belum putus, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidaksependapat.Menimbang, bahwa mempedomani akta notaris Ahmad Yani.SH, PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK), SuratKeputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia NomorC514.HT03.01TH 2001 tanggal 20 Nopember 2001, Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor XXXX.A2003 tanggal 4 Desember 2003, SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor NPAK0001/Kep/M.KUKM

Ponorogo, di kantorkantor cabang KSP Merak antara lain cabang Jabung,Biting, Pulung, Jenangan, Danyang, Slahung, namun setidaktidaknya ditempat yang masihmasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan tidak menyalurkan Dana Bergulir sesuai PeraturanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Nomor31/Per/M.KUKM/VII/2007, Tentang

Ponorogo, sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI,Nomor 31/Per/M.KUKM/VII/2007, Tentang Petunjuk Teknis Program PeningkatanPermodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.; Didalam Petunjuk Tehnis tersebut, disebutkan beberapa pasal antara lain, bahwa, ;1)Dalam Pasal 3 Huruf a disebutkan bahwa, ; Sasaran program adalah, tersalurnya dana perkuatan permodalan Koperasi kepada UsahaMikro dan Kecil anggotanya yang mempunyai usaha ekonomi produktif

Mikro dan Kecil melalui sumber pembiayaan dari APBN Tahun 2007pada KSP Merak, yang menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,00, pada waktu dan tempatseperti terurai dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu dengan tidak menyalurkan Dana Bergulirsesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Nomor31/Per/M.KUKM

Ponorogo, sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI,Nomor 31/Per/M.KUKM/VII/2007, Tentang Petunjuk Teknis Program PeningkatanPermodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Tabanantelah terdaftar dan telah memiliki badan hukum serta memiliki IjinLembaga dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKabuaten Tabanan, nomor : 18 / BH / DISKOP / VIII / 2002 tanggal 14Agustus 2002;eBahwa jika suatu badan hukum mau mendirikan /mengoperasikanKoperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam,persyaratan/ketentuan yang harus dimiliki sesuai dengan PermenKoperasi No.10/Per/ M.KUKM /IX / 2015 tentang KelembagaanKopersi adalah sebagai berikut:a.

Permenkop nomor :15/Pear/M.KUKM/IX/2015,tanggal 23September 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi, yangHalaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Dpspada pokoknya menyatakan bahwa simpanan berjangka adalahsimpanan pada Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali danpenarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurutperjanjian antara penyimpan dengan Koperasi yang bersangkutan,dan sesuai dengan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah(PP) No.9 tahun 1995 tentang

sendiri atau calon anggota dan Koperasi lain dan atauanggota Koperasi lain itu sendiri; Bahwa apabila hal tersebut diatas dilakukan merupakan pelanggaranterhadap Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentangpelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasisebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasa19 ayat (1),namun terhadap pelanggaran tersebut tidak ada sanksi pidananyahanya dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Ijin Usaha;eBahwa Berdasarkan PERMENKOP RI No.02/PER/M.KUKM

/II/2017tanggal 9 Pebruari 2017 tentang perubahan atas peraturan MenteriKoperasi No.15/Per/ M.KUKM /IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 33menyaatakan bahwa calon anggota adalah orang perorang/koperasiyang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepadakoperasinya,tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapipersyaratan administratif antara lain belum menandatangani bukudaftar anggota, sedangkan pengertian anggota karena Saksi belummenemukan

Maka apabila mengacu pada peraturan tersebutRapat Anggota Luar Biasa pelaksanaanya diatur dalam anggaran dasar,bahwa sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Koperasi RimauSawit Sejahtera Pasal 21 yang pada pokoknya memiliki kKesamaandengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan RapatAnggota Koperasi yang menurut Para Penggugat telah dilanggaroleh para Tergugat.

Dimana para Tergugat telah Melanggarketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi.

