Ditemukan 1096 data
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM
145 — 21
Lomba tingat Dusun hari lbu (keterampilan perempuanPenyelengaraan kegiatan rapatrapat PKKPembelian baju PKKLomba pola asuh anakBadan Kontak Majlis taklim ( BKMT)a fF SNPutusan Nomor : 6/Pid.SusTPK/2021/PN Jmb halaman 95 dari 22317.Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua pokja 1 pada bidangorganisasi perempuan / PKK tahun 2018 saksi tidak pernah di berikandana Insentif.Bahwa selama menjadi anggota PKK tahun 2018 saksi hanya menerimadana sekitar 20.000.00, (dua puluh ribu rupiah) hasil menang lombapola
Atk Rp.500.000,3.Lomba tingat Dusun hari Ilbu/ keterampilan perempuanRp.10.000.000,4. Penyelengaraan kegiatan (bila ada kegiatan utk Snack)Rp.2.500.000,5. Pembelian baju PKK Rp.3.000.000,6. Lomba pola asuh anak Rp.1.500.000,7. Badan Kontak Majlis taklim ( BKMT) Rp. 2.000.000, Bahwa untuk pengajuan dana guna kegiatan tersebut saksi sampaikansecara lisan kepada saksi HASANUDDIN.
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
203 — 46
hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingat kelurahan. Bahwa Terdakwa terlambat mengeluarkan print out DAA1 karena padasaat itu Terdakwa mencocokan data dengan data para saksi dan melakukanpengecekan DPT agar supaya tidak error dimana pada saat itu dilakukankoreksi dari saksi partai karena ada perbedaan penginputan dengan tulisanyang ada di DAA1 Plano Terdakwa membawa pulang leptop yang di gunakan oleh saudara MIRAuntuk menginput hasil rekapitulasi di form DAA1 untuk KelurahanKarampuang.
162 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2065 K/Pid/2006(Terdakwa dalam berkas terpisah ....... dan seterusnya), makamenurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwatersebut tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama tetapi yang tepat Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaansubsidair.Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi berpendapat bahwapertimbangan Majelis Hakim Tingat Banding yang menyatakan bahwaTerdakwa diajukan ke
316 — 441
Pembantuan pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012;93. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang pelimpahan wewenang penetapan pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingat
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kotatahun anggaran 2012;1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang pelimpahan wewenang penetapanpejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas namaMenteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barangdalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yangdilaksanakan di tingat
diPropinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012;1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp.6.000, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang pelimpahan wewenangpenetapan pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untukatas nama Menteri Kesehatan Selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang dalam pengelolaan anggaranHalaman 240 dari 242 Putusan Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn94.95.96.97.Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingat
Pembanding/Tergugat III : ANTHONY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TIANG LIU) Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat : ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN)
Terbanding/Turut Tergugat III : JOSEPH TEDY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TI IANG TANG)
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOSMAS ROSTANDY TAN (dahulu bernama TAN TIANG MOUW)
Terbanding/Turut Tergugat V : TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat I : THOMAS TANDEAN (dahulu bernama TAN THIAM PHENG)
313 — 185
Bandingnya dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara tersendiri oleh karena alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dianggap telah turut dipertimbangakn dalam perkara a quo pada tingkat banding;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya tentangDisqualification Exceptie meskipun dalam Memori Banding dari para Pembanding tidak secara tegas mengajukan keberatan atas putusan
Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober sehingga pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara a quopada Pengadilan Tingat Banding dengan demikian cukup alasan untuk menolak ekspsi dari TergugatII dan Tergugatlll sekarang para pembanding tersebut;Menimbang, bahwa kemudian terhadap alasan eksepsiDisqualification Exceptie dari para TergugatII dan TergugatIIIl sekarang para Pembanding telah
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK
Terbanding/Terdakwa : KHUSLAINI, SE
93 — 44
hal.Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT:PDGmaka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah tidak relevankepada para Terdakwa dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti,dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat denganPertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa kepada Terdakwa dan Terdakwa II tidak dibebankan lagi membayar uang pengganti;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjutdakwaan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, karena menurut hemat Majelis HakimPengadilan Tingat
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap penerapan unsur merugikan keuangan negaramenurut Majelis Hakim Tingat Banding telah terbukti terpoenuhi denganalasan anggaran keuangan DPRD Kab. Pacitan berasal dari APBDKab.
