Ditemukan 1089 data
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) Tidak Menerapkan Sebagaimana MestinyaPasal 113 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : menyatakan Terdakwa ROSMALINDABORU SINAGA Binti PARDOMUAN SINAGA, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawanhukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman yang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMAM SUBARKAH, SH Diwakili Oleh : RONALD ARMADA WIYONO, SH. MH DAN REKAN
552 — 239
Surya Gemilang No. 1400014637442 milik terdakwa; Bahwa uang sebesar Rp. 5000.000.000; (lima milyardrupiah) adalah berupa pinjaman dari saksi Teguh kepadaterdakwa untuk pengurusan pinjaman kepabeanan dan DepoContainer;2, Bahwa Hakim Tingat Pertama salah menerapkan hukumpembuktian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 185 ayat (6)KUHAP.3. Bahwa perkara ini bukan perkara pidana;Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 875/PID.SUS/2018/PT.SBY DALAM POKOK PERKARA:A.1.
67 — 46
dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa makaPengadilan Tingkat banding telah mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi legalHal 31 dari 36 Putusan Nomor 4/TIPIKOR /2019/PT PDGjustice, social justice dan moral justice, sehingga pidana yang dijatunkan kepada Terdakwadirasa telah adil bagi Terdakwa, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidakmelakukan perouatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa ika dicermati putusan Pengadilan Tingat
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FERDIANSYAH PUTRA
80 — 62
semuaHalaman 33 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019/PT MDN.keadaan serta alasanalasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telahtercantum pula dalam putusan di tingkat banding.Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan PengadilanNegeri Simalungun tanggal 11 Februaru 2019 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN. simdapat dipertahankan dalam peradilan Tingat
86 — 44
gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalildalilPenggugat dan membantah sebagian yang lainnya, yang atas bantahanTergugat tersebut,Penggugat mengajukan bukti surat bertantanda P.1. sampaidengan P.28 dan 11 (sebelas) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukanbukti surat foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 805 desa Balongcabe dan fotocopy kwitansi tanda terima uang yang diserahkan pada saat sidangpemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingat
Terbanding/Terdakwa : ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO
60 — 45
memberikan efek jera baik bagi pelakumaupun bagi masyarakat pada umumnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 156/Pid.Sus /2019/PN.Mtk Tanggal 28Januari 2020 sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) harus diperbaiki sepanjangmengenai bunyi amar putusan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan yangselengkapnya seperti tersebut dalam amar di bawah iniMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan , sesuai ketentuan pasal242 KUHAP Pengadilan Tingat
1.SUMIATI BINTI BAPAK SUMIATI
2.SUKARTINI BINTI BAPAK SUMIATI
3.BAIQ SITI PATIMAH BINTI BAPAK SUMIATI
Tergugat:
1.PT PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA PERSERO Indonesia Tourism Development Coorporation ITDC
2.Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
3.Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
59 — 61
Fotokopi Surat Keputusan DPRD Daerah Tingkat Il Lombok Tengah, Nomor :5/KPTS/DPRD/1994, tanggal 10 Juni 1994, tanpa ada aslinya, dan diberitanda T.137;31.Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingat II Lombok Tengah, Nomor :593/228/01, tanggal 14 Juni 1994, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda T.138;32.Fotokopi Surat Gubernur Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat, Nomor :593/1006/011, tanggal 14 Nopember 1994, tanpa ada aslinya, dan diberitanda T.139;Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotaPangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat
30 — 12
atau melepaskan barang yangtelah disita sesuai dengan laporan Tergugat nomorLP/258/VII/SU/Pel.bellawan tidak dapat Penggugatbuktikan kebenarannya ; Bahwa sita jaminan berdasarkan penetapan Nomor : 360/pdt.G/1997/PN.Medan berdasarkan gugatan putusan majelis dalam perkara regNo.360/Padt.G/1997/PN.Medan senyatanya telah memiliki kekosongan hukumsetelah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 360/pdt.G/1997/PN.Medanmenolak dalil para pihak yang berperkara ; Bahwa dengan sendirinya sita jaminan pada saat tingat
Terbanding/Terdakwa I : Bujang Suryadi Pgl Bujang
Terbanding/Terdakwa II : Amril Pgl Am
131 — 64
TingkatBanding dalam mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa demikian pula mengenai barang bukti juga telahdiperimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehinggadiambil alin dan dijadikan pula sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Bandingdalam mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek /egal justice, moral justicedan social justice, serta rasa keadilan dalam masyarakat (a sense of justice in society),maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingat
