Ditemukan 939 data
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL
118 — 30
Bahwa untuk wilayah Perairan Provinsi Jambi bukan merupakan habitathidup untuk Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL), dikarenakanLobster maupun Benih Bening Lobster (BBL) hanya dapat hidup pada airlaut bukan air tawar sedangkan perairan laut provinsi Jambi adalahperairan berlumpur sedangkan habitat hidup Benih Bening Lobster (BBL)terdapat pada perairan laut yang memiliki Substrat dasar perairan yangberkarang (terumbu karang) dan perairan berpasir putih/jernih.
1007 — 1855 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagarbiosfer, Kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasanpengungsian satwa, dan terumbu karang;Bahwa merujuk uraian pada poin 5.c, maka pengertiankawasan lindung dalam UndangUndang Penataan Ruangmencakup kawasan hutan fungsi lindung dan/atau konservasiyang ditentukan oleh UndangUndang Kehutanan danUndangUndang Konservasi:Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c UndangUndang PenataanRuang menyebutkan rencana pola ruang wilayah provinsiyang meliputi Kawasan lindung
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
60 — 14
Bahwa untuk wilayah Perairan Provinsi Jambi bukan merupakan habitathidup untuk Lobster maupun Benih Bening Lobster (BBL), dikarenakanLobster maupun Benih Bening Lobster (BBL) hanya dapat hidup pada airlaut bukan air tawar sedangkan perairan laut provinsi Jambi adalahperairan berlumpur sedangkan habitat hidup Benih Bening Lobster (BBL)terdapat pada perairan laut yang memiliki Substrat dasar perairan yangberkarang (terumbu karang) dan perairan berpasir putih/jernih.
126 — 116
Cianjur (Perpres No.54/2008, diatur bahwa:Sempadan pantai adalah salah satu dari kawasanUntuk zonasi dan penetapan batas sempadan pantai diatur dalam: Pasal 31 ayat (2) UUNo.27/2007. menyatakan bahwa: Penetapan batas sempadan pantai mengikutiketentuan:a Perlindungan terhadap gempa dan/atautsunami; b Perlindungan pantai dari erosi atauabrasi;c Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, danbencana alamlainnya 5d Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah,mangrove, terumbu
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1319 — 1211
Kawasan lindung lainnya, antara lain taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.;Bahwa lebih lanjut, pasal 30 ayat 2 jo. pasal 31 sampai dengan pasal 36 RTRW Cirebon berbunyi:Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas: Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 55 Dari 350 halaman181.182.183.184.a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya berupa kawasan resapan air;b.
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
421 — 106
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UndangundangNomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria bakukerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;b. kriteria baku kerusakan terumbu
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
143 — 31
dari masyarakat nelayan tentang ada nya perahu penangkapanHalaman 56 dari 102 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snbikan dengan menggunakan alat berupa kompresor yang di larang, setelahmendapatkan arahan dari Panglima laut agar tidak melakukan perbuatananarkis atau tindakan kekerasan, Saksi ikut melakukan Patroli danPengawasan dengan menggunakan 2 (Dua) buah Speed Boat putih dariDermaga Desa Air Pinang menuju ke lokasi yang masuk dalam wilayahper airan konservasi laut tradisional yang masih banyak terumbu
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
1550 — 829
hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2)UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakanakibat perubahan iklim, Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalamperaturan pemerintah;Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH,meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;Halaman 222 dari 304 halaman, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plwb. kriteria baku kerusakan terumbu
baku kerusakan karst; dan/atauh. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat(4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:a. kenaikan temperatur;b. kenaikan muka air laut;c. badai; dan/ataud. kekeringan.Bahwa Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksudoroduksi biomassa, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa,kriteria baku kerusakan terumbu
96 — 30
Zona litoral yakni terdiri dri terumbu karang , padang lamundan biotabiota yang ada didalamnya ;b. Zona baringtonia yang terdiri dari tanaman hutung, katapangdan bintanggor ;c. Zona mangrove yang terdiri dari 5 jenis antara lain avicenia,zoneratia, rizhopora, bruguera dan nipa ;d. Zona pantai yang terdiri dari kelapa, sagu dan lainsebagainya ;e. Zona hutan dataran rendah yang terdiri dari pule, lenggua,kenari , titi, durian an lainlain ;f.
