Ditemukan 5678 data
97 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inmendagri Nomor 21 Tahun 1997 jika memang terjadikeadaan force majour seperti pencurian, perampokan maupun bencanaalam maka pemegang kas dapat dibebaskan dari kewajiban menggantikerugian / ketekoran kas dan terhadap kekurangan anggaran dapatdianggarkan kembali, sehingga perbuatan Terdakwa meminta ataumenerima uang dari Pegawai Negeri yang lain untuk mengganti ketekorankas yang ada dalam pengurusannya tidak dapat dibenarkan ;Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam
56 — 6
PUTUSANNomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.TGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana padaPeradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : KASMIYATI Als NYUK Binti MANIK;Tempat Lahir : KAYE ~~~~ nnn nnn nmin nnn meinemTanggal Lahir : B AQUSIUS 1985 penne sseemcnnenrmmennnnnimnnsUmur : 28 tahUns 2 nnn no nnn nnn nnnJenis Kelamin : EARTH TERT force nena
PANUS SOKUQ DKK
Tergugat:
PT. Ciitra Palma Pertiwi 2
146 — 90
tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara,mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli warisikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkankewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganHalaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa SaksiSatianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat,sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan PenggugatKurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas theHalaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwpersuasive force
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9.
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yangharus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;"9.
92 — 9
berikut40,446 m3 x Rp 82.747,50 = Rp 3.346.805,39 ;bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II yang dikerjakan olehkontraktor yang sama yaitu PT Aneka Buana Perkasa Surabaya menurut saksisebenarnya juga tidak perlu dianggarkan karena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II sebesar Rp 13.500.000(tiga belas juta rupiah) yang dikerjakan oleh kontraktor yang sama yaitu PT AnekaBuana Perkasa Surabaya menurut saksi sebenarnya juga tidak perlu dianggarkankarena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
EDOH Binti DARTA
146 — 66
Rancangan Peraturan Dusun Cilodang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Cilodang Perubahan Tahun Anggaran 2019 tanggal Oktober 2019;
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Cilodang Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019 (tanpa nomor);
- Fotocopy Gambar Desain dan RAB kegiatan Pembangunan Turap dan Drainase Dusun Cilodang T.A. 2019 yang dibuat oleh Tigor Sinambela;
- Fotocopy Berita Acara Musyawarah Bencana Alam (Force
Majeure) Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Dusun Cilodang tanggal 29 Januari 2020 (tanpa nomor) berikut daftar hadir dan dokumentasi;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Turap Jalan Lembah Cilodang dari Nana Sutisna kepada RIO Dusun Cilodang Terdakwa Nomor 01/BA.HP/CLD/2019 tanggal 16 September 2019;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun di Kabupaten Bungo Tahun
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
260 — 814
Bahwa terjadi Deviasi ke Tanjung Priok karena didalam Undangundang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan Impres no.05 yangmengatur tentang Deviasi, dimana Deviasi boleh dilakukan oleh KaptenKapal menyimpang dari jalur selama ada unsur niaga nya dan adaForce Majeure harus ada hal tersebut, dan itu hak penuh ada di kapten.
Bahwa Force Majuere tersebut ada dalam pelayaran Kapal IKMerdeka, yaitu hal yang mendesak dimana tidak dibayar hakhak nyaselama 3 (tiga) tahun dah itu merupakan hal yang luar biasa.Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bahwa Ijin Lapor Tiba tidak dilaporkan oleh Kapal Titan 05 yangmenarik Kapal IK Merdeka.
421 — 58
Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : Kesengajaan; Kelalaian; Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasanalasan force majeure, yangumumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atauselamalamanya).Menimbang, bahwa pengaturan mengenai wanprestasi ini dapat ditemui pada Pasal1243 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hokum adalahsebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
127 — 79
(Ahli Hukum Perdata dariUniversitas Nusa Cendana Kupang), telah memberikan keterangandalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut: Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah diikat dengan Perjanjian; Bahwa Perjanjian sama dengan Kontrak; Bahwa Perjanjian atau Kontrak adalah undangundang bagi keduabelah pihak berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda; Bahwa dalam Perjanjian tersebut diatur tentang halhal termasukprestasi dan kontra prestasi serta keadaan kahar/force majeur;
Bahwa kewajiban dari Kontraktor adalah memberikan prestasi; Bahwa apabila kontraktor telah melaksanakan prestasi/pekerjaanmaka kontraktor berhak menerima kontra prestasi/oembayaran; Bahwa salah satu contoh dari keadaan kahar/force majeur adalahbencana banjir; Bahwa ketika terjadi peristiwa bencana banjir Kontraktor harusdibebaskan dari kewajiban untuk berprestasi; Bahwa ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata harusmenjadi rujukan dalam perkara ini;2.
197 — 54
Keadaan memaksa (force majeur)/Kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau; 2 20222 non nnn nnn nnn nen nen nnn nnnk.
50 — 7
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturanperundangundangan ; it keadaan memaksa (force majeur)/kahar ; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan Suratpenetapan. Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau ; k.
