tersebutmenurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah merupakanbagian pembuktian dari pokok perkara karena terhadap legal standingTerbanding semula Pelawan dalam mengajukan perlawanan sebagai pihakketiga terhadap suatu putusan, maka hal pokok yang harus dibuktikan adalahbahwa Terbanding semula Pelawan bukanlah subyek yang terlibat langsungsebagai pihak dalam putusan yang dilawan, dan berdasarkan PutusanHalaman 72 dari 87 Halaman Putusan Nomor 342/PDT/2020/PT SBYMahkamah Agung Nomor 3089

Bahwa permohonan sita jaminan untuk Objek Sengketa yangsudah dimiliki pihak ketiga merupakan permohonan yang tidaktepat, dan beresiko apabila dikabulkan, karena akanmenimbulkan polemik dan permasalahan hukum baru dimanaPihak Ketiga tersebut memiliki hak untuk mengajukanPerlawanan Pihak Ketiga/Derven Verzet, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991, yangkaidah hukumnya menyatakan:sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketigamember hak kepada pemiliknya untuk mengajukan

Putusan Mahkamah Agung16.4.1.16.4.2.Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan derden verzet.Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989,menjelaskan bahwa derden verzet yang diajukan atas sitajaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri padasuatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusanperkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyaikekuatan hukum tetap serta sita jaminan

diterbitkan oleh PT PerkebunanNusantara X PG Djombang baru Kabupaten Jombang dengan kontrakkerja No. 7002, kepada NUR MAHMUDAH, bermeterai cukup tanpamenunjukkan aslinya (P.29);29.Foto copy perhitungan bagi hasil nomor: BPE 10/5618, tanggal 5Nopember 2008, seluas 7.500 Ha. yang diterbitkan oleh PT PerkebunanNusantara X PG Djombang baru Kabupaten Jombang dengan kontrakkerja No. 7002, kepada NUR MAHMUDAH, bermeterai cukup tanpamenunjukkan aslinya (P.30);30.Foto copy perhitungan bagi hasil nomor: BPE 07/3089

Ampel Melati No. 3, yang mana gugatan tersebut kabur dan tidak jelas dasarhukumnya;Bahwa yang dimaksud dengan gugatan perlawanan (Derden Verzet)adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penyitaanyang dilakukan terhadap benda miliknya (pihak ketiga) yang mana ditegaskan melalui Yurisprudensi MA RI No. 3089 K/Pdt/1991.

Nomor : 3089 K/Pdt/1995 tanggal 17 Maret 1995menegaskan bahwa :Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ14 Bidang tanah yang ditentukan batasbatasnya dalam gugatan, namunluas bidang tanah tersebut tidak dijelaskan serta apa yang tumbuh atauterdapat di atas bidang tanah tersebut tidak diuraikan secara terperincimaka gugatan tidak sempurna dan tidak lengkap sehingga patutlahgugatan tersebut tidak dapat diterima ;5.

Putusan Mahkamah Agung :17.4.1.17.4.2.Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan derden verzet ;Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989,menjelaskan bahwa derden verzet yang diajukan atas sitajaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri padasuatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusanperkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyaikekuatan hukum tetap serta sita

Pidie Jaya Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 ;

BnaJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,diantaranya meliputi Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Rujukansejumlah Rp. 15.800.000.000, (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);Bahwa sebelum adanya penganggaran terhadap Dana Alokasi KhususReguler Tahun Anggaran 2016 Bidang Kesehatan dan KB SubbidangPelayanan Rujukan tersebut terlebin

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,diantaranya meliputi Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Rujukansejumlah Rp. 15.800.000.000, (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);Bahwa sebelum adanya penganggaran terhadap Dana Alokasi KhususReguler

kesehatan nasional Tahun 2016 agartujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai, selanjutnyaKhusus (DAK) Bidang Kesehatantersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya melalui Pit.untuk mendapatkan Dana AlokasiDirektur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pidie Jaya yakni saksi dr.ERNIDA Binti IDRIS membuatpembangunan di Kabupaten Pidie Jaya pada UPTD Rumah Sakit Umumusulan program/kegiatan prioritasDaerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie JayaNomor : 050/3089

pembuatan/penerbitan akta penyerahanhak waris nomor 335 tanggal 19022014 tersebut adalah tidakbenar; Perlu disampaikan kembali, bahwa sampai saat ini para Pelawandan Turut Terlawan sama sekali belum pernah bertemu danberhadapan dengan Notaris Rita Armelia, SH, Notaris di KabupatenDeli Serdang dan para Pelawan memohon kepada Majelis Hakimagar Akta Penyerahan Hak Waris Nomor 335 tanggal 19022014tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukummengikat; Bahwa berdasarkan putusan MA Nomor 3089

Pidie Jaya Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 ;

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,Hal 15 dari 238 hal Putusan No. 46/PID.SUSTPK/2018/PN.