Mentaati ketentuan AD, ART, Keputusan RA danKetentuan Lainnya yang berlaku dalam Koperasi RimauSawit Sejahterab) Melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015tentang Kelembagaan Koperasi: Pasal 50 berbunyi:(1) Warganegara Indonesia dan Warga Negara Asing maupunmasyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadianggota koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhipersyaratan sebagaimana ditetapkan dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga

Mengajukan pendapat saran dan usul untuk kebaikan dankemajuan koperasi.Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pkbb) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil danMenengah Rl Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangKelembagaan Koperasi: Pasal 50 berbunyi:(3) Warganegara Indonesia dan Warga Negara Asing maupunmasyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadianggota koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhipersyaratan sebagaimana ditetapkan dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah

Bukti TK.1/ : Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilPR.7 dan Menengah Republik Indonesia Nomor10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang KelembagaanKoperasi45.

Nunukan Nomor : 188.4/ 23/ DISPERINDAGKOP-UMKM/ KOPERASI tentang Penetapan Hasil Verifikasi Koperasi Calon Peserta Bantuan Penataan Sarana Usaha Pedagang kaki lima Dari Dana Hibah Kementrian Koperasi dan UKM RI Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha TA. 2013 tanggal 01 Agustus 2013;

Nunukan Nomor : 188.4/23/ DISPERINDAGKOPUMKM/ KOPERASI tentang PenetapanHasil Verifikasi Koperasi Calon Peserta Bantuan Penataan SaranaUsaha Pedagang kaki lima Dari Dana Hibah Kementrian KoperasiHalaman 3 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smr24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)dan UKM RI Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha TA. 2013tanggal 01 Agustus 2013;Fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang PedomanPenyelenggaran

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada awalnya sekira awal bulan Januari tahun 2013 DebutiMenteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melakukansosialisasi Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana PemasaranDan Jaringan Usaha Melalui Koperasi ke seluruh Indonesia berdasarkanPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 07/PER/M.KUKM

Adhyaksa No. 1Kelurahan Nunukan~ Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan,Kabupaten Nunukan Provisi Kalimantan Utara;Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan denganterkait adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan DanaBantuan Sosial Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima yangdilaksanakan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Mattirobulu TA.2013;Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman saksi menjabatadalah Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RINomor : 40/KEP/M.KUKM/

XII/2010 Tanggal 27 Desember 2010,tentang Pengangkatan sebagai Asisten Deputi Sarana dan Prasaranapemasaran pada Diputi Pemasaran dan Jaringan Usaha KementerianKoerasi dan UKM RI dan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasidan UKM RI Nomor; 58/KEP/M.KUKM/XII?

Nunukan Nomor :188.4/ 23/ DISPERINDAGKOPUMKM/ KOPERASI tentangPenetapan Hasil Verifikasi Koperasi Calon Peserta BantuanPenataan Sarana Usaha Pedagang kaki lima Dari Dana HibahKementrian Koperasi dan UKM RI Deputi Bidang Pemasarandan Jaringan Usaha TA. 2013 tanggal 01 Agustus 2013;Fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentangPedoman Penyelenggaran Program Bantuan Sosial dalamrangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Keciltanggal

oleh anggota pendiri dan Ketua Badan Pengawas;2) Akta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Susunan PengurusKoperasi Wareeh Nanggroe Bina Nusantara yang dibuatdihadapan Notaris Gomsalati, SH, Sp.N, M.Kn, tidak sah secarahukum dikarenakan Notaris Gomsalati, SH, Sp.N, M.Kn tidakmempunyai kewenangan untuk membuat akta koperasi untukwilayah Kabupaten Aceh Utara karena tidak pernah ditunjuk olehPemerintah sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:98/Kep/M.KUKM

/IX/2004, Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor:22.2/Kep/M.KUKM/VIV2008 dan Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: NPAK0001/Kep/M.KUKM/X/2004 5 22222 222 nnn nnn nnn cnn2.

(fotocopysesuai dengan aslinya);FotocopyKeputusan Bupati Aceh Utara Nomor 525/309/2015,tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Sekretariat TimProgram Revitalisasi Perkebunan Peumakmu GampongKabupaten Aceh Utara.( fotocopy sesuai dengan aslinya);FotocopyKeputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecildan Menengah RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentangNotaris sebagai Pembuat Akta Koperasi tanggal 24September 2004.

