Ditemukan 3480 data
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
177 — 343
modal pihak ketiga berdasarkan penanyjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untukmenyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihanpihak ketiga; (Cc) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran
FRANGKY TICOALU, SH
Terdakwa:
LAODE ADU, A.MA,PD
180 — 104
Selanjutnya agardapat menyediakan seragam anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi,saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN memesan ke luar daerah yaitu ke tokoPenjualan Atribut dan penjahit di kota Kendari di daeran Kampus UniversitasHaluoleo Kendari melalui telepon, sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) potongseragam dan atribut dengan kesepakatan harga sebesar Rp114.000.000, (Sseratusempat belas juta rupiah).
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUDARSONO,S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO Diwakili Oleh : Adam Jamaluddin, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum.
198 — 101
., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAHselaku pengumpul data sumber pendapatan asli daeran pada Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor823.3/0918/BKDMUT/KP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dan Terdakwa IlSUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO selakuPengumpul Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada DinasPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor 823.3/0805/BKDMUT/KP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus
254 — 164
Tteguru Pegawai Negeri Sipil Daeran (PNSD) Non Sertifikasi sebesarRp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) peroulannya;Bahwa setahu saksi syarat utama untuk menerima dana tambahanpenghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasiadalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkandana Sertifikasi/profesi;Bahwa temyata saksi tidak memenuhi syarat untuk menerima uang danatambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) NonSertifikasi tersebut
110 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebakaran Kota Tangerang (asli);Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kota TangerangNomor: 027/346Bag.PBJ/2013 tanggal 22 April2013 tentang Surat Penetapan Pemenang LelangPengadaan Mobil Tangga Pemadam KebakaranTahun Anggaran 2013 sebagai bahan untukmenerbitkan Surat Penunjukkan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) (asli):Summary Report Pengadaan Mobil TanggaPemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 padaLPSE;Berita Acara Sanggahan Pokja 2.4 PengadaanBarang dan Jasa Lainnya Bagian PengadaanBarang dan Jasa Sekretariat Daeran
135 — 33
Bahwa selain OBJEK WARIS PEJATEN tersebut dibeli darihasil penjualan asset ruko milik ALMARHUM & ALMARHUMAHdi daeran FATMAWATI sebanyak 48,15%, makakekurangannya sebanyak 51,85% tersebut menggunakanHalaman 6 dari 246 Put. No.989/Pdt.G/2017/PAJSuang PT. THAYIBA TORA (Sselanjutnya disebut "THAYIBATORA) ;b.
92 — 15
KUSHARDJONO selaku Kepala BPKDtahun 2003, 2004 yang kemudian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010 menjabat selaku Sekretaris Daeran Kabupaten Sragen, dan kepadaterdakwa SRI WAHYUNI SE, MM Kepala Bidang Pemegang Kas DaerahBadan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yangkemudian sejak 4 Desember 2004 sampai dengan tahun 2010 menjabatKepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan PengelolaKeuangan Daerah Kabupaten Sragen ;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
170 — 138
Seluma Nomor 7 tahun 2017 tanggal 24 Januari2017 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)dilingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daeran Kab. SelumaTA.2017 dan menunjuk saksi selaku PPTK kegiatan pelayanan Administrasiperkantoran yang meliputi kKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional di Lingkungan DPRD Kab.
SUGIHARTO, SH
Terdakwa:
ARMIN SYANUR, SE
313 — 158
Halaman 205117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.Pangkep dan Surat Pernyataan Pelantikan No821.23/1167/BKDD/2017 tanggal 28 Desember 2017Fotocopy Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No : 85tanggal 05 Oktober 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan KabupatenPankajene Kepulauan.Fotocopy Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor. 50 tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsidan Tata Kerja Sekretariat Daeran Kabupaten
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
139 — 39
H.SOENARDJI selaku Iurah keputih.Surat Dinas Pertanian tanaman pangan daeran pemerintahkotamadya daerah TK II Surabaya dengan nomor5933/410/402.5.07/1999, tanggal 24 April 1999 perihal pertimbangantingkat kesuburan tanah yang ditanda tangani oleh Sdri SRIHal 147 Put.
60 — 14
Menyelengarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengankebijakan umum Pemerintah Daeran..
