Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
231 — 97

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa in absensia NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor
    Pinalti tdk dibayar (Data Somasi III tgl. 619.348.998,2312/7/2014)Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A 24.804.178.121,85B+C+C) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancampidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NURHADI selaku
    Bank Syariah Mandiri Cabang Gajah Mada Medan dengan Drs.Khaidar Aswan selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS Medan dapatterlaksana dengan demikian unsur turut serta melakukanperbuatan pidana telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atasbahwa semua unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Menyatakan Terdakwa in absensia NURHADI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M.YUNUS RUKKA
91 — 35
  • Bin H.M.YUNUS RUKKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
  • Membaskan terdakwa dari dakwaan primair;
    • <
    Bin H.M.YUNUS RUKKAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas makaterlebih dahulu akandibuktikan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPyang unsurunsurnya terdiri dari:1.
    Bin H.M.YUNUSRUKKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 ayat ( 1 )Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangdidakwakan pada Dakwaan Primarr;2. Membaskan terdakwa dari dakwaan primair;3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd
120 — 39
  • bersalah Melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    • 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd.

Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN
Tanggal 19 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Terdakwa : PERINGATAN HAREFA, S.Pd
103 — 76
  • I:

    • Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
AGUS ADI ATMAJA, SH
Terdakwa:
DONI ESPA BIN JABIR
97 — 0
  • Menyatakan Terdakwa DONI ESPA Bin JABIR Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Didakwakan Dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    2.

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH
2.YUSRIANA AKIB, SH., MH.
Terdakwa:
HAERUDDIN BIN LABBANG DAENG LILI
92 — 27
  • LILI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU NO. 20 atahun 2001 tentan perubahan atas UU No. 31 Tahun 19991 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, dalam dakwaan primair.
    Menyatakan terdakwa HAERUDDIN BIN LABBANG DAENG LILI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaknimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, debkarena itu membebaskan.
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuksubsidaritas maka, Sesuai dengan bentuk dakwaan yang dimaksud Majelis Hakimterlebin dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu dirumusakan dandiancam pidana didalam Pasal 2 ayat
    (1) Jo.
    LILI, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU NO. 20 atahun 2001 tentan perubahanatas UU No. 31 Tahun 19991 tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsi, dalam dakwaan primar. Putusan Nomor : 116/Pid.SusTpk/2017/PN.Mks Halaman 65.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
144 — 133
  • Menyatakan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.
    Menyatakan terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.2.
    Smg13Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan, untuk selengkapnya amartuntutan menjadi berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 209 dari 226 Putusan 133/Pid.SusTPK/2015/PN.
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Menyatakan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
TAHAN J BIN JAMALUDDIN
82 — 0
  • Menyatakan Terdakwa Tahan J Bin Jamaluddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-12-2023 — Putus : 23-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 23 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.ALFIAN,S.H.
2.RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
KASMAN CIBRO
88 — 54

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa KASMAN CIBRO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KASMAN CIBRO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) (TERDAKWA)
85 — 21
  • Menyatakan Terdakwa SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.
    bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanHalaman 205 dari 256 Putusan No. 132/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg206faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertamasebagaimana diatur dalam Pasal Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsidapat dijatuhi hukuman baik hukuman penjara dan atau sekaligus dijatuhi hukumanuntuk membayar denda, maka ke dua hukuman itu yang akan dijatuhkan Majeliskepada Terdakwa, yang selengkapnya akan tercantum dalam amar putusan nantinya
    nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaanyang sudah setepattepatnya dan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untukmembayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf ijo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untukmembayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;Memperhatikan, Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
SAENAL ARIFIN, S.PD Bin H. MADDOLANGAN DG. BELLA
99 — 26
  • BELLA ASO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomr 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR.Bahwa ia terdakwa SAENAL ARIFIN, S.PD BIN H. MADDOLANGANDG.
    BELLA ASO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancamPasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1)KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair ;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2011 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 03/PID/SUS/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 14 Maret 2011 — ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH (TERDAKWA)
58 — 15
  • Menyatakan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.
    Menyatakan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH secara sah danmeyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.
    harusmempertanggungjawabkan dana bantuanpengembangan dan penguatan koperasi bagimasyarakat desa Klodran sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus riburupiah).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH tersebut,maka negara dirugikan sebesar Rp. 285.984.840,00 (dua ratus delapan puluh limajuta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh riburupiah) atau sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR :17Bahwa Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH selaku Kepala Desa KlodranKecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan BupatiKarangannyar No. 141/90 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007, pada waktu antaratanggal 22 Januari 2007 sampai dengan
    Menyatakan Terdakwa ENDAH RAHMANTOHERMANSYAH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair :Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-10-2023 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 4 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, ST
51 — 49
  • ., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — MAJESTISA Alias TISA
136 — 56
  • Menyatakan Terdakwa MAJESTISA, SE, alias TISA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;3.
    /PN Tte.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwadapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelisperlu terlebih dahulu meninjau unsurunsur pasal yang menjadi dasar dakwaandalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Kombinasi yang disusun secara Subsidaritas Kumulatifyaitu :KESATUe Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;e Subsidair : Pasal 3 jo.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 24-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
162 — 99
  • ., tanggal 3 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasinya pada amar putusan diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga amar selengkapnya mejadi berbunyi sebagai berikut :

    1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

    Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO(Alm) terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAKPIDANA KORUPSI BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1)jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm., tanggal3 Maret 2021 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingmempertimbangkan di bawah ini:Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan Primair : melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) hurufb jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
NASDIN BIN NATA
103 — 40
  • Menyatakan Terdakwa Nasdin Bin Nata, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 03-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
SUWARDI DINI HASAN, S.Pi
189 — 60

  • Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

    M E N G A D

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 30 Juli 2013 — YUDI HARTONO, S.Sos Bin HARDJO SUMARTO
66 — 15
  • Bin HARDJO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 3.
    Rp.500.060.000,00 ; YUDI HARTONO DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,00 ;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 21.536.500,00 ;Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,00 ;e Jumlah Dibayarkan Rp. 455.737.000,00 ; Dengan kesimpulan JumlahKerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratussepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo Pasal 18 ayat (
    2000tersebut diatas adalah juga bermasalah karena ada orangorang yang ikut serta melepaskan hakatas tanah namun tidak terdaftar sebagai pemilik tanah dalam buku C Desa, Desa/KelurahanBendo ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum terurai diatas, Majelisakanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum atau tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaansubsidaritas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR : melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 28-01-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 28 Januari 2022 — Penuntut Umum:GODANG KRIS APO PAULUS SIBORO, SH Terdakwa:TEGUH RAHARJO EKO PURWOTO Bin SUROTO.Alm
189 — 69

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) undang undang omor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang emberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2012 — Upload : 31-12-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 02/Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 19 September 2012 — - Ir SULAIMAN VS. - JPU
89 — 11
  • Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.