Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksimewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskanpula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : Direksi mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 adalah samadengan ketentuan Pasal 82 jo.

Pengesahan Badan Hukum Perseroanmenurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "Perseroan memperolehstatus badan hukum pada ftanggal diterbitkannya Keputusan Menterimengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pasal 98 ayat (2) danPasal 7 ayat (4) UUPT 2017 adalah Perseroan yang sudah berbadanhukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sistem kolegial yang diaturdalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegialyang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenangkepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan.

Sebenarnya jauhsebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telahmembenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak danwewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan,yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985tersebut.Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utamadalam perkara a quo mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakniPT.

Pasal 79ayat (1) UUPT.1.3.2. Dengan demikian selurun anggota Direksi Tergugat telahterbukti tidak melaksanakan atau melanggar ketentuanPasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) UUPT sekaligusmelanggar Statutory Duty yang wajib dipatuhinya.1.4.

Putusan No.31 2/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.27.28.29.Vill.30.2012, telah benar dan tidak menyalahi UUPT maupun Anggaran DasarTergugat .

Bahwa Pasal 1 angka (2) UUPT mengatur bahwa organPerseroan terdinri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris.39.2.

Bahwa Pasal 1 angka (2) UUPT mengatur bahwa organPerseroan terdinri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris.2.2.

salah karena merupakansalah satu Alternatif yang diberikan oleh Pasal 82 UUPT dan Pasal 9 ayat (2)dan (3) Anggaran Dasar Tergugat (PT.

Bahwa salah satu syarat formal yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berkenaan denganpermohonan pemeriksaan atas suatu perseroan adalah bahwapermohonan pemeriksaan hanya dapat diajukan setelah PEMOHONterlebin dahulu meminta data atau keterangan kepada TERMOHONdalam RUPS.

Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan(3) UUPT dengan Jikalaupun ada Laporan Keuangan yang disusun,Laporan Keuangan tersebut bersifat internal saja dan bukan LaporanKeuangan yang resmi sebagaimana diamanatkan oleh UUPT, sebabmenurut ketentuan UUPT lLaporan Keuangan yang resmiharusmendapatkan pengesahan dari RUPS Perseroan TERMOHON;Bahwa karena terbongkarnya skandal penyimpangan danatersebut,Direktur Keuangan yang mewakili PEMOHON pada saat terbongkarnyapenyimpangan dana tersebut

Bahwa ketentuan Pasal 138 UUPT mengatur sebagai berikut:Avat (1):Pemenksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahva:a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga; ataub.

Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut diatassecara jelas dan terang hanya mengatur mengenai pemberianIzin kepada PEMOHON untuk memeriksa dokumendokumenyang disebut dalam Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut, tidakmengatur mengenai penyerahan dokumenkepadaPEMOHON selakupemegang saham, sementara permintaan 68yang diajukan oleh PEMOHON dalam suratnya tanggal 19Agustus 2013, dan tanggal 3 September 2013 adalahpermintaan agar dokumendokumen Perseroan TERMOHONdiserahkan kepada PEMOHON.

Lebih jelasnya berikut kutipanPasal 138 ayat (4) UUPT yang mengatur syarat formal dimaksud:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu data atau keterangan kepadaPerseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut,Ketentuan UUPT Pasal 138 ayat (3) huruf a berbunyi:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukanoleh:a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadapKetentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.:7. Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

Bahwa Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan:"Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.":Merupakan fakta hukum, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris tidakpernah menyetujui dilaksanakannya RUPSLB karena tidak melaluiprosedur sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku, karena RUPSLB PT.

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT.Bahwa Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian UmumPikiran Rakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaanRUPSLB PT.

Hak ini dipergunakan olehpemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agarsahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karenapemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yangmerugikannya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT di atas, PARAPENGGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT agar sahamnyadibeli dengan harga yang wajar.

TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentukperseroan sedangkan TERGUGAT II adalah pemegang sahamTERGUGAT ;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS (Pasal 41 UUPT);Hal 30 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI12.2 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila

, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggarandasar (Pasal 42 ayat (2) UUPT): Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modalharus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegangsaham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasisaham yang sama (Pasal 43 ayat (1) UUPT).Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, TERGUGAT telahmenyelenggarakan RUPSLB untuk mendapatkan persetujuanpenambahan modal perseroan.

