Ditemukan 7066 data
128 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;b.
P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, persyaratan teknissebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:a. izin lingkungan;b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usahaatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebihbesar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalamHalaman 15 dari 39 halaman.
Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;b. Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahunterakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasilpenafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi dibidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hardcopyserta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar;.
Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.
P.51/ Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016, mengatur:(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf b, meliputi:a. izin lingkungan;b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani olehmenteri, pejabat setingkat menteri, gubernur,bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukumatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 :50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dansoftcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis
55 — 10
Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujun puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tuobuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.
Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tubuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.
Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tuobuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ASRINAH binti almarhum DEDI Diwakili Oleh : Rizky Febrian Krisnawati, SH., F. Samuel Halomoan Purba, SH., dan Sumirah, SH.
140 — 72
YosKresno Wardana pada Rumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, denganhasil pemeriksaan: Fisik:Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanueldengan penurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15. KakuKuduk positif, tekanan darah 101/64 Nd 92 suhu 38 C, nafas 30, tidakditemukan luka di permukaan ubuh; Pemeriksaan penunjang:CT Scan : sumbatan di otak sebelah kanan atas;Rontgen : Pnemonia/Infeksi paruparu;Kesimpulan:Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2019/PT SMG.
159 — 92
Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Halaman 4 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBahwa darn hasil Pengambilan Titkitik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit Rindingan
Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetaokan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Bahwa darn hasil Pengambilan Titkttik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit
Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);Bahwa dari hasil Pengambilan Titikitk Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas KawasanHutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000(Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayusonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) BukitRindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas KawasanHL Bukit
kayu atauasal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung BukitRindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab.Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meter Kehutanansebagai Hutan Lindung (Hutan Negara), yang mana dari hasil Pengambilan TitiktitkKoordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil TataHalaman 25 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBatas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala
DEDY PRANATA, SH.
Terdakwa:
ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN
98 — 46
Bahwa penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembellHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbmlangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakuplusinan.Perbuatan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 7Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan MenteriPerdagangan
minuman beralkohol tersebut terdakwa masih belummemiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya,selanjutnya minumanminuman tersebut beserta terdakwa kembalidiamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan minuman keras tersebut yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembelilangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala
sekitar 15 Dus sedangkanuntuk minuman ASOKA dan minuman SINGA RAJA sekitar 5 dus.Sedangkan sistem pembayaran yang biasa terdakwa lakukan kepadaDistributor yaitu dengan melakukan pembayaran untuk pengiriman pertamaakan dibayarkan pada pengiriman yang kedua dan itu dilakukan seterusnya.Menimbang, bahwa benar sistem penjualan minuman beralkoholyang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeliyang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukanpembelian dalam skala
kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yangmencakup lusinan namun tidak ada pembeli yang melakukan pembelianuntuk langsung minum dilokasi toko terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bila unsur Pelaku usaha telah terpenuhi;Ad 3 Unsur Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangantidakmemiliki Perizinan di bidang Perdagangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdaganganadalah
DELFIANDI, SH
Terdakwa:
RAHMAD HIDAYAT, S.T Bin IMRAN HS
233 — 243
- Dokumen Kontrak
- Ksm Cinendang-pembangunan tangkil septik skala individual perdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec.
Simpang Kanan (DAK affirmatif :
- KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158 Rp.160.000.000
- KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332 Rp.120.000.000
- KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372 Rp.120.000.000
Jumlah Rp.400.000.000
- Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa blok 15 Kec.
Singkohor (DAK affirmatif) :
- KSM Sehati tahap I 40%SPM no. 276 Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.353 Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.420 Rp.120.000.000
Jumlah Rp.400.000.000
- Ksm Kenanga-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo Kec.
Gunung Meriah (DAK affirmatif) :
- KSM Sehati tahap I 40%SPM 179 Rp.180.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.350 Rp.135.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.426 Rp.135.000.000
Jumlah Rp.450.000.000
- Ksm Lestari-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Siompin Kec.
Gunung Meriah (DAK affirmatif) :
- KSM Sehati tahap I 40%SPM no.174 Rp.160.000.000
- KSM Sehati tahap II 30%SPM no.343 Rp.120.000.000
- KSM Sehati tahap III 30%SPM no.424 Rp.120.000.000
Jumlah Rp.400.000.000
- Ksm Saroja-pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) di Desa Sidorejo I Kec.