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,diantaranya meliputi Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Rujukansejumlah Rp. 15.800.000.000, (lima belas milyar delapan ratus juta rupiah);Bahwa sebelum adanya penganggaran terhadap Dana Alokasi KhususReguler

kesehatan nasional Tahun 2016 agartujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai, selanjutnyauntuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatantersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya melalui Pit.Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pidie Jaya yakni saksi dr.ERNIDA Binti IDRIS membuat usulan program/kegiatan prioritaspembangunan di Kabupaten Pidie Jaya pada UPTD Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie JayaNomor : 050/3089

Putusan Mahkamah Agung17.4.1.17.4.2.Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan derden verzet.Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989,menjelaskan bahwa derden verzet yang diajukan atas sitajaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri padasuatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusanperkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyaikekuatan hukum tetap serta sita jaminan

(dua) lembar Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)60. 1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019 (foto copy)61. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 (asli)62. 3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089

Memerintahkan PPK menyetorkan pengembalian uang mukapekerjaan ke Kas Daerah sebesar Rp. 682.239.655,00 131Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN JapSehingga atas Surat Bupati tersebut saksi merasa tidak terima dansaksi mengeluarkan surat dari Dinas Perikanan Nomor : 930/ 3089/ V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal klarifikasi Hasil LHP yang ditujukankepada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, untuk menanyakanberdasarkan ketentuan perundang undangan tanggungjawabpengembalian uang muka dibebankan

Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asili)1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut HasilPemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019(foto copy)2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah DaerahKabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20Mei 2019 (asli)3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah 198 Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN JapKabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089

Oktober 2020 (asli). 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asili)1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut HasilPemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019(foto copy)2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah DaerahKabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20Mei 2019 (asli). 3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah DaerahKabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089

Pidie Jaya Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 ;

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,Hal 15 dari 239 hal Putusan No. 45/PID.SUSTPK/2018/PN.

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,diantaranya meliputi Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Rujukansejumlah Rp. 15.800.000.000, (lima belas milyar delapan ratus juta rupiah);Bahwa sebelum adanya penganggaran terhadap Dana Alokasi KhususReguler

kesehatan nasional Tahun 2016 agartujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai, selanjutnyauntuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatantersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya melalui Pit.Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pidie Jaya yakni saksi dr.ERNIDA Binti IDRIS membuat usulan program/kegiatan prioritaspembangunan di Kabupaten Pidie Jaya pada UPTD Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie JayaNomor : 050/3089

Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 19 Mei 2015;

50. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4857/KLT/JU/2015, atas nama LIAN HIANG LIANG (CHRISTINA), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 18 Mei 2015;

51. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, dengan Nomor : 3089

1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik Nomor : 0480/3172051002/12/2016/BR-JU, atas nama YULIA yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelayanan Penduduk Pademangan Barat, tanggal 20 Desember 2016;

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.3172050510160026 atas nama YULIA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, tanggal 21 Desember 2016;

5. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte kelahiran No.3089

Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 19 Mei 2015;

50. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4857/KLT/JU/2015, atas nama LIAN HIANG LIANG (CHRISTINA), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 18 Mei 2015;

51. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, dengan Nomor : 3089

1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Perekaman KTP Elektronik Nomor : 0480/3172051002/12/2016/BR-JU, atas nama YULIA yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelayanan Penduduk Pademangan Barat, tanggal 20 Desember 2016;

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.3172050510160026 atas nama YULIA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, tanggal 21 Desember 2016;

5. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte kelahiran No.3089

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugikepada penjual yang tidak berhakYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3089 K/Pdt/1991,tanggal 2 April 1993, yang menyatakan bahwa :Seseorang yang membeli tanah dilandasi oleh itikad baik dan melaluicara prosedure perundangundangan yang berlaku, maka ia harusdilindungi oleh Hukum, sehingga ia adalah pemilik tanah tersebutHalaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 02/Padt.G/2016/PN Cbi.Form02/SOP/06.8/2016c.