Namun demikian sebagaimana dijelaskansebelumnya, terdilusinya saham PARA PENGGUGAT adalah akibatkeputusannya sendiri;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 UUPT mengatur: Penambahan modalPerseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS Pasal 42 ayat (1) UUPT mengatur: Keputusan RUPS untukpenambahan modal dasar adalah

telah jelas mengatur hak pemegang saham untukmenjual sahamnya kepada perseroan bukan sebaliknya mewajibkanPerseroan untuk menawar untuk membeli saham pemegang saham;Bahwa UUPT tidak mewajibkan perseroan untuk membeli saham pemegangsaham yang menolak agenda maupun hasil RUPS.

HDTI dan UUPT, dimana Tergugat II Intervensiadalah merupakan hasil keputusan RUPSLB PT. HDTI yang sahHalaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014. Bagaimana hak dankedudukan pemegang saham, pembagian deviden, honorhonorserta pengelolaan managemen Perseroan pengaturannya sudahditetapkan secara jelas dan tegas pada Anggaran Dasar perseroan,UUPT dan keputusankeputusan RUPS atau RUPSLB PT.

HDTI tersebut diatas termasuk kategori perubahan data perseroansebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3)huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberi tahuankepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak AsasiManusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat(1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, denganpermintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yangdisediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroaan yangdiselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasiManusia

Hotel DanauToba International telah melaksanakan kewajibanhukumnya menurut ketentuan UUPT yaitu kewajibanuntuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahandata perseroan yaitu perubahan susunan DewanOireksi dan Dewan Komisaris PT.

HDTI junctoketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);Menurut Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, menyatakan:(1) RUPS dalam dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, Kecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Bahwa berdasarkan asas pengambil keputusan yang telahditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

UUPT ;B.

tidakmemenui syaratsyarat yang ditentukan pada Pasal 80 ayat (1) yang secarategas menyatakan bahwa Pemegang Saham yang berhak mengajukanpermuhonan" (Verzoek, petition) kepada Ketua Pengadilan Negerimeminta penyelenggaraan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari dari tanggal penerimaan surat tercatat permintaan10dari Pemegang Saham sebagaimana Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7) UUPT.ivlemperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (5 dan 7) serta Pasal 80 ayat (1)UUPT

Kasih BundaMuria (clan bukan sebagai Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukanpada Pasal 80 ayat (1) UUPT ) hanya mengundang Termohon untukmenghadiri RUPS, undangan RUPS ()fah Pemohon dilakukan sebanyak 2 kalidan 1 kali dengan surat tercatat. liValaupuri Pemohon didalam PerubahanAkta Pendirian PT. Kasih Bunda MuHa tercatat sebagai Pernegang Sahara,tapi didalam perkara permohonan ini ketentuannya bersifat imperative ;2.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UUPT, disamping membuktikanbahwa persyaratan Pemohon apakah telati memenuhi Pasal 79 ayat (2)dan Pasal 79 ayat (5 dan 7) UUPT, tapi juga membuktikari bahwa apakahbenar Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar dalammengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketuapengadiiali Negeri ?

Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5)UUPT juga diatur sebagai berikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapatmembuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat sertamertaatau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadiatas kerugian Perseroan.

Sementara itu, pasalpasalterkait lainnya tidak pernah disampaikan oleh Pelawan Asal, sehinggadalildalil Pelawan Asal tersebut menjadi tidak obyektif.Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, Pelawan Asal mendasarkan dalildalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1)UUPT.

Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau l/alaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).Hal 20 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI10.11.Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT diatur bahwaanggota Direksi tidak dapat sertamerta atau otomatis dimintakanpertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Oleh karena itu, dalildalil Pelawan Asal terkait dengan haltersebut harus ditolak untuk seluruhnya.Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telah diatur sebagaiberikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksi yangmeskipun belum mendapat

Majelis Hakim pada intinya berpendapat bahwapenerbitan Surat Jaminan No. 111 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 102 ayat (1) UUPT dan Pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar PT LekomMaras.