Terbanding/Terdakwa : LISSA RUKMI UTARI
809 — 780
TPK/2021/PT BDGBahwa Terdakwa dan Priyadi Kardono sudah lama saling mengenal karenakeduanya samasama tergabung dalam komunitas Masyarakat AhliPenginderaanJauh Indonesia (MAPIN) dan juga samasama anggotaKeluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) ;Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaan deng.bidang bisnis penjualan data citra satelit skala tinggi maupu menengah yarbernama PT.WAINDO SPECTERRA.
Salah satu hasil mengenaioptimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besesekitar Rp80.000.000.000,0@elapan puluh milyar rupiah) dikarenakanperubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputusoptimalisasi ini akan digunakan untuk pengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempatdiRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WUJANARTO selaku Pth.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG) menemui PRIYALKARDONO dan saat itu ANTONIUS
Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : SR373/D5/02/202Itanggal06 Mei 2021 yaitu sejumlahRp137.751.858.765,54eratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus limapuluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh lima rupiah lima puluh empat sen ), yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO. aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaandengan bidang bisnis penjualan data citra satelit skala
TPK/2021/PT BDGhasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaranyang cukup besar sekitar Rp80.000.000.00@@@pan puluh milyarrupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi1:50.000dan diputuskanoptimalisasiini akan digunakan untukpengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat diRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selakuPlh.
Adapun anggaran kegiatan terdiri dariRp45.000.000.000,0@ntpat puluh lima milyar rupiah) hasil revisiPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp73.000.000.000,00(tujuh puluh tiga milyar rupiah hasil optimalisasi kegiatan pemetaanRBI skala menengah ;Usulan optimalisasi anggaran yang dimuat dalam Revisi DIPA itukemudian diteruskan ke DitJen Perbendaharaan dan disetujui daydipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT.
SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
MASRAN MANIK alias MASRAN Bin KASIRAN MANIK
399 — 39
Titik 4 berada pada koordinat S 00 14 17,27, E 101 35 08,38;setelah dilakukan overlay titik koordinat geografis tersebut diatas terhadapPeta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 Lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016,bahwa lokasi titik koordinat geografis tersebut diatas Benar berada padakawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tesso Nilo Blok III dan berada di arealHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.
Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Skala
Selain itu, Berdasarkan Pengamatan di TKP JenisPepohonan yang telah ditebang oleh Tersangka MASRAN MANIK danSdr SUPRI (Melarikan diri), adalah pohon Mahang dan meranti denganditemukan bekas Pemotongan dengan Menggunakan Mesin Chainsaw.Adapun Batang batang Pohon Tersebut adalah Jenis Mahang denganDiameter lebih kurang 20 cm;Bahwa setelah Koordinat Ahli Ploting ke Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau dengan Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK . 878 / Menhut II / 2014 tanggal
Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH.,MH
Terdakwa:
Moh. Hoiril Efendi alias Om Pepen
15 — 5
Dari pemeriksaan didapatkan:0 Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanandarah 90/60 mmHg, denyut nadi 88x/menit, pernapasan 24x/menit,suhu ketiak 36C, skala nyeri 3, berat badan 15 kg. Tingkatperkembangan sesuai dengan skala Tanner 1 (satu).
73 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan BahanBakar Minyak sebagai bahan bakar dan tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau menguasaireceiving terminal;Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 2103 K/PID.SUS/2014(4).
sarana dan fasilitas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan Peraturan Menteritersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan APMSdan AMT tidaklah sejajar atau memiliki peran dan fungsi yang samadengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karenaAPMS dan AMT adalah perpanjangan tangan dari Badan UsahaPemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) sebagai penyalur yangmelakukan pendistribusian BBM kepada pengguna skala
No. 2103 K/PID.SUS/2014transportir, dimana Judex Facti dalam pertimbangan tersebut justrumenjelaskan tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)oleh APMS dan AMT kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil,transportasi dan rumah tangga;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan PenyaluranBahan Bakar Minyak Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan kegiatanpenyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada
Hubertus Wowor alias Ade Lam;Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu kegiatan pengangkutanBBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan dengan tujuan komersial dan bukansebagai suatu kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak kepadapengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga.Hal. 18 dari 33 hal. Put.