Pidie Jaya Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Januari 2016 ;

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 JuliHal 15 dari 241 hal Putusan No. 48/PID.SUSTPK/2018/PN.

ERNIDA Binti IDRISmembuat usulan program/kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten PidieJaya pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie Jaya Nomor : 050/3089 tanggal 8 Juli2015 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2016,diantaranya meliputi Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Rujukansejumlah Rp. 15.800.000.000, (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);Bahwa sebelum adanya penganggaran terhadap Dana Alokasi KhususReguler

kesehatan nasional Tahun 2016 agartujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai, selanjutnyauntuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatantersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya melalui Pit.Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pidie Jaya yakni saksi dr.ERNIDA Binti IDRIS membuat usulan program/kegiatan prioritaspembangunan di Kabupaten Pidie Jaya pada UPTD Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana Surat Wakil Bupati Pidie JayaNomor : 050/3089

Dati Ulima, Dati Amantelu, Pemilik : Walulu, yangtelah dilegalisir dan diberi meterai dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.17;Foto copy Peta/Gambar Situasi Pengukuran Dati Ulima dan Dati Amantelu MilikKeluarga Abdullah Waliulu, Cs, yang telah dilegalisir dan diberi meterai dansesuai aslinya dan diberi tanda T.18;Foto copy Surat Keterangan Kepala Pertanahan Kotamadya Ambon Nomor :600/3089/1995, yang telah dilegalisir dan diberi meterai dan sesuai aslinya dandiberi tanda T.19;Foto copy Putusan Pengadilan

TALANILA, ST kepada MARGARETHA SIMATAUW untuk pengambilan SP2D dan melakukan pencairan pada paket pengawasan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15 GT Kota Ambon;69) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3089/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15 GT yang ditandatangani oleh I.

SARANA USAHA BAHARI;80) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3089/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15 GT an. CV. ALFA CREATIO GALILEA TA. 2013.81) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Peringkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Prikanan Provinsi Maluku.82) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) PT.

RABINESA INT SAMUDRA sedangkan jasa konsultanpengawas pekerjaan pengadaan 5 unit kapal Purse Seine 15 GT sudahditerbitkan SP2D Nomor: 3089/LS /2013 tangal 30 Desember 2013 untukpembayaran kepada CV. ALFA CREATIO GALILEA namun sampai tutupTahun Anggaran CV. ALFA CREATIO GALILEA belum melakukanpencairan.Bahwa untuk dana Konsultan pengawas CV. ALFA CREATIO GALILEAyang belum diambil sampai tutup Tahun Anggaran, apabila CV.

TALANILA, ST kepada MARGARETHA SIMATAUWuntuk pengambilan SP2D dan melakukan pencairan pada paketpengawasan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15GT Kota Ambon;2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3089/LS/2013tanggal 30 Desember 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultanPengawas Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15GT yang ditandatangani oleh .

SARANA USAHA BAHARI;1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3089/LS/2013 tanggal 30 Desember2013 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan SaranaPenangkapan Ikan Purse Seine 15 GT an. CV. ALFA CREATIOGALILEA TA. 2013.Halaman 420 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN Amb81)82)83)84)85)86)87)1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan KerjaPeringkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2013, Dinas Kelautandan Prikanan Provinsi Maluku.1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) PT.

TALANILA, ST kepada MARGARETHA SIMATAUWuntuk pengambilan SP2D dan melakukan pencairan pada paketpengawasan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15GT Kota Ambon;2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3089/LS/2013tanggal 30 Desember 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultanPengawas Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 15GT yang ditandatangani oleh . Tuankotta, SE.

SARANA USAHA BAHARI;1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3089/LS/2013 tanggal 30 Desember2013 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan SaranaPenangkapan Ikan Purse Seine 15 GT an. CV. ALFA CREATIOGALILEA TA. 2013.1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan KerjaPeringkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2013, Dinas Kelautandan Prikanan Provinsi Maluku.1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) PT.

Timur terhadapketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatursebagai berikut:Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yangmenyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkanHalaman 42 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMRserta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksayang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerahhukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.Kaidah hukum yang sama juga ditegaskan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 3089