249 — 203
Majelis Hakim Banding berpendapat bahwabarang bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama di dalam putusan dan menurut Majelis HakimTingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar olehkarenanya Majelis Hakim Tingat Banding tidak perlu menanggapilebih lanjut.Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan LHP BPK RI merupakan bukti substandar dan tidakdapat dijadikan bukti persidangan karena apabila akan ditindaklanjutidengan penuntutan harus ada Laporan
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
139 — 93
berikut:1.Bahwa Turut Tergugat III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangmenjalankan fungsi sebagai salah satu badan usaha di bidang jalan tolHalaman 108 dari 112 Putusan nomor 189/PDT/2021/PT BDGsebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 UndangUndang No. 38 Tahun 2004Tentang Jalan (UU Jalan) yang menyatakan:Badan Usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usahaadalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.2.Bahwa dalam seluruh Memori Gugatan serta Replik di tingat
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
133 — 40
Nias Barat Tahun Anggaran 2016tersebut berada di tanah yang tingat kemiringannya antara 40 45 derajatdan lahan berkontur.Halaman 113 dari 260 Perkara Nomor : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdne Bahwa ada ketidak sesuaian letak sungai antara posisi Sungai di Site Plandengan posisi sungai pada pembangunan (posisi alur sungai yang telahdigeser/dipindahkan ke arah belakang lokasi bangunan Ruang Kelas Umum).e Bahwa bangunan Ruang Kelas khusus dibangun di atas timbunan tanahbaru.e Bahwa bangunan Ruang Penunjang
Nias Barat Tahun Anggaran 2016tersebut berada di tanah yang tingat kemiringannya antara 40 45 derajatdan lahan berkontur.b) Bahwa ada ketidak sesuaian letak sungai antara posisi Sungai di Site Plandengan posisi Sungai pada pembangunan (posisi alur sungai yang telahdigeser/dipindahkan ke arah belakang lokasi bangunan Ruang Kelas Umum).c) Bahwa bangunan Ruang Kelas khusus dibangun di atas timbunan tanahbaru.d) Bahwa bangunan Ruang Penunjang Umum dan Ruang Kelas Umumsebagian dibangun di atas timbunan
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
261 — 135
Bahwa mencermati pertimbangan judex factie tingat pertama tersebutdi atas adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumtersebut didasarkan pada fakta dalam persidangan dan fakta hukumyakni Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:a.
144 — 120
., memori banding yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelan Pengadilan Tingat Bandingmencermati memori banding Penasihat hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan TingkatBanding mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Aparatur Sipil Negara(ASN) akan tetapi adalah isteri Walikota
Pembanding/Penggugat II : Siswanto, MPd
Pembanding/Penggugat IV : Drs. Boy Parady Purba, S.Sos
Terbanding/Tergugat I : HJ. Salha
Terbanding/Tergugat II : H. Imran Efendy Hasibuan
Terbanding/Tergugat III : HJ. Nurhayati Damanik
Terbanding/Tergugat IV : Dra. Siti Hanifah Lubis
Terbanding/Tergugat V : Nasafri
Terbanding/Tergugat VI : H. Asrul Sani
Terbanding/Tergugat VII : Rosmayana Marpaung
Terbanding/Tergugat VIII : Maimunah
Terbanding/Tergugat IX : Muhammad Syofian
Terbanding/Tergugat X : Kamaluddin
Terbanding/Tergugat XI : Pengurus Majelis Penyantun Madrasah Muslimat AL Jamiatul Washliyah Ranting Timbang Galung Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat XII : Nadzir atas Tanah Wakaf di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung atau disebut Nadzir tanah Wakaf Kelurahan Timbang Galung
Terbanding/Tergugat XIII : Pengurus Yayasan Perguruan Mesra
Terbanding/Tergugat XIV : Menteri Agama Republik Indonesia CQ Kepala Kantor Wilaya
69 — 76
Mariam jelas dinyatakan sebagai Nadizr Tanah WakafMadrasah Tsanawiyah dan Aliyah al Wasliyah jalan spirok No.21 dan No.7kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.Bahkan dalam point pertama perjanjian disebut:"*menyerahkan pengelolaanpenyelenggaraan pendidikan untuk tingat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyahpengelolaan penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat Madrasah Tsanawiyahdan Aliyah Al wahsliyah Kotamadya Pematangsiantar No.21 dan nomor 7(maksudnya jalan sipirok No. 21
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
NAIS LATORUMO
145 — 107
., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Halaman 49/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdiMasalah dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)Desa PoloPolora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara T.A. 2016 danT.A. 2017.Bahwa pada Tahun 2016 saksi pernah mengantarkan material pasir dan batugunug atas permintaan Pak Nais Latorumo.Saksi tidak tingat pasti jumlah material yang saksi sediakan saat itu.Setahu saksi ada orang lain yang menyediakan material
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
163 — 699
2021/PN Sbs Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2018, PT BPR Tebas Lokarizkistatusnya dalam pengawasan normal, namun perlu ada perbaikan danpeningkatan kinerja keuangan, tetapi masih dalam pengawasan normal; Bahwa syaratsyaratnya sehingga status pengawasan BPR meningkatstatusnya menjadi pengawasan insentif, yaitu :1) BPR memiliki rasio lebih dari 4% (empat persen) tapi di bawah8% (delapan persen);2) BPR Memiliki ratarata cash ratio di bawah 4% (empat persen)di atas 3% (tiga persen);3) BPR memiliki tingat
karena PT BPR Tebas Lokarizkimemiliki rasio KPMM sebesar negatif 16,74% dan Cash Ratio (CR)Halaman 266 dari 341 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbsratarata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 6,15%;s14) Bahwa syaratsyaratnya sehingga status pengawasan BPRmeningkat statusnya menjadi pengawasan insentif, yaitu:1) BPR memiliki rasio lebih dari 4% (empat persen) tapi di bawah8% (delapan persen);2) BPR Memiliki ratarata cash ratio di bawah 4% (empat persen)di atas 3% (tiga persen);3) BPR memiliki tingat
1.ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
2.BENI PRIHATMO, S.H.