Karet Rakyat Binaan wareeh Nanggroe BinaNusantara Gampong Teupin Reusep Nomor Istimewa 2014perihal Penolakan kegiatan Kopbun Wareh Nanggroe diKecamatan Sawang ditujukan kepada Bupati Aceh Utaratanggal 05 Juni 2014, (fotocopy dari fotocopy );FotocopySurat Izin Gubernur Aceh Nomor525/BP2T/867/2011, tentang Izin Land Clearingtanggal 30Desember 2011.( Pembukaan Lahan).( fotocopy dari ) (6167 8) 0) aanFotocopyKeputusan Menteri Negara Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor22.2/Kep/M.KUKM

/X/VI/2008 tentang Penetapan NotarisPembuat Akat Koperasi.tanggal 31 Juli 2008( fotocopy dariTOLO COPY. )~~n nnn nnn nnn nnn nnn mmr nnn nnnFotocopyKeputusan Menteri Negara Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : NPAK0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan NotarisPembuat Akta tanggal 12 Oktober 2004.

ratarata bertugas sebagai guru sekolah dasar sebagaimana ternyataberdasarkan sertifikat pendidik dan juga memiliki SK Golongan, dan SKBerkala ;Bahwa, TERGUGAT adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannyaberdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyatyang berdasar atas Asas Kekeluargaan Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.Kukm

dan sepatutnyadibatalkan ;Bahwa, PARA PENGGUGAT bukanlah anggota, calon anggota dariTERGUGAT melainkan masyarakat umum yang ratarata mengajar disekolah dasar, akan tetapi dalam Perjanjian a quo melakukan hubungankredit dengan PARA PENGGUGAT, padahal SANGAT JELASDILARANG karena seharusnya TERGUGAT hanya diperbolehkanmemberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota dari TERGUGAT,hal demikian diatur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.Kukm

pinjaman yang sehat.(2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasimenetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukandalam Rapat Anggota.(3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhananggota.(4) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepadaperorangan secara langsung.Bahwa oleh karena demikian Perjanjian a quo JELASJELASmengandung CACAT YURIDIS dan telah bertentangan dengan Pasal19 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 15/Per/M.Kukm

Selanjutnya terhadap Bukti T1f, yaitu berupa Foto copypengesahan akta pendirian, dimana bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal29 Agustus 2016 Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengahdengan Nomor: 001959/BH/M.KUKM.2/VIII/2016 telah memberikan suratpengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Palomak Artha Mas.Kesemua alat bukti ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam PalomakArtha Mas dalah perusahaan yang berbadan hukum dan telah disahkan sertadiberikan izin untuk melakukan

Rasuna Said Kav. 3 4, KaretKuningan Setia Budi, Jakarta Selatan.Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 147/G/2016/PTUNJKT.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor05/SKK/M.KUKM/VIV2016 tertanggal 22 Juli 2016, memberi kuasakepada :1. Drs. Sutarjo, MM (Kepala Biro Umum).2. Basuki, SH (Asisten Deputi Urusan Peraturan PerundangUndangan).3. Henra Saragih, SH., MH (Kepala Bagian Koordinasi PenyusunanPeraturan PerundangUndangan).4. Hardiyanto, S.Sos (Kepala Bagian Kepegawaian).5.

Saderi selaku Ketua Koperasi PurnaBhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/TI/2003tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil dan mikro melaluiperkuatan structural keuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ; Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH telah merugikan

Saderi selaku Ketua Koperasi Purna Bhaktitidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003hal.7 dari 35 hal., putusan No.33/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil dan mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10

Saderi selaku Ketua Koperasi Purna Bhaktitidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ;Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH bersama

Saderi selaku Ketua Koperasi PurnaBhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/TI/2003tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ; Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH dan Sdr

(satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 455/Kep/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan SosialPenataan Sarana Usaha PKL TA. 2013;1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Penataan SaranaUsaha PKL TA. 2013 tahap kedelapan;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi danUKM Nomor: 0O/7/PER/M.KUKM

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor16/Per/M.KUKM/IX/2015 ditentukan bahwa Modal Usaha Koperasi denganwilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan sebesar Rp.Halaman4dari 89 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT.BTN.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) saja.