Terbanding/Tergugat : Ny Hj SRIWATI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Jepara
116 — 46
/PT SMG.13.14.berkenaan dengan obyek berupa tanah harus dilakukan dengan aktaotentik (authentic acte/authentic deed) yaitu dibuat oleh dan/ataudihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dan denganmenggunakan formulir yang dibuat dalam bentuk yang telah baku, olehkarena tugas PPAT adalah mengkonstatir kehendak para pihak yangmelakukan perbuatan hukum dengan obyek berupa tanah ke dalamsuatu akte yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht/full force
Pembanding/Penggugat II : DIDIK CRESNA ATMOJO
Terbanding/Tergugat I : ASEP SYAIFUL HADI
Terbanding/Tergugat II : MIA LIGA SINTA
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Central Asia Tbk. cq PT.Bank Central Asia Cabang Blitar
Terbanding/Tergugat IV : ERWAN JURIS ANG
Terbanding/Tergugat V : CAMAT KECAMATAN SRENGAT selaku PPAT
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL Malang
Terbanding/Tergugat VII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
126 — 97
sita pidana,khusus Lelang Non Eksekusi;tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asilikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang, kecuali lelangyang dilakukan melalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan;keadaan memaksa (force
118 — 14
kembali harmonisHal. 36 dari 39 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpgbila dilanjuthan maka penyelesaian yang realistis dan proporsional adalahPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan bahwa :(3).Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
66 — 41
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual/pemilikbarang; atauPenjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Mengacu pada ketentuan di atas, maka lelang eksekusi atas tanah danbangunan atas nama DJOKO SANTOSO justru sepatutnya dibatalkankarena beberapa hal berikut :Adanya gugatan di Pengadilan dengan objek sengketa barang yangakan dilelang.Harga limit yang diumumkan
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
karyawan baru yang berjumlah kurang lebih 40orang yang umumnya adalah mantan dan/atau karyawan yang mengajukanpensiun dini dengan status sebagai karyawan kontrak (outsourcing) ;Bahwa menurut ketentuan di dalam Pasal 164 Ayat (8) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
176 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABM lebih disebabkan adanya force majeure ; Bahwa ketika jaminan akan dilelang, barang jaminan sudahdisita Kejaksaan (Putusan a quo halaman 239) ;2. "Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh debitur adalahrefinancing, sehingga proses kredit yang dilakukan terkait denganpermohonan tersebut sudah lengkap" ;(Putusan a quo halaman 240)Hal. 36 dari 111 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/20103.
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan waktu pelaksanaan tidakdiperkenankan kecuali terjadi Force Majuere.Penyerahan barang yang dianggap sah apabiladapat dibuktikan dengan suatu' Berita AcaraPenerimaan / Pemeriksaan Barang yang dibuat danditandatangani oleh panitia penerima barangyang ditunjuk oleh pihak pertama.. Syarat syarat teknis obat tidak standarisasiyang berdasarkan usulan panitia tidak akanditerima oleh panitia penerima barang. Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaanHal. 9 dari 72 hal. Put.
Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankankecuali terjadi Force Majuere.Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapatdibuktikan dengan suatu Berita AcaraPenerimaan/Pemeriksaan Barang yang dibuat danditandatangani oleh panitia penerima barang yangditunjuk oleh pihak pertama.. Syarat syarat teknis obat tidak standarisasi yangberdasarkan usulan panitia tidak akan diterima olehpanitia penerima barang.Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan obat obatanHal. 37 dari 72 hal. Put.
134 — 19
Bahwa oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, = makapembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala danketerlambatan karena usah Penggugat macet, namun demikiandengan itikad baik Penggugat tetap berusaha melaksanakanpembayaran angsuran kepada Tergugat I, sehinggaketerlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat I bukankarena adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud Tergugat I,akan tetapi keterlambatan pembayaran adalah faktorterjadinya gempa bumi (force majeur), sehingga berpengaruhkepada
tersebut merupakanperbuatan melawan hukum ; Bahwa oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, makapembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala danketerlambatan karena usah Penggugat macet, mnamun demikiandengan itikad baik Penggugat tetap berusaha melaksanakanpembayaran angsuran kepada Tergugat I, sehingga keterlambatanpembayaran angsuran kepada Tergugat I bukan karena adanyawanprestasi sebagaimana dimaksud Tergugat I, akan tetapiketerlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya gempa bumi(force
BUDI UTOMO, DKK
Tergugat:
PT. ALFAPRIMA PANELINDO
245 — 19
47 orang pekerja PT: Alfaprima Panelindo ( sebagian diantaranyaPengurus Komite Basis Serikat Pekerja Mandiri dan sebagian anggota KomiteBasis Serikat Pekerja Mandiri PT: Alfaprima Panelindo) dengan alasan perusahaanselama hampir 4 (empat) tahun terakhir sampai tahun 2020, dan diputus kontakdengan Vendor, karena hutang terlalu besar akhirnya harus menjual asset tanahdan bangunan di seberang kantor untuk menutupi hutang, ditambah lagi dengankondisi pandemik corona yang merupakan bencana nasional (force
karena vendor menghentikan kontrak, yangmenyebabkan TERGUGAT harus menjual asset tanah dan bangunannya untukmemenuhi kewajiban membayar hutanghutang,Bahwa PARA PENGGUGAT juga mengetahui bahwasanya pekerjaan juga sepibahkan PENGGUGAT tetap mengupayakan memperkerjakan dan melakukanpembayaran penuh kepada PARA PENGGUGAT, sampai akhirnya terlalubanyak Hutang yang harus dipikul oleh Perusahaan tanpa adanya pemasukanyang signifikanditambah lagi adanya bencana pandemik wabah corona (covid19) yangmerupakan Force