

  Kegiatan menggambarkan unsur unsuralam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumiyang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.Bahwa Pengukuran batas hutan adalah kegiatan menentukan titik batas di ataspermukaan bumi (tanah atau perairan) dari suatu areal hutan untuk memisahkan kawasanhutan dengan selain kawasan hutan, atau membagi jenis kawasan hutan yang memilikiperbedaan fungsi.Bahwa ahli menjelaskan Hutan berdasarkan Pasal langka 1 UndangUndang

• OK SITANGGANG danmenimbulkan kepulan asap yang tebal.JOHANNES BUTARBUTAR (Anggolahan tersebut dan setelah dilakuberasal dari lahan milik Terd a Bahwa menurut Ahli Kehutanaf ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanat Kepulan asap tersebut, saksi Bukit Kapur) bergegas menujuemeriksaan terungkap bahwa apiKawasan Hutan Wila Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pada titik ert (l) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 BT 10 , 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petakawasan h vinsi Riau skala

  1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriKehut ren omor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014d Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanSO Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriQe oan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi (HPkK).

  lampiran Kepu SeKehutanan Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 sos 2014dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan men an Kawasantanteri Hutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampira utusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 3 k/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa cae dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).

  menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan danLahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, FakultasKehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 5 Nopember A ngditandatangani oleh Prof.

  Bahwa menurut hutanan ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanah XIX Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pad&@sitikykoordinat LU (I) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 fpr 19 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petak utan provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriSayer Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014< Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup

• Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.

  tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

  hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala

  Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa

  narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

• Prima Anugrah Makmur No. 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;1 (satu) eksemplar copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ;e 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala : 25.000. Luas 3273275 M?

  ;e 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawitatas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2011M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.

  ROBERTHONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembar copy DaftarKoordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1(satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An.ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M?. Dikembalikankepada Syamsul Bahrun ;*Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT. AnugerahMakmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm.Hal. 15 dari 16 hal. Put.

• strong>SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

  1. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
  2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
  3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

  satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

• 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
• 1 (satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%
• 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala

  Acara;Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

  /Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

  Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (560 m x 50 m) denganukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

  rangka pelaksanaanidentifikasipembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019sebagai berikut:a.

  Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (50 m x 50 m)dengan ukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

• Lingung poco soos oss seBahwa sebenarnya masyarakat yang mempunyai lahanpertambangan dapat mengajukan permohonan ijin usahapertambangan dengan cara membentuk kelompok danmengajukan permohonan dan nantinya akan dilelang untukmendapatkan ijin tersebut;Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab

  besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin Usaha Pertambangan;Bahwa untuk melakukan kegiatan

  pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin

  besar tetap harus ada ijinHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2016/PN Mtpterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya

  Ijin Usaha Pertambangan; Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan

• Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 Undangundang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danpenggelolaan Lingkungan Hidup.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa KASRONI Als RONI Bin JUMHARI pada hari Senin tanggal 15April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaktidaknya

  Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat jin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan LingkunganHidup.Menimbang, bahwa = atas = pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak

  85 Tahun 1999;Bahwa di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekastermasuk limbah B3 dengan kode D251;Bahwa pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usahapengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu;Bahwa ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutanlimbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah;Bahwa dalam skala

  Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup,untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skalaKabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati;Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawahbendera PT.

• Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala1:250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a.01 15 6,8 LU dan 117 59 27,3 BT adalah Base Camp PT.

  BinaKarya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau ProvinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 :250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a. 01 14 18,6 LU dan 118 02 28,3 BT adalah Base Camp PT.

  BKNS di Areal perkebunan kelapa sawit PT.BKNS Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kaltimdengan skala 1 : 50.000 luas + 4.000 Ha, titik koordinat tersebutHal. 29 dari 74 hal. Put. No. 796 K/Pid.Sus/2009terletak di luar ijin IPK maupun areal perkebunan PT. BKNS. Disebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT.

  BKNS KabupatenKutai Timur, Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, serta Petakawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah Muara Lasanlembar 1917 skala 1 : 250.000.e Bahwa Peta yang digunakan ahli untuk PT. EBL adalah Peta IPKtahun 2005/2006 pada areal perkebunan kelapa sawit PT. EBLKabupaten Berau Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, sertaPeta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah MuaraLasan lembar 1917 skala 1 : 250.000.19.Ahli Dr. Ir. Bedjo . Santoso, Msi.