Pasal 97 ayat (2)UUPT;19.Bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang dilakukan oleh Tergugat maka sebagai akibatnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yangberbunyi:Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2015Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

;Sehubungan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT ini maka dapatdiuraikan dan disimpulkan akan halhal sebagai berikut:a.

Pasal 97 ayat (2) UUPT dimana tindakan pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (2) UUPT yang telah dilakukan oleh Tergugat jugasangat penting dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Pasal 114ayat (3) UUPT, yaitu berbunyi sebagai berikut: Pasal 114 ayat (2) UUPT yaitu:Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugaspengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Pasal 114 ayat (3) UUPT yaitu:Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secarapribadi kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, hal.44. sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Judex Factipada halaman 11 sama sekali tidak menyebutkan Pasal 142 ayat (1) hurufc atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT sebagai yang diperlakukan sepertiitu, pun dalam redaksi/bunyi Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat(1) huruf c UUPT tidak ada menentukan/mengatur bahwa untukpermohonan pembubaran perseroan terbatas harus melibatkan pemegangsaham yang lain, sehingga

Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut adalahtidak benar; keliru dan salah menerapkan hukum (khususnya salahmenerapkan Pasal 142 dan Pasal 146 UUPT);Pasal 142 ayat (1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu herdirinya yang ditetapbkan dalam anggaran dasartelah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroantidak cukup untuk

Direksi atau dewan komisarisberdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka Persidanganpermohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbul yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada Pasal 142 ayat (1) huruf cdan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, karena Permohonan a quo diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sesuai dengan tempatkedudukan perseroan PT Abdi Makbul yakni di Tanjung Selor KabupatenBulungan.

;Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) sebelummengajukan permohonan Pembubaran telah menempuh/ melaksanakanprosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundanganyakni khususnya Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) danPasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan langkahlangkah yangdilakukan oleh Para Pemohon Kasasi itu tertuang dengan sangat rinci danjelas pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Saad Said Bamadhay) sebagai pihak dalampermohonan (sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 12dan 13) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf cJuncto Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT Jika melibatkan Kubu PemegangSaham Sdr.

Yahya Harahap, Pasal 80 Ayat (2)UUPT memikulkan beban bukti kepada pemegang saham tersebut untukmembuktikan secara sumir halhal sebagai berikut (M.

CTBharus dilakukan melalui RUPS, dan sesuai dengan ketentuan UUPT, selamabelum ada pemberhentian dan pengangkatan direktur baru melalui mekanismeyang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, makaTermohon I masih sah berkedudukan sebagai Direktur PT.

CTB, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)UUPT ditentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawabHalaman 55 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN Krgsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.Sementara menurut ketentuan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat(DyMenimbang, bahwa dengan melihat ketentuan

CTB adalah tidak sah dan telahmerugikan Termohon I, perseroan, dan/atau karyawan maka Termohon Imemiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon sesuai dengankewenangannya untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarperseroan (vide Pasal 98 Ayat (1) UUPT).

Liliana Terdjosaputro, SH., MH, Notaris di Semarang,dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan anggaran dasar perseroanmaupun peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 80 Ayat (3)huruf a UUPT, Pengadilan Negeri harus pula menetapkan jangka waktupemanggilan RUPS, dimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum

Pasal 82 ayat(1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 12angka 1 huruf a jo.

sahdilaksanakan.39.Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40/2007 jo.

Pasal 94 ayat(1) UUPT jo.

Pasal 82 ayat(1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Ketentuan tersebut sejalan denganPasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikanoleh 2 (dua) orang atau lebih, juncto Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yangmenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa padadasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas didirikanberdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu) orangpemegang saham.

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas..

Bahwa pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam Sirkuler aquoselain dari perubahan Pasal 22 yang ditempatkan pada Pasal 10ayat (1)sub a Sirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar TurutTergugat , Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkanPasalpasal yang harusnya tercantum seperti Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut.Tidak dicantumkannya ketentuanketentuan diatas oleh Penggugatdinilai sebagai

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas.

