Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin doklin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
249 — 311
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan tersebut di atas,maka jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalahtidak berdasarkan hukum (onrechtmatig of ongeground) yang manasesuai dengan Dokrin yang dikemukakan oleh PROF.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
JHOSEPH SIGA, ST.
131 — 54
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituHalaman 115 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg.Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
123 — 50
  • Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN BnaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mayjelis Hakimberpendapat keterangan Ahli tersebut tidak jelas sepanjang mengenai apakahuang yang telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp200.605.000,00 (duaratus juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah uang Negara atau bukan bukanuang negara, sehingga keterangan Ahli tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pendapat Jaksa PenuntutUmum yang mengambil pendapat beberapa ahli hukum (dokrin
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — -NANDANG Bin BULOH -KUSTIAWAN Als ALIT Bin BAKRI
69 — 19
  • Akan tetapisudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama ;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurutsifatnya terdiri dari :a. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap pesertadihargai sendirisendiri ;b. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban daripeserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasamayang erat maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-08-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 200/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. Syahgiman Siregar
61 — 17
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang;Di mana unsur Dengan sengaja dimaksud disini memberikesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukankejatahan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkandalam unsur kedua seperti tersebut di atas;Dari
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
631 — 551
  • Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin/pendapat ahli hukummaupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yang ditentukandalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat subyektif karena berkaitandengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektif tersebut tidakterpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar),sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikan sebagai syaratobyektif, yang mana jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itubatal demi hukum
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN MANADO Nomor 4/PID.SUS/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — PIDANA - TERDAKWA ARON JOSEPH WAGEY,SIK
224 — 36
  • terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriterdakwa sebagaimana sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadapkeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ataupun melaluiPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — JHON MANUEL MANOPPO, S.H. Bin BERNAD MANOPPO
116 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti Petunjuk yang cacat hukumpula, sehingga pada akhirnya dihasilkan kesimpulan bahwa unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telahterpenuhi (tentunya secara spekulatif dan kontroversial pula) ;Semestinya bilamana Judex Facti raguragu terkait penilaiannyaterhadap suatu alat pembuktian, sudah seharusnya Judex Facti mengambilsikap untuk lebih memberikan keuntungan bagi Terdakwa sesuai dengan azashukum yang berlaku universal Jn dublio pro reo sebagai wujud penjabaranatas dokrin
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
ANDERIAS ATIUPBESI
130 — 51
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituTerdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
613 — 246
  • Denganmenggunakan akal sehat dimanapun tidak pernah dalammengambil keputusan suaranya sama, kalau tidak mufakatharus diambil suara terbanyak, bahwa dunia ilmu hukum dankelaziman dalam dunia peradilan tidak pernah terdapat suarayang sama, dan dalam dokrin ilmu hukum harus ditautkandengan akal sehat;Bahwa dalam UndangUndang No.2 tahun 2008 tidakmenentukan macam atau bentuk struktur putusan MahkamahPartai, dapat diduga bentuk dan struktur putusan MahkamahPartai adalah kreasi para anggota atau mereka
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS
160 — 126
  • 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
APLONIA NABUASA
114 — 58
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituTerdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-07-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 201/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 24 Juli 2012 — Harry Jusman
77 — 19
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang;Dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dan didasarkan pada faktafaktahukum selama berlangsungnya persidangan perkara ini sertadihubungkan dengan unsur pasal ini,
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
433 — 1448
  • DOKRIN MULIADY, S.H., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah,beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor. 10 PalangkaRaya;10. SAMSURI, S.H., Jaksa Pengacara NegaraKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi Nomor : SK06/0.2/Gtn/02/2020tertanggal 03 Februari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — WAHYU HIDAYAT, SE
80 — 19
  • Yk.Y Pasal 3 unsurnya setiap orang, dengan tujuan, memperkaya diri sendiri atauorang lain, cara mempergunakan kesempatan dan dapat merugikan keuanganNegara; Dalam kedua Pasal tersebut tidak dise butkan unsur sengaja atau la lai; Dokrin tidak mengajarkan bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesenga jaan; Untuk membuktikan unsur kesengajaaan tersebut bebannya ada di Penuntut Umum;Dalam Pasal 2 tidak menyebutkan adanya kesalahan sedangkan Pasal 3 ada katadengan tujuan yang artinya maksud dari pelaku
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
YUSUF MANU
134 — 63
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu :Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
160 — 64
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu: Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahnwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN RANAI Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran
Tanggal 3 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
MAZLAN ALIAS LAN BIN H USMAN
345 — 369
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua) yaitu kesengajaanberupa kehendak (maksud) dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul);Menimbang, bahwa dari 2 (dua) istilah inilan dokrin mengenaikesengajaan ini berasal sehingga terdapat 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
396 — 242
  • Pada tataran dokrin yang berkembang dinegara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teoriyang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyakdiadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut Undangundang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamataberdasarkan bunyi Undangundang.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
71 — 60
  • Artinyatelah jelas dan tegas secara formil tanah aquo bukan tanah milik PARAPENGGUGAT.Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunyaHukum Acara Perdata Indonesia, halaman 111, Penerbit Leberty, Yogyakarta,1997, menyatakan:bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalahkebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana dimana hakimmencari kebenaran materil .Oleh karena dalam hukum