• Tentang : Lembaga Keuangan Mikro

• NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Dengan Persetujuan Bersama:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANGUNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.1/20www.hukumonline.comBAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

  1945.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Otoritas Jasa Keuangan.BAB IlASAS DAN TUJUANPasal 2LKM berasaskan:zaabc.def.keadilan;kebersamaan;kemandirian;kemudahan;keterbukaan;pemerataan;keberlanjutan; dankedayagunaan dan kehasilgunaan.2/20www.hukumonline.comPasal 3LKM bertujuan untuk:a. meningkatkan akses pendanaan skala

  rencana kerja.Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.BAB IVKEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHABagian Kesatu4/20www.hukumonline.comKegiatan UsahaPasal 11Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluiPinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala

  Lembagalembaga tersebut perlu dikembangkanterutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatanperekonomian masyarakat, knususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagiusaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikroini memang hanya difokuskan kepada usahausaha masyarakat yang bersifat mikro.

  Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yangmenyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangankerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sertameningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskindan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undangundang tentang lembaga

• 30700' ;Jarak (jr) = 3.650 m;Jorong Sungai Pinang dengan kedudukan geografis :N = 001788" ;E = 991969 ;Azimat/arah (AZ) = 27000 ;Jarak (jr) =3.675 m;Tempat Kejadian Perkara (TKP) penebangan liar di Sungai PinangJorong Pati Bubur pukul 15.00 WIB dengan kedudukan lintanggeografis :N = 001839,5 ;E = 951724,7" ;Azimat/arah (AZ) = 30800 ;Jarak (jr) = 4.450 m ;Pada pukul 15.45 WIB kembali pulang, sampai di kantor Polsek SeiBeremas Air Bangis pukul 16.45 WEB ;Berdasarkan Peta Tata Batas HL Air Bangis Skala

  Peta kawasan hutan propinsi Sumatera Barat skala 1 :250.000, Petatata Batas HL Air Bangis Skala 1 :25.000 tahun 1999 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan lokasi perambahankawasan hutan produksi berada di Sungai Pinang Jorong Pati BuburKenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten PasamanBarat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2006 tahun 2006, yangdilakukan oleh Petugas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat, yaituSlamet Susanto, S.

  Peta kawasan hutan propinsi Sumatera Barat skala 1 :250.000, Petatata Batas HL Air Bangis Skala 1 : 25.000 tahun 1999 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan lokasi perambahankawasan hutan produksi berada di Sungai Pinang Jorong Pati BuburKenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten PasamanBarat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2006 tahun 2006, yangdilakukan oleh Petugas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, yaituSlamet Susanto, S.

  Air Bangis di KecamatanSungai Beremas, Kabupaten DATI Il Pasaman skala 1 : 25.000seluas 1.837, 50 ha.

  Bahwa kawasan hutan yang dijadikan ladangmerupakan kawasan produksi ;Berdasarkan keterangan saksi ahli dari dinas kehutanan KabupatenPasaman Barat dan Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Barat, setelahmelakukan pemeriksaan dan Berita Acara Pengecekan tempatkejadian perkara tanggal 19 Juli 2006 yang dilakukan oleh team daripetugas Dinas Kehutanan Pasaman Barat dan didampingi olehanggota Kepolisian Sei Beremas dengan berdasarkan peta Tata BatasHL Air Bangis skala 1 : 25.000 kedudukan lintang geografis

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;

• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;

• 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;

Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;

• 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan(apabila areal berasal dari kawasan hutan) ;.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1: 55.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwang ; Terhadap kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatsurat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor :B/97/III/2013/Tipidter tanggal 26 Maret 2013 dan telahmemperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri SampitNomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 11 April 2013 ; Foto copy legalisir Akta Notaris Nomor : 68 tgl. 16 September1991 tentang Pendirian PT.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1 : 55.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1(satu) Iembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwangj;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;Halaman 34 dari 36 hal Put No.20/PID.SUS/2014/PT.PR. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT.