Bahwa pelanggaranpelanggaran dalam penyususnan Sirkuler sebagailampiran dari Keputusan Pemegang Saham tanggal 02 Februari 2009yang dilakukan Penggugat, selain mengubah Pasal 22 dari AnggaranDasar Turut Tergugat yang ditempatkan pada Pasal 10 ayat (1)sub aSirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar Turut Tergugat ,Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkan Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut

No. 5/PDT/2015/PT Btn3030Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan :Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagiansaham pada saat Perseroan didirikanPasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa :Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modaldasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harusditempatkan dan disetor penuh.Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah.Menjadi pertanyaan kemudian apakah

1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Lama).69Pasal 128 ayat (1) UUPT Lama menyebutkan :Dengan berlakunya Undangundang ini, Buku Kesatu Titel KetigaBagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikutsegala perubahannya, terakhir dengan Undangundang Nomor 4Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku..Kemudian Pasal 125 ayat (8) UUPT Lama menyebutkan:(3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung

Dengandemikian secara sah dinyatakan Negara bahwa AD1 telahdigantikan oleh AD2.Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 2007 UUPT Lamadigantikan kedudukannya oleh Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT, yang berbunyi:(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukumberdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu71 (satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajibHal. 69 dari 91 hal. Put.

), Anggaran Dasar adalah aturan yangmengikat perseroan disamping UUPT itu sendiri dan peraturanperundangundangan terkait lainnya.

Pasal61 ayat (1) UUPT yang diajukan Penggugat hanya berlaku untukPerseroan, yakni Tergugat I.Hal ini berkaitan erat juga dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) jo.

Komisaris: PENGGUGAT,;Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr6.10.Bahwa angka 1 Pasal 11 Akta Pendirian TURUT TERGUGAT padapokoknya telah dengan tegas menyatakan mengenai: TURUT TERGUGATdiurus dan dipimpin oleh Direksi;Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, Pasal 92 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut juga: UUPT) pada pokoknya telah dengan tegasmenyatakan mengenai:a.

Menjalankan kewajiban TERGUGAT selaku Direktur TURUTTERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101 UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT jis.Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas jis. Pasal 79 ayat (3)jis.

Bahwa PENGGUGAT selaku Ketua Rapat memberitahukan dalamRUPSLB, bahwa Rapat tidak dapat diselenggarakan dikarenakanRapat hanya dihadiri oleh 10% (sepuluh persen) pemegang sahamsehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkandalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT jo.Pasal 86 ayat (1) UUPT;Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr18.19.20.21.c.

Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

Bahwa dalam hal kuorum paling sedikit dihadiri oleh 1/3 (Satu per tiga)bagian dari seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili tidaktercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketigasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) UUPT;d.

Mengenai laporan tahunanperseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwalaporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari :a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahunbuku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut.b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.C.

Berdasarkanketentuan dalam UUPT telah dijelaskan tentang kewajiban melakukan auditHalaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT.BJMterhadap laporan tahunan dan/atau laporan keuangan perseroan yangtergolong kedalam kelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diauditoleh akuntan publik atau Auditor Independen sebelum disahkan dalam RUPS;Sehingga gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tentang adanyakerugian PT.

Mengenai laporan tahunanperseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwalaporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari :a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahunbuku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan ataslaporan keuangan tersebut.b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.c.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT telah dijelaskantentang kewajiban melakukan audit terhadap laporan tahunandan/atau laporan keuangan perseroan yang tergolong kedalamkelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diaudit olehakuntan publik atau Auditor Independen sebelum disahkan dalamRUPS;Sehingga gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tentangadanya kerugian PT.

Para Pembanding hanya memahami danmemaknai maksud/isi ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas ("UUPT) secara sempit mengenai kewajibansuatu perusahaan untuk melakukan audit dan Laporan tahunanperseroan. Para Pembanding tidak memiliki dasar untuk menyatakanbahwa Terbanding merupakan perusahaan yang wajib diaudit denganmerujuk pada Pasal 66 ayat (4) UUPT.

Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap

Tergugat IV dan Terguagat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , TergugatIl dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal114 ayat (2) UUPT;20.Selanjutnya berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa ParaHalaman 8 dari 44 hal.Put.

;Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dalam gugatan a quo;.Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan a quo, Penggugatmenyatakan:Halaman 19 dari 44 hal.Put.