3.Emi Nugraheni Solihah,SH
4.MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, SH
Terdakwa:
FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
169 — 100
L3110
- Satu unit Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 350723810080906 dan Nomor Imei 2 : 351326630080905
- Satu unit Handphone Samsung S21 warna putih dengan nomor Imei 1 : 358957930167548/01 dan nomor Imei 2 : 359713870167546/01
- Satu unit Ruko Pergudangan Bizpoint Modern Multi Bussiness Point dengan rincian sebagai berikut : Letak / Blok : Frangfurt Nomor 1, Luas Tanah : 307 m2, Luas bangunan / Tipe Bangunan : 120 m2 / Borealis Hook, Daerah Tingat
I : Banten, Daerah Tingat II/Kabupaten : Tangerang, Kecamatan : Cikupa, Kelurahan : Sukamulya
- Sebidang Tanah berikut dengan bangunan Ruko seluas 116 m2 yang berlokasi di Desa Sitiadi Kec.
162 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyata alas hak pada 14(empat belas) Akta Jual Beli dengan alas hak di dalam BeritaAcara Penerimaan Uang adalah berbeda.Hal inilah yang merupakan pertimbangan Hukum Judex Juris yangkeliru di dalam memahami substansi Hukum Pembuktian Pidana.Dengan demikian pertimbangan hukum (considerans) Judex Jurisdalam tingat kasasi tersebut sangat tidak relevan bahkan menyimpang darikenyataan yang sebenarnya mengingat berdasarkan faktafakta yangterungkap di persidangan telah tidak terbukti bahwa Para PemohonPeninjauan
147 — 460
sehingga tidak tampak penerapan hukumnya yang dilakukanoleh Mejelis Hakim tersebut ;Bahwa secara nyata dan fakta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medantelah salah dan keliru dalam putusan hukumnya tertanggal 14 Agustus2017 bernomor : 419/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn.karena terlalu minim dasarHalaman 97 dari 146Putusan Nomor 74/Pat2018/PT MDNpertimbangan hukumnya dan tidak secara rinci dan mendetail, sehinggamembuat pertimbangan dalam putusannya tersebut menjadi kabur dantidak jelas, apalagi Majelis Hakim tingat
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
235 — 150
2021/PN Sbs Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2018, PT BPR Tebas Lokarizkistatusnya dalam pengawasan normal, namun perlu ada perbaikan danpeningkatan kinerja keuangan, tetapi masih dalam pengawasan normal; Bahwa syaratsyaratnya sehingga status pengawasan BPR meningkatstatusnya menjadi pengawasan insentif, yaitu :1) BPR memiliki rasio lebih dari 4% (empat persen) tapi di bawah8% (delapan persen);2) BPR Memiliki ratarata cash ratio di bawah 4% (empat persen)di atas 3% (tiga persen);3) BPR memiliki tingat
karena PT BPR Tebas Lokarizkimemiliki rasio KPMM sebesar negatif 16,74% dan Cash Ratio (CR)Halaman 266 dari 324 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbsratarata selama 6 (enam) bulan terakhir sebesar 6,15%;s14) Bahwa syaratsyaratnya sehingga status pengawasan BPRmeningkat statusnya menjadi pengawasan insentif, yaitu:1) BPR memiliki rasio lebih dari 4% (empat persen) tapi di bawah8% (delapan persen);2) BPR Memiliki ratarata cash ratio di bawah 4% (empat persen)di atas 3% (tiga persen);3) BPR memiliki tingat
108 — 81
adalah dari hibah pemda Kabupaten bekasi ;Bahwa saksi mendapat dana hibah dari Pemda Kabupaten Bekasi, sebanyak 3(tiga) kal, peride ke I sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah), ke IIsebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah dan ke MII sebesarRp.350.000.000, jadi jumlah asemuanya hibah dari Pemda Kabupaten Bekasesebesar Rp.1.250.000.000, (satu miliar duaratus lmapuluh juta rupiah) ;Bahwa cara meminta/atau memohon hibah dari Pemda Kabupaten bekasi tersebutawalnya ada pengajian di tingat