53 — 9
sebagai berikut12aFhotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 743/KptsII/1996 tentangPemberian hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas areal Hutan seluas + 299,975(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar diPropinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Arara Abadi, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1 ;Fhotocopy Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT.ARARA ABADIPropinsi Dati I Riau luas 299,975 Ha skala
Industri Pt.Arara Abadi (Unit Minas I) sepanjang 89.455,42 (Delapan puluh sembilan ribui empatratus lima puluh lima empat puluh dua perseratus ) meter di Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T5 ; Fhotocopy Peta Penetapan Sebahagian Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Minas I ) pada Kelompok Hutan MinasKabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi daerah tingkat I Riau Skala
hutan Tanaman IndustriPT.ARARA ABADI (Unit Melibur) sepanjang 55,925,50 (Lima puluh lima ribusembilan ratus dua puluh lima, lima puluh perseratus )meter Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T7Fhotocopy Peta Hasil Penetapan batas sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Melibur) pada Kelompok Hutan SungaiMandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau Skala
ARARA ABADI (Unit Minas I) padaKelompok Hutan Sungai Mandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau Skala I : 50.000, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapatditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10 ; Fhotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Areal yang di gugat Perdata diPN.Dumai Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.DUM pada areal Konsesit HPHTI PT.ARARAABADI Area Duri Distrik Duri II Kec.Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,telah bermaterai cukup dan sesuai
ARARAABADI Distrik Duri II yang di Gugat dipengadilan Negeri Dumai Desa Tasik serai,Beringin dan Malibur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Skala I : 50.000, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T12 ; Fhotocopy Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan kayu pada HutanTanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008s/d 2017 PT.ARARA ABADI Area Duri, Minas dan Siak Propinsi Riau, telah bermateraicukup dan sesuai
101 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentunya ini merupakan suatu pengaturanyang tidak masuk akal dan tidak mungkin dapat diterapkan,terlebih pada kawasan tersebut telah didirikan sebagai tempatusaha skala kecil dan besar oleh masyarakat;(f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf(e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat(3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 telahbertentangan dengan Pasal 51 PP 26/2008;Hal. 15 dari 32 hal. Put.
Perda Prov Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur urusanyang menjadi kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan "skala" yaituskala Pusat, skala provinsi dan skala kabupaten/kota.
152 — 118
tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala
usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala
telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala
maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala
21 — 13
Menurut adatkebiasaan masyarakat adat di Bali, pengangkatan anak secara adat dilakukan secaraterang dan tunai artinya diumumkan dalam masyarakat adat, sehingga masyarakatmengetahui telah terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak, dan juga telahdilakukan upacara pemerasan yaitu upacara upasakti niskala dan skala ; Menimbang, bahwa pada masyarakat adat di Banjar Kelodan, Desa Nyanglan,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung khususnya, adat kebiasaanmasyarakat dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan
RUDIA ADI PUTRA,M.AG tersebut dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohontelah menerima penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandungnya bernama SITILAYIN MUTHOHAROH pada tanggal 18 April 2011 di Rumah Sakit Harapan Bunda dankemudian anak tersebut setelah tiga bulanan tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011terhadap anak tersebut dibuatkan banten (sesajen) sejak dari kelahiran, kepus puser,hingga tiga bulanan, sekaligus membuat upacara Pemerasan yaitu upacara upasaktiNiskala dan Skala
Terbanding/Terdakwa II : ERNY SURYATY Als ANI Anak Dari MUSTIKA ASPAR (Alm)
Terbanding/Terdakwa I : AGUSTINUS RIKY anak dari ARDEANUS BANDANG (alm)
126 — 26
mengetahui apa yang dikehendaki oleh Para TerdakwaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUSLH/2016/PT PTKterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun atas tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi perlu dijelaskan disini, bahwa pengertian PelakuUsaha Perkebunan dalam Pasal 1 butir ke8 Undang undang Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan yang mengelola Usaha Perkebunansedangkan pengertian Pekebun adalah Orang perseorangan Warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala
usaha tidakmencapai skala tertentu (pasal 1 butir ke9) jadi tidak semata mata merupakanpetani atau harus memiliki pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudoleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusanPengadilan Negeri Sintang tanggal 14 April 2016 Nomor 10/Pid.SusLH/2016/PN Stgyang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Tingkatbanding tentang alasan dan dasar yang dikemukakan
ABDULAH
Terdakwa:
TURIMAN BIN ALM SAN MUHARI
14 — 4
kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala
42 — 26
Skala Peta ; nnn nnn nnn enn rn nnn nnn ne nannnanens. Patnalh Utara, sss+ss
Terbanding/Terdakwa : AKHADUN SYAKBANIAH,SE
89 — 55
Skala persona (Revisi I) ;-------------------------------------------------------------------------------
- Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I. -------------------------------
- Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I; ---------------------
- Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/2011; ------------------------------
- Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.