• harus disepakati antara pihak pekerja/Pengugat dan Tergugat, besaran gaji pokok atau upah pokok ini telahbertentangan dengan besaran gaji pokok atau upah pokok yang diterimasecara riil setiap bulannya, dan juga tidak sesuai dengan isi kesepakatanangka 1 dalam Perjanjian Bersama (PB), maupun ketentuan pada Pasal 1ayat (30), dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

  tunjangan jabatan sebesar Rp. 10.000.000, (atauprosentase antara upah pokok dengan tunjangan tetap tidak sesuai denganPasal 94 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),dan antara upah pokok terendah dengan upah pokok tertinggi tidakberpola , tidak sesuai dengan best practice maupun ketentuan yang telahdiatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang RI Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

  Dirgantara Inonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009SKEP 248, dimana proses pembuatannya tidak sesuaisebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dandijadikan oleh Tergugat sebagai bagian dari peraturan perusahaan yang juga tidaksesuai atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disepakati dalam angka1

  Tetapi apabifa Tergugat tidak melaksanakan atau membayarupah dibawah upah minimum, maka Penggugat perlu mengingatkannya sesuaidengan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2013;Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat agar memakai Kep 49/Men/IV/2004 tentangketentuan struktur dan skala upah adalah merupakan petunjuk teknis pembuatan/penyusunan struktur dan skala upah serta contohcontoh pembuatan struktur dan10.11.skala upah bagi perusahaan perusahaan yang memang mengalami kesulitan dalampembuatan struktur dan skala

  upah, tetapi bagi yang sudah menggunakannya dansudah ada struktur dan skala upah tetap berlaku seperti biasa, selama tidak melanggarperundangundangan yaitu pembavaran upah dibawah upah minimum.

• Peta KabupatenPENAJAM PASER UTARA Skala 1:5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.

  Kab PENAJAM PASER UTARA Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.

  Peta Foto skala 1 : 5.000 ukuran AO (kurang 9 Eksemplar);Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Smrb.

  PPU skala 1 : 5.000dengan metode Fotogrametris.

  PPU skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametrisberdasarkan pekerjaan yang telah ditawarkan oleh Drs. H.Syamsul Qomar AR.M.Si. selaku Kepala Bapeda Kab.

• Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian

• Undangundang, umpamanya atas perintah petugas penyidikdalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.Pasal 7Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hiduplayak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkanperhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakankepadanya.Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorangPada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistim,yaitu apa yang disebut sistim skala

  tunggal dan sistim skala ganda.Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yangmemberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengantidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan danberatnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim penggajian yangmenentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapijuga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi

  kerja yangdicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakanpekerjaan itu.Selain daripada kedua sistim penggajian yang dimaksud di atas, dikenal pulasistim penggajian ketiga, yang biasa disebut sistim skala gabungan, yangmerupakan perpaduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.Dalam sistim skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi PegawaiNegeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepadapegawai yang memikul tanggungjawab yang berat, mencapai

  prestasi yangtinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukanpemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya mungkin dapatdilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, danevaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistim penggajianberdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hariapabila keadaan sudah memungkinkan.Dalam menentukan

• 249/Kpts-II/1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Departemen Kehutanan Tanggal 27 Februari 1998 ;- 1 (satu) rangkap photo copy lembar 1 Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala

  DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO ;- 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

  Kampar Provinsi Riau Luas 7.027, 82 Ha (Bruto), 972,27 Ha (Netto) skala 1:50.000 disahkan di Pekanbaru Nomor : 01/PSPI/I/2014 Tanggal 10 Januari 2014. Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

  IDRUS, CS PT PSPI Petapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluh lima hektar) ;- 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPI Petapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan biaya kepada Negara ;

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan supaya Terdakwa I H. IDRUS Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa IIH.

  DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO ;e 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 Peta Areal Kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau Luas +50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) skala :50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts11/1998 Tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri KehutananSdr.

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakandalam pembuktian perkara ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa I. H. IDRUS BinALWI (Alm) telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :321.

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H.

  IDRUS, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 Luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ;e 1 (satu) rangkap photo copy Daftar Petak Claim H. IDRUS, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.