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1334 — 443
kerusakan lingkungan hidup.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkunganhidup untuk dapat melestarikan fungsinyaAyat (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.Ayat (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;b. kriteria baku kerusakan terumbu
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1101 — 1120
berikut:Hal. 93 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI(a) Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagaikegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan,perhotelan, rumah sakit dan lainlain);(b) Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan,getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektorpembangunan (industri, pertambangan dan kegiatanlainnya);(c) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelolalimbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3atau Limbah B3;(d) Pencemaran air laut dan atau perusakan laut(terumbu
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
699 — 226
untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2)UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakanakibat perubahan iklim, Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakanekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalamperaturan pemerintah;Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (8)UUPPLH, meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;b. kriteria baku kerusakan terumbu
baku kerusakan karst; dan/atauh. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat(4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:a. kenaikan temperatur;b. kenaikan muka air laut;c. badal; dan/ataud. kekeringan.Bahwa Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksudoroduksi biomassa, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksibiomassa, kriteria baku kerusakan terumbu
379 — 184
terbagi atas 4 (empat) pokok bahasan, yaitu: (i)geologi dan pertambangan, (ii) lingkungan hidup, (iii) kesehatan,dan (iv) masalahmasalah psikologis, sosial, dan ekonomi.Ringkasan dari seminar internasional tersebut menyimpulkansebagai berikut :Status Ekosistim Teluk Buyate Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkanterjadinya pencemaran lingkungan;e Kualitas air laut di perairan Teluk Buyat dikaitkan dengankandungan logam berat, tidak menunjukkan tingkat yangmembahayakan bagi biota laut;e Terumbu
1329 — 2183
pengetahuan awam saja;Bahwa untuk bisa disimpulkan bahwa telah dilakukan secarasistematis dan sengaja dilakukan harus digunakan data pendukungyaitu data cuaca, angin dan temperatur suhu;Bahwa waktu ideal grow cek ke lapangan setelah diketahui hotspot disuatu area Tergantung cash by cash, kalau itu misalnya lahan gambutbisa saja kebakarannya tembus kedalam;Bahwa ahli punya pengalaman dimana ilmu ahli adalah masalahkebumian salah satunya adalah melihat historical iklim yang terecordpada batubatuan terumbu
108 — 25
perencanaan detailpengamanan pantai, pelaksanaan pengamanan pantai, operasi danpemeliharaan bangunan pengaman pantai, pengelolaan barang milikNegara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman pantai, pembiayaanpengamanan pantai, dan peran masyarakat;Bahwa terkait dengan bangunan pantai yang berada dilokasi telah berfungsisebagai pengaman pantai, tetapi struktumya tidak ramah lingkungan untukperlindungan pantai dan terdapata alternatif dengan melakukan penanamanmangrove atau vegetasi pantai, penempatan terumbu
140 — 39
perencanaan detailpengamanan pantai, pelaksanaan pengamanan pantai, operasi danpemeliharaan bangunan pengaman pantai, pengelolaan barang milikNegara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman pantai, pembiayaanpengamanan pantai, dan peran masyarakat;Bahwa terkait dengan bangunan pantai yang berada dilokasi telah berfungsisebagai pengaman pantai, tetapi struktumya tidak ramah lingkungan untukperlindungan pantai dan terdapata alternatif dengan melakukan penanamanmangrove atau vegetasi pantai, penempatan terumbu
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
105 — 0
BV 0397 TS yang di nakhodai oleh NGUYEN NGOC THACH sampai ke dasar laut sehingga bila terdapast terumbu karang akan rusak atau patah bila terkena jaring tersebut dan setelah ikan terperangkap dalam jaring kemudian jaring pukat dinaikkan ke palka kapal dan dikemas dalam palka kapal induk KM. BV 0397 TS.
Bahwa ketika terdakwa TRAN NHO nakhoda kapal KM. BV 0411 TS dan NGUYEN NGOC THACH nakhoda kapal KM.
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
588 — 0
penangkap ikan, tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia yang harus dimiliki kapal penangkap ikan yang menangkap ikan di WPPRI, menggunakan alat tangkap ikan yang digolongkan jaring pukat harimau/ pair trawl yang memiliki mulut di bagian depan menggunakan papan pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan pemberat di bagian bawah sehingga dapat beroperasi sampai ke dasar laut dapat merusak terumbu
- Tentang : Cipta Kerja
(dua ribu kilo meterpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil adalahsumber daya hayati, sumber daya nonhayati;sumber daya buatan, dan jasajasa lingkungan;sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,padang lamun, mangrove dan biota laut lain;sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut,mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputiinfrastruktur laut yang terkait dengan kelautan danperikanan, dan jasajasa lingkungan berupakeindahan alam, permukaan dasar