KEBA MOTO
Tergugat:
1.Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto
2.Toda Lero alias Ama Sabba
3.Keba Moto alias Ama Laka
4.Marten Bili alias Ama Laskar
5.Ir. Amos Dida
6.Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba
7.Dangi Gallu alias Ama Ngongo
8.Stefanus Laka alias Bapa Charli
9.Yuliana L. Tara alias Mama Dilan
10.Paulus Sobu Wada alias Bapa Angel
11.Alex Rangga Holo
12.Buni Lero
13.Ridwan Repi alias Bapa Alan
Intervensi:
1.SANGA DJAGA
2.VICTOR LEDE MESAWOLE
167 — 52
Sedangkan dalam Kabisu Tanabiada rumah Umma Pabei, Rumah Umma Biedu, rumah Umma kabelaka dll.Dalam kawasan satu kabisu, masingmasing rumah memiliki batas kebunatau tanah sendirisendiri lagi karena mengikuti nilainilai kearifan lokalturun temurun.TERGUGAT adalah Kabisu Wee Bole dari Umma Goba Kadu.Sedangkan PENGGUGAT berasal dari kabisu Tanabi rumah Umma Biedu.Lebih lagi TERGUGAT VII bukan Kabisu Tanabi mau pun bukan kabisuWee Bole tetapi kabisu Ubbu Kadelu yang tidak memiliki Komunitas samasekali di daeran
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
131 — 40
keuangan Negara / daerah dan pembangunan nasionalPasal 3 huruf b : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan audit, reviu, evaluasi,pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaannegara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah sertapembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagiankeuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daeran
194 — 125
. : 00518/ Desa Batu Tiga, tanggal11102018, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018, tanggal 08102018, yang diberitanda bukti TD6;fotokopi Peta Sensus Penduduk 2010, yang diberi tanda bukti TD7 ;fotokopi Data Peta 2020, yang diberi tanda bukti TD8;fotokopi Buku Statistik Daeran Kecamatan Boleng 2015, yang diberi tanda buktiTD9a;fotokopi Peta Kecamatan Boleng, yang diberi tanda bukti TD9b;fotokopi Peta Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, yang diberi tandabukti TD9c;fotokopi Peta Desa Batu Tiga
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
166 — 35
SOENARDJI selaku lurahkeputih ;4) Surat Dinas Pertanian tanaman pangan daeran pemerintahkotamadya daerah TK Il Surabaya dengan nomor5933/410/402.5.07/1999, tanggal 24 April 1999 perihalpertimbangan tingkat kesuburan tanah yang ditanda tanganioleh Sdri SRI GAMAWATI ALIPINGDIAH selaku KepalaDinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Dati IISurabaya ; Bahwa pihak Kelurahan Manyar Sabrangan bersama warganyatelah menyetujui terhadap tanah pengganti dari PT.
Terbanding/Terdakwa : PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
105 — 43
Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain diatur dalam pasal pasal berikut :Pasal 4.(2) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan azas Keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 70(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerahuntuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD.(2) Pelaksanaan belanja daeran
Kepala Bagian UmumSekretariat Daeran menandatangani 52 (lima puluh dua) buah SPP LS senilaiRp.15.425.547.500,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) Berita Acara SerahPutusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP. 40Terima Pekerjaan (BASTP) dari total 566 (lima ratus enam puluh enam) Berita Acara SerahTerima Pekerjaan (BASTP).Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan
Merauke, berisi lampiran : 1( satu ) lembar foto copy legalisir lampiran keputusan Bupati Kab.Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentangNama nama panitia pembelian /pekerjaan sekertariat daerah( P3SD ) pada bagian umum sekertariat daeran Kab. Merauke,Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Meraukedan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum SekdaKab. Merauke.3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
155 — 70
makanminum dan terkait kerjasama dengan Rumah Makan Sudi Mampir, saksi tidakmengetahui; Bahwa Saat itu saksi di tuntut untuk ganti rugi sebesar Rp 85.000.000, dan saksibayar setelah ada sidang TPTGR di Kas Daerah, tindak lanjutnya saksi kemudiandiperiksa oleh Penyidik Kepolisian; Bahwa pada saat saksi ditetapkan sebagai tersangka kerugian Negara sebesar Rp200.000.000, lebih dan saksi tanyakan dari mana temuan tersebut tapi tidakdiindahkan waktu itu ; Bahwa untuk anggaran perjalanan dinas dalam daeran
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
3116 — 4741
., menyatakan bahwakeadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat menurut PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 23 Tahun 1959/UndangUndangNomor 23 Prop Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya karena ukurannya sudahjelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat ataumenghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dari informasipejabat di daeran maupun pantauan langsung dari pusat, sehingga didasarkanpada penilaian objektif saja, namun Majelis mempertimbangkan
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
230 — 63
Bahwa Terdakwa II pada Tahun 2019 selaku kepala seksi InfrastrukturJaringan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KotaPasuruan, dan kedudukan terdakwa dalam pengadaaan/pembuatan sistemaplikasi organisasi perangkat daeran (OPD) pada Dinas KomunikasiInformatika dan statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA)2019 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
192 — 169
uang dan barangyang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaanKeuangan Desa.Pasal 72(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(2) bersumber dari:a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadayadan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;c. bagian dari hasil pajak daeran