In Lieu of a Meeting ofthe Board of Commissioners tertanggal 5 Desember 2007,sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran DasarTermohon Kasasi;Pasal 98 ayat (8) UUPT menyebutkan:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan Rapat Umum Pemegang saham;Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar

Ketentuan di atas diperkuat dengan Pasal 102 ayat (1) junctoayat (4) UUPT yang menyatakan:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Bahwa Pemindahan Hak Atas Saham menurut UndangundangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):" Akta Pemindahan Hak, Pemindahan hak saham dilakukan denganAkta Pemindahan Hak Atas Saham (pasal 56 ayat 1);2 Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalambentuk akta dibawah tangan atau Akta Otentik (Akta Notaris);. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertuliskepada Perseroan (Pasal 56 ayat 2) ;11.

Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14. Bahwa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dalamAnggaran Dasar (AD) dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hakatas saham, yaitu:a.

Sehinggaapabila AD PT tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari OrganPerseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.Hal tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT;17.

Bahwa Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuantersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas sahamtersebut dalam DPS.

Apabila kita berpegangpada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktupenyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteridihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroandalam DPS maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumenpendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahandata dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam systemSABH;24.

Pasal 97 ayat (2) UUPT yang berbunyi sebagai berikut := Pasal 92 ayat (1) UUPTDireksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ; = Pasal 97 ayat (1) UUPTDireksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat(1). ; Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 97 ayat (2) UUPT, dengan detailsebagaimana tersebut dibawah ini : a bahwa adapun maksud dan tujuan perseroan Penggugat sesuai denganAnggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang jasa (bukan jasa hukum danpajak) dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perseroanPenggugat melakukan kegiatan jasa perdagangan distributor utama barangbarang/produk industri non ferrous, termasuk filtrasi dan barangbarang/produkdegassing untuk industri alumunium.

Pasal 97 ayat (2) UUPT ;19 Bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang dilakukan oleh Tergugat I maka sebagaiakibatnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang berbunyiSetiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianPerseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 97 ayat (1) jo.Pasal 97 ayat (2) UUPT dimana tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 114 ayat (3)UUPT, yaitu berbunyi sebagai berikut : e Pasal 114 ayat (2) UUPT yaitu : Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian,dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugaspengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan ; e Pasal 114 ayat (3) UUPT yaitu : Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadikerugian Perseroan apabila

); (ii) peningkatan modal dasardan (iii) konversi hutang subordinasi Termohon kepada pemegang sahammenjadi penyertaan saham pada Termohon, yang salah satunya harusmendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.3.

oleh Termohon, namunbeberapa kali penyelenggaraan RUPS ataupun RUPSLB tersebut tidak dapatdilaksanakan mengingat jumlah kourum kehadiran tidak pernah terpenuhikarena saat itu dengan merujuk pada Akta No. 6 tanggal 28 Februari 2003,jumlah saham Pemohon dan Termohon berimbang masingmasing sebagaipemegamg 50% (lima puluh persen);Bahwa oleh karena diduga Pemohon memang beritikad buruk untukmenghalanghalangi terlaksananya RUPS atau RUPSLB, maka Termohondengan merujuk pada ketentuan Akta Pendirian dan UUPT

AHU4850.AH.01.02.Tahun 2010tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan.Bahwa perubahan dalam Akta No. 72 tersebut salah satunya sebagaimanayang telah diuraikan dalam angka 2 di atas, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat1 UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya KeputusanMenten mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan demikianHal 12 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P

Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231 tanggal 4 Maret 2014 dansesuai dengan Pasal 23 ayat 2 UUPT

DASAR HUKUM YANG KUAT KARENA TAHAPAN UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHI OLEH PEMOHON19.20.21.Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkandalam angka 10 sampai dengan 12 adalah langsung merujuk pada ketentuanPasal 139 ayat 3 UUPT yang pada intinya menunjuk 3 (tiga) ahli untukmelakukan pemeriksaan tapi Pemohon telah lalai untuk memenuhi ketentuandalam Pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUPT karena sebelum menunjukahli untuk melakukan pemeriksaan tentu yang dimintakan