Selanjutnya dalam Pasal 19ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ditentukan bahwa ModalUsaha Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkansebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) saja.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (3) huruf cPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ditentukan bahwa Modal UsahaKoperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkansebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) saja. Oleh karenanya, jikamaksimum pinjaman adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah modal, makadana/pinjaman yang dapat dikucurkan adalah hanya sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalil Penggugat pada butir 7,8,18,19,20,25 dan 26 yang padapokoknya menyatakan bahwa Akta Murabahah tertanggal 9 Juni telah cacadhukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Pasal19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tidak ada kalimat saja yangberarti suatu batasan maksimum dan keharusan seperti yang dimaksudkanoleh Penggugat, Bahwa

Bahwa sebagai fakta hukum Terbanding I/ Tergugat dan Terbandingll/ Tergugat II tidak memberikan penjelasan kepada PembandinglI/Penggugat Il serta tetap memberikan pinjaman yang jumlahnya melebihibatas pinjaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) huruf bPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 5 tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Pasal 19 ayat (3)huruf c Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX 2015.

., Notaris di Makassar,dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,Nomor: 002096/BH/M.KUKM.2/IX/2016, tanggal 15 September 2016,tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Patria Justicia Makassar;tempat kedudukan di JI. A.P.

Foto copy dari Foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecildan Menengah Nomor 011310/BH/M.KUKM.2/XII/2018, dibubuhi meteraicukup diberi tanda P4 ;5. Fotocopy Grosse Akta pendaftaran kapal KM INKAMINA457, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda P5 ;6.

(dua ribu tiga ratus tigapuluh koma lima hektar);Bahwa ke13 (tiga belas) orang anggota koperasi yang belummendapatkan uang bagi hasil tersebut lahan plasma nya adalah 14 hasudah termasuk ke dalam luas 2.330,5 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluhkoma lima hektar);Bahwa Anggota Koperasi yang namanya tidak terdaftar dalam SK CPP(Calon Peserta Plasma) Bupati, bisa diterima sebagai anggota koperasimengacu pada Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI Nomor 10/Per/M.KUKM

dan domisili diwilayah Kabupaten Banyuasin; Bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak harus namanya tercantumdalam SK CPP Bupati, anggota koperasi yang namanya tidak tercantumdalam SK CPP Bupati tetap menjadi anggota koperasi yang sah yangterpenting memenuhi persyaratan misalnya memiliki lahan dankeanggotaannya berdasarkan kesepakatan pemerintah desa, pengurusdan perusahaan yang disebut sebagai anggota luar biasa berdasarkanperaturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor10/Per/M.KUKM

Cipta Lestari Sawitsebanyak 13 orang dengan lahan sebanyak 14 Ha;Bahwa Anggota Koperasi yang namanya tidak terdaftar dalam SK CPP(Calon Peserta Plasma) Bupati, bisa diterima sebagai Anggota Koperasi LuarBiasa atau Anggota Belum Penuh dan berhak atas sisa hasil usaha sesuaidengan keputusan rapat anggota mengacu pada Pasal 50 ayat (3) PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;Bahwa antara PT.

Saderi selaku Ketua Koperasi PurnaBhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil dan mikro melaluiperkuatan structural keuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ; Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH telah merugikan

Saderi selaku Ketua Koperasi Purna Bhaktitidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003hal.7 dari 35 hal., putusan No.33/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil dan mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10

Saderi selaku Ketua Koperasi Purna Bhaktitidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ;Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH bersama

Saderi selaku Ketua Koperasi PurnaBhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/I/2003tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ; Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH dan Sdr.

., sPegawai Kementerian Koperasi dan UKM, berd an Surat20uasa dengan iniKuasa Khusus Nomor : 08/SKK/M.KUKM/X 6, tertanggal 21 Desember 2016 dan Penerimmenyatakaan dan menerangkan beri Kuasa Substitusikepada Muhamad Joni, M.H., KewarganegaraanIndonesi, pekerjaan A at pada Kantor LAW OFFICE JONI& TANAMAS, b nat di Gedung Dana Graha, Suite301302, Gondangdia Kecil 1214, Menteng,Jakart Sat, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tertanggalesember 2016, selanjutnya disebut sebagai:RGUGAT / TERBANDING ; TUNAS

Bahwa dari pinjaman yang diterima Penggugat pada 9 Desember 2003sesuai pada Gugatan angka 2, berdasarkan Surat Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor : 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003, Penggugat diwajibkan beberapa hal,antara lain:a.