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero Tbk Kantor Cabang Subang
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia Qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta,
Terbanding/Tergugat III : Budi Rahayu Diwakili Oleh : Takdir Triwulansyah SH
39 — 14
./2019/PN.Sng tanggal 17 September 2019 Majelis Tingat BandingHalaman 45 dari 47 Putusan Nomor: 553/PDT/2019/PT.BDG.berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam memori banding tersebut tidak adamenyangkut halhal baru, hanya berupa pengulangan saja dari apa yang diajukandalam persidangan tingkat pertama, serta hal itu telah dipertimbangkan secarabenar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis TingkatBanding tersebut sependapat dan menyetujui pertinmbanganpertimbangan MajelisHakim
Terbanding/Tergugat : VINSENSIUS HENRY,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BPN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BPN JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN SUKOHARJO
67 — 45
Putusanyang tidak lengkap pertimbangan hukumnya berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1979 adalah merupakanputusan yang mengandung pertimbangannya cacat hukum dan dapatdibatalkan;Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum tidak lengkap dapatdililhat pada pertimbangan hukum putusan akhir Majelis Hakim PengadilanNegeri Sukoharjo Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Skh tanggal 25 April 2019tersebut, Majelis Hakim Tingat Pertama dalam pertimbangannya tidakmempertimbangkan
122 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotaPangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor :044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat
97 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotaPangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat
63 — 45
Pertama, sehingga keberatankebetan dari PenasihatHukum para Terdakwa ssebagaimana dalam Memori Bandingnnya tidak beralasan danharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmembenarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengdilan NegeriKendari tersebut diatas terhadap semua unsur hukum pada dakwaan yang terbuktidalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaanPrimair, sehingga semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingat
1.JUNITHA RUTH DAMISI
2.ALEXANDER PANGEMANAN
3.ANNA MANDEY
4.WELIMINTJE JACOBUS
5.FERRY ABRAHAM MAKADADA
6.YENNY KUMAKAU
7.DEETJE PANGEMANAN
8.ANNEKE SOMPOTAN
9.IDA DENGAH KOTTA
10.ANASTASIA CORRIE MAKALEW
11.BENHARD NJONG PANGALILA
12.MAGDALENA MONTOLALU
13.Drs. KUMENDONG MAXI, M.Si
14.EFELIEN MAWICERE
15.MASIT MONTOLALU
Tergugat:
1.CQ. KEPALA DEPOT BBM PT. PERTAMINA BITUNG
2.CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA
3.CQ. WALIKOTA BITUNG
69 — 35
Bahwa secara keseluruhan TERBANDING l/sebelumnya Tergugat berpegang pada apa yang sudah dipaparkan dalam jawabjinawabpada Tingat Pertama maupun pada Kontra Memori Bandingperkara a quo, yang pada intinya di atas tanah Objek Sengketatersebut saat ini terdapat beberapa halhal yang menjadi dasarhukum yang sangat kuat, antara lain:a) Putusan atas nama Penguggat Hendrik Warouw, dkkyangdinyatakan sebagai ahliwaris yang sah pemilik sebagian tanahObjek Sengketa sebagaimana tertuang dalam putusan PKMahkamah
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim tingat pertama telah keliru mempertimbangkanpermasalahan tidak mencapai target pekerjaan dengan masalahpelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, padahal keduapermasalahan tersebut adalah kasus yang berbeda dengan dasarhukum yang berbeda serta pengaturannya di dalam peraturanperusahaan juga berbeda yaitu masalah pencapaian target tidakdiatur di dalam peraturan perusahaan tetapi di dalam SuratKeputusan Direksi Nomor CEO201/SK/414/V1/2011.c.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALFRED NOBEL PASANDE
90 — 30
masyarakatkhususnya para murid dapat bersekolah dengan nyaman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 68/Pid.SusTPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017 atas namaTerdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwatersebut cukup beralasan untuk dirubah sepanjang mengenai lamanyapemidanaan, menjadi sebagaimana amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
62 — 29
YK/1/2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: No: 03/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2 Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,tanggal 16 Januari 2014, Nomor No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
,kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahDaerah Tingat Jawa Barat, beralamat di Jalan DipenogoroNomor 22 Kota Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Januari 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi/Pembanding ;DAN:1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung,Hal. 1 dari 45 hal. Put. No.80 K/Pdt/20142. PT.