Skala Persona Revisi II. ;--------------------------------------------------------------------------------------
- Dokumen HPS Revisi II. ;----------------------------------------------------------------
- Dokumen EE Revisi II. ;-------------------------------------------------------------------
- Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona. -----------------------------------
- Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.
Skala Persona selaku Konsultan Perencana yang diserahkan olehsaksi Sus Nugroho dan saksi Surahman, ST kepada terdakwa. Kemudianterdakwa Akhadun Syakbaniah,SE. menetapkan spesifikasi teknis barangyang penyusunannya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI) 0328472002 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)dan Kekuatan mutu beton sebesar K:350, yang seharusnya berdasarkanstandar teknis hanya sebesar K225, dan juga tidak sesuai syarat PBI(Peraturan Beton Indonesia) 1971.
537 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevansecara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu tidak ternyata Terdakwa sebagai pelaku usaha perkebunanmembuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Bahwa ternyata lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah kebun yangbersifat tradisional, bukan lanan perkebunan dalam skala
131 — 49
Pekerjaan Modeling.e miniatur.e model skala antara 1:5e model skala 1 : 1 (master positif)3. Pekerjaan Pembuatan Kerangka dan Cetak Negatif.4. Pekerjaan Pengecoran Kerangka Cetakan Negatif.5. Pekerjaan Pengecoran Perunggu.6. Pekerjaan Penyetelan Patung.7. Pekerjaan Finishing Pewarnaan.Ill. Pekerjaan Pemasangan Patung ;1. Pembongkaran patung.2. Pekerjaan Konstruksi Rangka Patung di lokasi.e Pekerjaan konstruksi rangka patung baja siku.e Pekerjaan konstruksi rangka patung baja WF.3.
Pekerjaan Modeling.e = miniatur.e model skala antara 1:5e model skala 1 : 1 (master positif)3. Pekerjaan Pembuatan Kerangka dan Cetak Negatif.4. Pekerjaan Pengecoran Kerangka Cetakan Negatif.5. Pekerjaan Pengecoran Perunggu.6. Pekerjaan Penyetelan Patung.7. Pekerjaan Finishing Pewarnaan.Ill. Pekerjaan Pemasangan Patung ;1. Pembongkaran patung.Halaman 35 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.2.
Pekerjaan Modelinge = Miniatur Rp. 12.500.000e Model skala antara 1:5 Rp. 113.240.000e Model skala 1:1 (Master Positif) Rp. 566.200.000.c. Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif Rp.366.225.000d. Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp.501.600.000e. Pekerjaan Pengecoran perunggu Rp. 3.549.200.000f. Pekerjaan Penyetelan Patung Rp. 52.725.000g. Pekerjaan Phinising pewarnaan Rp. 102.600.000e Pekerjaan pemasangan patung Rp. 367.562.890, dengan kegiatana.
Pekerjaan pembuatan patung Rp. 5.269.290.000, (lima milyar duaratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan kegiatan := Pekerjaan gambar desain gambar patung Rp.5.000.000, (limajuta rupiah).= Pekerjaan Modelinge Miniatur Rp. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus riburupiah).e Model skala antara 1:5 Rp. 113.240.000,( seratus tiga belasjuta dua ratus empat puluh ribu rupiah).e Model skala 1:1 (Master Positif) Rp. 566.200.000.
Pekerjaan pembuatan patunge Pekerjaan gambar desain gambar patunge Pekerjaan Modelinge = Miniature Model skala antara 1:5 Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatife Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatife Pekerjaan Pengecoran perunggue Pekerjaan Penyetelan Patunge Pekerjaan Phinising pewarnaanc.