Menyatakan sah dan berharganya Surat Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Pedoman Teknis Bantuan DanaBergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi tertanggal 2Oktober 2003..

Menyatakan sah dan berharganya Surat Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor :140.1/Kep/M.KUKM/X/2003 Tentang Penetapan Koperasi Penerima DanPengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional tertanggal 29Oktober 2003.Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 14/Pat.G/2016/PN Bgl.

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan PasarTradisional Melalui Koperasi, telah diberi meterai cukup, tanpa disertaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4 ;.

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor 140.1/Kep/M.KUKM/X/2003Tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana BergulirPengembangan Pasar Tradisional, telah diberi meterai cukup, tanpadisertai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P 5 ;.

0807296762 An.ARIES HERGIYANTORO

Tabungan Bank Bni Taplus dengan nomorrekening :0807296762 An.ARIES HERGIYANTOROe 9 (sembilan ) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus dengannomor rekening : 0807296762 atas nama ARIESHERGIYANTOROe 1 (satu ) Buah /Lembar Buku Tabungan Bank Bri Simpedesdengan nomor rekening : 481001010839539 atas nama ARIESHERGIYANTOROe 7 (tujuh ) Lembar Rekening Koran Bank Bri Simpedes Dengannomor rekening 481001010839539 atas nama ARIESHERGIYANTOROe 1(satu ) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Nomor :013574/BH/M.KUKM

Putusan Nomor155/Pid.B/2020/PN Ktp.e 7 (tujuh ) Lembar Rekening Koran Bank Bri Simpedes Dengan nomorrekening 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTOROei (satu ) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariahn Mandiri Nomor :013574/BH/M.KUKM/V/2019 atas nama SULASTRI nomor Anggota :0001697 alamat desa muara jekak kec.Sandai Kab.Ketapang KalimantanBarate 1 (satu ) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas NamaNeneng Suseni nomor anggota : SD305 alamat dusun Sungai RusaRt.011/Rw.000 Kec.Sandai Kab.Ketapang

Tabungan Bank Bni Taplus dengan nomor rekening :0807296762 An.ARIES HERGIYANTOROe9 (sembilan ) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus dengan nomorrekening : 0807296762 atas nama ARIES HERGIYANTOROe1 (satu ) Buah /Lembar Buku Tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomorrekening : 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTOROe7 (tujuh ) Lembar Rekening Koran Bank Bri Simpedes Dengan nomorrekening 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTOROe1 (satu ) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Nomor :013574/BH/M.KUKM

Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo. 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Olehkarena itu untuk menentukan adanya kewenangan Peradilan Agamadalam menyelesaikan perkara a quo, maka selain harus mengacuHal 19 dari 36 hal.Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.

Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 9 halaman5 s/d halaman 7 terkait jumlah/perhitungan kerugian adalah tidakberdasar hukum dengan alasan, berikut: KSUS BMT EL UMMU RAHIMAH PALANGKI adalah Koperasiyang bergerak/melakukan usaha simpan pinjam yang didasarkanpada prinsip syariah, sehingga ia tunduk pada ketentuan PermenKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan

Prinsip syariah, sebagaimana dimasudkan dalam PermenKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,diantaranya didasarkan pada akad/transaksi bagi hasil dalambentuk mudharabah dan musyarakah; Akad Mudharabah pada Pasal 1 angka 43, dijelaskan,Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di manaseseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untukdikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh

Direktur Utamaberdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 804/SP/M.KUKM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.Sebagai Pembanding semula Penggugat;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :BinsarRonitua Sundoro, SH Dkk, Para Advokat beralamat diJalan MT Haryono Kav 5243 Jakarta Selatan 12770,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;MELAWAN1.